Fri, Dec 24th 2010, 10:37
Bupati Abdya Akmal Ibrahim menggelar rapat dengan rakyat diwakili Imam Mukim, Keuchik, Tuha Peut, dan Ketua Pemuda untuk membahas KUA-PPAS 2011 yang berlangsung di bawah teratak di halaman Kantor Bupati Abdya, Kamis (23/12).SERAMBI/ZAINUN YUSUF
BLANGPIDIE - Sebuah rapat yang tak lazim, digelar di halaman Kantor Bupati Aceh Barat Dayat (Abdya), Kamis (23/12) pagi kemarin. Dipimpin langsung oleh Bupati Akmal Ibrahim, dihadiri ratusan masyarakatnya. Mereka secara terbuka dan demokratis membahas penyusunan program kegiatan tahun 2011 atau Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2011.
Sedianya, rapat pembahasan KUA-PPAS itu merupakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DPRK bersama bupati setempat. Tapi karena ada pergesekan politik antara DPRK dengan Bupati Abdya, sehingga DPRK tak bersedia membahas penyusunan program dan anggaran tahun 2011 yang diajukan eksekutif itu, karena dinilai terlalu tinggi defisitnya.
Bupati Akmal ternyata memainkan jurus langsung. Gagal duduk bareng membahas KUA-PPAS dengan wakil rakyat, ia berurusan langsung dengan rakyat. Ternyata, tanpa para wakil rakyat pun proses pembahasan itu berlangsung lancar dan sukses kemarin.
Rapat terbuka itu, sesuai namanya, dilaksanakan di bawah teratak yang dipasang beberapa buah di halaman Kantor Bupati Abdya. Bupati Akmal malah akan menggelar sidang rakyat itu selama enam hari, hingga Kamis (30/12). “Tujuannya tak lain, untuk menampung langsung usulan kegiatan dari rakyat yang diwakili imam mukim, keuchik, tuha peuet, dan ketua pemuda,” ujar Bupati Akmal saat ditanyai Serambi.
Pada hari pertama, Kamis pagi kemarin, rapat diplot Bupati untuk menyusun program kegiatan dilakukan dengan rakyat dari Kecamatan Babahrot. Giliran sore dengan rakyat dari Kecamatan Lembah Sabil. Rapat langka yang baru pertama dipraktikkan di Aceh pasca-Orde Lama itu, dihadiri imam mukim, keuchik, tuha peuet, dan ketua pemuda dari Babahrot. Mereka menyampaikan usul kegiatan yang dibutuhkan, menggunakan bahasa rakyat. Malah ada yang diiringi pantun.
Meski berlangsung di bawah teratak, pengaturan kursi dan meja ditata seperti layaknya sidang DPRK. Meja pimpinan rapat berhadapan dengan kursi tempat duduk peserta rapat, dalam hal ini imam mukim, keuchik, tuha peuet, dan ketua pemuda. Di posisi kanan-kiri disusun tempat duduk para undangan. Terdiri atas kepala dinas, badan, dan kepala kantor, serta unsur lainnya.
Menurut keterangan, anggota DPRK yang totalnya berjumlah 25 orang, juga diundang dalam “rapat dewan rakyat” itu. Tapi hanya dua orang yang hadir, yakni Nasrullah US dari Partai Demokrat dan Zul Ilfan dari Partai Demokrasi Kebangsaan. Keduanya tergabung dalam Fraksi Gabungan Pelangi.
Setelah Sekda Yufrizal S Umar melaporkan jumlah peserta yang hadir dan rapat sudah bisa dimulai, Bupati Akmal memainkan jurusnya, “Rapat secara resmi saya buka dan terbuka untuk umum,” sambil ia mengetuk meja tiga kali.
Di hadapan peserta, Bupati Akmal menjelaskan alasannya sehingga pembahasan KUA-PPAS sebagai acuan penetapan ABPK 2011 dia ambil alih setelah diajukan kepada DPRK Abdya pada 6 Desember lalu. “Berdasarkan ketentuan, setelah 15 hari diajukan tidak ada kesepakatan (antara eksekutif dan legislatif), maka bupati dibenarkan mengambil alih pembahasan. Upaya-upaya dialogis sudah kita lakukan, tapi tidak berhasil,” katanya.
Bupati mengingatkan kepada peserta pertemuan bahwa program kegiatan 2011 yang disusun itu dibatasi dengan sediaan dana (pendapatan riil) sekitar Rp 422 miliar. “Bila tidak mendapat persetujuan DPRK, maka sesuai ketentuan bahwa kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai plafon atau APBK 2010 hanyalah sekitar Rp 335 milliar. Artinya, ada sekitar Rp 80 milliar dana tersedia hangus atau tak bisa digunakan,” kata Akmal.
Diusul potong
Dalam rapat perdana kemarin, keuchik, tuha peuet, dan ketua pemuda dari Babahrot, selain menyampaikan usulan program kegiatan 2011, juga menyatakan sangat kecewa karena DPRK Abdya tidak membahas KUA-PPAS 2011. Karena rakyat kecewa terhadap wakilnya, mereka usulkan agar dana tunjangan anggota DPRK dipotong saja, baik tunjangan perumahan, TKI, maupun dana kunjungan ke luar daerah. Dana tersebut kemudian diusulkan untuk kepentingan rakyat, malah jika perlu, menurut mereka, gedung dewan disegel.
Usulan tersebut disampaikan Keuchik Pantee Cermin, Tgk Zakaria, kemudian didukung Keuchik Alue Jerjak, Musliadi, dan M Yusuf yang mewakili Tuha Peuet Desa Persiapan Blang Raja.
Usulan yang disampaikan sangat beragam. Di antaranya, pembangunan jalan aspal hotmix 45,4 km, pengadaan sepeda motor untuk 140 keuchik dan imam mukim, jembatan gantung, prasarana air bersih, pengeringan rawa, irigasi, hingga pengadaan bus sekolah.
Bupati Akmal langsung merespons seluruh usulan peserta. Ditampung dulu oleh SKPD dengan memedomani ketersediaan anggaran. “Pokoknya, seluruh usulan kita tampung,” kata Akmal.
Hari ini, Jumat, rapat yang unik ini masih berlangsung. Pembahasan dilakukan Bupati dan jajarannya dengan rakyat yang diwakili mukim, keuchik, tuah peuet, dan ketua pemuda dari Kecamatan Jeumpa.
Hari Senin (27/12), rapat dilanjutkan dengan rakyat dari Kecamatan Susoh dan Setia, Selasa (28/12) dengan rakyat dari Kecamatan Kuala Batee dan Manggeng. Lalu, Rabu (29/12) dengan rakyat Kecamatan Blangpidie dan Tangan-Tangan, diakhir hari Kamis (30/12) dengan organisasi kemasyarakatan (ormas). Hadir dalam rapat kemarin itu, Wakil Bupati Syamsurizal, Ketua Bappeda Edi Darmawan, serta Kadis PPKD Alfar Hasan.
Penekanan politik
Sikap Bupati Akmal yang melakukan pengerahan massa itu, tidak bebas dari kritik. “Ini jelas sebuah tindakan yang sangat provokatif. Untuk apa masyarakat digiring ke dalam persoalan yang sebenarnya bukan beban mereka. Tindakan seperti ini jelas sangat nyeleneh,” ujar Drs Tarmizi MS, Ketua Yayasan Pengembangan Pembangunan Abdya (YP2A) kepada wartawan, kemarin.
Aksi yang dimotori Bupati Akmal itu, menurut Tarmizi, sebagai indikasi kepanikan yang sedang dipertontonkan Pemkab Abdya dengan berlindung di belakang rakyat. Padahal, penyebab munculnya deadlock (kebuntuan) dalam pembahasan anggaran di DPRK Abdya itu justru merupakan bentuk kesalahan dari Pemkab Abdya sendiri yang tak “cerdas” mengajukan usulan. Tapi yang terjadi malah opini digiring agar seolah-olah lembaga DPRK-lah pihak yang pantas dipersalahkan.
Menurut Tarmizi, sebetulnya masih sangat memungkinkan Pemkab Abdya melakukan upaya lain yang lebih bijak, berupa pembukaan akses komunikasi dua arah serta melakukan evaluasi kembali terhadap rancangan usulan yang telah diberikan sebelumnya, sehingga tak perlu menyibukkan diri untuk menggelar sidang rakyat.
Pendapat lain datang dari Dr Ahmad Farhan Hamid. Wakil Ketua MPR asal Aceh itu mengatakan, legislatif dan eksekutif di Abdya harusnya membuka diri untuk mencari penyelesaian, sehingga masyarakat tidak dirugikan. Demikian dikatakan Farhan Hamid menjawab wartawan sesaat setelah menghadiri Seminar Analisa Kritis tentang Otonomi dan Dampaknya terhadap Dunia Pendidikan di Aceh, Kamis, di Aula Masjid Attaqwa Blangpidie.
“Polemik ini tentu akan merugikan masyarakat, kedua belah pihak, yakni Bupati Abdya dan DPRK harus saling membuka diri dan mengedepankan kepentingan rakyat serta mengenyampingkan kepentingan pribadi maupun kelompok,” saran Farhan. Entah siapa yang duluan mau dengar. (nun/tz)
Sumber : Serambinews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar