Wed, Jan 12th 2011, 08:14
BLANGPIDIE - Sekda Abdya, Drs Yufrizal S Umar M.Si, Senin (10/1) melantik sejumlah pejabat eselon III dan IV di kantor bupati setempat. Rahwadi ST, dilantik sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten (BPBK) yang sebelumnya menjabat Kabid Perencanaan pada Bappeda.
Dalam paket mutasi tersebut juga dilantik Miswar sebagai Kasubbag TU pada BPBK, sebelumnya Kasi Pemantauan pada Dinas Pendidikan. Ramaliswa SE sebagai Kasi Kedaruratan dan Logistik pada BPBK, sebelumnya Kasi Jaminan Sosial dan Penanggulangan Bencana pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, dan Din Armaya ST sebagai Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBK, sebelumnya Kasi Tata Ruang dan Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Selanjutnya pejabat eson III dan IV lingkup Dinas Pendidikan dan Setcam Babahrot, terdiri dari, Ismail SPd MPd dilantik sebagai Pj Kabid Program dan Pelapor pada Dinas Pendidikan, menggantikan Drs Sabihismiruddin yang diperbantukan pada Dinas Pendidikan setempat. Ismail, sebelumnya menjabat Kasubbag Teknis dan Penyelenggaraan pada Sekretariat KPU Abdya.
Endri Deskori SSi dilantik sebagai Pj Kasi Perencanaan dan Pengolahan Data pada Dinas Pendidikan, sebelumnya Pj Kasi Pendidikan Luar Biasa pada instansi yang sama. Didi Irawan ST dilantik sebagai Pj Kasi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial pada Setcam Babahrot, sebelumnya Pj Kasi Perencanaan dan Pengolahan Data pada Dinas Pendidikan, dan Yunizar SPd dilantik sebagai Pj Kasi Pendidikan Luar Biasa dan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan, sebalumnya Kepala SDN 2 Alue Sungai Pinang, Kecamatan Jeumpa. Sekda Yufrizal S Umar mengatakan, pembentukan BPBK dinilai sangat penting, mengingat Indonesia merupakan negara rawan bencana. Karenanya diwajibkan kepada kepada setiap kepala daerah membentuk bandan tersebut.(nun)
Sumber : Serambinews.com
Senin, 31 Januari 2011
Jumat, 28 Januari 2011
Warga Pante Rakyat Dambakan Air Bersih
Tue, Jan 11th 2011, 09:09
BLANGPIDIE - Warga Desa Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), saban hari terpaksa mengonsumsi air sumur yang keruh dan asam. Mereka meminta Pemkab Abdya mau pun Pemerintah Provinsi untuk menyediakan bak penampungan air dan sumur bor di kawasan desa dimaksud.
“Kami sangat berharap adanya perhatian dari pemerintah untuk dapat menyediakan bak penampung air dan sumur bor di desa kami. Sebab, selama ini kami terpaksa mengkonsumsi air sumur yang keruh dan asam, karekanan belum tersedianya sarana air bersih di desa kami. Padahal air itu adalah sumber kehidupan yang sangat berati bagi kami,” kata salah seorang warga sekitar.
Dia mengatakan, jika Pemerintah mau merespon tuntutan warga tersebut maka sumber air yang akan dialiri ke bak penampungan air tersebut bisa diambil dari mata air pegunungan setempat. Jikapun langkah tersebut akan menelan biaya yang cukup besar maka solusi kedua penggalian sumur bor.
“Kita berharap persoalan air bersih ini bisa direspon oleh pemerintah, baik kabupaten maupun provinsi. Sebab sarana air bersih tersebut sudah sangat dibutuhkan oleh masyarakat disini,” katanya.
Camat Babahrot, Agussalim yang ditanyai Serambi membenarkan kondisi air di desa setempat keruh dan tak layak kosumsi, oleh karena itu dia berharap adanya perahatian dari pemerintah Kabupaten maupun Provinsi untuk menindak lanjuti persoalan itu.
“Di kantor KUA saja kadangkala mereka harus membeli Aqua galon untuk kebutuhan seharinya, padahal sumber air bersih disini sangat menjanjikan jika tersedianya bak penampungan air dan sumur bor,” katanya, sambil berharap supaya Pemkab Abdya maupun pemerintah Provinsi bisa segera merespon tuntutan warga setempat, mengingat krisis air bersih tersebut sudah bertahun-tahun dialami oleh masyarakat setempat.(tz)
Sumber : Serambinews.com
BLANGPIDIE - Warga Desa Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), saban hari terpaksa mengonsumsi air sumur yang keruh dan asam. Mereka meminta Pemkab Abdya mau pun Pemerintah Provinsi untuk menyediakan bak penampungan air dan sumur bor di kawasan desa dimaksud.
“Kami sangat berharap adanya perhatian dari pemerintah untuk dapat menyediakan bak penampung air dan sumur bor di desa kami. Sebab, selama ini kami terpaksa mengkonsumsi air sumur yang keruh dan asam, karekanan belum tersedianya sarana air bersih di desa kami. Padahal air itu adalah sumber kehidupan yang sangat berati bagi kami,” kata salah seorang warga sekitar.
Dia mengatakan, jika Pemerintah mau merespon tuntutan warga tersebut maka sumber air yang akan dialiri ke bak penampungan air tersebut bisa diambil dari mata air pegunungan setempat. Jikapun langkah tersebut akan menelan biaya yang cukup besar maka solusi kedua penggalian sumur bor.
“Kita berharap persoalan air bersih ini bisa direspon oleh pemerintah, baik kabupaten maupun provinsi. Sebab sarana air bersih tersebut sudah sangat dibutuhkan oleh masyarakat disini,” katanya.
Camat Babahrot, Agussalim yang ditanyai Serambi membenarkan kondisi air di desa setempat keruh dan tak layak kosumsi, oleh karena itu dia berharap adanya perahatian dari pemerintah Kabupaten maupun Provinsi untuk menindak lanjuti persoalan itu.
“Di kantor KUA saja kadangkala mereka harus membeli Aqua galon untuk kebutuhan seharinya, padahal sumber air bersih disini sangat menjanjikan jika tersedianya bak penampungan air dan sumur bor,” katanya, sambil berharap supaya Pemkab Abdya maupun pemerintah Provinsi bisa segera merespon tuntutan warga setempat, mengingat krisis air bersih tersebut sudah bertahun-tahun dialami oleh masyarakat setempat.(tz)
Sumber : Serambinews.com
Komplek Pemakaman Umum Terancam Ambruk
Erosi Krueng Alue Jerjak Meluas
Tue, Jan 11th 2011, 08:55
Sekdes Alue Jerja Anwan memperlihatkan lokasi pemakaman umum di Dusun Alue Drin, yang terancam erosi. Jarak pemakaman dengan birir sungai hanya tersisa tiga meter lagi. Warga berharap Pemerintah Aceh bisa mengucurkan dana untuk membangun tanggul di kawasan itu. SERAMBI/TAUFIK ZAS
BLANGPIDIE – Erosi (pengikisan tanah) di daerah aliran sungai (DAS) krueng Alue Jerjak (Krueng Babahrot), Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) kian meluas. Akibatnya, komplek pemakaman umum yang terletak di dusun Alue Drien desa setempat terancam ambruk ke dasar sungai. Kondisi itu terjadi akibat bantaran sungai tersebut tidak dilengkapi bronjong pengaman tebing, sehingga begitu banjir datang bantaran sungai langsung ambruk.
Warga yang bermukim di kawasan itu berharap kepada Pemerintah Aceh (Pemprov) melalui dinas terkait untuk segera turun tangan mengatasi persoalan itu. Sebab, jika berharap kepada pemerintah kabupaten setempat akan sangat tidak mungkin proyek pembangunan tanggul pengaman tebing itu akan terealisasi karena defisit anggaran.
“Kami sangat berharap adanya perhatian dari pemerintah provinsi. Sebab jika kondisi itu terus dibiarkan dikhawatirkan akan mengancam keberadaan pemakaman umum dan pemukiman penduduk di kawasan bantaran sungai dimaksud,” kata Sekretaris Desa (Sekdes) Alue Jerja, Anwan, ketika mengajak Serambi kelokasi terjadinya erosi dimaksud.
Pantauan Serambi, Senin (10/1), jarak komplek pemakaman umum di Dusung Alue Drin dengan bantaran sungai dimaksud hanya berkisar tiga meter lagi, dikhawatirkan jika banjir banding datang komplek pemakaman umum itu akan tersapu bersih dan bakal ambruk kedasar sungai.
Tak hanya di dusun tersebut, kondisi yang sama juga terjadi di Dusun Alue Beuliyong, dimana perumahan penduduk dan SD di dusun tersebut hanya berjarak delapan hingga 10 meter lagi dari bibir sungai dimaksud. Sehingga kondisi tersebut sangat mencemaskan warga sekitar ketika hujan lebat mengguyur daerah tersebut. (tz)
sumber : Serambinews.com
Tue, Jan 11th 2011, 08:55
Sekdes Alue Jerja Anwan memperlihatkan lokasi pemakaman umum di Dusun Alue Drin, yang terancam erosi. Jarak pemakaman dengan birir sungai hanya tersisa tiga meter lagi. Warga berharap Pemerintah Aceh bisa mengucurkan dana untuk membangun tanggul di kawasan itu. SERAMBI/TAUFIK ZAS
BLANGPIDIE – Erosi (pengikisan tanah) di daerah aliran sungai (DAS) krueng Alue Jerjak (Krueng Babahrot), Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) kian meluas. Akibatnya, komplek pemakaman umum yang terletak di dusun Alue Drien desa setempat terancam ambruk ke dasar sungai. Kondisi itu terjadi akibat bantaran sungai tersebut tidak dilengkapi bronjong pengaman tebing, sehingga begitu banjir datang bantaran sungai langsung ambruk.
Warga yang bermukim di kawasan itu berharap kepada Pemerintah Aceh (Pemprov) melalui dinas terkait untuk segera turun tangan mengatasi persoalan itu. Sebab, jika berharap kepada pemerintah kabupaten setempat akan sangat tidak mungkin proyek pembangunan tanggul pengaman tebing itu akan terealisasi karena defisit anggaran.
“Kami sangat berharap adanya perhatian dari pemerintah provinsi. Sebab jika kondisi itu terus dibiarkan dikhawatirkan akan mengancam keberadaan pemakaman umum dan pemukiman penduduk di kawasan bantaran sungai dimaksud,” kata Sekretaris Desa (Sekdes) Alue Jerja, Anwan, ketika mengajak Serambi kelokasi terjadinya erosi dimaksud.
Pantauan Serambi, Senin (10/1), jarak komplek pemakaman umum di Dusung Alue Drin dengan bantaran sungai dimaksud hanya berkisar tiga meter lagi, dikhawatirkan jika banjir banding datang komplek pemakaman umum itu akan tersapu bersih dan bakal ambruk kedasar sungai.
Tak hanya di dusun tersebut, kondisi yang sama juga terjadi di Dusun Alue Beuliyong, dimana perumahan penduduk dan SD di dusun tersebut hanya berjarak delapan hingga 10 meter lagi dari bibir sungai dimaksud. Sehingga kondisi tersebut sangat mencemaskan warga sekitar ketika hujan lebat mengguyur daerah tersebut. (tz)
sumber : Serambinews.com
Senin, 24 Januari 2011
Batu di Intake Irigasi Babahrot Kembali Dikeruk
Sun, Jan 9th 2011, 12:11
BLANGPIDIE - Setelah mendapat sorotan keras dari Camat dan para Keujruen Blang, kontraktor proyek pembangunan kanal Irigasi Teknis Babahrot, Aceh Barat Daya (Abdya) mengorek kembali batu kerikil yang menimbun intake (mulut tangkapan air) irigasi tersebut. Sudah dua hari timbunan batu di tanggul kanal yang salah perencanaan itu dikeruk dengan menggunkan beko sejak Sabtu (8/1) kemarin.
Camat Babahrot, Agussalim kepada Serambinews.com, Minggu (9/1),mengatakan pemborong sudah mengeruk kembali batu yang menimbun mulut tangkapan irigasi teknis tersebut. Tanggul kanal yang dibuat dari batu gajah itu sebelumnya disusun melintang sehingga arus Krueng Babahrot macet. Kemudian mendapat protes dari para keujruen balng. Sekarang kontraktornya sudah membuka sebagian. (zainun yusuf)
Sumber : Serambinews.com
BLANGPIDIE - Setelah mendapat sorotan keras dari Camat dan para Keujruen Blang, kontraktor proyek pembangunan kanal Irigasi Teknis Babahrot, Aceh Barat Daya (Abdya) mengorek kembali batu kerikil yang menimbun intake (mulut tangkapan air) irigasi tersebut. Sudah dua hari timbunan batu di tanggul kanal yang salah perencanaan itu dikeruk dengan menggunkan beko sejak Sabtu (8/1) kemarin.
Camat Babahrot, Agussalim kepada Serambinews.com, Minggu (9/1),mengatakan pemborong sudah mengeruk kembali batu yang menimbun mulut tangkapan irigasi teknis tersebut. Tanggul kanal yang dibuat dari batu gajah itu sebelumnya disusun melintang sehingga arus Krueng Babahrot macet. Kemudian mendapat protes dari para keujruen balng. Sekarang kontraktornya sudah membuka sebagian. (zainun yusuf)
Sumber : Serambinews.com
Ratusan Ha Areal Sawah Beralih Fungsi
Sun, Jan 9th 2011, 09:23
BLANGPIDIE–Ekses kerusakan irigasi induk Jeumpa yang berlokasi di Dusun V Cot Jeumpa, Desa Kuta Jeumpa, Kecamatan Jeumpa, Abdya, menyebabkan ratusan hektare lahan persawahan masyarakat beralih fungsi menjadi areal perkebunan cokelat dan palawija. Warga berharap pemerintah agar membenahi kembali kerusakan irigasi induk tersebut, sehingga penyusutan areal parsawahan yang semestinya tidak terjadi bisa segera terantisipasi.
Kerusakan irigasi induk ini terjadi ketiga banjir bandang melanda kawasan itu, dua tahun lalu. Pascakejadian itu ratusan hektare areal persawahan rakyat di Desa Kuta Jeumpa dan Alue Sungai Pinang tak bisa difungsikan lagi karena ketiadaan pasokan air dari irigasi yang sudah ambruk total terssbur.
“Sebagian lahan sawah warga terpaksa menjadi lahan tidur karena tidak pernah lagi digarap. Sebagian lagi dimanfaatkan untuk areal perkebunan cokelat, dan sebagian lagi ditanami palawija jenis kacang tanah dan cabai,” kata tokoh muda Jeumpa, Julida Fisma, kepada Serambi, Sabtu (8/1), saat meninjau lokasi irigasi ambruk itu.
Julida berharap kepada pemerintah untuk bisa membangun kembali irigasi induk Kecamatan Jeumpa itu. Sebab, jika kondisi ini terus dibiarkan maka penyusutan areal persawahan di kecamatan dimaksud akan terus terjadi, dan hasil gabah yang semestinya mampu mencukupi kebutuhan masyarakat setempat akan terus merosot.
“Bayangkan, jika lahan mengalami penyusutan otomatis dengan sendirinya hasil gabah di kecamatan Jeumpa juga akan terus berkurang. Sebab, lahan persawahan yang masih produtif itu hanya cukup untuk kebutuhan pemilik lahan,” kata Julida Fisma.
Dia juga mengatakan, pasca-ambruk dan tak berfungsinya irigasi induk tersebut, sebagian besar masyarakat setempat terpaksa harus membeli beras. Sebab, areal persawahan rakyat yang seyogianya mampu mencukupi kebutuhan gabah di daerah itu tidak dapat lagi berprodusksi sebagaimana mestinya. “Ya, kita berharap Pemkab Abdya maupun pemerintah provinsi segera menindaklanjuti persoalan ini. Sebab, jika kondisi itu tidak segera tertangani, maka masyarakat akan terus-terusan membeli beras,” kata Julida.
Camat Jeumpa, Mussawir, S.Sos, MSi, yang dihubungi Serambi, Sabtu (8/1), via telepon selulernya mengakui bahwa ekses ambruknya irigasi induk Kecamatan Jeumpa itu sebagian besar masyarakat setempat kehilangan tempat bertanam padi. Ia berharap Pemerintah Provinsi bisa memberi perhatian khusus dengan cara membangun kembali irigasi induk yang ambruk tersebut.
“Kita sudah mengusulkan pembangunan irigasi tersebut di tingkat kabupaten. Namun, karena keterbatasan anggaran belum bisa ditindaklanjuti. Bahkan, Dinas PU Abdya sudah turun langsung ke lokasi, namun karena tidak tersedianya anggaran menyebabkan irigasi induk tersebut belum bisa dibangun,” pungkasnya.(tz)
Sumber : Serambinews.com
BLANGPIDIE–Ekses kerusakan irigasi induk Jeumpa yang berlokasi di Dusun V Cot Jeumpa, Desa Kuta Jeumpa, Kecamatan Jeumpa, Abdya, menyebabkan ratusan hektare lahan persawahan masyarakat beralih fungsi menjadi areal perkebunan cokelat dan palawija. Warga berharap pemerintah agar membenahi kembali kerusakan irigasi induk tersebut, sehingga penyusutan areal parsawahan yang semestinya tidak terjadi bisa segera terantisipasi.
Kerusakan irigasi induk ini terjadi ketiga banjir bandang melanda kawasan itu, dua tahun lalu. Pascakejadian itu ratusan hektare areal persawahan rakyat di Desa Kuta Jeumpa dan Alue Sungai Pinang tak bisa difungsikan lagi karena ketiadaan pasokan air dari irigasi yang sudah ambruk total terssbur.
“Sebagian lahan sawah warga terpaksa menjadi lahan tidur karena tidak pernah lagi digarap. Sebagian lagi dimanfaatkan untuk areal perkebunan cokelat, dan sebagian lagi ditanami palawija jenis kacang tanah dan cabai,” kata tokoh muda Jeumpa, Julida Fisma, kepada Serambi, Sabtu (8/1), saat meninjau lokasi irigasi ambruk itu.
Julida berharap kepada pemerintah untuk bisa membangun kembali irigasi induk Kecamatan Jeumpa itu. Sebab, jika kondisi ini terus dibiarkan maka penyusutan areal persawahan di kecamatan dimaksud akan terus terjadi, dan hasil gabah yang semestinya mampu mencukupi kebutuhan masyarakat setempat akan terus merosot.
“Bayangkan, jika lahan mengalami penyusutan otomatis dengan sendirinya hasil gabah di kecamatan Jeumpa juga akan terus berkurang. Sebab, lahan persawahan yang masih produtif itu hanya cukup untuk kebutuhan pemilik lahan,” kata Julida Fisma.
Dia juga mengatakan, pasca-ambruk dan tak berfungsinya irigasi induk tersebut, sebagian besar masyarakat setempat terpaksa harus membeli beras. Sebab, areal persawahan rakyat yang seyogianya mampu mencukupi kebutuhan gabah di daerah itu tidak dapat lagi berprodusksi sebagaimana mestinya. “Ya, kita berharap Pemkab Abdya maupun pemerintah provinsi segera menindaklanjuti persoalan ini. Sebab, jika kondisi itu tidak segera tertangani, maka masyarakat akan terus-terusan membeli beras,” kata Julida.
Camat Jeumpa, Mussawir, S.Sos, MSi, yang dihubungi Serambi, Sabtu (8/1), via telepon selulernya mengakui bahwa ekses ambruknya irigasi induk Kecamatan Jeumpa itu sebagian besar masyarakat setempat kehilangan tempat bertanam padi. Ia berharap Pemerintah Provinsi bisa memberi perhatian khusus dengan cara membangun kembali irigasi induk yang ambruk tersebut.
“Kita sudah mengusulkan pembangunan irigasi tersebut di tingkat kabupaten. Namun, karena keterbatasan anggaran belum bisa ditindaklanjuti. Bahkan, Dinas PU Abdya sudah turun langsung ke lokasi, namun karena tidak tersedianya anggaran menyebabkan irigasi induk tersebut belum bisa dibangun,” pungkasnya.(tz)
Sumber : Serambinews.com
Areal Sawah Ditanami Sawit
Sat, Jan 8th 2011, 14:30
BLANGPIDIE – Ratusan hektar lahan persawahan di Kecamatan Jeumpa, Aceh Barat Daya (Abdya) ditanami sawit, cokelat dan palawija. Ini dampak tidak berfungsinya irigasi setelah hancur diterjang banjir bandang, dua tahun lalu. Karena tak ada air, lahan sawah itu terpaksa dijadikan areal pekerbunan dan sebagian lagi jadi lahan tidur."Di Desa Kuta Jeumpa dan Alue Sungai Pinang tak bisa difungsikan lagi karena ketiadaan pasokan air dari irigasi yang sudah ambruk. Maka kami tanam cokelat, kacang tanah dan cabai,” kata Julida Fisma, warga Jeumpa kepada Serambinews.com, Sabtu (8/1).
Masyarakat berharap Pemkab Abdya bisa membangun kembali irigasi induk kecamatan Jeumpa itu. Akibat tidak ada irigasi, areal persawahan tak bisa digarap. Jika kondisi itu tidak segera ditangani, masyarakat setempat akan terus-terusan membeli beras. Padahal Pemkab Abdya sudah meluncurkan program Swasembada Pangan. "Ekses ambruknya irigasi induk Kecamatan Jeumpa itu, saat ini sebagian besar masyarakat setempat kehilangan tempat bertanam padi, akibat tidak ada pengairan," kata Camat Jeumpa, Mussawir yang berharap Pemerintah Provinsi bisa memberi perhatian khusus dengan cara membangun kembali irigasi induk yang ambruk tersebut.(taufiq Zass)
Sumber : Serambinews.com
BLANGPIDIE – Ratusan hektar lahan persawahan di Kecamatan Jeumpa, Aceh Barat Daya (Abdya) ditanami sawit, cokelat dan palawija. Ini dampak tidak berfungsinya irigasi setelah hancur diterjang banjir bandang, dua tahun lalu. Karena tak ada air, lahan sawah itu terpaksa dijadikan areal pekerbunan dan sebagian lagi jadi lahan tidur."Di Desa Kuta Jeumpa dan Alue Sungai Pinang tak bisa difungsikan lagi karena ketiadaan pasokan air dari irigasi yang sudah ambruk. Maka kami tanam cokelat, kacang tanah dan cabai,” kata Julida Fisma, warga Jeumpa kepada Serambinews.com, Sabtu (8/1).
Masyarakat berharap Pemkab Abdya bisa membangun kembali irigasi induk kecamatan Jeumpa itu. Akibat tidak ada irigasi, areal persawahan tak bisa digarap. Jika kondisi itu tidak segera ditangani, masyarakat setempat akan terus-terusan membeli beras. Padahal Pemkab Abdya sudah meluncurkan program Swasembada Pangan. "Ekses ambruknya irigasi induk Kecamatan Jeumpa itu, saat ini sebagian besar masyarakat setempat kehilangan tempat bertanam padi, akibat tidak ada pengairan," kata Camat Jeumpa, Mussawir yang berharap Pemerintah Provinsi bisa memberi perhatian khusus dengan cara membangun kembali irigasi induk yang ambruk tersebut.(taufiq Zass)
Sumber : Serambinews.com
Rabu, 19 Januari 2011
Peminta Berdalih untuk Mengirim Biaya Sewa Becho
Sat, Jan 8th 2011, 09:44
BLANGPIDIE- Pengakuan Camat Babahrot, Agussalim tentang ada seseorang yang mengaku sebagai kontraktor (pelaksana) proyek pembangunan tanggul irigasi teknis setempat yang meminta rekening bank atas namanya, mendapat klarifikasi dari Adnan yang mengaku sebagai wakil dari kontraktor di lapangan. “Benar, saya menelpon Camat, kemudian meminta nomor rekening bank. Nomor rekening saya minta untuk keperluan mengirim uang sewa alat berat, jenis becho, bukan untuk menyuap Camat. Mungkin, Camat salah dengar karena melalui Hp,” kata Adnan kepada Serambi, Jumat (7/1) sore kemarin.
Penjelasan tersebut sehubungan pemberitaan Serambi, edisi Jumat (7/1) yang mengutip pengakuan Camat Babahrot, Agussalim, bahwa ada seseorang bernama Adnan yang mengaku sebagai pelaksana (rekanan) proyek tersebut mencoba “menyuap” dirinya dengan meminta untuk mengirimkan nomor rekening. Menurut Adnan, intake (mulut tangkapan air) irigasi teknis Babahrot yang telah tersumbat batu kerikil pasca pembangunan tanggul kanal irigasi akan dikerorek kembali dengan alat jenis becho. Karenanya, dia meminta bantuan Camat Babahrot untuk mencari becho yang dapat disewa dan biaya sewa rencananya juga dikirim via rekening camat. “Saya tidak mau membawa uang kontan dengan menumpang mobil dari Banda Aceh ke Babahrot,” kata Adnan dari Montasik, Aceh Besar itu dan mengaku hanya wakil dari kontraktor yang memenang tender proyek tersebut.
Ditanya, nama perusahaan yang memenangkan tender proyek yang cukup banyak disorot para keujruen itu, Adnan seperti enggan menjelaskannya. “Soal nama perusahaan saya tidak tahu. Saya disuruh kerja di lapangan,” katanya. Malah, ketika ditanya, nama kontraktor yang menyuruhnya, Adnan menjelaskan namanya, Fadhil dari Banda Aceh. Adnan yang sudah berada di Babahrot sejak Jumat (7/1) kemarin, lebih lanjut menjelaskan, pekerjaan membersihkan batu kerikil yang tersumbat di mulut irigasi teknis segera dimulai karena alat becho yang dapat disewa sudah didapat. Selain mengorek batu kerikil, Adnan juga menjelaskan akan membuka sedikit tanggul kanal dari batu gajah tersebut sebagaimana saran dari para keujruen setempat. “Tanggul dari batu gajah tersebut kita buka sedikit sehingga batu kerikil tidak terseret ke dalam mulut saluran irigasi,” katanya.
Seperti diberitakan, dugaan bahwa proyek pembangunan tanggul kanal Irigasi Teknis Babahrot, Abdya salah perencanaan dan dilaksanakan secara asal-asalan tampaknya semakin kuat. Seseorang yang mengaku sebagai pelaksana (rekanan) proyek tersebut mencoba “menyuap” Camat Babahrot dengan meminta yang bersangkutan untuk mengirim nomor rekening bank kepadanya. Camat Babahrot, Agussalim ditanyai Serambi sebelum rapat penentuan jadwal turun ke sawah Musim Tanam (MT) 2011 di Gedung Pertemuan Susoh, Kamis (6/1) kemarin menjelaskan, seseorang mengaku bernama Adnan menghubunginya melalui telepon seluler pada Rabu (5/1) sore. Orang tersebut mengaku sebagai pelaksana proyek tanggul kanal Irigasi Teknis Babahrot yang belakangan bedampak buruk terhadap ribuan petani dalam enam desa/gampong setempat.(nun)
Sumber : Serambinews.com
BLANGPIDIE- Pengakuan Camat Babahrot, Agussalim tentang ada seseorang yang mengaku sebagai kontraktor (pelaksana) proyek pembangunan tanggul irigasi teknis setempat yang meminta rekening bank atas namanya, mendapat klarifikasi dari Adnan yang mengaku sebagai wakil dari kontraktor di lapangan. “Benar, saya menelpon Camat, kemudian meminta nomor rekening bank. Nomor rekening saya minta untuk keperluan mengirim uang sewa alat berat, jenis becho, bukan untuk menyuap Camat. Mungkin, Camat salah dengar karena melalui Hp,” kata Adnan kepada Serambi, Jumat (7/1) sore kemarin.
Penjelasan tersebut sehubungan pemberitaan Serambi, edisi Jumat (7/1) yang mengutip pengakuan Camat Babahrot, Agussalim, bahwa ada seseorang bernama Adnan yang mengaku sebagai pelaksana (rekanan) proyek tersebut mencoba “menyuap” dirinya dengan meminta untuk mengirimkan nomor rekening. Menurut Adnan, intake (mulut tangkapan air) irigasi teknis Babahrot yang telah tersumbat batu kerikil pasca pembangunan tanggul kanal irigasi akan dikerorek kembali dengan alat jenis becho. Karenanya, dia meminta bantuan Camat Babahrot untuk mencari becho yang dapat disewa dan biaya sewa rencananya juga dikirim via rekening camat. “Saya tidak mau membawa uang kontan dengan menumpang mobil dari Banda Aceh ke Babahrot,” kata Adnan dari Montasik, Aceh Besar itu dan mengaku hanya wakil dari kontraktor yang memenang tender proyek tersebut.
Ditanya, nama perusahaan yang memenangkan tender proyek yang cukup banyak disorot para keujruen itu, Adnan seperti enggan menjelaskannya. “Soal nama perusahaan saya tidak tahu. Saya disuruh kerja di lapangan,” katanya. Malah, ketika ditanya, nama kontraktor yang menyuruhnya, Adnan menjelaskan namanya, Fadhil dari Banda Aceh. Adnan yang sudah berada di Babahrot sejak Jumat (7/1) kemarin, lebih lanjut menjelaskan, pekerjaan membersihkan batu kerikil yang tersumbat di mulut irigasi teknis segera dimulai karena alat becho yang dapat disewa sudah didapat. Selain mengorek batu kerikil, Adnan juga menjelaskan akan membuka sedikit tanggul kanal dari batu gajah tersebut sebagaimana saran dari para keujruen setempat. “Tanggul dari batu gajah tersebut kita buka sedikit sehingga batu kerikil tidak terseret ke dalam mulut saluran irigasi,” katanya.
Seperti diberitakan, dugaan bahwa proyek pembangunan tanggul kanal Irigasi Teknis Babahrot, Abdya salah perencanaan dan dilaksanakan secara asal-asalan tampaknya semakin kuat. Seseorang yang mengaku sebagai pelaksana (rekanan) proyek tersebut mencoba “menyuap” Camat Babahrot dengan meminta yang bersangkutan untuk mengirim nomor rekening bank kepadanya. Camat Babahrot, Agussalim ditanyai Serambi sebelum rapat penentuan jadwal turun ke sawah Musim Tanam (MT) 2011 di Gedung Pertemuan Susoh, Kamis (6/1) kemarin menjelaskan, seseorang mengaku bernama Adnan menghubunginya melalui telepon seluler pada Rabu (5/1) sore. Orang tersebut mengaku sebagai pelaksana proyek tanggul kanal Irigasi Teknis Babahrot yang belakangan bedampak buruk terhadap ribuan petani dalam enam desa/gampong setempat.(nun)
Sumber : Serambinews.com
Keujruen Harus Bertanggungjawab Sukses Tanam Serentak
Sat, Jan 8th 2011, 09:43
BLANGPIDIE- Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Akmal Ibrahim minta keujruen, keujruen chik, ketua kelompok tani, penyuluh pertanian lapangan (PPL) serta jajaran Dinas Pertanian dan Peternakan setempat bertanggungjawab untuk suksesnya program tanam padi serentak musim tanah (MT) gadu 2011. Sementara para keujruen meminta jaminan bupati bahwa tidak ada pekerjaan perbaikan saluran irigasi setelah kegiatan turun ke sawah dimulai Januari, ini karena cukup mengganggu proses tanam. Permintaan untuk sukses tanam serentak disampaikan Bupati Akmal Ibrahim saat memimpin rapat penetapan jadwal turun ke sawah MT 2011 di Gedung Musyawarah Susoh, Kamis (6/1). Rapat diikuti hop keujruen, keujruen chik, ketua kelompok tani, PPL, para camat serta jajaran Dinas Pertanian dan Peternakan dan Kantor Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dihadiri instansi terkait seperti Perum Bulog Subdivre VI Blangpidie dan Bappeda Abdya.
Program tanam padi sawah secara serentak yang dilancarkan sejak tahun 2007, menurut Bupati Akmal Ibrahim secara umum telah mencapai sasaran, namun masih ada petani di satu atau dua tempat di kecamatan tertentu enggan mengikutinya. Padahal, keserentakan tanam merupakan tindakan tepat untuk memutuskan mata rantai penyakit. Karenanya, semua yang terlibat, diminta melakukan pendekatan agar program keserentakan tanam benar-benar mencapai sasaran. “Pihak-pihak tertentu yang tidak setuju dengan program saya, janganlah mengorbankan petani,” kata Bupati Akmal.
Masih berdasarkan permintaan keujruen, varietas benih yang dikembangkan adalah jenis cigelis dan impari yang telah terbukti berhasil dikembangkan selama kurun tiga tahun terakhir. Sedangkan khusus lahan pasang surut di lokasi tertentu atau di sawah kawasan pesisir akan dikembangkan varietas impara. Benih yang dbutuhkan petani akan dibantu dari dana APBK serta bantuan provinsi, termasuk bantuan pusat. Sekretaris P3A Kecamatan Babahrot, Karimuddin Peserta juga menyampaikan kekhawatiran petani tidak bisa mengolah lahan sawah akibat intake (mulut tanggapan air) irigasi teknis Babahrot sudah tertutup batu kerikil pasca dibangun tanggul kanal irigasi sejak Agustus 2010 lalu. Karimuddin pada kesempatan itu juga menyampaikan permintaan pengadaan sepeda motor (sepmor) untuk seluruh keujruen di Abdya.(nun)
Sumber : Serambinews.com
BLANGPIDIE- Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Akmal Ibrahim minta keujruen, keujruen chik, ketua kelompok tani, penyuluh pertanian lapangan (PPL) serta jajaran Dinas Pertanian dan Peternakan setempat bertanggungjawab untuk suksesnya program tanam padi serentak musim tanah (MT) gadu 2011. Sementara para keujruen meminta jaminan bupati bahwa tidak ada pekerjaan perbaikan saluran irigasi setelah kegiatan turun ke sawah dimulai Januari, ini karena cukup mengganggu proses tanam. Permintaan untuk sukses tanam serentak disampaikan Bupati Akmal Ibrahim saat memimpin rapat penetapan jadwal turun ke sawah MT 2011 di Gedung Musyawarah Susoh, Kamis (6/1). Rapat diikuti hop keujruen, keujruen chik, ketua kelompok tani, PPL, para camat serta jajaran Dinas Pertanian dan Peternakan dan Kantor Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dihadiri instansi terkait seperti Perum Bulog Subdivre VI Blangpidie dan Bappeda Abdya.
Program tanam padi sawah secara serentak yang dilancarkan sejak tahun 2007, menurut Bupati Akmal Ibrahim secara umum telah mencapai sasaran, namun masih ada petani di satu atau dua tempat di kecamatan tertentu enggan mengikutinya. Padahal, keserentakan tanam merupakan tindakan tepat untuk memutuskan mata rantai penyakit. Karenanya, semua yang terlibat, diminta melakukan pendekatan agar program keserentakan tanam benar-benar mencapai sasaran. “Pihak-pihak tertentu yang tidak setuju dengan program saya, janganlah mengorbankan petani,” kata Bupati Akmal.
Masih berdasarkan permintaan keujruen, varietas benih yang dikembangkan adalah jenis cigelis dan impari yang telah terbukti berhasil dikembangkan selama kurun tiga tahun terakhir. Sedangkan khusus lahan pasang surut di lokasi tertentu atau di sawah kawasan pesisir akan dikembangkan varietas impara. Benih yang dbutuhkan petani akan dibantu dari dana APBK serta bantuan provinsi, termasuk bantuan pusat. Sekretaris P3A Kecamatan Babahrot, Karimuddin Peserta juga menyampaikan kekhawatiran petani tidak bisa mengolah lahan sawah akibat intake (mulut tanggapan air) irigasi teknis Babahrot sudah tertutup batu kerikil pasca dibangun tanggul kanal irigasi sejak Agustus 2010 lalu. Karimuddin pada kesempatan itu juga menyampaikan permintaan pengadaan sepeda motor (sepmor) untuk seluruh keujruen di Abdya.(nun)
Sumber : Serambinews.com
Perang Mulut Gara-gara Tapal Batas Gampong
Fri, Jan 7th 2011, 13:26
BLANGPIDIE - Gara-gara tapal batas gampong, sejumlah ibu rumah tangga dari Gampong/Desa Guhang sempat perang mulut dengan sejumlah lelaki asal Desa Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Aceh Barat Daya (Abdya). Bahkan kedua kelompok itu saling dorong. Insiden hari Jumat (7/1).sekitar pukul 10.15 WIB. Picunya ketika beberapa laki-laki dari Gampong Seunaloh membuat patok berupa tuga beton sebagai tapal batas gampong mereka dengan gampong sebelah Desa Guhang. Tugu itu dibangun persis di mulut jalan masuk menuju rumah kediaman Bupati Abdya lintasan Jalan Guhang-Cot Manee.
Nah, ketika mal dan besi sudah dipasan dan akan dilakukan pengecoran tugu, secara sporadis sejumlah kaum ibu tetangga gampong datang. Mereka pun beraksi dengan mencabut patok dan papan cetakan tugu tapal batas itu. Perang mulut pun tak terhindar sambil saling mendorong. Perang antargampong ala kaum ibu itu tak berlangsung lama setelah lelaki Seunaloh memilih mengalah. Sejumlah warga pun turun untuk melerai. Insiden itu merebak, sehingga Wakapolres Abdya, Kompol Doni Wahyudi SiK turun ke lokas. Suasana puh berhasil diredakan. Hingga menjelang Jumat tidak terlihat lagi ada warga baik dari Gampong Guhang maupun Desa Seunaloh, berada di lokasi. “Kita akan panggil tokoh masyarakat dan orangtua dari kedua gampong untuk menyelesaikan tapal batas itu," kata Wakapolres kepada Sermabiners.com. Pokoknya harus diselesaikan secara bak. (zainun yusuf)
sumber : Serambinews.com
BLANGPIDIE - Gara-gara tapal batas gampong, sejumlah ibu rumah tangga dari Gampong/Desa Guhang sempat perang mulut dengan sejumlah lelaki asal Desa Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Aceh Barat Daya (Abdya). Bahkan kedua kelompok itu saling dorong. Insiden hari Jumat (7/1).sekitar pukul 10.15 WIB. Picunya ketika beberapa laki-laki dari Gampong Seunaloh membuat patok berupa tuga beton sebagai tapal batas gampong mereka dengan gampong sebelah Desa Guhang. Tugu itu dibangun persis di mulut jalan masuk menuju rumah kediaman Bupati Abdya lintasan Jalan Guhang-Cot Manee.
Nah, ketika mal dan besi sudah dipasan dan akan dilakukan pengecoran tugu, secara sporadis sejumlah kaum ibu tetangga gampong datang. Mereka pun beraksi dengan mencabut patok dan papan cetakan tugu tapal batas itu. Perang mulut pun tak terhindar sambil saling mendorong. Perang antargampong ala kaum ibu itu tak berlangsung lama setelah lelaki Seunaloh memilih mengalah. Sejumlah warga pun turun untuk melerai. Insiden itu merebak, sehingga Wakapolres Abdya, Kompol Doni Wahyudi SiK turun ke lokas. Suasana puh berhasil diredakan. Hingga menjelang Jumat tidak terlihat lagi ada warga baik dari Gampong Guhang maupun Desa Seunaloh, berada di lokasi. “Kita akan panggil tokoh masyarakat dan orangtua dari kedua gampong untuk menyelesaikan tapal batas itu," kata Wakapolres kepada Sermabiners.com. Pokoknya harus diselesaikan secara bak. (zainun yusuf)
sumber : Serambinews.com
Selasa, 18 Januari 2011
Bupati Abdya Gelar Rapat Penyesuaian KUA-PPAS 2011
* DPRK Tetap Bungkam
Thu, Jan 6th 2011, 10:27
BLANGPIDIE- Proses pembahasan Kibijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2011 yang dilaksanakan oleh Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) terus berjalan. Setelah dibawa dalam “sidang rakyat” guna menampung usulan program yang berakhir 30 Desember lalu, Bupati melanjutkan rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK), Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersama para Kabid Program untuk menyesuaikan rencana program kegiatan dengan usulan rakyat. Rapat penyesuaian program kegiatan tersebut sudah berlangsung dua hari belakangan dipimpin Bupati Akmal Ibrahim. Lanjutan rapat, Rabu (5/1) kemarin, membahas rencana program kegiatan tahun 2011 lingkup Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pertambangan dan Energi. Peserta rapat selain kepala dinas, didampingi kabid program, juga Sekda, Yufrizal S Umar selaku Ketua TPAK, Asisten Administrasi, Tantawi, Ketua Bappeda, Edi Darmawan, Sekretaris Bappeda, Muazam serta anggota TAPK da Kabid Program.
“Rapat membahas rencana program kegiatan dari masing-masing SKPD untuk disesuaikan dengan program kegiatan usulan rakyat yang disampaikan dalam ‘sidang rakyat’ yang berakhir beberapa hari lalu,” kata Edi Darmawan, Ketua Bappeda Abdya saat ditanyai Serambi , Rabu (5/1) kemarin. Bupati Akmal Ibahim memimpin rapat dengan membedah satu-satu rencana program kegiatan dari SKPD untuk disesuaikan dengan usulan rakyat. Rencana program kegiatan yang tidak sesuai dengan usulan rakyat atau rencana kegiatan tidak rasioanal dan perencanaan kurang matang, maka Bupati langsung memerintahkan untuk dihapus. Dalam rapat tersebut, Bupati Akmal Ibahim meminta penjelasan dari seluruh pimpinan SKPD terhadap rencana program kegiatan yang disusun, baik menyangkut perencanaan, kebutuhan, termasuk kelayakan biaya.
Setelah rencana program kegiatan 2011 yang mengakomodir usulan rakyat sebagaimana disampaikan dalam “sidang rakyat” yang berakhir 30 Desember lalu, kemudian dituangkan dalam RKA masing-masing SKPD. Lalu, dituangkan dalam surat keputusan Bupati untuk diajukan kepada Gubernur Aceh guna mendapat pengesahan. Sementara pihak DPRK Abdya tetap bungkam atas kebijakan Bupati Akmal Ibrahim membahas sendiri KUA-PPAS sebagai acuan penetapan APBK 2011. Baik saat dibawa dalam “sidang rakyat” yang diwakili kepala imum mukim, keuchik, tuha peut dan ketua pemuda, kemudian sejak beberapa hari terakhir dibahas dengan TAPK dan Pimpinan SKPD untuk menyesuaikan kegiatan dengan usulan rakyat, pihak DPRK tidak bersuara.
Wartawan Serambi yang berusaha untuk mendapat tanggapan dari Pimpinan DPRK Abdya, Rabu (5/1) kemarin, tidak berhasil. Ketua Dewan, M Yusuf diperoleh keterangan sedang keluar daerah. Wakil Ketua Dewan, Elizar Lizam tidak berhasil dikonfirmasi karena handphone tidak aktif. Sementara Wakil Ketua Dewan, Rusman Alian tidak dapat diminta tanggapan karena sedang rapat di salah satu ruangan komisi. Akan halnya mediasi yang dilakukan anggota Muspida Abdya untuk meredakan ketegangan antara DPRK dengan Bupati setempat, juga belum diketahui bagaimana perkembangannya.(nun)
Sumber : Serambinews.com
Thu, Jan 6th 2011, 10:27
BLANGPIDIE- Proses pembahasan Kibijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2011 yang dilaksanakan oleh Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) terus berjalan. Setelah dibawa dalam “sidang rakyat” guna menampung usulan program yang berakhir 30 Desember lalu, Bupati melanjutkan rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK), Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersama para Kabid Program untuk menyesuaikan rencana program kegiatan dengan usulan rakyat. Rapat penyesuaian program kegiatan tersebut sudah berlangsung dua hari belakangan dipimpin Bupati Akmal Ibrahim. Lanjutan rapat, Rabu (5/1) kemarin, membahas rencana program kegiatan tahun 2011 lingkup Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pertambangan dan Energi. Peserta rapat selain kepala dinas, didampingi kabid program, juga Sekda, Yufrizal S Umar selaku Ketua TPAK, Asisten Administrasi, Tantawi, Ketua Bappeda, Edi Darmawan, Sekretaris Bappeda, Muazam serta anggota TAPK da Kabid Program.
“Rapat membahas rencana program kegiatan dari masing-masing SKPD untuk disesuaikan dengan program kegiatan usulan rakyat yang disampaikan dalam ‘sidang rakyat’ yang berakhir beberapa hari lalu,” kata Edi Darmawan, Ketua Bappeda Abdya saat ditanyai Serambi , Rabu (5/1) kemarin. Bupati Akmal Ibahim memimpin rapat dengan membedah satu-satu rencana program kegiatan dari SKPD untuk disesuaikan dengan usulan rakyat. Rencana program kegiatan yang tidak sesuai dengan usulan rakyat atau rencana kegiatan tidak rasioanal dan perencanaan kurang matang, maka Bupati langsung memerintahkan untuk dihapus. Dalam rapat tersebut, Bupati Akmal Ibahim meminta penjelasan dari seluruh pimpinan SKPD terhadap rencana program kegiatan yang disusun, baik menyangkut perencanaan, kebutuhan, termasuk kelayakan biaya.
Setelah rencana program kegiatan 2011 yang mengakomodir usulan rakyat sebagaimana disampaikan dalam “sidang rakyat” yang berakhir 30 Desember lalu, kemudian dituangkan dalam RKA masing-masing SKPD. Lalu, dituangkan dalam surat keputusan Bupati untuk diajukan kepada Gubernur Aceh guna mendapat pengesahan. Sementara pihak DPRK Abdya tetap bungkam atas kebijakan Bupati Akmal Ibrahim membahas sendiri KUA-PPAS sebagai acuan penetapan APBK 2011. Baik saat dibawa dalam “sidang rakyat” yang diwakili kepala imum mukim, keuchik, tuha peut dan ketua pemuda, kemudian sejak beberapa hari terakhir dibahas dengan TAPK dan Pimpinan SKPD untuk menyesuaikan kegiatan dengan usulan rakyat, pihak DPRK tidak bersuara.
Wartawan Serambi yang berusaha untuk mendapat tanggapan dari Pimpinan DPRK Abdya, Rabu (5/1) kemarin, tidak berhasil. Ketua Dewan, M Yusuf diperoleh keterangan sedang keluar daerah. Wakil Ketua Dewan, Elizar Lizam tidak berhasil dikonfirmasi karena handphone tidak aktif. Sementara Wakil Ketua Dewan, Rusman Alian tidak dapat diminta tanggapan karena sedang rapat di salah satu ruangan komisi. Akan halnya mediasi yang dilakukan anggota Muspida Abdya untuk meredakan ketegangan antara DPRK dengan Bupati setempat, juga belum diketahui bagaimana perkembangannya.(nun)
Sumber : Serambinews.com
Sarana Air Bersih di Abdya tak Dikelola Dengan Baik
Fri, Jan 7th 2011, 09:19
Kondisi sarana air bersih di kawasan pegunungan hijau Desa Alue Sungai Pinang, Kecamatan Jumpa, Abdya, mulai dibalut lumut. Proyek pengadaan air bersih bantuan BRR NAD–Nias itu terkesan tak terawat dan belum mampu mensuplai air secara maksimal ke rumah-rumah penduduk. SERAMBI/TAUFIK ZAS
BLANGPIDIE – Sarana air bersih bantuan BRR NAD-Nias tahun 2007 di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) tidak dikelola dan ditata dengan baik. Buktinya, sarana air bersih yang ada di kawasan pergunungan hijau Desa Alue Sungai Pinang, Kecamatan Jumpa, dan sarana air bersih di kawasan irigasi Kuta Tinggi, Kecamatan Blangpidie, hingga kini belum mampu menyuplai air secara maksimal ke rumah-rumah penduduk. Ironisnya, kedua sarana air bersih itu seperti tak terawat dan tampak diselimuti lumut.
Pantauan Serambi, Kamis (6/1), kedua sarana air bersih tersebut mulai tampak kotor selimuti lumut dan terkesan seperti tak ada perawatan sama sekali, akibatnya sarana air bersih yang seyogianya mampu mensuplai air kerumah-rumah penduduk itu hanya terlihat seperti besi tua yang berdiri tegak di dua lokasi.
“Air memang sudah tersuplai ke sebagian rumah penduduk, namun belum begitu maksimal. Kita berharap bantuan BRR itu tidak disia-siakan dan bisa memberi kontribusi buat daerah dan masyarakat Abdya. Jadi harus di rawat sehingga tidak berkarat, karena jika dikelola dengan baik, sarana tersebut bisa meningkatkan PAD Abdya melalui restribusinya” kata salah seorang warga Alue Sungai Pinang, ketika Serambinews meninjau lokasi Sapras air bersih itu.
Ketua Komisi A DPRK Abdya, Reza Mulyadi yang ditanyai Serambinesw, secara terpisah juga berharap kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) untuk bisa mengelola kedua sarana air bersih itu secara baik dan maksimal. Sebab, jika sarana air bersih itu dikelola dengan baik dengan sendirinya Pemkab Abdya akan mendapatkat penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari restribusi air bersih tersebut.(tz)
Sumber : Serambinews.com
Kondisi sarana air bersih di kawasan pegunungan hijau Desa Alue Sungai Pinang, Kecamatan Jumpa, Abdya, mulai dibalut lumut. Proyek pengadaan air bersih bantuan BRR NAD–Nias itu terkesan tak terawat dan belum mampu mensuplai air secara maksimal ke rumah-rumah penduduk. SERAMBI/TAUFIK ZAS
BLANGPIDIE – Sarana air bersih bantuan BRR NAD-Nias tahun 2007 di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) tidak dikelola dan ditata dengan baik. Buktinya, sarana air bersih yang ada di kawasan pergunungan hijau Desa Alue Sungai Pinang, Kecamatan Jumpa, dan sarana air bersih di kawasan irigasi Kuta Tinggi, Kecamatan Blangpidie, hingga kini belum mampu menyuplai air secara maksimal ke rumah-rumah penduduk. Ironisnya, kedua sarana air bersih itu seperti tak terawat dan tampak diselimuti lumut.
Pantauan Serambi, Kamis (6/1), kedua sarana air bersih tersebut mulai tampak kotor selimuti lumut dan terkesan seperti tak ada perawatan sama sekali, akibatnya sarana air bersih yang seyogianya mampu mensuplai air kerumah-rumah penduduk itu hanya terlihat seperti besi tua yang berdiri tegak di dua lokasi.
“Air memang sudah tersuplai ke sebagian rumah penduduk, namun belum begitu maksimal. Kita berharap bantuan BRR itu tidak disia-siakan dan bisa memberi kontribusi buat daerah dan masyarakat Abdya. Jadi harus di rawat sehingga tidak berkarat, karena jika dikelola dengan baik, sarana tersebut bisa meningkatkan PAD Abdya melalui restribusinya” kata salah seorang warga Alue Sungai Pinang, ketika Serambinews meninjau lokasi Sapras air bersih itu.
Ketua Komisi A DPRK Abdya, Reza Mulyadi yang ditanyai Serambinesw, secara terpisah juga berharap kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) untuk bisa mengelola kedua sarana air bersih itu secara baik dan maksimal. Sebab, jika sarana air bersih itu dikelola dengan baik dengan sendirinya Pemkab Abdya akan mendapatkat penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari restribusi air bersih tersebut.(tz)
Sumber : Serambinews.com
Kamis, 06 Januari 2011
6.000 Hektare Sawah Terancam tak Dapat Digarap
Wed, Jan 5th 2011, 11:08
BLANGPIDIE- Pembangunan kanal Irigasi Teknis Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dengan membangun tanggul dari batu gajah secara melintang sungai dinilai salah kaprah. Setelah tanggul kanal dibangun justru menimbulkan persoalan besar terhadap ribuan petani. Pasalnya, intake (mulut tanggapan air) irigasi tidak mampu menangkap air akibat tersumbat batu kerikil sampai ke dalam saluran induk. Dampak dari peristiwa tersebut, menurut Camat Babahrot, Agussalim kepada Serambi, Selasa (4/1) kemarin, tidak kurang 6.000 hektare areal persawahan rakyat terancam tidak bisa digarap musim tanam (MT) gadu 2011 yang dimulai pertengahan Januari ini.
Areal sawah jangkauan jaringan irigigasi teknis Babahrot yang terancam kekeringan itu, menurut Camat tersebar dalam enam gampung/desa, meliputi Gampong Pante Rakyat, Gampong Persiapan Blang Raja, Gampong Persiapan Rukun Damai, Gampong Ie Mirah, Dusun Teladan I dan II Gampong Pante Cermin dan Dusun Cot Seumantok Gampong Alue Jerjak. Pembangunan tanggul kanal irigasi tenis tersebut merupakan proyek dari Dinas Pengairan Provinsi Aceh pada Agustus 2010 lalu. Kanal dibentuk dengan membangun tanggul dari batu gajah (batu besar) merip pematang secara melintang arus Krueng Babahrot.
“Tujuannya agar air masuk lebih maksimal ke dalam intake dan saluran induk. Tapi yang terjadi sebaliknya, bukan air yang masuk, melainkan batu kerikil sampai ke dalam saluran induk,” kata Camat Agussalim. Tanggul dengan cara menyusun batu gajah itu pun dilakukan secara asal-asalan karena baru sekitar tiga bulan, banyak batu gajah yang disusun jatuh diterjang arus. Dan yang lebih memprihatinkan bahwa, hanya beberapan meter dari mulut irigasi sudah muncul sebuah hamparan pantai setelah aliran sungai dibendung dengan tanggul dari batu gajah.
Saat pembangunan tanggul kanal dimulai, menurut Camat Agussalim beberapa keujruen melancarkan protes langsung kepada Bambang (petugas dari Dinas Pengairan Aceh) di lokasi. Karena menurut keujruen, pembangunan tanggul secara melintang sungai untuk membantuk kanal dinilai salah kaprah, tapi tidak dihiraukan. Apa yang dikhawatirkan para keujruen sudah menjadi kenyataan dan ribuan petani harus menanggung akibatnya. “Petani menuntut Dinas Pengairan Provinsi Aceh bertanggungjawab untuk membersihkan intake dan saluran induk irigasi yang sudah tersumbat batu kerikil. Bila tidak, petani akan melancarkan unjukrasa”.
Mereka sangat menyesalkan sikap petugas dari Dinas Pengairan Aceh yang tidak menanggapi masukan/saran dari petani yang diwakili para keujruen. Proyek pembangunan kanal itu pun sangat misterius, karena tidak diketahui pelaksananya, dan tidak pernah dilaporkan kepada keuchik dan camat. Sorotan keras tersebut disampaikan dalam “sidang rakyat” oleh Keuchik Pante Rakyat, Asbar Has, Ketua GP3A Babahrot, Salamuddin, Keuchik Ie Mirah, Jismi, Kejruen Alue Mentri, Akhir Ali serta keujruen dari Telan I dan II Desa Pante Cermin. Mereka minta, masalah besar yang meresahkan ribuan petani tersebut segera ditangani.(nun)
Sumber : Serambinews.com
BLANGPIDIE- Pembangunan kanal Irigasi Teknis Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dengan membangun tanggul dari batu gajah secara melintang sungai dinilai salah kaprah. Setelah tanggul kanal dibangun justru menimbulkan persoalan besar terhadap ribuan petani. Pasalnya, intake (mulut tanggapan air) irigasi tidak mampu menangkap air akibat tersumbat batu kerikil sampai ke dalam saluran induk. Dampak dari peristiwa tersebut, menurut Camat Babahrot, Agussalim kepada Serambi, Selasa (4/1) kemarin, tidak kurang 6.000 hektare areal persawahan rakyat terancam tidak bisa digarap musim tanam (MT) gadu 2011 yang dimulai pertengahan Januari ini.
Areal sawah jangkauan jaringan irigigasi teknis Babahrot yang terancam kekeringan itu, menurut Camat tersebar dalam enam gampung/desa, meliputi Gampong Pante Rakyat, Gampong Persiapan Blang Raja, Gampong Persiapan Rukun Damai, Gampong Ie Mirah, Dusun Teladan I dan II Gampong Pante Cermin dan Dusun Cot Seumantok Gampong Alue Jerjak. Pembangunan tanggul kanal irigasi tenis tersebut merupakan proyek dari Dinas Pengairan Provinsi Aceh pada Agustus 2010 lalu. Kanal dibentuk dengan membangun tanggul dari batu gajah (batu besar) merip pematang secara melintang arus Krueng Babahrot.
“Tujuannya agar air masuk lebih maksimal ke dalam intake dan saluran induk. Tapi yang terjadi sebaliknya, bukan air yang masuk, melainkan batu kerikil sampai ke dalam saluran induk,” kata Camat Agussalim. Tanggul dengan cara menyusun batu gajah itu pun dilakukan secara asal-asalan karena baru sekitar tiga bulan, banyak batu gajah yang disusun jatuh diterjang arus. Dan yang lebih memprihatinkan bahwa, hanya beberapan meter dari mulut irigasi sudah muncul sebuah hamparan pantai setelah aliran sungai dibendung dengan tanggul dari batu gajah.
Saat pembangunan tanggul kanal dimulai, menurut Camat Agussalim beberapa keujruen melancarkan protes langsung kepada Bambang (petugas dari Dinas Pengairan Aceh) di lokasi. Karena menurut keujruen, pembangunan tanggul secara melintang sungai untuk membantuk kanal dinilai salah kaprah, tapi tidak dihiraukan. Apa yang dikhawatirkan para keujruen sudah menjadi kenyataan dan ribuan petani harus menanggung akibatnya. “Petani menuntut Dinas Pengairan Provinsi Aceh bertanggungjawab untuk membersihkan intake dan saluran induk irigasi yang sudah tersumbat batu kerikil. Bila tidak, petani akan melancarkan unjukrasa”.
Mereka sangat menyesalkan sikap petugas dari Dinas Pengairan Aceh yang tidak menanggapi masukan/saran dari petani yang diwakili para keujruen. Proyek pembangunan kanal itu pun sangat misterius, karena tidak diketahui pelaksananya, dan tidak pernah dilaporkan kepada keuchik dan camat. Sorotan keras tersebut disampaikan dalam “sidang rakyat” oleh Keuchik Pante Rakyat, Asbar Has, Ketua GP3A Babahrot, Salamuddin, Keuchik Ie Mirah, Jismi, Kejruen Alue Mentri, Akhir Ali serta keujruen dari Telan I dan II Desa Pante Cermin. Mereka minta, masalah besar yang meresahkan ribuan petani tersebut segera ditangani.(nun)
Sumber : Serambinews.com
Abrasi Pantai Jilbab Meluas
Tue, Jan 4th 2011, 19:01
BLANGPIDIE - Abrasi di pantai kawasan Pantai Jilbab, Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya (Abdya), semakin meluas. Akibatnya, sejumlah cafe di kawasan itu terancam rubuh. Jarak cafe dengan bibir pantai hanya berkisar 5 hingga 7 meter lagi.
Menurut seorang warga setempat, gelombang purnama yang menghantam Pantai Jilbab menyebabkan abrasi semakin tak terkendali. Dalam sepekan ini saja, puluhan meter bibir pantai mengalami abrasi berat akibat dihantam ombak besar.
“Kami berharap pemerintah segera membangun tanggul pemecah ombak di kawasan itu. Sebab, jika kondisi ini terus dibiarkan, abrasi akan mengancam permukinan penduduk,” pungkas Wahyudi, warga Susoh.(taufik zas)
Sumber : Serambinews.com
BLANGPIDIE - Abrasi di pantai kawasan Pantai Jilbab, Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya (Abdya), semakin meluas. Akibatnya, sejumlah cafe di kawasan itu terancam rubuh. Jarak cafe dengan bibir pantai hanya berkisar 5 hingga 7 meter lagi.
Menurut seorang warga setempat, gelombang purnama yang menghantam Pantai Jilbab menyebabkan abrasi semakin tak terkendali. Dalam sepekan ini saja, puluhan meter bibir pantai mengalami abrasi berat akibat dihantam ombak besar.
“Kami berharap pemerintah segera membangun tanggul pemecah ombak di kawasan itu. Sebab, jika kondisi ini terus dibiarkan, abrasi akan mengancam permukinan penduduk,” pungkas Wahyudi, warga Susoh.(taufik zas)
Sumber : Serambinews.com
Rabu, 05 Januari 2011
Warga Padang Sikabu Blokir Jalan
Tak Tahan Makan Debu
Sun, Jan 2nd 2011, 10:16
BLANGPIDIE – Kesal dengan kondisi badan jalan yang telah ditelantarkan oleh kontraktor, warga Desa Padang Sikabu, Kecamatan Kuala Batee, Abdya, memblokir jalan. Pemblokiran jalan itu dengan cara membentang batang pisang, batang pinang, ban bekas dan pot bunga di badan jalan yang menghubungkan tiga desa, Padang Sikabu, Muka Blang dan Lhok Gajah tersebut. Aksi yang melibatkan semua warga ini dilakukan sejak Jumat (30/12), dan diperkirakan akan berlanjut sampai pembangunan badan jalan yang baru tahap pengerasan itu telah telantarkan oleh kontraktor dilanjutkan kembali. “Kami sudah sangat kesal dengan ulah kontraktor. Sebab pembangunan jalan ini sudah dimulai sejak pertengahan 2010 yang lalu namun hingga kini belum juga diselesaikan pengerjaannya,” kata Nasruddin, salah seorang warga Desa Padang Sikabu, ketika ditanyai Serambi.
Pantauan Serambi, akibat kondisi pengerjaan jalan yang belum tuntas itu telah membuat masyarakat yang berada di pinggir jalan itu kesal. Sebab, setiap hari mereka menghirup debu jalan saat dilewati kendaraan. Kondisi itu dikhawatirkan akan mengundang penyakit bagi warga setempat. “Kita mendesak pihak kontraktor untuk segera merampungkan proyek jalan Provinsi Aceh tersebut, jika tidak aksi pemblokiran ini akan terus berlanjut sampai jalan ini dikerjakan kembali,” katanya sembari meminta dinas terkait untuk segera menegur rekanan jalan itu. Selain ditelantarkan pengerjaanya, proyek yang disebut-sebut bersumber dari dana APBA itu juga tidak terpasang plang proyek di lokasi kegiatan. Sehingga aparat desa dan masyarakat setempat tidak mengetahui berapa besaran anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan jalan dimaksud. “Seharusnya plang proyeknya dipasang di lokasi kegiatan, sehingga masyarakat tahu siapa kontraktor dan dari mana sumber dananya,”tambah Nasruddin.
Keluhan yang sama juga di sampaikan Amrizal warga Desa Lhok Gajah, dia berharap dalam waktu dekat proyek pembangunan badan jalan tersebut bisa segera dirampungkan, karena kondisi debunya yang beterbangan kesetiap rumah warga sudah sangat memprihatinkan dan membuat warga dan pengguna jalan sesak nafas. Camat Kuala Batee, Erwandi SKM, yang dihubungi Serambi secara terpisah mengaku tidak mengetahui siapa kontraktor pelaksana proyek jalan yang telah ditelantarkan tersebut. “Saya dengar sumber anggarannya dari provinsi, siapa kontraktornya saya belum tahu padahal proyek itu mulai dikerjakan pertengahan tahun 2010 lalu,” ucapnya.(tz)
sumber : Serambinews.com
Sun, Jan 2nd 2011, 10:16
BLANGPIDIE – Kesal dengan kondisi badan jalan yang telah ditelantarkan oleh kontraktor, warga Desa Padang Sikabu, Kecamatan Kuala Batee, Abdya, memblokir jalan. Pemblokiran jalan itu dengan cara membentang batang pisang, batang pinang, ban bekas dan pot bunga di badan jalan yang menghubungkan tiga desa, Padang Sikabu, Muka Blang dan Lhok Gajah tersebut. Aksi yang melibatkan semua warga ini dilakukan sejak Jumat (30/12), dan diperkirakan akan berlanjut sampai pembangunan badan jalan yang baru tahap pengerasan itu telah telantarkan oleh kontraktor dilanjutkan kembali. “Kami sudah sangat kesal dengan ulah kontraktor. Sebab pembangunan jalan ini sudah dimulai sejak pertengahan 2010 yang lalu namun hingga kini belum juga diselesaikan pengerjaannya,” kata Nasruddin, salah seorang warga Desa Padang Sikabu, ketika ditanyai Serambi.
Pantauan Serambi, akibat kondisi pengerjaan jalan yang belum tuntas itu telah membuat masyarakat yang berada di pinggir jalan itu kesal. Sebab, setiap hari mereka menghirup debu jalan saat dilewati kendaraan. Kondisi itu dikhawatirkan akan mengundang penyakit bagi warga setempat. “Kita mendesak pihak kontraktor untuk segera merampungkan proyek jalan Provinsi Aceh tersebut, jika tidak aksi pemblokiran ini akan terus berlanjut sampai jalan ini dikerjakan kembali,” katanya sembari meminta dinas terkait untuk segera menegur rekanan jalan itu. Selain ditelantarkan pengerjaanya, proyek yang disebut-sebut bersumber dari dana APBA itu juga tidak terpasang plang proyek di lokasi kegiatan. Sehingga aparat desa dan masyarakat setempat tidak mengetahui berapa besaran anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan jalan dimaksud. “Seharusnya plang proyeknya dipasang di lokasi kegiatan, sehingga masyarakat tahu siapa kontraktor dan dari mana sumber dananya,”tambah Nasruddin.
Keluhan yang sama juga di sampaikan Amrizal warga Desa Lhok Gajah, dia berharap dalam waktu dekat proyek pembangunan badan jalan tersebut bisa segera dirampungkan, karena kondisi debunya yang beterbangan kesetiap rumah warga sudah sangat memprihatinkan dan membuat warga dan pengguna jalan sesak nafas. Camat Kuala Batee, Erwandi SKM, yang dihubungi Serambi secara terpisah mengaku tidak mengetahui siapa kontraktor pelaksana proyek jalan yang telah ditelantarkan tersebut. “Saya dengar sumber anggarannya dari provinsi, siapa kontraktornya saya belum tahu padahal proyek itu mulai dikerjakan pertengahan tahun 2010 lalu,” ucapnya.(tz)
sumber : Serambinews.com
Selasa, 04 Januari 2011
Ketegangan DPRK dengan Bupati Abdya
Muspida Mulai Turun Tangan
Thu, Dec 30th 2010, 09:43
BLANGPIDIE- Anggota Muspida Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dilaporkan mulai turun tangan mencari solusi penyelesaian konflik antara DPRK dengan Bupati setempat. Unsur Kebekuan hubungan antara legislatif dengan eksikutif tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena akan menimbulkan implikasi luas, baik terhadap masyarakat maupun pemerintahan. Informasi dikumpul Serambi, Rabu (29/12) kemarin, Dandim 0110 Abdya, Letkol Arm E Dwi Karyono AS dan Kajari Blangpidie, Umar Zakar SH dilaporkan melakukan pertemuan dengan DPRK pada Senin (27/12). Pertemuan di ruang rapat Dewan tersebut dihadiri Ketua DPRK, M Yusuf, Wakil Ketua DPRK, Elizar Lizam SE serta sekitar 13 Anggota Dewan.
Dalam pertemuan tersebut, Dewan menjelaskan duduk soal sehubungan Dewan dengan Bupati belakangan ini menjadi menghangat. Dewan juga menjelaskan, peristiwa macat atau gagalnya paripurna pembahasan Rancangan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaknaan APBK tahun 2009, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten–Perubahan (APBK-P) tahun 2010, termasuk Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai ancuan penetapan APBK tahun 2011. Menurut sumber Serambi, dalam pertemuan tersebut, anggota Muspida Abdya meminta langkah apa yang bisa ditempuh untuk meredakan ketegangan, termasuk paripurna pembahasan bersama KUA-PPAS 2011 yang sudah macat dapat digelar kembali. Sumber tersebut tidak menjelaskan solusi penyelesaian yang ditawarkan unsur Muspida. Tapi menurutkan keterangan, Dandim 0110 Letkol Arm E Dwi Karyono AS dan Kapolres Abdya, AKBP Drs Subakti sudah melakukan pertemuan dengan Bupati Akmal Ibrahim, Selasa (28/12). Tidak jelas isi pembicaraan antara kedua anggota Muspida itu dengan Bupati.
Wakil Ketua DPRK Abdya, Elizar Lizam SE dihubungi Serambi, Rabu (29/12) mengakui adanya pertemuan Dewan dengan Dandim dan Kajari Blangpidie di Gedung Dewan, Senin lalu. Dia tidak berkomentar banyak menyangkut isi petemuan tersebut. Bupati Akmal Ibrahim belum berhasil dikonfirmasi menyangkut hasil pembicaraannya dengan anggota Muspida terkait kebuntuan hubungannya dengan DPRK. Tapi ketika ditanyai Serambi beberapa hari lalu, Bupati Akmal Ibrahim mengatakan masih ada peluang KUA-PPAS 2011 dibahas dengan DPRK. Asalkan, katanya, DPRK bisa mengakomodir usulan rakyat tentang program kegiatan tahun 2011 yang diusulkan rakyat yang diwakili imam mukim, keuchik, tuha peut dan ketua pemuda dalam “sidang rakyat” yang digelar sejak Kamis (23/12) sampai Kamis (30/12) hari ini. (nun)
Sumber : Serambinews.com
Thu, Dec 30th 2010, 09:43
BLANGPIDIE- Anggota Muspida Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dilaporkan mulai turun tangan mencari solusi penyelesaian konflik antara DPRK dengan Bupati setempat. Unsur Kebekuan hubungan antara legislatif dengan eksikutif tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena akan menimbulkan implikasi luas, baik terhadap masyarakat maupun pemerintahan. Informasi dikumpul Serambi, Rabu (29/12) kemarin, Dandim 0110 Abdya, Letkol Arm E Dwi Karyono AS dan Kajari Blangpidie, Umar Zakar SH dilaporkan melakukan pertemuan dengan DPRK pada Senin (27/12). Pertemuan di ruang rapat Dewan tersebut dihadiri Ketua DPRK, M Yusuf, Wakil Ketua DPRK, Elizar Lizam SE serta sekitar 13 Anggota Dewan.
Dalam pertemuan tersebut, Dewan menjelaskan duduk soal sehubungan Dewan dengan Bupati belakangan ini menjadi menghangat. Dewan juga menjelaskan, peristiwa macat atau gagalnya paripurna pembahasan Rancangan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaknaan APBK tahun 2009, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten–Perubahan (APBK-P) tahun 2010, termasuk Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai ancuan penetapan APBK tahun 2011. Menurut sumber Serambi, dalam pertemuan tersebut, anggota Muspida Abdya meminta langkah apa yang bisa ditempuh untuk meredakan ketegangan, termasuk paripurna pembahasan bersama KUA-PPAS 2011 yang sudah macat dapat digelar kembali. Sumber tersebut tidak menjelaskan solusi penyelesaian yang ditawarkan unsur Muspida. Tapi menurutkan keterangan, Dandim 0110 Letkol Arm E Dwi Karyono AS dan Kapolres Abdya, AKBP Drs Subakti sudah melakukan pertemuan dengan Bupati Akmal Ibrahim, Selasa (28/12). Tidak jelas isi pembicaraan antara kedua anggota Muspida itu dengan Bupati.
Wakil Ketua DPRK Abdya, Elizar Lizam SE dihubungi Serambi, Rabu (29/12) mengakui adanya pertemuan Dewan dengan Dandim dan Kajari Blangpidie di Gedung Dewan, Senin lalu. Dia tidak berkomentar banyak menyangkut isi petemuan tersebut. Bupati Akmal Ibrahim belum berhasil dikonfirmasi menyangkut hasil pembicaraannya dengan anggota Muspida terkait kebuntuan hubungannya dengan DPRK. Tapi ketika ditanyai Serambi beberapa hari lalu, Bupati Akmal Ibrahim mengatakan masih ada peluang KUA-PPAS 2011 dibahas dengan DPRK. Asalkan, katanya, DPRK bisa mengakomodir usulan rakyat tentang program kegiatan tahun 2011 yang diusulkan rakyat yang diwakili imam mukim, keuchik, tuha peut dan ketua pemuda dalam “sidang rakyat” yang digelar sejak Kamis (23/12) sampai Kamis (30/12) hari ini. (nun)
Sumber : Serambinews.com
Minggu, 02 Januari 2011
Bupati Abdya Rapat Terbuka dengan Rakyat
* Tunjangan DPRK Diusul Potong
Fri, Dec 24th 2010, 10:37
Bupati Abdya Akmal Ibrahim menggelar rapat dengan rakyat diwakili Imam Mukim, Keuchik, Tuha Peut, dan Ketua Pemuda untuk membahas KUA-PPAS 2011 yang berlangsung di bawah teratak di halaman Kantor Bupati Abdya, Kamis (23/12).SERAMBI/ZAINUN YUSUF
BLANGPIDIE - Sebuah rapat yang tak lazim, digelar di halaman Kantor Bupati Aceh Barat Dayat (Abdya), Kamis (23/12) pagi kemarin. Dipimpin langsung oleh Bupati Akmal Ibrahim, dihadiri ratusan masyarakatnya. Mereka secara terbuka dan demokratis membahas penyusunan program kegiatan tahun 2011 atau Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2011.
Sedianya, rapat pembahasan KUA-PPAS itu merupakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DPRK bersama bupati setempat. Tapi karena ada pergesekan politik antara DPRK dengan Bupati Abdya, sehingga DPRK tak bersedia membahas penyusunan program dan anggaran tahun 2011 yang diajukan eksekutif itu, karena dinilai terlalu tinggi defisitnya.
Bupati Akmal ternyata memainkan jurus langsung. Gagal duduk bareng membahas KUA-PPAS dengan wakil rakyat, ia berurusan langsung dengan rakyat. Ternyata, tanpa para wakil rakyat pun proses pembahasan itu berlangsung lancar dan sukses kemarin.
Rapat terbuka itu, sesuai namanya, dilaksanakan di bawah teratak yang dipasang beberapa buah di halaman Kantor Bupati Abdya. Bupati Akmal malah akan menggelar sidang rakyat itu selama enam hari, hingga Kamis (30/12). “Tujuannya tak lain, untuk menampung langsung usulan kegiatan dari rakyat yang diwakili imam mukim, keuchik, tuha peuet, dan ketua pemuda,” ujar Bupati Akmal saat ditanyai Serambi.
Pada hari pertama, Kamis pagi kemarin, rapat diplot Bupati untuk menyusun program kegiatan dilakukan dengan rakyat dari Kecamatan Babahrot. Giliran sore dengan rakyat dari Kecamatan Lembah Sabil. Rapat langka yang baru pertama dipraktikkan di Aceh pasca-Orde Lama itu, dihadiri imam mukim, keuchik, tuha peuet, dan ketua pemuda dari Babahrot. Mereka menyampaikan usul kegiatan yang dibutuhkan, menggunakan bahasa rakyat. Malah ada yang diiringi pantun.
Meski berlangsung di bawah teratak, pengaturan kursi dan meja ditata seperti layaknya sidang DPRK. Meja pimpinan rapat berhadapan dengan kursi tempat duduk peserta rapat, dalam hal ini imam mukim, keuchik, tuha peuet, dan ketua pemuda. Di posisi kanan-kiri disusun tempat duduk para undangan. Terdiri atas kepala dinas, badan, dan kepala kantor, serta unsur lainnya.
Menurut keterangan, anggota DPRK yang totalnya berjumlah 25 orang, juga diundang dalam “rapat dewan rakyat” itu. Tapi hanya dua orang yang hadir, yakni Nasrullah US dari Partai Demokrat dan Zul Ilfan dari Partai Demokrasi Kebangsaan. Keduanya tergabung dalam Fraksi Gabungan Pelangi.
Setelah Sekda Yufrizal S Umar melaporkan jumlah peserta yang hadir dan rapat sudah bisa dimulai, Bupati Akmal memainkan jurusnya, “Rapat secara resmi saya buka dan terbuka untuk umum,” sambil ia mengetuk meja tiga kali.
Di hadapan peserta, Bupati Akmal menjelaskan alasannya sehingga pembahasan KUA-PPAS sebagai acuan penetapan ABPK 2011 dia ambil alih setelah diajukan kepada DPRK Abdya pada 6 Desember lalu. “Berdasarkan ketentuan, setelah 15 hari diajukan tidak ada kesepakatan (antara eksekutif dan legislatif), maka bupati dibenarkan mengambil alih pembahasan. Upaya-upaya dialogis sudah kita lakukan, tapi tidak berhasil,” katanya.
Bupati mengingatkan kepada peserta pertemuan bahwa program kegiatan 2011 yang disusun itu dibatasi dengan sediaan dana (pendapatan riil) sekitar Rp 422 miliar. “Bila tidak mendapat persetujuan DPRK, maka sesuai ketentuan bahwa kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai plafon atau APBK 2010 hanyalah sekitar Rp 335 milliar. Artinya, ada sekitar Rp 80 milliar dana tersedia hangus atau tak bisa digunakan,” kata Akmal.
Diusul potong
Dalam rapat perdana kemarin, keuchik, tuha peuet, dan ketua pemuda dari Babahrot, selain menyampaikan usulan program kegiatan 2011, juga menyatakan sangat kecewa karena DPRK Abdya tidak membahas KUA-PPAS 2011. Karena rakyat kecewa terhadap wakilnya, mereka usulkan agar dana tunjangan anggota DPRK dipotong saja, baik tunjangan perumahan, TKI, maupun dana kunjungan ke luar daerah. Dana tersebut kemudian diusulkan untuk kepentingan rakyat, malah jika perlu, menurut mereka, gedung dewan disegel.
Usulan tersebut disampaikan Keuchik Pantee Cermin, Tgk Zakaria, kemudian didukung Keuchik Alue Jerjak, Musliadi, dan M Yusuf yang mewakili Tuha Peuet Desa Persiapan Blang Raja.
Usulan yang disampaikan sangat beragam. Di antaranya, pembangunan jalan aspal hotmix 45,4 km, pengadaan sepeda motor untuk 140 keuchik dan imam mukim, jembatan gantung, prasarana air bersih, pengeringan rawa, irigasi, hingga pengadaan bus sekolah.
Bupati Akmal langsung merespons seluruh usulan peserta. Ditampung dulu oleh SKPD dengan memedomani ketersediaan anggaran. “Pokoknya, seluruh usulan kita tampung,” kata Akmal.
Hari ini, Jumat, rapat yang unik ini masih berlangsung. Pembahasan dilakukan Bupati dan jajarannya dengan rakyat yang diwakili mukim, keuchik, tuah peuet, dan ketua pemuda dari Kecamatan Jeumpa.
Hari Senin (27/12), rapat dilanjutkan dengan rakyat dari Kecamatan Susoh dan Setia, Selasa (28/12) dengan rakyat dari Kecamatan Kuala Batee dan Manggeng. Lalu, Rabu (29/12) dengan rakyat Kecamatan Blangpidie dan Tangan-Tangan, diakhir hari Kamis (30/12) dengan organisasi kemasyarakatan (ormas). Hadir dalam rapat kemarin itu, Wakil Bupati Syamsurizal, Ketua Bappeda Edi Darmawan, serta Kadis PPKD Alfar Hasan.
Penekanan politik
Sikap Bupati Akmal yang melakukan pengerahan massa itu, tidak bebas dari kritik. “Ini jelas sebuah tindakan yang sangat provokatif. Untuk apa masyarakat digiring ke dalam persoalan yang sebenarnya bukan beban mereka. Tindakan seperti ini jelas sangat nyeleneh,” ujar Drs Tarmizi MS, Ketua Yayasan Pengembangan Pembangunan Abdya (YP2A) kepada wartawan, kemarin.
Aksi yang dimotori Bupati Akmal itu, menurut Tarmizi, sebagai indikasi kepanikan yang sedang dipertontonkan Pemkab Abdya dengan berlindung di belakang rakyat. Padahal, penyebab munculnya deadlock (kebuntuan) dalam pembahasan anggaran di DPRK Abdya itu justru merupakan bentuk kesalahan dari Pemkab Abdya sendiri yang tak “cerdas” mengajukan usulan. Tapi yang terjadi malah opini digiring agar seolah-olah lembaga DPRK-lah pihak yang pantas dipersalahkan.
Menurut Tarmizi, sebetulnya masih sangat memungkinkan Pemkab Abdya melakukan upaya lain yang lebih bijak, berupa pembukaan akses komunikasi dua arah serta melakukan evaluasi kembali terhadap rancangan usulan yang telah diberikan sebelumnya, sehingga tak perlu menyibukkan diri untuk menggelar sidang rakyat.
Pendapat lain datang dari Dr Ahmad Farhan Hamid. Wakil Ketua MPR asal Aceh itu mengatakan, legislatif dan eksekutif di Abdya harusnya membuka diri untuk mencari penyelesaian, sehingga masyarakat tidak dirugikan. Demikian dikatakan Farhan Hamid menjawab wartawan sesaat setelah menghadiri Seminar Analisa Kritis tentang Otonomi dan Dampaknya terhadap Dunia Pendidikan di Aceh, Kamis, di Aula Masjid Attaqwa Blangpidie.
“Polemik ini tentu akan merugikan masyarakat, kedua belah pihak, yakni Bupati Abdya dan DPRK harus saling membuka diri dan mengedepankan kepentingan rakyat serta mengenyampingkan kepentingan pribadi maupun kelompok,” saran Farhan. Entah siapa yang duluan mau dengar. (nun/tz)
Sumber : Serambinews.com
Fri, Dec 24th 2010, 10:37
Bupati Abdya Akmal Ibrahim menggelar rapat dengan rakyat diwakili Imam Mukim, Keuchik, Tuha Peut, dan Ketua Pemuda untuk membahas KUA-PPAS 2011 yang berlangsung di bawah teratak di halaman Kantor Bupati Abdya, Kamis (23/12).SERAMBI/ZAINUN YUSUF
BLANGPIDIE - Sebuah rapat yang tak lazim, digelar di halaman Kantor Bupati Aceh Barat Dayat (Abdya), Kamis (23/12) pagi kemarin. Dipimpin langsung oleh Bupati Akmal Ibrahim, dihadiri ratusan masyarakatnya. Mereka secara terbuka dan demokratis membahas penyusunan program kegiatan tahun 2011 atau Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2011.
Sedianya, rapat pembahasan KUA-PPAS itu merupakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DPRK bersama bupati setempat. Tapi karena ada pergesekan politik antara DPRK dengan Bupati Abdya, sehingga DPRK tak bersedia membahas penyusunan program dan anggaran tahun 2011 yang diajukan eksekutif itu, karena dinilai terlalu tinggi defisitnya.
Bupati Akmal ternyata memainkan jurus langsung. Gagal duduk bareng membahas KUA-PPAS dengan wakil rakyat, ia berurusan langsung dengan rakyat. Ternyata, tanpa para wakil rakyat pun proses pembahasan itu berlangsung lancar dan sukses kemarin.
Rapat terbuka itu, sesuai namanya, dilaksanakan di bawah teratak yang dipasang beberapa buah di halaman Kantor Bupati Abdya. Bupati Akmal malah akan menggelar sidang rakyat itu selama enam hari, hingga Kamis (30/12). “Tujuannya tak lain, untuk menampung langsung usulan kegiatan dari rakyat yang diwakili imam mukim, keuchik, tuha peuet, dan ketua pemuda,” ujar Bupati Akmal saat ditanyai Serambi.
Pada hari pertama, Kamis pagi kemarin, rapat diplot Bupati untuk menyusun program kegiatan dilakukan dengan rakyat dari Kecamatan Babahrot. Giliran sore dengan rakyat dari Kecamatan Lembah Sabil. Rapat langka yang baru pertama dipraktikkan di Aceh pasca-Orde Lama itu, dihadiri imam mukim, keuchik, tuha peuet, dan ketua pemuda dari Babahrot. Mereka menyampaikan usul kegiatan yang dibutuhkan, menggunakan bahasa rakyat. Malah ada yang diiringi pantun.
Meski berlangsung di bawah teratak, pengaturan kursi dan meja ditata seperti layaknya sidang DPRK. Meja pimpinan rapat berhadapan dengan kursi tempat duduk peserta rapat, dalam hal ini imam mukim, keuchik, tuha peuet, dan ketua pemuda. Di posisi kanan-kiri disusun tempat duduk para undangan. Terdiri atas kepala dinas, badan, dan kepala kantor, serta unsur lainnya.
Menurut keterangan, anggota DPRK yang totalnya berjumlah 25 orang, juga diundang dalam “rapat dewan rakyat” itu. Tapi hanya dua orang yang hadir, yakni Nasrullah US dari Partai Demokrat dan Zul Ilfan dari Partai Demokrasi Kebangsaan. Keduanya tergabung dalam Fraksi Gabungan Pelangi.
Setelah Sekda Yufrizal S Umar melaporkan jumlah peserta yang hadir dan rapat sudah bisa dimulai, Bupati Akmal memainkan jurusnya, “Rapat secara resmi saya buka dan terbuka untuk umum,” sambil ia mengetuk meja tiga kali.
Di hadapan peserta, Bupati Akmal menjelaskan alasannya sehingga pembahasan KUA-PPAS sebagai acuan penetapan ABPK 2011 dia ambil alih setelah diajukan kepada DPRK Abdya pada 6 Desember lalu. “Berdasarkan ketentuan, setelah 15 hari diajukan tidak ada kesepakatan (antara eksekutif dan legislatif), maka bupati dibenarkan mengambil alih pembahasan. Upaya-upaya dialogis sudah kita lakukan, tapi tidak berhasil,” katanya.
Bupati mengingatkan kepada peserta pertemuan bahwa program kegiatan 2011 yang disusun itu dibatasi dengan sediaan dana (pendapatan riil) sekitar Rp 422 miliar. “Bila tidak mendapat persetujuan DPRK, maka sesuai ketentuan bahwa kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai plafon atau APBK 2010 hanyalah sekitar Rp 335 milliar. Artinya, ada sekitar Rp 80 milliar dana tersedia hangus atau tak bisa digunakan,” kata Akmal.
Diusul potong
Dalam rapat perdana kemarin, keuchik, tuha peuet, dan ketua pemuda dari Babahrot, selain menyampaikan usulan program kegiatan 2011, juga menyatakan sangat kecewa karena DPRK Abdya tidak membahas KUA-PPAS 2011. Karena rakyat kecewa terhadap wakilnya, mereka usulkan agar dana tunjangan anggota DPRK dipotong saja, baik tunjangan perumahan, TKI, maupun dana kunjungan ke luar daerah. Dana tersebut kemudian diusulkan untuk kepentingan rakyat, malah jika perlu, menurut mereka, gedung dewan disegel.
Usulan tersebut disampaikan Keuchik Pantee Cermin, Tgk Zakaria, kemudian didukung Keuchik Alue Jerjak, Musliadi, dan M Yusuf yang mewakili Tuha Peuet Desa Persiapan Blang Raja.
Usulan yang disampaikan sangat beragam. Di antaranya, pembangunan jalan aspal hotmix 45,4 km, pengadaan sepeda motor untuk 140 keuchik dan imam mukim, jembatan gantung, prasarana air bersih, pengeringan rawa, irigasi, hingga pengadaan bus sekolah.
Bupati Akmal langsung merespons seluruh usulan peserta. Ditampung dulu oleh SKPD dengan memedomani ketersediaan anggaran. “Pokoknya, seluruh usulan kita tampung,” kata Akmal.
Hari ini, Jumat, rapat yang unik ini masih berlangsung. Pembahasan dilakukan Bupati dan jajarannya dengan rakyat yang diwakili mukim, keuchik, tuah peuet, dan ketua pemuda dari Kecamatan Jeumpa.
Hari Senin (27/12), rapat dilanjutkan dengan rakyat dari Kecamatan Susoh dan Setia, Selasa (28/12) dengan rakyat dari Kecamatan Kuala Batee dan Manggeng. Lalu, Rabu (29/12) dengan rakyat Kecamatan Blangpidie dan Tangan-Tangan, diakhir hari Kamis (30/12) dengan organisasi kemasyarakatan (ormas). Hadir dalam rapat kemarin itu, Wakil Bupati Syamsurizal, Ketua Bappeda Edi Darmawan, serta Kadis PPKD Alfar Hasan.
Penekanan politik
Sikap Bupati Akmal yang melakukan pengerahan massa itu, tidak bebas dari kritik. “Ini jelas sebuah tindakan yang sangat provokatif. Untuk apa masyarakat digiring ke dalam persoalan yang sebenarnya bukan beban mereka. Tindakan seperti ini jelas sangat nyeleneh,” ujar Drs Tarmizi MS, Ketua Yayasan Pengembangan Pembangunan Abdya (YP2A) kepada wartawan, kemarin.
Aksi yang dimotori Bupati Akmal itu, menurut Tarmizi, sebagai indikasi kepanikan yang sedang dipertontonkan Pemkab Abdya dengan berlindung di belakang rakyat. Padahal, penyebab munculnya deadlock (kebuntuan) dalam pembahasan anggaran di DPRK Abdya itu justru merupakan bentuk kesalahan dari Pemkab Abdya sendiri yang tak “cerdas” mengajukan usulan. Tapi yang terjadi malah opini digiring agar seolah-olah lembaga DPRK-lah pihak yang pantas dipersalahkan.
Menurut Tarmizi, sebetulnya masih sangat memungkinkan Pemkab Abdya melakukan upaya lain yang lebih bijak, berupa pembukaan akses komunikasi dua arah serta melakukan evaluasi kembali terhadap rancangan usulan yang telah diberikan sebelumnya, sehingga tak perlu menyibukkan diri untuk menggelar sidang rakyat.
Pendapat lain datang dari Dr Ahmad Farhan Hamid. Wakil Ketua MPR asal Aceh itu mengatakan, legislatif dan eksekutif di Abdya harusnya membuka diri untuk mencari penyelesaian, sehingga masyarakat tidak dirugikan. Demikian dikatakan Farhan Hamid menjawab wartawan sesaat setelah menghadiri Seminar Analisa Kritis tentang Otonomi dan Dampaknya terhadap Dunia Pendidikan di Aceh, Kamis, di Aula Masjid Attaqwa Blangpidie.
“Polemik ini tentu akan merugikan masyarakat, kedua belah pihak, yakni Bupati Abdya dan DPRK harus saling membuka diri dan mengedepankan kepentingan rakyat serta mengenyampingkan kepentingan pribadi maupun kelompok,” saran Farhan. Entah siapa yang duluan mau dengar. (nun/tz)
Sumber : Serambinews.com
Hari Ini, Dibahas Bersama Masyarakat
* Bupati Abdya Ambil Alih Pembahasan KUA-PPAS 2011
Thu, Dec 23rd 2010, 11:45
BLANGPIDIE- Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Akmal Ibrahim mengambil keputusan sangat mengejutkan dengan mengambil alih pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai acuan penetapan APBK 2011. Peristiwa langka tersebut karena KUA-PPAS yang diserahkan kepada DPRK setempat sejak 6 Desember 2010, hingga Selasa (21/12) tidak ada kepastian tentang jadwal pembahasan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) dengan Badan Anggaran Dewan.
Bupati Akmal Ibrahim menjadwalkan sejak Kamis (23/12) hari ini, KUA-PPAS 2011 dibahas bersama masyarakat yang diwakili para kepala imum mukim, keuchik dan tuha peut secara terbuka di halaman kantor bupati setempat. “Keputusan ini bukan atas suka-suka saya, melainkan dengan perasaan kecewa dan putus asa,” kata Akmal Ibrahim menjawab Serambi, Rabu (22/12) kemarin.
Semula pihaknya mengharapkan KUA-PPAS 2011 yang diserahkan kepada DPRK Abdya pada 6 Desember 2010 lalu dapat segera ditetapkan jadwal pembahasan sehingga dapat dilaksanakan pembahasan bersama antara TAPK dan Badan Anggaran DPRK. Tapi pihak Dewan tidak bersedia dengan alasan defisit tidak rasional, lalu meminta TAPK (Pemkab) untuk merasionalkannya.
Menurut Bupati Akmal Ibrahim, masalah defisit dalam KUA-PPAS tidak perlu dipersoalkan karena masih bersifat plafon sementara. Angka defisit tersebut dapat dirasionalkan dalam pembahasan bersama untuk diambil kesepakatan bersama anara Bupati dengan DPRK tentang APBK 2011. “Dewan tetap bertahan tidak bersedia membahas KUA-PPAS sebelum defisit dirasionalkan oleh TAPK. Pengembalian KUA-PAAS setelah diserahkan tidak diatur dalam ketentuan,” ungkapnya.
Terakhir, Bupati Abdya mengirim surat kepada Pimpinan DPRK menanyakan jadwal pembahasan KUA-PPAS. Dalam surat balasan Pimpinan Dewan menjelaskan, pembahasan baru dilaksanakan setelah terbentuk alat kelengkapan DPRK dan angka defisit dirasionalkan.
“Jadi tidak ada kepastian jadwal pembahasan. Kapan alat kelengkapan Dewan dibentuk, juga tidak dijelaskan. Makanya, berdasarkan kewenangan yang diatur daam ketentuan, bahwa Bupati bisa mengambil alih pembahasan KUA-PPAS bila setelah 15 hari setelah diajukan kepada DPRK tidak dicapai kesepakatan,” ungkap Bupati Akmal.
Keputusan mengambil alih seperti itu dibenarkan oleh Undang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Otonomi Daerah serta dengan jelas diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor: 13/2006 dan perubahannya No 59/ 2007 Pasal 108. “Keputusan saya ambil punya landasan hukum,” ungkap Bupati Akmal Ibrahim.
Dalam pembahasan KUA-PPAS 2011 yang diambil alih Bupati melibatkan masyarakat, terutama untuk menjaring aspirasi tentang kegiatan apa yang perlu dilaksanakan. “Sebenarnya, tidak perlu saya libatkan masyarakat, namun mereka punya hak menentukan kegiatan yang dibutuhkan,” katanya.
Informasi tersebut, menurut Bupati Akmal Ibrahim sudah dijelaskan dalam rapat dengan kepala imum mukim, kechik dan tuha peut se-Abdya di Aula Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat, Selasa (21/12). Dalam pertemuan dihadiri, Wakil Bupati (Wabup), Syamsurizal, Sekda Yufrizal S Umar, para Asisten, Staf Ahli, Camat serta para kabag lingkup Setdakab, Bupati Akmal Ibrahim menjelaskan, alasan mengambil alih pembahasan KUA-PPAS 2011, kemudian dibahas dengan melibatkan masyarakat diwakili imum mukim, keuchik dan tuha peut.
Peserta rapat mendukung keputusan Bupati mengambil alih pembahasan KUA, disamping ada juga yang mempertanyakan dasar hukumnya. Landasan hukum dijelaskan oleh Bupati Akmal sudah diatur berdasarkan Permendagri Nomor 13/2006 dan perubahannya No 59 tahun 2007.
Ketentuan tersebut mengatur bahwa, setelah 15 hari sejak diajukan kepada DPRK dan tidak mencapai kesepakatan, maka Bupati berwenang untuk membahas KUA-PPAS yang kemudian ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati, kemudian diajukan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan. Ketentuan tersebut juga menyebutkan bahwa, bila 30 hari sejak diajukan tidak mendapat respon dari Gubernur, Bupati secara otomatis berwenang melaksanakan APBK 2011 sesuai plafon anggaran dalam APBK terdahulu atau tahun 2010.
Sekjen Forum Komunikasi Keuchik Kabupaten Abdya (FK3A), Anwar S yang ditanyai Serambi usai acara tersebut mengaku setuju pembahasan KUA-PPAS 2011 itu dibahas bersama masyarakat.
Terlalu Cepat
Sementara Wakil Ketua DPRK Abdya, Elizar Lizam SE yang dikonfirmasi Serambi secara terpisah mengaku bahwa DPRK sebenarnya tidak menolak pembahasan KUA-PPAS 2011, namun kalangan dewan meminta pihak TAPK Abdya untuk merasionalkan kembali defisit anggaran yang sudah di luar dari batas kewajaran tersebut.
Karena KUA-PPAS 2011 yang diajukan Pemkab Abdya dengan pendapatan sekitar Rp 422 miliar lebih, Pengeluaran Rp 563,2 miliar sehingga terjadi selisih pendapatan dengan pengeluaran atau defisit sekitar Rp 147,9 miliar (35 persen).
“Sebenarnya, belum buntu untuk dibahas, sebab kami tidak menolak membahas KUA-PPAS, namun kami meminta defisit dirasionalkan kembali sesuai dengan permenkeu dan peraturan yang berlaku. Apabila tidak dirasioanalkan maka Badan Musyawarah (Banmus) DPRK Abdya tetap tidak akan menjadwalkan kembali pembahasan KUA-PPAS tersebut,” kata Elizar Lizam.
Ditanya mengenai sikap Bupati yang mengambil alih pembahasan bersama masyarakat secara terbuka, Wakil Ketua DPRK, Elizar Lizam mengatakan, tindakan seperti terlalu cepat. Karena masih ada peluang untuk dibahas bersama asal saja Pemkab bersedia merasionalkan angka defisit dalam plafon anggaran.(nun/tz)
Sumber : Serambinews.com
Thu, Dec 23rd 2010, 11:45
BLANGPIDIE- Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Akmal Ibrahim mengambil keputusan sangat mengejutkan dengan mengambil alih pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai acuan penetapan APBK 2011. Peristiwa langka tersebut karena KUA-PPAS yang diserahkan kepada DPRK setempat sejak 6 Desember 2010, hingga Selasa (21/12) tidak ada kepastian tentang jadwal pembahasan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) dengan Badan Anggaran Dewan.
Bupati Akmal Ibrahim menjadwalkan sejak Kamis (23/12) hari ini, KUA-PPAS 2011 dibahas bersama masyarakat yang diwakili para kepala imum mukim, keuchik dan tuha peut secara terbuka di halaman kantor bupati setempat. “Keputusan ini bukan atas suka-suka saya, melainkan dengan perasaan kecewa dan putus asa,” kata Akmal Ibrahim menjawab Serambi, Rabu (22/12) kemarin.
Semula pihaknya mengharapkan KUA-PPAS 2011 yang diserahkan kepada DPRK Abdya pada 6 Desember 2010 lalu dapat segera ditetapkan jadwal pembahasan sehingga dapat dilaksanakan pembahasan bersama antara TAPK dan Badan Anggaran DPRK. Tapi pihak Dewan tidak bersedia dengan alasan defisit tidak rasional, lalu meminta TAPK (Pemkab) untuk merasionalkannya.
Menurut Bupati Akmal Ibrahim, masalah defisit dalam KUA-PPAS tidak perlu dipersoalkan karena masih bersifat plafon sementara. Angka defisit tersebut dapat dirasionalkan dalam pembahasan bersama untuk diambil kesepakatan bersama anara Bupati dengan DPRK tentang APBK 2011. “Dewan tetap bertahan tidak bersedia membahas KUA-PPAS sebelum defisit dirasionalkan oleh TAPK. Pengembalian KUA-PAAS setelah diserahkan tidak diatur dalam ketentuan,” ungkapnya.
Terakhir, Bupati Abdya mengirim surat kepada Pimpinan DPRK menanyakan jadwal pembahasan KUA-PPAS. Dalam surat balasan Pimpinan Dewan menjelaskan, pembahasan baru dilaksanakan setelah terbentuk alat kelengkapan DPRK dan angka defisit dirasionalkan.
“Jadi tidak ada kepastian jadwal pembahasan. Kapan alat kelengkapan Dewan dibentuk, juga tidak dijelaskan. Makanya, berdasarkan kewenangan yang diatur daam ketentuan, bahwa Bupati bisa mengambil alih pembahasan KUA-PPAS bila setelah 15 hari setelah diajukan kepada DPRK tidak dicapai kesepakatan,” ungkap Bupati Akmal.
Keputusan mengambil alih seperti itu dibenarkan oleh Undang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Otonomi Daerah serta dengan jelas diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor: 13/2006 dan perubahannya No 59/ 2007 Pasal 108. “Keputusan saya ambil punya landasan hukum,” ungkap Bupati Akmal Ibrahim.
Dalam pembahasan KUA-PPAS 2011 yang diambil alih Bupati melibatkan masyarakat, terutama untuk menjaring aspirasi tentang kegiatan apa yang perlu dilaksanakan. “Sebenarnya, tidak perlu saya libatkan masyarakat, namun mereka punya hak menentukan kegiatan yang dibutuhkan,” katanya.
Informasi tersebut, menurut Bupati Akmal Ibrahim sudah dijelaskan dalam rapat dengan kepala imum mukim, kechik dan tuha peut se-Abdya di Aula Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat, Selasa (21/12). Dalam pertemuan dihadiri, Wakil Bupati (Wabup), Syamsurizal, Sekda Yufrizal S Umar, para Asisten, Staf Ahli, Camat serta para kabag lingkup Setdakab, Bupati Akmal Ibrahim menjelaskan, alasan mengambil alih pembahasan KUA-PPAS 2011, kemudian dibahas dengan melibatkan masyarakat diwakili imum mukim, keuchik dan tuha peut.
Peserta rapat mendukung keputusan Bupati mengambil alih pembahasan KUA, disamping ada juga yang mempertanyakan dasar hukumnya. Landasan hukum dijelaskan oleh Bupati Akmal sudah diatur berdasarkan Permendagri Nomor 13/2006 dan perubahannya No 59 tahun 2007.
Ketentuan tersebut mengatur bahwa, setelah 15 hari sejak diajukan kepada DPRK dan tidak mencapai kesepakatan, maka Bupati berwenang untuk membahas KUA-PPAS yang kemudian ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati, kemudian diajukan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan. Ketentuan tersebut juga menyebutkan bahwa, bila 30 hari sejak diajukan tidak mendapat respon dari Gubernur, Bupati secara otomatis berwenang melaksanakan APBK 2011 sesuai plafon anggaran dalam APBK terdahulu atau tahun 2010.
Sekjen Forum Komunikasi Keuchik Kabupaten Abdya (FK3A), Anwar S yang ditanyai Serambi usai acara tersebut mengaku setuju pembahasan KUA-PPAS 2011 itu dibahas bersama masyarakat.
Terlalu Cepat
Sementara Wakil Ketua DPRK Abdya, Elizar Lizam SE yang dikonfirmasi Serambi secara terpisah mengaku bahwa DPRK sebenarnya tidak menolak pembahasan KUA-PPAS 2011, namun kalangan dewan meminta pihak TAPK Abdya untuk merasionalkan kembali defisit anggaran yang sudah di luar dari batas kewajaran tersebut.
Karena KUA-PPAS 2011 yang diajukan Pemkab Abdya dengan pendapatan sekitar Rp 422 miliar lebih, Pengeluaran Rp 563,2 miliar sehingga terjadi selisih pendapatan dengan pengeluaran atau defisit sekitar Rp 147,9 miliar (35 persen).
“Sebenarnya, belum buntu untuk dibahas, sebab kami tidak menolak membahas KUA-PPAS, namun kami meminta defisit dirasionalkan kembali sesuai dengan permenkeu dan peraturan yang berlaku. Apabila tidak dirasioanalkan maka Badan Musyawarah (Banmus) DPRK Abdya tetap tidak akan menjadwalkan kembali pembahasan KUA-PPAS tersebut,” kata Elizar Lizam.
Ditanya mengenai sikap Bupati yang mengambil alih pembahasan bersama masyarakat secara terbuka, Wakil Ketua DPRK, Elizar Lizam mengatakan, tindakan seperti terlalu cepat. Karena masih ada peluang untuk dibahas bersama asal saja Pemkab bersedia merasionalkan angka defisit dalam plafon anggaran.(nun/tz)
Sumber : Serambinews.com
Langganan:
Postingan (Atom)