Senin, 28 Maret 2011

Demo Keluarga Tersangka Illegal Logging Berakhir

Sat, Feb 12th 2011, 11:37

BLANGPIDIE – Aksi demo puluhan istri dan anak-anak tersangka kasus illegal logging dari Desa Mata Ie, Babah Lhueng, Panton Raya, dan Kuta Tinggi, Kecamatan Blangpidie, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Blangpidie Kamis kemarin, akhirnya berakhir. Informasi yang berhasil dihimpun Serambi menyebutkan, berkahirnya aksi demo puluhan wanita dan anak-anak yang mengaku keluarga besar dari lima tersangka kasus illegal logging tersebut dikarena pihak kejaksaan mau merespon tuntutan mereka membebaskan para tersangka yang kini dikurung di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tapaktuan itu.

Namun, kalau para tersangka illegal logging itu juga tidak dibebaskan Jumat kemarin, maka para wanita dan anak-anak itu mengancam akan kembali melakukan aksi demo ke kantor Kejari Blangpidie. Kasi Intel Kejari Blangpidie, Miftahuddin SH, yang coba beberapa kali dihubungi Serambi via telepon selulernya belum juga berhasil. Dimana telpon seluler yang biasa digunakannya sedang berada diluar jangkauan dan tidak aktif.(tz)

Sumber : Serambinews.com

Fraksi Gabungan Pelangi Dinilai Langgar UUPA

Alat Kelengkapan DPRK Abdya Gagal Dibentuk
Sat, Feb 12th 2011, 11:01

BLANGPIDIE - Hengkangnya tiga anggota dewan dari Fraksi Gabungan Pelangi di DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) membuat posisi fraksi itu di legislatif ‘goyang.’ Jika sebelumnya fraksi itu beranggotakan tujuh orang, kini hanya menyisakan empat anggotanya yaitu Lukman SE, Drs Rusman Alian, Nasrullah Us (Partai Demokrat), dan Zul Ifan (PDK). Sedangkan Afdhal Jihad SAg (PKP Indonesia), Arjuna Putra SE (PKPB), dan Muhammad Nasir (PDP) memilih keluar dari fraksi tersebut. “Fraksi itu bisa goyang karena selama ini oleh banyak kalangan menilai fraksi tersebut menjadi mitra terbaik pihak eksekutif. Berkurangnya anggota pasti akan berpengaruh bagi posisi mereka saat ini,” ungkap Irfan Faisal SH, pengamat kebijakan publik di Abdya menjawab Serambi, kemarin, terkait mundurnya tiga anggota fraksi tersebut.

Sebelumnya dalam sidang paripurna DPRK Abdya Kamis (10/2) yang mengagendakan pembentukan kelengkapan dewan terjadi deadlock (kebuntuan) yang berujung keluarnnya (walk out) 15 orang anggota DPRK Abdya dari sidang itu. Akibatnya, sidang paripurna tersebut berakhir tanpa hasil. “Kami heran mengapa fraksi gabungan bersikeras mempertahankan keinginan anggotanya yang ingin keluar. Ini jelas bertentangan dan melanggar Pasal 36 ayat (5) UUPA,” ujar H RS Darmansyah SE, satu dari 15 anggota DPRK Abdya yang walk out dari sidang paripurna tersebut. Afdhal Jihad SAg dalam konferensi pers di Balai PWI Abdya menuturkan keheranannya dengan sikap fraksi gabungan yang bersikeras mempertahankan mereka yang sudah secara tegas menyatakan keluar dari fraksi itu. Padahal, surat pernyataan keluar dari fraksi tersebut telah mereka teken 6 Februari 2011 yang diterima pimpinan DPRK dan ketua fraksi tanggal 7 Februari 2011. Namun, pada sidang paripurna Kamis (10/2) nama-nama mereka masih dimasukkan dalam Fraksi Gabungan Pelangi sebagai usulan dalam alat kelengkapan DPRK Abdya.

“Saya mundurnya dari fraksi gabungan karena aspirasi kami tidak pernah diakomodir. Jadi, aneh jika nama kami masih ‘dicatut’ dan alasan mereka yang tetap ngotot mempertahankan kami di fraksi itu bertentangan dengan aturan yang ada,” ujar Afdal. Menanggapi protes tiga anggotanya itu, Ketua Fraksi Pelangi, Lukman SE menjelaskan ketika nama itu diusulkan Fraksi Gabungan Pelangi sebagai Anggota Badan Musyawarah (Banmus) karena mereka masih sebagai anggota fraksi itu. Dasarnya, kata Lukman adalah, Tata tertib (Tatib) DPRK Abdya Nomor 4/2010 pasal 15 ayat (10) sebagai perubahan Tatib sebelumnya, Nomor 3/2009. Dalam tatib baru itu dijelaskan fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna bersifat tetap selama keanggotaan DPRK.(tz/nun)

Sumber : Serambinews.com

Selasa, 22 Maret 2011

Puluhan Wanita Demo Kejari Blangpidie

Suami Ditahan akibat Illegal Logging
Fri, Feb 11th 2011, 10:07


Puluhan massa yang terdiri dari para wanita dan anak-anak yang mengaku sebagai keluarga besar dari lima tersangka kasus ilegal logging asal Desa Mata Ie, Babah Lhung, Panton Raya, dan Kuta Tinggi, Kecamatan Blangpidie, Abdya, Kamis (10/2) pagi sekitar pukul 09.00 WIB mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Blangpidie. Mereka mendesak Kejari Blangpidie segera melepaskan kelima tersangka yang saat ini menjadi tahanan Pengadilan Negeri Tapaktuan dan di tahan Lembaga Pemasyarakatan Tapaktuan. SERAMBI/TAUFIK ZAS

BLANGPIDIE – Puluhan wanita dan anak-anak yang mengaku keluarga besar dari lima tersangka kasus illegal logging asal Desa Mata Ie, Babah Lhueng, Panton Raya, dan Kuta Tinggi, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Kamis (10/2) sekitar pukul 09.00 WIB mengepung dan memprotes Kejaksaan Negeri (Kejari) Blangpidie.

Mereka mendesak agar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Blangpidie segera melepaskan kelima tersangka yang kini menjadi tahanan Pengadilan Negeri (PN) Tapaktuan dan dikurung di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tapaktuan itu.

Kedatangan demonstran yang bergerak dengan berjalan kaki dari desa mereka itu sempat mengagetkan para pegawai di Kejari Blangpidie dan aparat kepolisian setempat. Soalnya, unjuk rasa yang didominasi kaum ibu itu dilancarkan tanpa pemberitahuan lebih dulu ke polisi. Bahkan puluhan massa yang tak terkoordinir itu sempat mencoba naik ke lantai dua, tempat ruang Kajari Blangpidie Umar Z, berada.

Para pengunjuk rasa menuntut agar kejaksaan bisa segera membebaskan suami dan keluarga mereka yang telah ditahan akibat diduga terlibat illegal logging tersebut. Pembebasannya pun harus tanpa syarat. Sebab, mereka menilai pihak kejaksaan telah melakukan penegakan hukum secara tebang pilih dan tanpa pertimbangan perikemanusiaan.

“Kenapa penegakan hukum hanya menimpa kami masyarakat kecil? Kenapa para koruptor yang telah membuat negeri ini sengsara malah bisa hidup senang dan tenang? Kami memohon keadilan, karena suami dan saudara kami yang ditahan itu hanyalah rakyat kecil yang mencari sesuap nasi untuk anak dan istrinya. Lagi pula kayu yang mereka tebang itu bukanlah jenis terlarang dan kayu itu juga ada yang diambil dari kebun sendiri. Jadi, sungguh sangat kejam hukum di negeri ini jika kami harus menerima nasib seperti ini,” ujar Nurjannah (53), seorang ibu rumah tangga yang datang ke Kejari Blangpidie kemarin.

Terhadap tuntutan massa tersebut, Kasi Intel Kejari Blangpidie, Miftahuddin SH mengaku tidak bisa berbuat banyak, karena Kajari Blangpidie sedang ke luar daerah.

Adapun lima tersangka kasus illegal logging yang sudah ditetapkan polisi itu, masing-masing Maulidin, Hasbi, Juliadi, Zulkarnaini, dan M Arun. Kasus ini sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tapaktuan.

“Mereka sekarang ditahan pengadilan karena berkasnya sudah kita limpahkan ke sana. Jadi, bukan kewenangan kami lagi. Kami yang di sini juga tak bisa mengambil keputusan, karena Kajari sedang berada di Banda Aceh, ikut rapat khusus di Kejakasaan Tinggi,” ujar Miftah.

Mendapat jawaban tersebut, massa yang sudah membawa perlengkapan memasak dan kebutuhan menginap di Kejari Blangpidie itu, langsung bereaksi. Secepatnya mereka menyebar dan menguasai kantor yang berada di pusat perkantoran Bukit Hijau Abdya itu. Mereka langsung memasang spanduk dan mengikatnya di sejumlah tiang yang ada di gedung Kejari.

Sejumlah ibu-ibu tampak menangis sambil memeluk anaknya yang masih kecil. Sebagian lainnya masih berupaya merangsek naik ke lantai atas, karena tak percaya Kajari Blangpidie sedang tak di kantor. Mereka bersikukuh tidak akan ke luar dari pekarangan Kejari Blangpidie hingga tuntutan mereka dipenuhi, yakni kelima tahanan kasus illegal logging itu bisa dikembalikan ke Blangpidie.

“Untuk pulang pergi ke Tapaktuan kami tak punya biaya. Jangankan untuk ongkos, untuk makan sehair-hari saja kami susah, karena tulang punggung keluarga kami sudah ditahan. Kami pun tak punya keahlian lain, selain memanfaatkan kayu. Pemerintah juga tidak mau tahu dengan kondisi ini. Jika memang kami tidak boleh memotong kayu, tolong beri kami pekerjaan lain. Jangan hanya memperkaya diri sendiri. Kami akan tetap bertahan di sini sampai tuntutan kami terpenuhi,” ungkap Adisah (40), sambil berurai air mata.

Melihat gelombang massa terus bertambah, puluhan personel polisi dari Polres Abdya mulai mencoba menghalau massa, namun aksi tersebut tidak berhasil, karena puluhan ibu-ibu yang hadir dalam aksi hari itu bersikukuh untuk bertahan.

Kabag Ops Polres Abdya, AKP Muslim dan Kasi Intel Kejari Blangpidie Miftahuddin, sempat mengajak ibu-ibu yang berdelegasi itu untuk berdialog mencari solusi terhadap tuntutan yang mereka ajukan. Akan tetapi, dialog tersebut berakhir buntu (deadlock), karena ibu-ibu dari Desa Mata-Ie dan Babah Lhok itu tetap bersikukuh agar suami dan keluarga mereka yang ditahan, bisa segera dibawa pulang ke Blangpidie dan dibebaskan.

“Jika perlu kami akan menginap di sini sampai keluarga kami tersebut dilepaskan,: seru Khairani (47) yang mengaku suaminya ditahan akibat memotong kayu di kawasan Kuta Tinggi beberapa waktu lalu.

Hingga berita ini diturunkan, sekira pukul 16.00 WIB, massa masih terlihat bertahan di Kejari Blangpidie. Bahkan di halaman depan gedung itu sudah dibangun pengunjung dapur umum, lengkap dengan peralatan memasak yang telah disiapkan sebelumnya dari rumah. Serambi yang berusaha mengonfirmasi Kajari Blangpidie Umar SH tidak berhasil. Menurut seorang staf di kantornya, Kajari Umar Z sedang mengikuti rapat di Kejati Aceh sejak dua hari lalu. (tz)

Sumber : Serambinews.com

Erosi Krueng Alue Sungai Pinang Meluas

* Belasan Rumah Warga Terancam Ambruk
Fri, Feb 11th 2011, 08:41


Warga memperlihatkan lokasi erosi Krueng Alue Sungai Pinang di Kecamatan Jeumpa, Abdya yang semakin parah. Hingga kini pemerintah belum membangun tanggul pencegah erosi di sepanjang aliran sungai tersebut. Foto direkam Kamis (10/2). SERAMBI/TAUFIK ZAS

BLANGPIDIE – Erosi sungai di Alue Sungai Pinang, Kecamatan Jeumpa, Abdya, kini semakin meluas. Akibatnya, belasan rumah warga berikut gedung Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) di Desa Kuta Jeumpa terancam ambruk ke sungai. Masyarakat berharap Pemerintah Aceh dan Pemkab Abdya bisa segera turun tangan.

Amatan Serambi, Kamis (10/2), jarak rumah warga dengan bantaran sungai hanya sekitar 20-30 Cm lagi. Jika kondisi itu terus dibiarkan maka dua unit rumah warga di desa tersebut, masing-masing milik Khaidir dan Ridwan bakal ambruk ker sungai. “Sekarang bapak bisa liat sendiri, jarak rumah kami dengan bantaran sungai ini hanya tinggal 20 Cm. Jika banjir datang lagi maka rumah kami itu bakal ambruk, demikian juga dengan gedung MIN Alue Sungai Pinang yang berjarak 20 meter dari rumah kami,” kata Ridwan.

Ridwa mengaku bahwa sudah banyak pihak yang datang ke lokasi untuk mengecek kondisi tersebut. Namun hingga kini belum juga ada tindak lanjut dari pemerintah. “Melihat pembangunan di wilayan lain kita merasa di anak tirikan. Sebab erosi yang kian mengganas dan mengancam perumahan penduduk ini hingga kini belum juga tertangani dengan baik. Padahal kondisi ini sudah berlangsung hampir setahun, semestinya ada dana tanggap darurat dari Pemerintah Aceh dan Pemkab Abdya,” paparnya.(tz)

Sumber : Serambinews.com

Senin, 21 Maret 2011

Sejumlah Rumah di Manggeng Tergenang

Hujan Guyur Abdya
Sat, Feb 5th 2011, 09:59

BLANGPIDIE - Hujan lebat disertai angin kencang terus mengguyur Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dan sekitarnya sejak Rabu hingga Jumat (4/2) kemarin. Bahkan akibat hujan lebat yang terjadi pada Rabu (2/2) kemarin, menyebabkan sejumlah aliran sungai meluap dan menggenangi rumah-rumah penduduk. Berdasarkan data yang diperoleh Serambi Jumat (4/2) kemarin, menyebutkan, kawasan-kawasan yang sempat tergenang banjir luapan itu antara lain, Desa Alue Sungai Pinang, Dusun Alue Badek Desa Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Desa Ie Mameh, Desa Lhueng Geulumpang, Desa Keude Baro, Dusun Pantonmu Desa Blang Panyan, Dusun Lhung Giri Desa Lhok Gajah Kecamatan Kuala Batee, dan Desa Seunelop, Desa Kedai, Desa Padang, Desa Tengah, Desa Tokoh, Desa Blang Manggeng, Desa Sejahtra di Kecamatan Manggeng.

“Air sudah surut Kamis kemarin, dan Pemkab Abdya melalui Dinas Sosial Abdya sudah menyalurkan beras masa panik kepada masyarakat. Kita khawatir jika hujan terus berlanjut kawasan itu akan kembali digenangi banjir,” kata Camat Manggeng H Eddy Sumarjan SE MM, ketika dihubungi Serambi, Jumat (4/2) kemarin. Eddy Sumarjan juga mengatakan, bahwa akibat hujan lebat menyebabkan tebing sungai Krueng Manggeng rusak berat dan perlu perbaikan dengan cara membangun bronjong. “Adapun lokasi tebing sungai yang rusak itu diantaranya di kawasan Desa Lhok Puntoy 150 meter, Seunelop 1.100 meter, Desa Kedai 350 meter, Desa Padang 300 meter, Desa tengah 250 meter, Desa Tokoh 300 meter, Blang Manggeng 500 meter, dan Desa Seujahtra 750 meter,” rincinya.

Sedangkan data jumlah Kepala Kelauarga (KK) yang terkena banjir luapan di Kecamatan Manggeng tersebut masing-masing, di Desa Seunelop 35 KK 146 jiwa, Padang 53 KK 283, Tengah 32 KK 122 jiwa, Kedai 107 KK 506 jiwa, Tokoh 84 KK 340 jiwa, Blang Mangeng 102 KK 432 jiwa, dan Desa Sejahtra 59 KK 251 jiwa, dengan total 427 KK 2.439 jiwa.(tz)

Sumber : Serambinews.com

Jumat, 18 Maret 2011

Ratusan Warga Gelar Sidang Rakyat

Evaluasi Pembangunan Abdya
* Bupati Dituding Mainkan Peran Ganda
Fri, Feb 4th 2011, 08:28

BLANGPIDIE – Suhu politik di Kabupaten Aceh Barat Daya kian memanas. Buktinya, Kamis (3/2) kemarin, ratusan masyarakat menghadiri sidang rakyat yang diberinama ‘Sidang Gabungan Peduli dan Penyelamat Abdya’ (SIGAPP) di Arena Motel, Blangpidie.

Acara yang dikemas dalam bentuk sidang rakyat itu sendiri bertujuan untuk menyerap seluruh aspirasi dari masyarakat, menginventarisir dan evaluasi masalah pembangunan dan memberikan rekomendasi kepada pihak terkait guna perbaikan dan peningkatan harkat dan martabat Abdya ke depan.

Dalam acara yang dihadiri elemen masyarakat baik yang berasal dari dalam daerah maupun luar daerah itu, mencuat isu bahwa pembangunan di Abdya selama kepemimpinan Bupati Akmal Ibrahim SH, terkesan jalan di tempat dan tak tercapai target sasaran membangunan sebagaimana yang diharapkan.

Hal itu dibuktikan dari sekian banyak program yang dicanangkan Bupati Akmal Ibrahim tidak satupun berjalan maksimal sesuai dengan harapan masyarakat Aceh Barat Daya. “Dalam menjalankan roda pemerintahan di Abdya, Bupati Akmal Ibrahim telah memainkan peran ganda yang teramat rapi, peran pertama yang dimainkannya itu dalah penerapan manajemen ‘Mencoba dan gagal’ dalam setiap kebijakan yang diambil. Sehingga terjadi ketimpangan-ketimpangan pembangunan begitu nyata yang bermuara kepada terbengkalainya usaha-usaha kesejahteraan masyarakat,”papar Sarifuddin S.Sos salah seorang warga Abdya dalam forum diskusi terbuka itu.

Peran kedua, tambahnya, adalah peran hipokrit (kepura-puraan) dalam aspek kata dan laku yang tidak sejalan yang sampai hari ini masih diperankan oleh Akmal Ibrahim. Sehingga dalam perannya sebagai Bupati sering kontradiktif dan memunculkan kontroversi yang meresahkan masyarakat. “Dengan sikap dan peran seperti itu, maka kita menilai Akmal Ibrahim telah melakukan pembohongan publik,” paparnya.

Sementara itu, mantan ketua pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, H RS Asmadi SmHK dalam sambutannya pada sidang itu memaparkan kepiluan yang mendalam terhadap kondisi pembangunan di Abdya saat ini. Dimana para pegelola dan pengambil kebijakan di Abdya saat ini terpecah belah dan tidak lagi seperti “Breuh Sigupai” yang bisa dikepal dalam semangat senasib sepenanggungan lalu bangkit wujudkan perubahan nyata untuk Abdya.

“Yang terjadi saat ini adalah penggeseran tata nilai interpersonal yang berefek luas, yang seharusnya tercipta hubugan kemitraan menjadi hubungan perseteruan. Jika kapten kapal tidak sepakat lagi dengan pemegang kompas alamat kapal bisa karam, dan yang banyak korban adalah penumpangnya,” katanya memberi tamsilan.(tz)

Sumber : Serambinews.com

Kamis, 17 Maret 2011

Dihantam Banjir, Jembatan Ujong Tanoh Melengkung

Thu, Feb 3rd 2011, 17:29


SEORANG warga melintas di atas jembatan Ujong Tanoh, Kecamatan Setia, Aceh Barat Daya yang melengkung melengkung akibat diterjang banjir, Rabu (2/2/2011) sore.
ZAINUN YUSUF/SERAMBINEWS.COM

BLANGPIDIE- Jembatan Ujong Tanoh, Kecamatan Setia, Aceh Barat Daya (Abdya). melengkung akibat dihantam banjir pada Rabu (2/2/2011) sore.

Akibatnya, kendaraan roda empat tak bisa lagi melewati jembatan yang menghubungkan Dusun Makmur dengan Dusun Murni tembus ke Desa Alue Dama.

Camat Setia, Jalisman, kepada Serambinews.com, Kamis (3/2/2011), mengatakan, pihaknya bersama anggota Muspika Setia sudah turun ke lokasi. Sedangkan beberapa pejabat Pemkab Abdya dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum, juga sudah meninjau lokasi itu.

AKibat hujan menguyur Abdya sejak dua hari terakhir, bukan saja membuat jembatan Ujong Tanoh menjadi rusak, sejumlah kawasan juga dilanda banjir. Seperti di Desa Ie Mameh, Kecamatan Kuala Bate, sedikitnya 40 rumah warga tergenang. Peristiwa yang sama juga terjadi di Desa Pulau Kayu dan Desa Ujong Padang, Kecamatan Susoh.(zainun yusuf)

sumber : Serambinews.com

Garap Wisata Lama Tuha Butuh Dukungan Pemkab

Tue, Feb 1st 2011, 09:13

BLANGPIDIE – Keberadaan objek wisata di Desa Lama TUha, Kecamatan Kuala Batee, Abdya, telah mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun, masih kecil, tapi jika objek wista itu dikembangkan, PAD akan menigkat. Namun, untuk menggarap objek wista tersebut perlu dukungan Pemerinta kabupaten (Pemkab) setempat.

Keuchik Lama Tuha, Abdullah kepada Serambi, Senin (31/1) mengatalan, dengan potensi alam ada, Lama Tuha sudah mampu menyumbangkan PAD pertahun sebesar Rp 1.500.000 dari hasilan retribusi rakit penyeberangan.

Kendati jumlahnya begitu kecil, namun bisa dipastikan desa lain di Kuala Batee belum ada yang mampu menyumbangkan PAD sebesar itu. Sehingga, tambah Keuchik Dolah, jika sektor wisata itu benar-benar digarap dan dikembangkan dengan cara menyediakan fasilitas memadai, kemungkinan besar desa tersebut akan menjadi desa penyumbang PAD terbesar di Kecamatan Kuala Batee.

“Pendapatan Asli Gampong (PAG) yang kita peroleh selama ini baru sebatas dari restribusi jasa penyeberangan. Sedangkan dari sektor kepariwisataan itu sendiri hingga kini belum mendatangkan PAG,” kata Keuchik Dolah, Senin (31/1).

Sedangkan objek yang dapat ditawarkan kepada pengunjung antara lain, keindahan panorama alam, benda peninggalan sejarah masih banyak tersimpan di desa itu. Abdullah mengakui, desa yang berpenduduk 441 jiwa itu setiap hari libur dipadati pengunjung, mereka datang ke desa terpencil itu khusus untuk menikmati panorama alam dan memanfaatkan waktu luangnya untuk memancing ikan. Menurut Keuchik Dolah, sekarang tinggal lagi bagaimana Pemkab Abdya mengemasnya menjadi kawasan yang lebih menarik dikunjungi wiasatawan.(tz)

Sumber : Serambinews.com

Gagal Panen di Abdya Hanya 2 Persen

Tue, Feb 1st 2011, 09:22

BLANGPIDIE - Tingkat keberhasilan panen padi di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) tahun 2010 mencapai 98 persen. Dari total luas lahan penanaman 27.306 hektare, luas panen mencapai 26.460 hektare. Dengan rata-rata produksi per hektarenya 6,3 ton, maka total produksi yang dicapai sebanyak 166.569 ton.

“Sementara yang 2 persennya gagal panen, yang disebabkan banjir dan serangan hama,” kata Kadis Pertanian dan Perternakan Abdya, H Zainuddin SP kepada Serambi, Minggu (30/1).

Produksi yang dicapai tersebut meningkat bila dibandingkan tahun 2009 kemarin, yang sekitar 85.910 ton GKP dengan luas aeal panen 14.460 hektare.

Di lain pihak, Kepala Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPPKP) Abdya, Yuswazir SP, secara terpisah menjelaskan kalau aliran gabah ke luar daerah sulit dibendung, karena harga yang ditawarkan lebih tinggi dari harga pembelian pemerintah.

Hasil pantauan Yuswazir, pada awal panen raya bulan November 2010 lalu, harga gabah masih berkisar Rp 3.000 sampai Rp 3.200/kg. Lalu terus menanjak secara signifikan dan sampai akhir Januari 2011 ini harga gabah berkisar antara Rp 4.500 sampai Rp 4.800/kg. “Ini tingkat harga yang belum pernah dinikmati petani selama puluhan tahun terakhir,” ujarnya.

Meski diakui banyak gabah yang mengalir ke luar, namun di tingkat petani stok masih mencukupi. “Saya sudah cek langsung ke beberapa petani, mereka tidak menjual habis gabahnya,” ucap Yuswazir.

Menurut keterangan salah seorang pemilik kilang padi UD Laris, Lisman, aliran gabah keluar yang terjadi selama ini masih dalam batas wajar, sekitar 20 persen. Dia juga mengaku masih memiliki stok gabah sebanyak 300 ton.

Sementara untuk tahun 2011 ini, Pemkab Abdya menargetkan luas areal penanaman (gadu dan rendeng) mencapai 30.000 hektare. Termasuk menggarap lahan-lahan yang selama ini telantar, melalui program khusus pengembangan kawasan tertinggal.

Bedasarkan hasil rapat Bupati Abdya dengan keujruen, camat, PPL, serta unsur kait lainnya, disepakti bahwa kegiatan turun ke sawah dimulai pada Januari 2011 dan proses penanaman dilaksanakan April-Maret mendatang. Sedangkan penanaman kedua dilaksanakan Oktober-November 2011 mendatang.

Varietas yang dikembangkan adalah jenis Cigelis yang telah terbukti cukup behasil, disamping jenis impari. Sedangkan pasang surut dikembangkan varietas yang tahan kering, seperti impara dan gogo. Benih padi yang dikembangkan akan dibantu oleh pemerintah, baik sumber dana APBK maupun APBA 2011.(nun)

Sumber : Serambinews.com

Senin, 07 Maret 2011

Erosi Ancam Belasan Rumah

Fri, Jan 28th 2011, 21:47

BLANGPIDIE - Erosi yang melanda aliran sungai Desa Alue Sungai Pinang, Kecamatan Jeumpa, Aceh Barat Daya (Abdya), semakin mengancam belasan rumah penduduk di kawasan Dusun I Desa Alue Sungai Pinang dan Dusun IV Desa Kuta Jeumpa.

Warga berharap Pemkab Abdya melalui dinas terkait bisa segera membangun tanggul pengaman (bronjong) di sepanjang bantaran sungai tersebut.

Julida Fisma (25), tokoh muda Jeumpa, Jumat (28/1/2011), melaporkan, akibat hujan deras yang mengguyur kabupaten tersebut selama dua hari terakhir, menyebabkan sebagian bantaran sungai mengalami pengikisan yang sangat luar biasa.

Guna mengantisipasi meluasnya pengikisan aliran sungai tersebut, warga setempat sudah memancangkan bambu untuk penahan tebing dari hantaman air pasang.(taufik zas)

Sumber : Serambinews.com

Minggu, 06 Maret 2011

Di Abdya, Harga Gabah Melambung

Wed, Jan 26th 2011, 18:57

BLANGPIDIE - Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Aceh Barat Daya (Abdya) melambung tinggi mencapai Rp 4.400 hingga Rp 4.500/kg. Kondisi itu memicu kenaikan harga beras lokal berkisar antara Rp 12.000 sampai Rp 13.000/bambu (1 bambu setara 1,6 kilogram).

Harga beras di tingkat pedagang enceran sejak Januari 2011 terus mengalami peningkatan. Harga beras lokal dalam keadaan normal berkisar antara Rp 9.000 sampai Rp 10.000/bambu. Namun kini harganya menjadi Rp 12.000 sampai Rp 13.000/bambu.

Guna meringankan beban masyarakat untuk memenuhi ketersediaan pangan, sejumlah warga mendesak Pemkab Abdya untuk segera melancarkan operasi pasar (OP) dengan memanfaatkan stok cadangan beras pemerintah (CBP) pada Perum Bulog Sub Divre VI Blangpidie.(zainun yusuf)

Sumber : Serambinews.com

Akmal Ibrahim :Bupati dan DPRK adalah Hubungan Lembaga

Tue, Jan 25th 2011, 08:49

BLANGPIDIE - Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Akmal Ibrahim menjelaskan, Bupati dan DPRK merupakan hubungan kelembagaan pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang sehingga hubungan kedua lembaga tersebut tidak pernah tegang. “Sesama lembaga daerah, Bupati dan DPRK adalah mitra dimana tugasnya sudah diatur dengan jelas,” katanya kepada Serambi, Senin (24/1).

Penjelasan tersebut menanggapi isu yang berkembang belakangan ini bahwa terjadi ketegangan antara Bupati dengan DPRK Abdya terkait dengan gagalnya pembahasan LPJ Pelaksanaan APBK 2009, rancangan APBK Perubahan 2010 dan rancangan anggaran 2011. Prediksi ketegangan tersebut lantaran belakangan tampak komunikasi antara Bupati dan DPRK kurang harmonis.

Akmal Ibrahim mengatakan, hubungan Bupati dengan DPRK tidak pernah tegang karena terikat dengan lembaga. Masing-masing lembaga melaksanakan tugas yang sudah sangat jelas diatur dengan undang-undang. “Seperti mengajukan rancangan anggaran kepada Dewan adalah tugas Bupati, sedangkan pembahasannya adalah tugas Dewan. Bila Dewan tidak membahas bararti tidak melaksanakan tugasnya. Dalam posisi seperti itu, Bupati bisa menggunakan cara lain yang diatur oleh undang-undang, yaitu membahas sendiri. Sebab, dalam keadaan bagaimanapun pemerintah harus jalan. Jadi harus dipahami begitu, tidak ada ketegangan hubungan,” ungkap Akmal Ibrahim.

Kalau pun terjadi hubungan secara pribadi kurang baik, menurut Akmal Ibrahim adalah sangat tidak baik terseret dalam hubungan kelembagaan. “Kita memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang telah diatur dalam undang-undang. Kenapa harus tegang,” tambahnya.

Terkait dengan gagalnya pembahasan RAPBK 2011 karena DPRK tidak membahas, menurut Bupati Akmal Ibrahim, DPRK Abdya dapat melaksanakan dua tugas yang lain, yaitu pengawasan dan legislasi. “Kita tetap berharap tugas legislasi dan pengawasan dapat dilaksanakan,” katanya lagi.

Dari amatan Seramb, hubungan antara Bupati dengan DPRK Abdya yang sempat membeku hampir dua bulan terakhir tampaknya mulai mencair, paling tidak dapat membuka komunikasi yang harmonis. Itu terlihat saat Bupati Akmal Ibrahim duduk bersama dengan dua unsur pimpinan Dewan dan beberapa anggota di ruangan Ketua Dewan, Kamis (20/1) siang lalu.

Pertemuan tersebut memang tidak direncanakan itu terlihat suasana keakraban antara orang nomor satu di Abdya itu dengan sejumlah anggota dewan dan para wakil ketua DPRK setempat.(nun)

Sumber : Serambinews.com

Puluhan Ha Cokelat di Abdya Terserang Hama

* Dinas Nyatakan tidak Ada Dana untuk Obat
Tue, Jan 25th 2011, 09:01

BLANGPIDIE - Puluhan hektare tanaman cokelat milik petani di Kecamatan Kuala Batee dan Babahrot, Aceh Barat Daya (Abdya), dilaporkan terserang hama penyakit busuk buah (PBK) dan kanker batang. Petani mulai resah karena produksi cokelat susut cukup tajam, mencapai 70 persen.

“Sebelumnya, untuk setengah hektare lahan, dalam seminggu saya mampu memperoleh hasil 70 kilogram dengan total per bulan 280 kilogram. Namun akibat diserang hama penyakit busuk buah dan kanker batang, hasilnya susut mencapai 70 persen,” ungkap Mukim Padang Sikabu, Arabi AB, kepada Serambi, Senin (24/1).

Serangan dua penyakit tersebut dikatakan telah berlangsung sejak setahun lalu dan sampai sekarang belum tertangani dengan baik. Pestisida seperti vivano dan beta juga tidak mampu memusnahkan hama dengan tuntas. “Ciri-ciri tanaman yang terserang penyakit busuk buah ini adalah adanya bintik hitam pada buah cokelat. Buah tersebut tidak bisa besar,” sebut Arabi.

Hal senada juga diakui oleh Kepala Dusun Kampung Tengah, Kecamatan Kuala Batee, Samsir, dan Sekretaris Desa (Sekdes) Alue Jerja, Kecamatan Babahrot, Anwan. Menurut mereka, penyakit yang menyerang tanaman cokelat tersebut sulit dihilangkan, karena hampir seluruh tanaman di dua Kecamatan dimaksud terserang penyakit yang sama.

“Kesulitan kami yakni tidak adanya obat anti penyakit tersebut, sehingga kami hanya melakukan pengobatan yang diberitahukan oleh petani lain,” kata Samsir.

Pemerintah diminta turun tangan mengatasi masalah tersebut, sebab seperti diakui Arabi, cokelat merupakan salah satu komoditas andalan petani setempat. “Saya membangun rumah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil cokelat. Namun sekarang terpaksa memenuhi kebutuhan hidup dari hasil tanaman palawija,” ungkap Arabi.

Kepala Dinas Pertanian dan Perternakan Abdya, Zainuddin SP, saat dikonfirmasi menyarankan Serambi untuk menghubungi Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Ir Muslim MSi. Sebab cokelat masuk ke dalam wewenang Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Musli sendiri saat ditanyai secara gamblang menjawab kalau dirinya belum menerima laporan tentang serangan hama cokelat tersebut. Dia juga memastikan bahwa dana bantuan untuk obat-obatan juga tidak tersedia. “Saya belum terima laporan. Bantuan untuk obat-obatan juga tidak tersedia,” pungkasnya.(tz)

Sumber : Serambinews.com

Kamis, 03 Maret 2011

Muspida Abdya Tempuh Upaya Mediasi

Redakan Ketegangan Dewan-Bupati
Thu, Jan 20th 2011, 08:58

BLANGPIDIE - Anggota Muspida Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) terus berupaya mencari solusi untuk meredakan ketegangan hubungan antara DPRK dengan Bupati Akmal Ibrahim. “Dari mediasi yang kita lakukan, kedua belah pihak tidak keberatan duduk bersama. Sekarang tinggal tempat pertemuan saja,” kata Kapolres, AKBP Drs Subakti menjawab Serambi, Rabu (19/1) kemarin.

Seperti diketahui, ketegangan hubungan antara DPRK dengan Bupati Abdya yang terjadi sejak November 2010 lalu, telah berdapkan pada terhambatnya pembahasan anggaran di kabupaten tersebut. Anggota Muspida setempat kemudian turun tangan mencari solusi penyelesaian dengan harapan ketegangan dapat mereda.

Sejak akhir Desember lalu, Dandim 0110 Abdya, Letkol Arm E Dwi Karyono AS, Kapolres AKBP Drs Subakti, dan Kajari Blangpidie Umar Zakar SH melakukan pertemuan dengan DPRK dan Bupati setempat. Pertemuan dengan DPRK dihadiri Ketua DPRK, M Yusuf, Wakil Ketua DPRK, Elizar Lizam SE serta sekitar 13 anggota dewan. Selanjutnya, anggota Muspida bertemu dengan Bupati Akmal Ibrahim.

Kapolres Abdya, AKBP Drs Subakti dan Dandim 0110, Letkol Inf Dwi Karyono HS yang dihubungi terpisah Rabu kemarin, membenarkan telah melakukan pertemuan dengan DPRK maupun dengan Bupati Abdya. Anggota Muspida dalam pertemuan itu mengharapkan kedua belah pihak (DPRK dan Bupati) bisa duduk bersama membicarakan hal yang menganjal selama ini, terutama terkait dengan pembahasan anggaran.

Diharapkan, DPRK dan Bupati bisa duduk bersama sehingga komunikasi kembali lancar karena bila dibiarkan terus berlarut-larut dapat merugikan masyarakat dan berdampak kurang baik terhadap pemerintahan.

Menurut catatan Serambi, hubungan DPRk dengan Bupati Abdya memanas saat gagalnya paripurna pembahasan Rancangan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBK tahun 2009, sehubungan aksi boikot yang dilancarkan sebagian besar anggota dewan. Berlanjut dengan gagalnya, pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten–Perubahan (APBK-P) tahun 2010, termasuk Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai ancuan penetapan APBK tahun 2011.

Pembahasan KUA-PPAS 2011 kemudian diambil alih oleh Bupati Amal Ibrahim setelah 15 hari diajukan tidak mendapat respon pihak Dewan. Pembahasan dilakukan dengan melibatkan rakyat diwakili Imam Mukim, Keuchik, Tuha Peut dan Ketua Pemuda dalam “sidang rakyat” selama enam hari berakhir 30 Desember 2010.(nun)

Sumber : Serambinews.com

Rabu, 02 Maret 2011

Pipa Air Bersih di Lhok Gajah Mulai Berfungsi

Tue, Jan 18th 2011, 13:02

BLANGPIDIE – Setelah air kian tahun terlantar, proyek jaringan air bersih untuk tiga desa (Lhok Gajah, Krung Batee dan Desa Padang Sikabu) Kecamatan Kuala Batee, Abdya, Senin (17/1) mulai beroperasi.Jaringan air bersih biaya APBK itu akan mampu mensupali air ke desa-desa tetangga. "Kita berterimakasih sudah berfungsi lagi sebagai respon atas keluhan masyarakat,” Muhammad Jufri Hasan, sektaris Komisi D DPRK Abdya kepada Serambinews.com.

Berfungsinya jaringan air bersih itu sudah dapat memenuhi kebutuhan air bersih ke desa-desa tetangga. Debit airnya cukup tinggi dan deras, jika tersedia dana untuk penyambungan pipa ke desa-desa tetangga, saya yakin airnya akan cukup,” kata Jufri Hasan. (taufik Zas)

Sumber : Serambinews.com