Mon, May 2nd 2011, 15:58
Laporan: zainun yusuf, serambinews.com - Aceh Barat Daya
BLANGPIDIE- Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) akhirnya mengusulkan peninjauan kembali atau mencabut izin Hak Guna Usaha (HGU) PT Dua Perkasa Lestari (DPL) di Kecamatan Babahrot. Masalah ganti rugi lahan masyarakat tidak selesai, tumpang tindih lahan dan masih banyak tanaman perkebunan milik masyarakat dalam HGU merupakan pertimbangan usulan pencabutan izin tersebut.
Usulan peninjauan kembali atau pencabutan HGU PT DPL tertuang dalam surat Bupati Abdya Nomor 525/282/2011 tanggal 28 April 2011, ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI dan Gubernur Aceh.
Surat diteken Bupati Akmal Ibrahim menjelaskan bahwa sehubungan surat Gubernur Aceh Nomor PTSP.425/4828/2007 tanggal 27 Desember 2007 dan Keputusan BPN RI Nomor 66-HGU-BPN-RI-2009 tanggal 7 Mei 2009 tentang pemberian HGU serta izin Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5500/tanggal 29 September 2009 tentang izin land crearing (pembukaan lahan) PT DPL.
Dalam surat Bupati Abdya, yang ditembuskan kepada Ketua DPR RI, Kementerian Kehutanan, Ketua DPRA, Kadis Kehutanan dan Perkebunan Aceh, dan Kanwil BPN Aceh, dinyatakan setelah dikeluarkan izin dan HGU PT DL terjadi sengketa lahan dengan masyarakat penggarap dan kelompok tani di lokasi HGU. Dan, selanjutnya, kelompok tani di Kecamatan Babahrot bermohon untuk dilakukan pencabutan izin dan HGU PT DPL melalui surat para kelompok tani nomor 04/Kel Tani/II/2011 tanggal 28 Februari 2011 yang disampaikan kepada Bupati Abdya.
Bupati menindaklanjuti dengan membentuk tim ferifikasi melalui SK Bupati Nomor 592.2/72/2011 tanggal 11 Maret 2011, kemudian tim melakukan peninjauan lapangan. Tim membuat kesimpulan; PT DPL baru melaksanakan pembukaan lahan lebih kurang 200 hektare dari luas areal diberikan 2.600 hektare. PT DPL tidak menyelesaikan ganti rugi lahan garapan masyarakat yang masuk dalam areal HGU, sehingga masih banyak terdapat lahan garapan masyarakat dalam HGU PT DPL yang bersengketa.
Kemudian, dalam sebagian areal HGU PT DPL telah tumbuh tanaman perkebunan kelapa sawit, durian, nangka dan coklat yang berumur lebih 5 tahun. PT DPL memaksa sebagian ganti rugi tanah/lahan garapan masyarakat untuk diterima dengan harga tidak wajar. HGU PT DPL terjadi tumpang tindih dengan lahan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang telah diprogramkan sejak tahun 2003.
PT DPL tidak pernah melaporkan perkembangan fisik yang tembusannya kepada dinas terkait di Kabupaten Abdya. PT DPL tidak pernah membangun kebun untuk masyarakat sekitar minimum 20 persen dari luas areal HGU. “Atas pertimbangan tersebut, kami minta untuk dapat melakukan peninjauan kembali atau mencabut izin HGU PT DPL,” tulis Bupati Abdya, Akmal Ibrahim, dalam suratnya.
Menanggapi usulan tersebut, Dirut PT DPL, Said Syamsul Bahri ketika dihubungi Serambineews.com melalui saluran telepon selular, Senin (2/5) sore kemarin mengatakan, silakan saja, itu kan hak Bupati, tapi yang menentukan BPN RI. “Saya rasa, BPN tidak akan mendengar masukan sepihak seperti itu,” kata Said Syamsul Bahri, mantan Ketua DPRK Abdya, itu.
Said meminta agar semua pihak menghargai hukum dan melalui prosedur serta aturan yang berlaku. “Hak saya juga dilindungi undang-undang,” katanya. Dia juga siap menempuh jalur hukum terkait perkembangan izin HGU yang telah dimilikinya.
Sebelumnya, Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan dari Provinsi Aceh dipimpin, Drs HM Ali Alfata MM (Kepala Biro Tata Pemerintahan Setdaprov Aceh) turun ke lokasi lahan HGU PT DPL lokasi Krueng Itam, kawasan Desa/Gampong Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, Selasa (26/4) lalu. Tim beranggotakan pejabat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh, Dinas Sosial Aceh, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh dan pejabat terkait lainnya.
Saat meninjau lahan garapan masyarakat yang dituding diserebot perusahaan HGU tersebut, tim dari provinsi didampingi Bupati Abdya Akmal Ibrahim, Ketua DPRK M Yusuf, Wakil Ketua DPRK, Drs Rusman Alian dan Elizar Lizam SE bersama sejumlah Anggota Dewan, Dandim 0110 Letkol Arm E Dwi Karyono AS, Waka Polres Kompol Doni Wahyudi, Kadis Kehutanan dan Perkebunan Ir Muslim Hasan MSi, Kepala BPN Perwakilan Abdya, Faizidar SH, Camat Babahrot bersama anggota Muspika setempat serta pimpinan instansi terkait jajaran Setdakab Abdya. Juga turun ke lokasi, Dirut PT DPL, H Said Syamsul Bahri. (*)
Sumber : Serambinews.com
Minggu, 26 Juni 2011
Jumat, 24 Juni 2011
Banjir di Abdya Mulai Surut, Pengungsi Kembali ke Rumah
Sat, Apr 30th 2011, 11:47
Peronel TNI Kodim 0110/Abdya mendirikan tenda pengungsian di Komplek Masjid Gampong Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, Abdya, setelah banjir luapan melanda kawasan itu, Jumat (28/4) malam. FOTO/Kodim 0110/Abdya
BLANGPIDIE – Banjir luapan di tiga desa dalam Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) sejak Kamis malam, mulai surut Jumat (29/4) pagi. Seribuan warga yang sebelumnya mengungsi ke Masjid Desa Ie Mirah, siang kemarin kembali ke rumah masing-masing. Namun, mereka masih mengkhawatirkan kemungkinan banjir susulan, mengingat hingga sore kemarin cuaca mendung masih menyelimuti kawasan itu.
Amatan Serambi, seusai shalat Jumat kemarin, para pengungsi langsung pulang ke rumahnya. Sementara itu, sore kemarin, bantuan yang disalurkan oleh berbagai pihak mulai dibagikan kepada korban banjir. Di antara pejabat yang memantau pembagian bantuan itu adalah Komandan Koramil (Danramil) Babahrot, Lettu M Musa yang sejak banjir terjadi sibuk mengevaluasi korban dan mendirikan tenda pengungsi di masjid desa tersebut.
Menurut Lettu M Musa, meski banjir sudah surut dan pengungsi sudah kembali ke kediaman masing-masing, tapi pihaknya akan terus berjaga-jaga guna mengantisipasi terjadinya banjir susulan seperti yang terjadi Kamis malam lalu. Saat itu, 78 kepala keluarga (KK) warga Dusun Kubang Gajah Ie Mirah yang saat banjir sedang berada di kebun, sempat terjebak banjir. Tapi untunglah kemarin pagi, banjir berangsur surut.
“Begitupun, kami harus tetap siaga, sebab cuaca mendung sangat memungkinkan terjadi banjir susulan di wilayah ini. Oleh karenanya, unsur muspika akan terus stanby 24 jam, guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir susulan,” kata Lettu Musa.
Ia tambahkan, malam kemarin, Dandim 0110/Abdya, Letkol Arm E Dwi Karyono AS menurunkan 40 personel untuk membantu korban banjir. Menurut Lettu Musa, desa yang diterjang banjir luapan setinggi 0,6 hingga 1,5 meter itu masing-masing Gampong Ie Mirah, Gampong Lhok Gayo, dan Gampong Gunung Samarinda. Ketiga desa itu sempat dikepung banjir delapan jam, sejak pukul 20.30 hingga 03.00 WIB.
“Ketika hujan mulai reda, banjir luapan itu pun berangsur surut. Sekarang, sebagian masyarakat sedang membersihkan pekarangan rumahnya dari tumpukan sampah banjir,” ujar Lettu M Musa.
Dapur umum
Pantauan Serambi di lapangan, puluhan personel TNI dari Kodim 0110/Abdya sibuk menyiapkan dapur umum di kompleks masjid Gampong Ie Mirah yang sudah sejak Kamis malam dipasang tenda pengungsian.
Bantuan tanggap darurat pun mulai berdatangan dari berbagai instansi dan ormas di Abdya. Misalnya, dari Pemkab Abdya melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, PD Muhammadiyah Abdya, Bank Aceh Cabang Blangpidie, BRI Cabang Blangpidie, dan perusahaan tambang bijih besi yang beroperasi di Babahrot, PT Jaya Aceh Mining.
Kesemua instansi, ormas, dan perusahaan tersebut sudah menyalurkan bantuan sembako untuk korban banjir luapan tersebut. Kepala Dusun Kota Malaka, Desa Ie Mirah, Jafaris mengatakan, banjir luapan yang sempat menerjang ratusan rumah penduduk itu juga turut merusak areal persawahan milik warga di Desa Ie Mirah yang baru saja digarap. Oleh karena itu, ia berharap dinas terkait bisa segera membantu meringankan beban warga yang tertimpa musibah dengan cara membantu ongkos garap dan menyediakan bibit kepada petani setempat.
“Jumlah areal sawah yang diterjang banjir belum terdata. Tapi hampir semua areal sawah di sini rusak akibat diterjang banjir tersebut,” paparnya. Banjir luapan ini tidak hanya terjadi di Kecamatan Babahrot, tetapi juga di Desa Alue Mangota dan Cot Jeurat, Kecamatan Blangpidie, Ujong Tanoh, Kecamatan Setia, Padang Geulumpang, Iku Lhueng, Kecamatan Jeumpa, Ie Mameh, Lhueng Geulumpang, Keude Baro di Kecamatan Kuala Batee, dan Ujong Padang di Kecamatan Susoh. Di Abdya, kawasan ini merupakan daerah rawan banjir, akibat aliran sungai yang kian dangkal dan tersumbat. (tz)
Sumber : Serambinews.com
Peronel TNI Kodim 0110/Abdya mendirikan tenda pengungsian di Komplek Masjid Gampong Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, Abdya, setelah banjir luapan melanda kawasan itu, Jumat (28/4) malam. FOTO/Kodim 0110/Abdya
BLANGPIDIE – Banjir luapan di tiga desa dalam Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) sejak Kamis malam, mulai surut Jumat (29/4) pagi. Seribuan warga yang sebelumnya mengungsi ke Masjid Desa Ie Mirah, siang kemarin kembali ke rumah masing-masing. Namun, mereka masih mengkhawatirkan kemungkinan banjir susulan, mengingat hingga sore kemarin cuaca mendung masih menyelimuti kawasan itu.
Amatan Serambi, seusai shalat Jumat kemarin, para pengungsi langsung pulang ke rumahnya. Sementara itu, sore kemarin, bantuan yang disalurkan oleh berbagai pihak mulai dibagikan kepada korban banjir. Di antara pejabat yang memantau pembagian bantuan itu adalah Komandan Koramil (Danramil) Babahrot, Lettu M Musa yang sejak banjir terjadi sibuk mengevaluasi korban dan mendirikan tenda pengungsi di masjid desa tersebut.
Menurut Lettu M Musa, meski banjir sudah surut dan pengungsi sudah kembali ke kediaman masing-masing, tapi pihaknya akan terus berjaga-jaga guna mengantisipasi terjadinya banjir susulan seperti yang terjadi Kamis malam lalu. Saat itu, 78 kepala keluarga (KK) warga Dusun Kubang Gajah Ie Mirah yang saat banjir sedang berada di kebun, sempat terjebak banjir. Tapi untunglah kemarin pagi, banjir berangsur surut.
“Begitupun, kami harus tetap siaga, sebab cuaca mendung sangat memungkinkan terjadi banjir susulan di wilayah ini. Oleh karenanya, unsur muspika akan terus stanby 24 jam, guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir susulan,” kata Lettu Musa.
Ia tambahkan, malam kemarin, Dandim 0110/Abdya, Letkol Arm E Dwi Karyono AS menurunkan 40 personel untuk membantu korban banjir. Menurut Lettu Musa, desa yang diterjang banjir luapan setinggi 0,6 hingga 1,5 meter itu masing-masing Gampong Ie Mirah, Gampong Lhok Gayo, dan Gampong Gunung Samarinda. Ketiga desa itu sempat dikepung banjir delapan jam, sejak pukul 20.30 hingga 03.00 WIB.
“Ketika hujan mulai reda, banjir luapan itu pun berangsur surut. Sekarang, sebagian masyarakat sedang membersihkan pekarangan rumahnya dari tumpukan sampah banjir,” ujar Lettu M Musa.
Dapur umum
Pantauan Serambi di lapangan, puluhan personel TNI dari Kodim 0110/Abdya sibuk menyiapkan dapur umum di kompleks masjid Gampong Ie Mirah yang sudah sejak Kamis malam dipasang tenda pengungsian.
Bantuan tanggap darurat pun mulai berdatangan dari berbagai instansi dan ormas di Abdya. Misalnya, dari Pemkab Abdya melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, PD Muhammadiyah Abdya, Bank Aceh Cabang Blangpidie, BRI Cabang Blangpidie, dan perusahaan tambang bijih besi yang beroperasi di Babahrot, PT Jaya Aceh Mining.
Kesemua instansi, ormas, dan perusahaan tersebut sudah menyalurkan bantuan sembako untuk korban banjir luapan tersebut. Kepala Dusun Kota Malaka, Desa Ie Mirah, Jafaris mengatakan, banjir luapan yang sempat menerjang ratusan rumah penduduk itu juga turut merusak areal persawahan milik warga di Desa Ie Mirah yang baru saja digarap. Oleh karena itu, ia berharap dinas terkait bisa segera membantu meringankan beban warga yang tertimpa musibah dengan cara membantu ongkos garap dan menyediakan bibit kepada petani setempat.
“Jumlah areal sawah yang diterjang banjir belum terdata. Tapi hampir semua areal sawah di sini rusak akibat diterjang banjir tersebut,” paparnya. Banjir luapan ini tidak hanya terjadi di Kecamatan Babahrot, tetapi juga di Desa Alue Mangota dan Cot Jeurat, Kecamatan Blangpidie, Ujong Tanoh, Kecamatan Setia, Padang Geulumpang, Iku Lhueng, Kecamatan Jeumpa, Ie Mameh, Lhueng Geulumpang, Keude Baro di Kecamatan Kuala Batee, dan Ujong Padang di Kecamatan Susoh. Di Abdya, kawasan ini merupakan daerah rawan banjir, akibat aliran sungai yang kian dangkal dan tersumbat. (tz)
Sumber : Serambinews.com
Hujan Lebat dan Gempa Panikkan Warga Abdya
Fri, Apr 29th 2011, 16:35
BLANGPIDIE – Warga Aceh Barat Daya (Abdya), Jumat (29/4/2011), sempat dipanikkan oleh turunnya hujan lebat yang sempat disertai gempa berbekuatan 6 SR yang berpusat di Meulaboh, Aceh Barat. Warga yang merasakan ayunan gempa langsung berhamburan ke luar rumah.
Sejumlah wilayah yang sebelumnya mulai surut dari genangan banjir, kembali digenangi air hujan. Kondisi itu membuat sejumlah warga yang bermukim di kawasan rawan banjir merasa cemas.
“Setelah tadi pagi sempat surut, kini air kembali naik dan masuk ke rumah-rumah penduduk. Tim TAGANA, RAPI, dan TNI sekarang sudah berada dilokasi,” kata Tokoh Muda Keude Baro, Munir Karo, ketika dikonfirmasi Serambinews.com.
Ancaman banjir tidak saja dialami warga tinga Desa di Kecamatan Babahrot, namun beberapa desa lain seperti Desa Alue Mangota, Cot Jeurat Kecamatan Blangpidie, Ujong Tanoh Kecamatan Setia, Padang Geulumpang, Iku Lhueng Kecamatan Jeumpa, Ie Mameh, Lhueng Geulumpang, Keude Baro di Kecamatan Kuala Batee dan Ujong Padang di Kecamatan Susoh juga merasakan hal yang sama.
“Namun ketinggian air di kawasan tersebut tidak separah di Kecamatan Babahrot, kalau hujan terus mengguyur Abdya kemungkinan besar banjir seperti yang trjadi di tahun-tahun sebelumnya akan terjadi lagi. Sebab beberapa aliran sugai yang mulai mendangkal dan menyempit hingga kini belum kunjung dinormalisasi,” kata Munir Karo.(taufik zass)
Sumber : Serambinews.com
BLANGPIDIE – Warga Aceh Barat Daya (Abdya), Jumat (29/4/2011), sempat dipanikkan oleh turunnya hujan lebat yang sempat disertai gempa berbekuatan 6 SR yang berpusat di Meulaboh, Aceh Barat. Warga yang merasakan ayunan gempa langsung berhamburan ke luar rumah.
Sejumlah wilayah yang sebelumnya mulai surut dari genangan banjir, kembali digenangi air hujan. Kondisi itu membuat sejumlah warga yang bermukim di kawasan rawan banjir merasa cemas.
“Setelah tadi pagi sempat surut, kini air kembali naik dan masuk ke rumah-rumah penduduk. Tim TAGANA, RAPI, dan TNI sekarang sudah berada dilokasi,” kata Tokoh Muda Keude Baro, Munir Karo, ketika dikonfirmasi Serambinews.com.
Ancaman banjir tidak saja dialami warga tinga Desa di Kecamatan Babahrot, namun beberapa desa lain seperti Desa Alue Mangota, Cot Jeurat Kecamatan Blangpidie, Ujong Tanoh Kecamatan Setia, Padang Geulumpang, Iku Lhueng Kecamatan Jeumpa, Ie Mameh, Lhueng Geulumpang, Keude Baro di Kecamatan Kuala Batee dan Ujong Padang di Kecamatan Susoh juga merasakan hal yang sama.
“Namun ketinggian air di kawasan tersebut tidak separah di Kecamatan Babahrot, kalau hujan terus mengguyur Abdya kemungkinan besar banjir seperti yang trjadi di tahun-tahun sebelumnya akan terjadi lagi. Sebab beberapa aliran sugai yang mulai mendangkal dan menyempit hingga kini belum kunjung dinormalisasi,” kata Munir Karo.(taufik zass)
Sumber : Serambinews.com
Ie Mirah Abdya Banjir, Ratusan Warga Mengungsi
Fri, Apr 29th 2011, 09:58
BANDA ACEH - Hujan lebat yang mengguyur Aceh Barat Daya (Abdya) tadi malam, menyebabkan kawasan Gampong Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, dilanda banjir dan ratusan rumah penduduk terendam air antara 0,6 hingga 1,5 meter. Akibatnya, ratusan warga setempat sekitar pukul 20.30 WIB tadi malam mengungsi ke masjid setempat, karena takut akan datang air bah seperti kejadian banjir 2002.
Keuchik Gampong Ie Mirah, Jismi dan tokoh masyarakat setempat, Yusran alias Adek yang menghubungi Serambi, sekitar pukul 21.30 WIB tadi malam mengatakan, hujan yang mengguyur wilayah itu terjadi sejak sore. Saat masuk waktu magrib, hujan tidak berhenti dan semakin lebat. Selepas shalat isya sekitar pukul 20.00 WIB tiba-tiba Krueng Ie Mirah meluap dan airnya langsung naik ke atas badan jalan nasional yang berada di pinggir sungai.
Hingga berita ini diturunkan tadi malam, air masih belum surut dan luapan air sungai masih sedang naik. Sungai yang meluap dengan arus yang sangat deras, membuat masyarakat cemas. Apalagi dalam waktu yang tak begitu lama, ratusan rumah penduduk yang ada di Dusun Kuta Malaka, Kubang Gajah, dan kawasan Komunitas Adat Terpencil (KAT) mulai dimasuki air. “Bahkan saat ini air rata-rata rumah penduduk terendam air mencapai 0,6 hingga 1,5 meter. Bahkan rumah saya sendiri sudah terendam air setinggi 1 meter,” kata Jismi.
Melihat air luapan sungai yang arusnya begitu deras membuat masyarakat sekitar Dusun Kuta Malaka--sekitar kawasan persimpangan jalan Terangon--tanpa dikomando langsung mengungsi ke masjid terdekat. “Sekarang ratusan warga dari anak-anak, orang tua, dan wanita sudah kita ungsikan sementara ke masjid dan tempat yang tinggi. Saat ini kami masih berada di masjid, sambil memantau setuasi air sungai,” katanya.
Pihaknya sangat mencemas kondisi warga yang berada di Dusun Kubang Gajah dan KAT, mengingat kawasan itu sangat rendah, sehingga luapan air sungai semuanya tertuju ke dusun tersebut. “Tapi tadi sudah saya instruksikan kepada kepala dusun supaya masyarakat tidur di atas atap rumah atau tempat yang lebih tinggi,” katanya.
Meski begitu, lapornya, sampai sejauh ini belum ada korban warga yang hanyut atau meninggal akibat banjir luapan air Krueng Ie Mirah itu. “Ini banjir terparah setelah kejadain banjir 2002 atau delapan tahun lalu,” katanya.
Banjir ini, katanya, diduga akibat ulah manusia yang telah merusak alam dengan membuka penambangan bijih besi di daerah itu. “Dulu akibat ada HPH kami menderita banjir. Kini akibat ulah penambang bijih besi yang membabat habis hutan dan mengeruk gunung sehingga tidak ada lagi kawasan serapan air. Kami minta penambangan bijih besi itu dihentikan saja daripada masyarakat terus menderita,” kata Yusra yang diamini Jismi. (sup)
Sumber : Serambinews.com
BANDA ACEH - Hujan lebat yang mengguyur Aceh Barat Daya (Abdya) tadi malam, menyebabkan kawasan Gampong Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, dilanda banjir dan ratusan rumah penduduk terendam air antara 0,6 hingga 1,5 meter. Akibatnya, ratusan warga setempat sekitar pukul 20.30 WIB tadi malam mengungsi ke masjid setempat, karena takut akan datang air bah seperti kejadian banjir 2002.
Keuchik Gampong Ie Mirah, Jismi dan tokoh masyarakat setempat, Yusran alias Adek yang menghubungi Serambi, sekitar pukul 21.30 WIB tadi malam mengatakan, hujan yang mengguyur wilayah itu terjadi sejak sore. Saat masuk waktu magrib, hujan tidak berhenti dan semakin lebat. Selepas shalat isya sekitar pukul 20.00 WIB tiba-tiba Krueng Ie Mirah meluap dan airnya langsung naik ke atas badan jalan nasional yang berada di pinggir sungai.
Hingga berita ini diturunkan tadi malam, air masih belum surut dan luapan air sungai masih sedang naik. Sungai yang meluap dengan arus yang sangat deras, membuat masyarakat cemas. Apalagi dalam waktu yang tak begitu lama, ratusan rumah penduduk yang ada di Dusun Kuta Malaka, Kubang Gajah, dan kawasan Komunitas Adat Terpencil (KAT) mulai dimasuki air. “Bahkan saat ini air rata-rata rumah penduduk terendam air mencapai 0,6 hingga 1,5 meter. Bahkan rumah saya sendiri sudah terendam air setinggi 1 meter,” kata Jismi.
Melihat air luapan sungai yang arusnya begitu deras membuat masyarakat sekitar Dusun Kuta Malaka--sekitar kawasan persimpangan jalan Terangon--tanpa dikomando langsung mengungsi ke masjid terdekat. “Sekarang ratusan warga dari anak-anak, orang tua, dan wanita sudah kita ungsikan sementara ke masjid dan tempat yang tinggi. Saat ini kami masih berada di masjid, sambil memantau setuasi air sungai,” katanya.
Pihaknya sangat mencemas kondisi warga yang berada di Dusun Kubang Gajah dan KAT, mengingat kawasan itu sangat rendah, sehingga luapan air sungai semuanya tertuju ke dusun tersebut. “Tapi tadi sudah saya instruksikan kepada kepala dusun supaya masyarakat tidur di atas atap rumah atau tempat yang lebih tinggi,” katanya.
Meski begitu, lapornya, sampai sejauh ini belum ada korban warga yang hanyut atau meninggal akibat banjir luapan air Krueng Ie Mirah itu. “Ini banjir terparah setelah kejadain banjir 2002 atau delapan tahun lalu,” katanya.
Banjir ini, katanya, diduga akibat ulah manusia yang telah merusak alam dengan membuka penambangan bijih besi di daerah itu. “Dulu akibat ada HPH kami menderita banjir. Kini akibat ulah penambang bijih besi yang membabat habis hutan dan mengeruk gunung sehingga tidak ada lagi kawasan serapan air. Kami minta penambangan bijih besi itu dihentikan saja daripada masyarakat terus menderita,” kata Yusra yang diamini Jismi. (sup)
Sumber : Serambinews.com
Rabu, 22 Juni 2011
Puluhan Warga Ie Mirah Mengungsi ke Masjid
Abdya Dilanda Banjir
Fri, Apr 29th 2011, 00:43
BLANGPIDIE- Banjir besar melanda Gampong Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, Aceh Barat Daya (Abdya) Kamis (28/4) malam tadi, setelah diguyur hujan lebat sejak sore kemarin. Puluhan warga setempat dilaporkan telah mengungsi ke Masjid Baitul Qudus berlokasi tepi jalan raya.
Darwis (27), salah seorang warga kepada Serambinews.com melaporkan, Krueng Ie Mirah meluap, kemudian merendam sejumlah kawasan rendah yang dihuni penduduk. Puluhan warga yang mengungsi ke Masjid Baitul Qudus Ie Mirah merupakan warga yang menempati rumah Komunitas Adat Tertinggal (KAT) lokasi Lubuk Paku, selebihnya dari warga yang menempati lokasi sekitar kepala jembatan Ie Mirah.
Warga yang mengungsi membawa tikar dan kain selimut. Keuchik Ie Mirah, Jismi As yang dihubungi Serambinews.com, tadi malam mengaku sedang mengatur warga yang mengungsi sehingga tidak bisa memberi keterangan. “Maaf, kami lagi sekarang sangat sibuk,” katanya kepada ketika dihubungi melalui telepon selular sekitar pukul 21.45 WIB tadi malam.
Informasi lain diperoleh Serambinews.com menyebutkan bahwa luapan aliran Krueng Ie Mirah, kali ini sangat besar, karena permukaan air sungai nyaris menyentuh lantai jembatan sehingga warga ketakutan dan memilih mengungsi. Hingga berita ini diturunkan, hujan lebat masih menguyur kawasan Kabupaten Abdya.(serambinews.com/zainun yusuf)
Sumber : Serambinews.com
Fri, Apr 29th 2011, 00:43
BLANGPIDIE- Banjir besar melanda Gampong Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, Aceh Barat Daya (Abdya) Kamis (28/4) malam tadi, setelah diguyur hujan lebat sejak sore kemarin. Puluhan warga setempat dilaporkan telah mengungsi ke Masjid Baitul Qudus berlokasi tepi jalan raya.
Darwis (27), salah seorang warga kepada Serambinews.com melaporkan, Krueng Ie Mirah meluap, kemudian merendam sejumlah kawasan rendah yang dihuni penduduk. Puluhan warga yang mengungsi ke Masjid Baitul Qudus Ie Mirah merupakan warga yang menempati rumah Komunitas Adat Tertinggal (KAT) lokasi Lubuk Paku, selebihnya dari warga yang menempati lokasi sekitar kepala jembatan Ie Mirah.
Warga yang mengungsi membawa tikar dan kain selimut. Keuchik Ie Mirah, Jismi As yang dihubungi Serambinews.com, tadi malam mengaku sedang mengatur warga yang mengungsi sehingga tidak bisa memberi keterangan. “Maaf, kami lagi sekarang sangat sibuk,” katanya kepada ketika dihubungi melalui telepon selular sekitar pukul 21.45 WIB tadi malam.
Informasi lain diperoleh Serambinews.com menyebutkan bahwa luapan aliran Krueng Ie Mirah, kali ini sangat besar, karena permukaan air sungai nyaris menyentuh lantai jembatan sehingga warga ketakutan dan memilih mengungsi. Hingga berita ini diturunkan, hujan lebat masih menguyur kawasan Kabupaten Abdya.(serambinews.com/zainun yusuf)
Sumber : Serambinews.com
Tim Pemda Tangani Sengketa HGU di Abdya
Tue, Apr 26th 2011, 13:00
BLANGPIDIE- Sengketa lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Dua Perkasa Lestari (DPL) dengan masyarakat di Aceh Barat Daya (Abdya) sedang ditangani menyusul tim fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Petanahan dari Provinsi Aceh turun ke lokasi, Selasa (26/4).
Lahan yang berada di kawasan Krueng Itam, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), kata Kabag Humas dan Protokol Setdakab Abdya, Drs Husaini, kepada Serambinews.com, turun ke lokasi untuk melihat langsung.
Tim yang dipimpin Kepala Biro Pemerintahan Aceh, Ali Alfata itu beranggotakan dari unsur Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Sosial dan instansi terkait, termasuk Dirut PT DPL, H Said Syamsul Bahri, serta didampingi Bupati Abdya, Akmal Ibrahim, ketua DPRK, Dandim 0110 dan Waka Polres,. turun ke lokasi.
Tim akan melihat langsung tapal batas lahan HGU PT DPL dengan lahan garapan masyarakat yang dituding telah dicaplok pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit itu.
Sebelumnya masyarakat Kecamatan Babahrot mempersoalkan areal HGU PT DPL seluas 2.599 hektare. Karena, lahan garapan milik warga masuk ke dalam lahan HGU, seperti lahan garapan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Desa Ie Mirah, Babahrot. Masyarakat juga mempersoalan lokasi HGU, dimana lokasi HGU disebutkan di Krueng Seumanyam, sementara lokasi dimaksud tidak masuk alam wilayah Kecamatan Babahrot, Abdya, melainkan berada dalam wilayah Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya.
Sengketa lahan HGU PT DPL tersebut semakin memanas, kemudian mendorong Gubernur Aceh menurunkan tim fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan ke lokasi. Dan informasi terakhir diperoleh Serambinews.com, ribuan warga turut hadir ke lokasi lahan HGU PT DPL untuk melihat tim bekerja.(zainun yusuf).
Sumber : Serambinews.com
BLANGPIDIE- Sengketa lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Dua Perkasa Lestari (DPL) dengan masyarakat di Aceh Barat Daya (Abdya) sedang ditangani menyusul tim fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Petanahan dari Provinsi Aceh turun ke lokasi, Selasa (26/4).
Lahan yang berada di kawasan Krueng Itam, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), kata Kabag Humas dan Protokol Setdakab Abdya, Drs Husaini, kepada Serambinews.com, turun ke lokasi untuk melihat langsung.
Tim yang dipimpin Kepala Biro Pemerintahan Aceh, Ali Alfata itu beranggotakan dari unsur Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Sosial dan instansi terkait, termasuk Dirut PT DPL, H Said Syamsul Bahri, serta didampingi Bupati Abdya, Akmal Ibrahim, ketua DPRK, Dandim 0110 dan Waka Polres,. turun ke lokasi.
Tim akan melihat langsung tapal batas lahan HGU PT DPL dengan lahan garapan masyarakat yang dituding telah dicaplok pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit itu.
Sebelumnya masyarakat Kecamatan Babahrot mempersoalkan areal HGU PT DPL seluas 2.599 hektare. Karena, lahan garapan milik warga masuk ke dalam lahan HGU, seperti lahan garapan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Desa Ie Mirah, Babahrot. Masyarakat juga mempersoalan lokasi HGU, dimana lokasi HGU disebutkan di Krueng Seumanyam, sementara lokasi dimaksud tidak masuk alam wilayah Kecamatan Babahrot, Abdya, melainkan berada dalam wilayah Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya.
Sengketa lahan HGU PT DPL tersebut semakin memanas, kemudian mendorong Gubernur Aceh menurunkan tim fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan ke lokasi. Dan informasi terakhir diperoleh Serambinews.com, ribuan warga turut hadir ke lokasi lahan HGU PT DPL untuk melihat tim bekerja.(zainun yusuf).
Sumber : Serambinews.com
Selasa, 21 Juni 2011
Pemkab Abdya Diminta Prioritaskan Pembangunan Jalan
Sun, Apr 17th 2011, 09:17
BLANGPIDIE – Masih banyaknya jalan rusak dan belum tersentuh aspal di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), dinilai menjadi penyebab tersendatnya akses ekonomi masyarakat di kawasan itu. Oleh karena itu masyarakat setempat meminta Pemkab Abdya lebih memprioritaskan pembangunan insfrastruktur jalan.
“Pembangunan jalan sangat dibutuhkan masyarakat guna mendongkrak pertumbuhan ekonimi. Untuk itu kita berharap dalam tahun ini Pemkab Abdya bisa memprioritaskan pembangunan jalan secara menyeluruh di Kabupaten Abdya,” kata Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC-IMM) Abdya, Julida Fisma, kepada Serambi, Sabtu (16/4).
Julida Fisma menyatakan, hingga saat ini masih banyak jalan di pedesaan dan perkebunan rakyat di sembilan kecamatan di Kabupaten Abdya yang kondisinya rusak.
“Anda bisa lihat sendiri kondisi jalan pedesaan di sembilan kecamatan yang ada di Abdya. Sebagian besarnya rusak berat dan ada juga yang sama sekali belum tersenduh aspal. Contohnya di Desa Padang Geulumpang Ke camatan Jeumpa, hingga kini kondisinya rusak total. Kendati demikian ada juga desa yang mulai menikmati aspal berkualitas hotmix, namun kondisi itu baru dirasan oleh sebagian masyarakat saja,” papar Julida Fisma.
Badan jalan yang rusak berat itu, kata Julida Fisma antara lain, jalan dari Desa Cot Jirat, Blangpidie menuju Desa Padang Geulumpang, Jeumpa. Kemudian jalan dari Padang Geumpang, Jeumpa menuju Ujong Padang, Susoh.
“Sepanjang jalan desa tersebut yang dulunya dilapisi aspal, kondisinya sekarang tidak kelihatan lagi. Permukaan aspal terkelupas hampir sepanjang jalan, kemudian muncul lubang besar dan kecil yang terendam air hujan, seperti di Gampong Padang Geulumpang Kecamatan Jeumpa menuju Gampong Ujong Padang Susoh,” paparnya.
Kondisi seperti itu, tambah Julida Fisma juga terjadi dibeberapa desa di kecamatan lain, seperti Lembah Sabil, Mangeng, Suaq Setia, Tangan-tangan dan Susoh. Masyarakat dinasa kata Julida FIsma sangat berharap supaya jalan antar desa dan menuju perkebunan rakyat di masing-masing desa itu bisa segera diperbaiki guna terwujudnya laju ekonomi merta di kawasan tersebut.(tz)
Sumber : Serambinews.com
BLANGPIDIE – Masih banyaknya jalan rusak dan belum tersentuh aspal di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), dinilai menjadi penyebab tersendatnya akses ekonomi masyarakat di kawasan itu. Oleh karena itu masyarakat setempat meminta Pemkab Abdya lebih memprioritaskan pembangunan insfrastruktur jalan.
“Pembangunan jalan sangat dibutuhkan masyarakat guna mendongkrak pertumbuhan ekonimi. Untuk itu kita berharap dalam tahun ini Pemkab Abdya bisa memprioritaskan pembangunan jalan secara menyeluruh di Kabupaten Abdya,” kata Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC-IMM) Abdya, Julida Fisma, kepada Serambi, Sabtu (16/4).
Julida Fisma menyatakan, hingga saat ini masih banyak jalan di pedesaan dan perkebunan rakyat di sembilan kecamatan di Kabupaten Abdya yang kondisinya rusak.
“Anda bisa lihat sendiri kondisi jalan pedesaan di sembilan kecamatan yang ada di Abdya. Sebagian besarnya rusak berat dan ada juga yang sama sekali belum tersenduh aspal. Contohnya di Desa Padang Geulumpang Ke camatan Jeumpa, hingga kini kondisinya rusak total. Kendati demikian ada juga desa yang mulai menikmati aspal berkualitas hotmix, namun kondisi itu baru dirasan oleh sebagian masyarakat saja,” papar Julida Fisma.
Badan jalan yang rusak berat itu, kata Julida Fisma antara lain, jalan dari Desa Cot Jirat, Blangpidie menuju Desa Padang Geulumpang, Jeumpa. Kemudian jalan dari Padang Geumpang, Jeumpa menuju Ujong Padang, Susoh.
“Sepanjang jalan desa tersebut yang dulunya dilapisi aspal, kondisinya sekarang tidak kelihatan lagi. Permukaan aspal terkelupas hampir sepanjang jalan, kemudian muncul lubang besar dan kecil yang terendam air hujan, seperti di Gampong Padang Geulumpang Kecamatan Jeumpa menuju Gampong Ujong Padang Susoh,” paparnya.
Kondisi seperti itu, tambah Julida Fisma juga terjadi dibeberapa desa di kecamatan lain, seperti Lembah Sabil, Mangeng, Suaq Setia, Tangan-tangan dan Susoh. Masyarakat dinasa kata Julida FIsma sangat berharap supaya jalan antar desa dan menuju perkebunan rakyat di masing-masing desa itu bisa segera diperbaiki guna terwujudnya laju ekonomi merta di kawasan tersebut.(tz)
Sumber : Serambinews.com
Kamis, 09 Juni 2011
Berkas Izin Tambang Belum Diserahkan, Dewan Beri Batas Waktu Satu Minggu
Tue, Apr 12th 2011, 09:11
BLANGPIDIE – Ketua Komisi A DPRK Aceh Barat Daya (Abdya), Reza Mulyadi, mendesak Dinas Pertambangan dan Energi setempat untuk segera menyerahkan berkas laporan izin pertambangan bijih besi di kabupaten dimaksud. Pasalnya, berkas yang sudah berkali-kali dimintai dan sementinya bisa menjadi dasar rujukan dan pertanggungjawaban pihaknya kepada masyarakat itu hingga kini belum diserahkan. Untuk penyerahan berkas tersebut, Reza Mulyadi pun memberi limit waktu satu minggu untuk dinas terkait. Jika tidak, maka keberadaan perusahaan pertambangan di Abdya patut dipertanyakan.
“Kami meminta eksekutif dalam hal ini dinas pertambangan Abdya untuk segera menyerahkan izin pertambangan ke lembaga dewan. Kami cuma ingin memastikan apakah izin itu ada atau tidak. Hal itu penting diketahui untuk menepis image negatif terhadap pertambangan yang ada di Abdya. Kalua dalam Minggu ini tidak juga di serahkan kopian izin tersebut maka status perusahaan tambang yang ada di Abdya patut di pertanyakan dan pihak perwajib harus menyelidikinya,” desak Reza Mulyadi selaku Ketua Komisi A DPRK Abdya, melalui Serambi, Senin (11/4).
Terkait dengan desakat itu, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Abdya, Drs Ihsan yang beberapa kali di hubungi Serambi via polselnya juga tidak mengangkat telpon selulernya. Akibatnya hingga berita ini diturunkan Serambi belum brhasil memperoleh penjelasan dari yang bersangkutan terhadap belum diserahkan kopian izin tersebut kepada dewan setempat.
Untuk di ketahui, permintaan berkas kopian izin pertambangan di Abdya itu sudah bebeapa kali disampaikan dewan setempat. Namun hingga kini dinas trkait belum juga menyerahkan berkas kopian izin di maksud, sehingga kondisi itu memunculkan tanda-tanya dari kalangan dewan terhadap status perusahaan tambang biji bersi di kabupaten dimaksud.
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Abdya, Drs Ihsan yang pada, Rabu (4/8/2010) pernah dikonfirmasi Serambi mengaku berkas tersebut telah diserahkan ke dewan. Namun menyangkut dengan Amdal sedang dalam proses foto copy karena berkas tersebut sangat tebal. Pada kesempatan itu, Ihsan juga mengaku seluruh izin yang menyangkut dengan PT Juya Aceh Mining telah lengkap dan status perusahaan tersebut legal. (tz)
Sumber : Serambinews.com
BLANGPIDIE – Ketua Komisi A DPRK Aceh Barat Daya (Abdya), Reza Mulyadi, mendesak Dinas Pertambangan dan Energi setempat untuk segera menyerahkan berkas laporan izin pertambangan bijih besi di kabupaten dimaksud. Pasalnya, berkas yang sudah berkali-kali dimintai dan sementinya bisa menjadi dasar rujukan dan pertanggungjawaban pihaknya kepada masyarakat itu hingga kini belum diserahkan. Untuk penyerahan berkas tersebut, Reza Mulyadi pun memberi limit waktu satu minggu untuk dinas terkait. Jika tidak, maka keberadaan perusahaan pertambangan di Abdya patut dipertanyakan.
“Kami meminta eksekutif dalam hal ini dinas pertambangan Abdya untuk segera menyerahkan izin pertambangan ke lembaga dewan. Kami cuma ingin memastikan apakah izin itu ada atau tidak. Hal itu penting diketahui untuk menepis image negatif terhadap pertambangan yang ada di Abdya. Kalua dalam Minggu ini tidak juga di serahkan kopian izin tersebut maka status perusahaan tambang yang ada di Abdya patut di pertanyakan dan pihak perwajib harus menyelidikinya,” desak Reza Mulyadi selaku Ketua Komisi A DPRK Abdya, melalui Serambi, Senin (11/4).
Terkait dengan desakat itu, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Abdya, Drs Ihsan yang beberapa kali di hubungi Serambi via polselnya juga tidak mengangkat telpon selulernya. Akibatnya hingga berita ini diturunkan Serambi belum brhasil memperoleh penjelasan dari yang bersangkutan terhadap belum diserahkan kopian izin tersebut kepada dewan setempat.
Untuk di ketahui, permintaan berkas kopian izin pertambangan di Abdya itu sudah bebeapa kali disampaikan dewan setempat. Namun hingga kini dinas trkait belum juga menyerahkan berkas kopian izin di maksud, sehingga kondisi itu memunculkan tanda-tanya dari kalangan dewan terhadap status perusahaan tambang biji bersi di kabupaten dimaksud.
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Abdya, Drs Ihsan yang pada, Rabu (4/8/2010) pernah dikonfirmasi Serambi mengaku berkas tersebut telah diserahkan ke dewan. Namun menyangkut dengan Amdal sedang dalam proses foto copy karena berkas tersebut sangat tebal. Pada kesempatan itu, Ihsan juga mengaku seluruh izin yang menyangkut dengan PT Juya Aceh Mining telah lengkap dan status perusahaan tersebut legal. (tz)
Sumber : Serambinews.com
Senin, 06 Juni 2011
Abdya Alokasikan Dana PPG Rp 18,2 Milliar
Wed, Apr 6th 2011, 08:46
BLANGPIDIE - Pemkab Aceh Barat Daya (Abdya) mengalokasikan dana Program Pembangunan Gampong (PPG) dalam APBK tahun 2011 yang ditetapkan melalui peraturan bupati (Perbup) mencapai Rp 18,2 milliar atau meningkat sekitar Rp 5,1 milliar dibanding tahun lalu. Dana yang diperuntukkan memperkuat pembangunan yang berbasis pedesaan itu akan disalurkan untuk 132 gampong definitif dan 17 gampong persiapan.
Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera (PMPP dan KS) Abdya, H Sudirman SH dihubungi Serambi, Selasa (5/4) menjelaskan, dana PPG yang dialokasikan dalam APBK 2011 berjumlah Rp 18,2 milliar, sebanyak Rp 16,5 milliar di antaranya akan disalurkan untuk 132 gampong/desa definitif masing-masing Rp 125 juta, dan Rp 1,7 milliar akan disalurkan untuk 17 gampong/desa persiapan masing-masing Rp 100 juta.
Penetapan besaran anggaran dana PPG dimaksud ditetapkan melalui Keputusan Bupati Abdya tanggal 7 Maret 2011. Sedangkan petunjuk teknis pengelolaan program PPG ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Perbup) tanggal 4 Maret 2011, dan pedoman pengelolaan program PPG ditetapkan dengan Perbup Nomor 10/2011 tanggal 4 Maret 2011.
Lebih lanjut Sudirman menjelaskan, dana PPG akan dicairkan setelah Rencana Kerja Anggaran (RKA) Gampong atau setelah pengesahan RAPBG (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong) menjadi APBG. Dana PPG disalurkan tiga tahap, tahap I sebesar 35 persen, tahap II 35 persen dan tahap III 30 persen. Pencairan dana tahap II dan III akan dilakukan setelah penggunaan dana sebelumnya dipertanggungjawabkan.
Sebelum dilaksanakan pencairan dana dan agar pemanfaatan dana PPG mencapai sasaran, menurut Sudirman, dilaksanakan sosialisasi tentang pedoman pengelolaan dan petunjuk teknis pengelolaan dana PPG 2011 mencakup seluruh desa/gampong yan g melibatkan seluruh unsur terkait.
Hingga Selasa (5/4) kemarin, kegiatan sosialisasi dana PPG 2011 sudah dilaksanakan untuk gampong/desa dalam Kecamatan Manggeng dan Lembah Sabil. Berlanjut hari ini (Rabu-6/4) untuk gampong/desa dalam Kecamatan Tangan-Tangan sampai tuntas seluruh kecamatan (9 kecamatan).
Program PPG merupakan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di gampong dalam Kabupaten Abdya. PPG merupaan bagian dari pendapatan gampong yang dimasukkan dalam APBG dan ditetapkan dengan Qanun Gampong setelah mendapat persetujuan Tuha Peut.
Seperti diketahui, selain dana PPG, desa/gampong di Abdya masih juga mendapatkan dana Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG) dialokasikan dalam APBA (provinsi). Selanjutnya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Persedesaan (PNPM-MP).(nun)
Sumber : Serambinews.com
BLANGPIDIE - Pemkab Aceh Barat Daya (Abdya) mengalokasikan dana Program Pembangunan Gampong (PPG) dalam APBK tahun 2011 yang ditetapkan melalui peraturan bupati (Perbup) mencapai Rp 18,2 milliar atau meningkat sekitar Rp 5,1 milliar dibanding tahun lalu. Dana yang diperuntukkan memperkuat pembangunan yang berbasis pedesaan itu akan disalurkan untuk 132 gampong definitif dan 17 gampong persiapan.
Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera (PMPP dan KS) Abdya, H Sudirman SH dihubungi Serambi, Selasa (5/4) menjelaskan, dana PPG yang dialokasikan dalam APBK 2011 berjumlah Rp 18,2 milliar, sebanyak Rp 16,5 milliar di antaranya akan disalurkan untuk 132 gampong/desa definitif masing-masing Rp 125 juta, dan Rp 1,7 milliar akan disalurkan untuk 17 gampong/desa persiapan masing-masing Rp 100 juta.
Penetapan besaran anggaran dana PPG dimaksud ditetapkan melalui Keputusan Bupati Abdya tanggal 7 Maret 2011. Sedangkan petunjuk teknis pengelolaan program PPG ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Perbup) tanggal 4 Maret 2011, dan pedoman pengelolaan program PPG ditetapkan dengan Perbup Nomor 10/2011 tanggal 4 Maret 2011.
Lebih lanjut Sudirman menjelaskan, dana PPG akan dicairkan setelah Rencana Kerja Anggaran (RKA) Gampong atau setelah pengesahan RAPBG (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong) menjadi APBG. Dana PPG disalurkan tiga tahap, tahap I sebesar 35 persen, tahap II 35 persen dan tahap III 30 persen. Pencairan dana tahap II dan III akan dilakukan setelah penggunaan dana sebelumnya dipertanggungjawabkan.
Sebelum dilaksanakan pencairan dana dan agar pemanfaatan dana PPG mencapai sasaran, menurut Sudirman, dilaksanakan sosialisasi tentang pedoman pengelolaan dan petunjuk teknis pengelolaan dana PPG 2011 mencakup seluruh desa/gampong yan g melibatkan seluruh unsur terkait.
Hingga Selasa (5/4) kemarin, kegiatan sosialisasi dana PPG 2011 sudah dilaksanakan untuk gampong/desa dalam Kecamatan Manggeng dan Lembah Sabil. Berlanjut hari ini (Rabu-6/4) untuk gampong/desa dalam Kecamatan Tangan-Tangan sampai tuntas seluruh kecamatan (9 kecamatan).
Program PPG merupakan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di gampong dalam Kabupaten Abdya. PPG merupaan bagian dari pendapatan gampong yang dimasukkan dalam APBG dan ditetapkan dengan Qanun Gampong setelah mendapat persetujuan Tuha Peut.
Seperti diketahui, selain dana PPG, desa/gampong di Abdya masih juga mendapatkan dana Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG) dialokasikan dalam APBA (provinsi). Selanjutnya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Persedesaan (PNPM-MP).(nun)
Sumber : Serambinews.com
Camat Upayakan Penyelesaian Melalui Musyawarah
Tue, Apr 5th 2011, 08:27
Soal Kisruh Keuchik Padang Keulele
BLANGPIDIE– Kisruh di Desa Gampong Padang Kelele, Kecamatan Lembah Sabil, Aceh Barat Daya (Abdya) terkait desakan warga agar oknum keuchik setempat lengser dari jabatan sedang diupayakan penyelesaian secara musyawarah oleh pihak kecamatan. Kemungkinan oknum keuchik setempat diberhentikan dari jabatan, harus menunggu hasil penyelidikan polisi atas dugaan penyimpangan dana Program Pembangunan Gampong (PPG) sebagaimana dilaporkan warga setempat.
Demikian dijelaskan Camat Lembah Sabil, Drs Yafrizal ketika dihubungi Serambi, Minggu (3/4) kemarin. Setelah dilantik sebagai Camat Lembah Sabil pada 24 Maret 2011 lalu menggantikan, Drs T Miswar Ali, Camat Yafrizal mengaku sudah didatangi sejumlah tokoh masyarakat Gampong Padang Kelele. “Mereka meminta saya (camat) untuk menarik kembali stempel desa/gampong yang telah diserahkan kepada Polsek Manggeng,” katanya.
Menanggai permintaan itu, Camat Yafrizal menjelaskan, bahwa stempel yang sudah diserahkan tidak dapat ditarik bengitu saja, bila tidak ada penyelesaian terhadap persoalan yang sudah mencuat. “Saya menyarankan masyarakat dan keuchik melakukan musyawarah, Bila dapat selesai melalui musyawarah, baru kemudian stempel yang sudah diserahkan kepada polisi, diminta untuk ditarik kembali,” kata camat.
Dari informasi diperoleh Camat Yafrizal, selain tuntutan Abdul Jalil Ahmad diberhentikan dari jabatan Keuchik Gampong Padang Keulele, tokoh masyarakat setempat juga menyerahkan stempel desa kepada Polsek Manggeng untuk diamankan.
Kecuali menyerahkan stempel keuchik untuk diamankan, tokoh masyarakat Padang Kelele, juga melaporkan kepada Polres Abdya tentang dugaan penyimpangan dana PPG yang dilakukan Abdul Jalil Ahmad, oknum keuchik setempat.(nun)
Sumber : Serambinews.com
Soal Kisruh Keuchik Padang Keulele
BLANGPIDIE– Kisruh di Desa Gampong Padang Kelele, Kecamatan Lembah Sabil, Aceh Barat Daya (Abdya) terkait desakan warga agar oknum keuchik setempat lengser dari jabatan sedang diupayakan penyelesaian secara musyawarah oleh pihak kecamatan. Kemungkinan oknum keuchik setempat diberhentikan dari jabatan, harus menunggu hasil penyelidikan polisi atas dugaan penyimpangan dana Program Pembangunan Gampong (PPG) sebagaimana dilaporkan warga setempat.
Demikian dijelaskan Camat Lembah Sabil, Drs Yafrizal ketika dihubungi Serambi, Minggu (3/4) kemarin. Setelah dilantik sebagai Camat Lembah Sabil pada 24 Maret 2011 lalu menggantikan, Drs T Miswar Ali, Camat Yafrizal mengaku sudah didatangi sejumlah tokoh masyarakat Gampong Padang Kelele. “Mereka meminta saya (camat) untuk menarik kembali stempel desa/gampong yang telah diserahkan kepada Polsek Manggeng,” katanya.
Menanggai permintaan itu, Camat Yafrizal menjelaskan, bahwa stempel yang sudah diserahkan tidak dapat ditarik bengitu saja, bila tidak ada penyelesaian terhadap persoalan yang sudah mencuat. “Saya menyarankan masyarakat dan keuchik melakukan musyawarah, Bila dapat selesai melalui musyawarah, baru kemudian stempel yang sudah diserahkan kepada polisi, diminta untuk ditarik kembali,” kata camat.
Dari informasi diperoleh Camat Yafrizal, selain tuntutan Abdul Jalil Ahmad diberhentikan dari jabatan Keuchik Gampong Padang Keulele, tokoh masyarakat setempat juga menyerahkan stempel desa kepada Polsek Manggeng untuk diamankan.
Kecuali menyerahkan stempel keuchik untuk diamankan, tokoh masyarakat Padang Kelele, juga melaporkan kepada Polres Abdya tentang dugaan penyimpangan dana PPG yang dilakukan Abdul Jalil Ahmad, oknum keuchik setempat.(nun)
Sumber : Serambinews.com
Minggu, 05 Juni 2011
Warga Abdya Diminta Waspadai Banjir
Sat, Apr 2nd 2011, 09:54
BLANGPIDIE - Menyusul hujan lebat dan bencana banjir yang terjadi di sejumlah daerah di kawasan barat-selatan Aceh, Pemkab Aceh Barat Daya (Abdya) mengharapkan agar warganya waspada, terutama mereka yang menempati daerah rawan banjir dan longsor. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Abdya, Rahwadi AR dihubungi Serambi, Jumat (1/4) mengatakan, sehubungan curah hujan yang tergolong tinggi belakangan ini, masyarakat perlu mewaspadai banjir. Terutama warga yang menempati lokasi rawan banjir atau bantaran sungaidan lokasi rawan longsor lainnya.
Seperti kawasan Desa Keude Baro, Ie Mameh dan Lama Tuha, Kecamatan Kuala Batee yang rawan banjir akibat meluap aliran Krueng Batu. Kemudian warga menempati lokasi Komunitas Adat Tertinggal (KAT) di Kubang Gajah, Ie Mirah, Kecamatan Babahrot akibat meluap Krueng Ie Mirah dan kawasan Ujong Tanoh sekitarnya di Kecamatan Tangan-Tangan. “Sejauh ini, tidak ada laporan banjir di kawasan tersebut, namun warga kita minta waspada sehubungan cura hujan yang tergolong tinggi, ” ungkap Rahwadi AR.(nun)
Sumber : Serambinews.com
BLANGPIDIE - Menyusul hujan lebat dan bencana banjir yang terjadi di sejumlah daerah di kawasan barat-selatan Aceh, Pemkab Aceh Barat Daya (Abdya) mengharapkan agar warganya waspada, terutama mereka yang menempati daerah rawan banjir dan longsor. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Abdya, Rahwadi AR dihubungi Serambi, Jumat (1/4) mengatakan, sehubungan curah hujan yang tergolong tinggi belakangan ini, masyarakat perlu mewaspadai banjir. Terutama warga yang menempati lokasi rawan banjir atau bantaran sungaidan lokasi rawan longsor lainnya.
Seperti kawasan Desa Keude Baro, Ie Mameh dan Lama Tuha, Kecamatan Kuala Batee yang rawan banjir akibat meluap aliran Krueng Batu. Kemudian warga menempati lokasi Komunitas Adat Tertinggal (KAT) di Kubang Gajah, Ie Mirah, Kecamatan Babahrot akibat meluap Krueng Ie Mirah dan kawasan Ujong Tanoh sekitarnya di Kecamatan Tangan-Tangan. “Sejauh ini, tidak ada laporan banjir di kawasan tersebut, namun warga kita minta waspada sehubungan cura hujan yang tergolong tinggi, ” ungkap Rahwadi AR.(nun)
Sumber : Serambinews.com
Langganan:
Postingan (Atom)