Puluhan Hektare Sawah Terlantar di Sangkalan Digarap Kembali

Sat, Mar 12th 2011, 10:16

BLANGPIDIE - Puluhan hektare lahan sawah telantar lebih lima tahun di kawasan Sangkalan, Kecamatan Susoh, Abdya kini mulai digarap kembali. “Lahan yang sudah menjadi semak belukar tersebut sedang dibersihkan para pemiliknya untuk ditanami padi dengan bantuan bibit gratis,” kata Camat Susoh, Jusbar kepada Serambi, Kamis (10/3). Lahan terlantar tersebut mencakup tiga gampong, yakni Gampong Cot Mancang, Rubek Meupayong dan Gampong Blang Dalam, yang secera keselurahan luasnya mencapai 30 hektare. Lahan tersebut, menurut Camat Jusbar, tidak digarap pemiliknya lebih dari lima tahun sehingga berubah menjadi semak belukar.

Kata Jusbar, dari serangkaian pertemuan yang dilaksanakan, teramsuk Dinas Pertanian dan Perternakan (Distannak), tumbuh kembali semangat warga untuk menggarap lahan tidur yang sudah lama diterlantarkan. Pemkab Abdya melalui Distannak siap membantu dengan menyalurkan bibit gratis kepada para petani setempat. Benih padi yang disalurkan disesuaikan dengan kondisi lahan, seperti benih yang yang cocok ditanami pada lahan pasang surut.

Kebutuhan petani lainnya, menurut Camat Jusbar, juga sudah diajukan pembangunan jalan pertanian dari Desa Robek Meupayong menuju Desa Gudang, Kecamatan Blangpidie. “Jalan sangat dibutuh petani setempat sudah disetujui untuk dibangun,” katanya. Perlu diketahui, Sangkalan merupakan salah satu daerah pesisir di Kabupaten Abdya, berjarak antara 2-3 km dari jalan raya. Penduduknya, selain mengandalkan pendapatan dari usaha nelayan, juga tidak sedikit mengantungkan hidupnya dari usaha bertani lahan sawah.(nun)

Sumber : Serambinews.com

Penggantian Ketua DPRK Abdya Sedang Diproses

Thu, Mar 10th 2011, 10:02

BLANGPIDIE - Pihak DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) sudah mulai memproses usulan penggantian M Yusuf dari Ketua Dewan Perwakilan Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya).

Informasi yang diperoleh Serambi Rabu (9/3), proses kini sudah sampai di tingkat pimpinan bersama Sekretaris Dewan (Sekwan) setempat. Bahkan, pembahasan yang dimulai sejak Selasa (8/3), mulai mengarah kepada penujukan pelaksana tugas (Plt) Ketua DPRK. Namun hingga pukul 17.00 WIB Rabu (9/3) kemarin, belum ada kepurusan final karena belum ditandatangani oleh seluruh unsur pimpinan.

Informasi diperoleh, pada Selasa (8/3) digelar rapat unsur pimpinan, terdiri Ketua DPRK, M Yusuf, Wakil Ketua DPRK, Drs Rusman Alian, dan Elizar Lizam SE, serta Sekwan H Husaini Haji SPd. Rapat tersebut sudah mengarah kepada penetapan Drs Rusman Alian sebagai Plt Ketua DPRK Abdya.

Plt Ketua DPRK Abdya akan melaksanakan proses penggantian Ketua Dewan. Seperti mengelar rapat badan musyawarah (banmus) untuk menyusun jadwal rapat paripurna penggantian ketua, kemudian melengkapi administrsi sampai mengusulkannya kepada Gubernur Aceh dengan rekomendasi Bupati Abdya.

Wakil Ketua DPRK Abdya, Elizar Lizam SE yang ditemui Serambi di ruang kerjanya, kemarin, membenarkan bahwa unsur pimpinan dewan sudah menggelar rapat sebagai tindak lanjut surat Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh (PA) Kabupaten Abdya Nomor: 10/DPW-PA/SK-PPKD/II/ABD/2011 tanggal 28 Februari 2011 yang ditujukan kepada Ketua DPRK Abdya.

Seperti diketahui bahwa, surat yang diteken Ketua DPW PA Abdya, Tgk M Nazir dan Sekretaris, Yusrizal, itu mengusulkan M Yusuf ditarik dari jabatan Ketua DPRK Abdya menjadi Anggota bisa dan digantikan M Nasir, Anggota DPRK setempat juga berasal dari Partai Aceh (PA).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 16/2010, surat tersebut harus direspon oleh Pimpinan Dewan. “Makanya, kami gelar rapat pimpinan pada hari Selasa (8/3) untuk membahasnya,” kata Wakil Ketua DPRK, Elizar Lizam. Malahan, diakui bahwa sudah mengarah kepada penjukan Plt Ketua Dewan, tapi belum final hingga Rabu (9/3) kemarin.

Belum final, menurut Elizar Lizam, karena penunjukan Plt Ketua DPRK Abdya belum ditandatangani oleh seluruh unsur pimpinan. “Kami merencanakan rapat lanjutan hari ini (kemarin-red). Setelah diteken seluruh unsur pimpinan, baru penetapan Plt Ketua Dewan memiliki legalitas,” kata Elizar Lizam.

Sayangnya, hingga berita ini diturunkan sore kemarin, tidak diperoleh hasil rapat lanjutan tersebut. Elizar Lizam yang dihubungi kembali sore kemarin, tidak mengangkat Hp-nya. Tapi sebuah sumber menyebutkan, penetapan Plt Ketua DPRK Abdya menjad mentah kembali, karena salah seorang unsur pimpinan dewan tidak bersedia menandatangani.

Untuk diketahui, proses penggantian M Yusuf dari Ketua DPRK berdasarkan surat pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh (PA) Abdya yang ditujukan kepada Ketua DPRK Abdya dengan nomor : 01/DPW-PA/III/ABD/2011 perihal penarikan dan pergantian ketua DPRK Abdya.

Isi surat yang ditanda tangani ole Ketua DPW PA Abdya Tgk M Nazir dan Sekretaris Yusrizal diantara lain berisikan berdasarkan Surat Keputusan pimpinan PA Abdya nomor : 10/DPW-PA/SK-PPKD/II/ABD/2011 tanggal 28 Februari 2011 menyebutkan kalau DPW PA Abdya menarik M Yusuf dari jabatan ketua DPRK Abdya menjadi anggota dewan biasa, jabatan ketua akan digantikan oleh M Nasir yang juga anggota DPRK Abdya dari Partai Aceh.(tz/nun)

Sumber : Serambinews.com

Bijih Besi Abdya Diekspor Mei 2011

* Daerah Dapat Rp 17.500 Per Ton
Tue, Mar 8th 2011, 10:17

BLANGPIDIE - Tiga perusahaan tambang saat ini sedang melakukan kegiatan eksploitasi (produksi) bijih besi di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Kegiatan ekspor dijadwalkan berlangsung mulai Mei 2011 nanti seiring dengan rampungnya pembangunan dermaga pelabuhan di pantai Kecamatan Susoh.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Abdya, Drs Ikhsan, menyebutkan, tiga perusahaan yang telah mengantongi izin eksploitasi tersebut adalah PT Juya Aceh Mining, PT Bumi Babahrot, dan PT Waja Niaga.

Untuk PT Juya Aceh Mining luas wilayah pertambangannya mencapai 400 hektare. Masing-masing 100 hektare di Desa Ie Mirah dan Alue Dawah, Kecamatan Babahrot, dan 300 hektare di Desa Alue Sungai Pinang, Kecamatan Jeumpa.

PT Bumi Babahrot memiliki izin ekploitasi petambangan bijih besi seluas 550 hektare di kawasan Alue Ara, Desa Pantee Cermin, Kecamatan Babahrot. Sedangkan PT Waja Niaga memiliki izin ekploitasi pertambangan bijih besi seluas 50 hektare di Desa Ie Mirah, juga di Kecamatan Babahrot.

“Ketiga perusahaan saat ini sudah mulai melakukan kegiatan produksi,” kata Ikhsan kepada Serambi, Senin (7/3). Biji besi hasil produksi ketiga perusahaan tambang tersebut selanjutnya akan diekspor ke luar negeri. Untuk itu pihak perusahaan sedang berupaya melakukan persiapan dermaga pelabuhan di kawasan pantai Kecamatan Susoh. “Kegiatan ekspor bijih besi kita harap dapat terlaksana sekitar Mei mendatang,” ucap Ikhsan.

Sumbang PAD
Dengan teralisasinya ekspor tersebut, bijih besi nantinya akan menjadi sektor andalan sebagai penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) terbesar di Abdya. Tahun 2011 target PAD yang ditetapkan sebesar Rp 25 miliar dan dari jumlah tersebut, Rp 8,4 miliar diharapkan masuk dari sektor pertambangan dengan mengandalkan penerimaan dari bijih besi.

Ikhsan menyatakan, ketiga perusahaan tambang tersebut telah menyetujui untuk memberikan donasi untuk PAD sebesar Rp 17.500 untuk setiap ton bijih besi yang diekspor. “Donasi itu akan dipungut oleh Dinas Pertambangan dan Energi,” imbuhnya.

Mengutip pernyataan Bupati Akmal Ibrahim sebelumnya, Ikhsan menjelaskan bahwa izin ekploitasi pertambangan diberikan sangat selektif serta tetap berpegang kepada komitmen pertambangan. Yaitu, pertama, usaha pertambangan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan daerah. Kedua, pengelolaan tambang mengutamakan kelestarian lingkungan sehingga kegiatan penambangan tidak menjadi bencana dikemudian hari.

Ketiga sambung Ikhsan, pembinaan masyarakat sekitar menjadi kewajiban penambang melalui keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pertambangan. Dan keempat, pengawasan pertambangan di Abdya dilakukan secara terpadu dengan melibatkan lembaga dan komponen terkait.

“Masih dalam kaitan pembinaan masyarakat sekitar, pihak Manajemen PT Juya Aceh Mining sudah menyalurkan bantuan kelanjutan tahapan pembangunan Masjid Al-Ikhlas Alue Dawah, disamping bantuan untuk Masjid Ie Mirah, Kecamatan Babahrot,” sebutnya.(nun)

Sumber : Serambinews.com

Perbup APBK ‘Sidang Rakyat’ Diteken

* Guru Ikut Saksikan, Sekolah Terhenti
Fri, Mar 4th 2011, 10:31

BLANGPIDIE - Bupati Akmal Ibrahim, Kamis (3/3) menandatangani Peraturan Bupati (Perbup) APBK Abdya 2011 sebesar Rp 435 miliar lebih melalui sidang terbuka di halaman kantor bupati setempat. Prosesi penandatanganan APBK yang diistilahkan hasil sidang rakyat tersebut disaksikan ribuan orang termasuk guru-guru yang menyebabkan aktivitas belajar mengajar sempat terhenti.

Peristiwa langka dan dinilai bersejarah itu turut disaksikan anggota Muspida Abdya, Ketua DPRK M Yusuf bersama sejumlah anggota dewan, Wabup Syamsurizal, Dandim 0110 Letkol Arm E Dwi Karyono AS, Kapolres AKBP Drs Subakti, Kajari Blangpidie Umar Zakar SH, Ketua MPU Tgk H Abdurrahman Badar, dan Ketua MPD Zulkifli Ali.

Sekda Abdya Drs Yufrizal S Umar MSi bersama seluruh asisten, staf ahli, pejabat dinas, badan/kantor hadir dengan memakai seragam PSL, termasuk Sekwan H Husaini Haji. Dansubdenpom IM/2-4 Blangpidie Lettu CPM Obet Santoso, staf khusus HM Yunus Mawardi SH juga berbaur dalam acara itu.

Juga tak ketinggalan pejabat eselon II, para camat, imum mukim, dan keuchik yang hadir dengan seragam PDU. Terlihat pula pimpinan parpol, ormas, OKP, kepala sekolah, guru, dan tokoh masyarakat dari seluruh kecamatan.

Sidang dipimpin Wabup Syamsurizal diawali laporan Sekda Yufrizal S Umar dengan mengatakan hingga pukul 10.00 WIB yang meneken daftar hadir mencapai 1.115 orang. Laporan terakhir dari Kabag Humas dan Protokoler, Drs Husaini, jumlah hadirin mencapai 2.000 lebih.

Bupati Akmal Ibrahim dalam pidatonya mengatakan, penetapan APBK Abdya 2011 dituangkan dalam Perbup Nomor 8/2011 Tanggal 3 Maret 2011 terdiri dari pendapatan Rp 424,2 milliar lebih dan belanja daerah Rp 435 milliar lebih, defisit Rp 10,8 miliar. Soal defisit anggaran sebesar itu dapat dinolkan setelah ditutup dengan Silpa 2010. “Ini merupakan peristiwa baru dan barang kali sangat unik di Indonesia. Biasanya, penetapan anggaran saya teken bersama Pimpinan DPRK dalam sidang paripurna,” katanya.

Keputusan meneken Perbup Pelaksanaan APBK 2011 dengan risiko yang bisa terjadi ke depan, menurut Akmal demi kemaslahatan daerah dan masyarakat Abdya. “Bila tidak saya teken hari ini, kemungkinan Abdya menerima penalti dari Kementerian Keuangan berupa pemotongan anggaran mencapai 25 persen,” ujar Akmal.

Akmal memerintahkan Sekda Abdya untuk segera membawa Perbup Pelaksanaan APBK Abdya 2011 tersebut kepada Kementerian Keuangan. Sedangkan semua pimpinan SKPD setempat diinstruksikan untuk melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan setelah satu jam perbup diteken.

Ribuan pegawai honorer yang bekerja di Satpol-PP, rumah sakit, jajaran instansi pemerintah lainnya, termasuk honor petugas pemungut sampah, di mana pembayaran honor macet sejak beberapa bulan, diperintahkan segera dibayar. Uang tunjangan khusus (TC) diminta segera diamprah dan tidak dipersulit. Bibit padi untuk disalurkan kepada petani diperintahkan segera dibeli. Santunan kematian bagi warga yang mengalami musibah kematian sejak 1 Januari 2011 juga diinstruksikan segera dibayar dan dana Program Pembangunan Gampong (PPG) untuk diamprah.

Sekolah terhenti
Dampak acara penandatanganan ‘Perbup APBK Sidang Rakyat’ di Abdya, aktivitas belajar mengajar di sebagian besar sekolah di kabupaten itu terhenti karena guru dan kepala sekolah harus menghadiri sidang lapangan itu.

Ketua Komisi D DPRK Abdya, Tgk Idris kepada wartawan, Kamis (3/3) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah sekolah karena ada informasi adanya instruksi dari pejabat teras di Abdya agar seluruh PNS, guru serta pegawai di semua sekolah menghadiri acara pengesahan APBK Abdya versi sidang rakyat. “Kita mengecam aksi penggiringan pendidik untuk mendukung kepentingan politik penguasa. Cara-cara seperti ini sangat berbahaya bagi dunia pendidikan,” kata Tgk Idris.

Menurut Idris, hampir seluruh sekolah di Abdya, Kamis (3/3), proses belajar mengajarnya hanya berlangsung setengah hari. Sekira pukul 11.00 WIB para guru dan kepala sekolah mulai meninggalkan tugas dan berangkat menghadiri rapat penandatanganan Perbup APBK Abdya 2011. “Anak-anak pulang sebelum waktunya. Aktivitas belajar-mengajar terhenti,” kecam Tgk Idris didampingi beberapa anggota DPRK Abdya lainnya seperti Afdal Jihad SAg, RS Darmansyah SE, M Jufri Hasan, M Najib Z SPd, Muhammad Nasir, Fakrurrazi Adami, M Nasir, Zaman Akli, dan Elizar Lizam SE Ak.

Kecaman serupa juga disampaikan Ketua PGRI Abdya Drs Ramli Bahar dan Sekjen Forum Komunikasi Pemuda Abdya (FKPA) Edi Syahputra Spd. “Penggiringan guru ke acara tersebut jelas sangat politis, karena guru-guru tidak memiliki kaitan apapun dengan acara tersebut, apalagi itu berlangsung di saat jam belajar mengajar,” kata Ramli Bahar dibenarkan Edi Syahputra.(nun/tz)

Sumber : Serambinews.com

Tanaman Pala Diusulkan Ganti Karet

Muncul Dalam Musrenbang
Tue, Mar 1st 2011, 08:45

BLANGPIDIE – Tidak kurang 200 hektare areal perkebunan pala Desa Gunung Cut, Kecamatan Tangan-Tangan, Abdya dilaporkan mati diserang hama. Karena itu, diusulkan areal pala tersebut diganti dengan tanaman karet unggul. Usulan tersebut disampaikan Keuchik Gampong Gunung Cut, Abdul Karim dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2012 di Aula SKB Tangan-Tangan, Senin (28/2) kemarin.

Tidak kurang 200 hektare tanaman pala itu dilaporkan tidak dapat diharapkan lagi sebagai sumber pendapatan petani yang menjadi andalan selama ini sehingga harus ditanami dengan komoditi lain yang mengungtungkan, yaitu tanaman karet. Areal tanaman pala dimaksud mati diserang hama yang tidak mampu dikendalikan.

Acara Musrenbang Kecamatan Tangan-Tangan dan Kecamatan Setia dihadiri Bupati Akmal Ibrahim dan Wabup Syamsrizal bersama pejabat instansi terkait. Selain usulan pengembangan tanaman karet sebagai ganti pala, Keuchik Abdul Karim menjelaskan, pipa air bersih yang sudah tersedia tapi tidak dapat dimanfaat secara maksimal diminta dibuat pipa dua jalur.

Dalam Musrenbang selama satu hari penuh tersebut beragam usulan pembangunan infrastruktur dan kebutuhan lainnya disampaikan para keuchik dan tokoh masyarakat dari Kecamatan Tangan-Tangan dan Setia.

Sedangkan Keuchik Gampong Cinta Makmur minta perhatian Pemkab Abdya, untuk membangun sarana pendidikan tingkat SD dan TK yang hingga saat ini belum tersedia. Tapi sebagian besar peserta Musrenbang, baik dari Tangan-Tangan dan Setia mengusulkan pembangunan peningkatan jalan dengan aspal hotmix.

Bupati Akmal Ibrahim yang memimpin acara menanggapi serius usulan yang disampaikan peserta. Banyak usulan yang disetujui untuk dibangun dengan dana Otsus dan Migas dimana untuk Kecamatan Tangan-Tangan tersedia Rp 6 milliar dan Setia Rp 5 milliar. Sedangkan total dana Otsus dan Migas Abdya 2012 sebesar Rp 114 milliar.

Namun Bupati mengingatkan usulan program tersebut jangan tumpang tindih dengan kegiatan yang sudah ditampung dalam RAPBK 2011 hasil ‘sidang rakyat.’ Soal usulan tanaman pala yang sudah mati diganti dengan karet, Bupati Akmal menyatakan setuju saja. Tapi pihaknya mempertanyakan kesungguhan petani. Karena dari pengalaman, pihaknya sudah menyalurkan bibit karet unggul, ternyata banyak tidak ditanam.(nun)

Sumber : Serambinews.com

Erosi Krueng Suaq Meluas, Ratusan Hektare Sawah Warga Terancam

Tue, Mar 1st 2011, 08:43

Bustami (30) warga Gampong Rambong, Kecamatan Suaq Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) memperlihatkan kondisi abrasi di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Suak yang kian parah. Foto direkam Senin (28/2). SERAMBI/TAUFIK ZAS

BLANGPIDIE - Sepanjang lebih kurang 3.000 meter Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Suaq, di Gampong Lhang, Gampong Rambong dan Gampong Ujong Tanoh, Kecamatan Suaq Setia, Abdya, mengalami pengikisan (erosi) yang cukup parah. Bahkan ratusan hektare areal persawahan dan perkebunan rakyat di tiga gampong itu terancam amblas akibat pengikisan yang semakin meluas.

Masyarakat Gampong Lhang kepada Serambi Senin (28/2) mengaku sangat khawatir dengan kondisi erosi yang kian hari semakin meluas. Karena itu, warga mengharapkan Pemerintah Aceh melalui dinas terkait untuk segera mungkin melakukan normalisasi dan pembangunan tebing pengaman di sepanjang aliran sungai dimaksud. Sebab, jika kondisi itu terus dibiarkan kemungkinan besar mereka akan kehilangan tempat bercocok tanam dan berkebun.

“Erosi di sepanjang DAS Krueng Suaq Setia ini sudah sangat meresahkan. Sebab, areal persawahan dan perkebunan rakyat di sepanjang bantaran sungai tersebut telah menyusut mencapai 5 sampai 10 meter. Kondisi itu terjadi akibat semakin mendangkal dan berlikunya alirasn sungai tersebut, sehingga begitu diterpa banjir bantaran sungai yang tak ada bronjong langsung ambruk,”papar Nek Gam (50), seorang warga yang sedang memasang tebing pengaman sementara dengan menggunakan bambu di areal persawahannya yang berlokasi di pinggir bantaran sungai dimaksud.

Bustami (30) warga Gampong Rambong, ketika mendampingi Serambi meninjau kondisi erosi sungai tersebut, Senin (28/2) menambahkan, erosi itu telah terjadi sejak beberapa tahun lalu, tapi belum ada tindakan dari pemerintah.

Padahal pihaknya bersama perangkat desa setempat sudah beberapa kali mengusulkan program normalisasi aliran sungai dimaksud kepada Pemerintah Aceh. “Kita berharap persoalan ini bisa segera ditanggulangi oleh Pemerintah Aceh, sebab jikapun berharap kepada Pemkab Abdya otomatis persoalan ini tidak akan tertangani dengan baik lantaran Abdya sendiri mengalami defisit anggaran,” paparnya seraya berharap.

Keuchik Gampong Rambong, Barmawi Akfa yang dikonfirmasi Serambi secara terpisah membenarkan bahwa pihaknya sudah dua kali mengusulkan program normalisasi alirasn sungai tersebut ke Pemerintah Aceh melalui dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2008–2010. Namun hingga kini belum juga ada tindak lanjut. “Padahal dampak dari erosi tersebut bukan saja dirasakan oleh masyarakat Gampong Rambong, namun lahan perkebunan dan areal persawahan masyarakat Gampong Lhang dan Gampong Ujong Tanoh juga ikut terkikis,”katanya.

Dia juga mengakui bahwa Pemerintah Aceh melalui dinas terkait beberapa tahun lalu juga sudah mengecek langsung ke lokasi.”Masyarakat sendiri tidak keberatan jika tanahnya dipakai untuk pelurusan aliran sungai tersebut, namun sekarang tinggal ada ngak kemauan pemerintah untuk merealisasikan harapan masyarakat tersebut,” ujar Keuchik Gampong Rambong.(tz)

Sumber : Serambinews.com

Manggeng dan Lembah Sabil Laksanakan Musrenbang

Sat, Feb 26th 2011, 10:11

BLANGPIDIE - Kecamatan Manggeng, dan Lembah Sabil, Kabupaten Abdya, Kamis (24/2) melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Bupati Aceh Barat Daya, Akmal Ibrahim SH, dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Wakil Bupati, Ir Syamsurizal mengatakan, Musrenbang adalah langkah awal dalam menyusun dan menentukan kerangka pembangunan di tingkat kabupaten. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-undang No 25 tahun 2004, dimana setiap program pembangunan harus direncanakan dan disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Musrenbang tingkat Kecamatan Manggeng dan Lembah Sabil yang kita laksanakan ini merupakan lanjutan dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Dalam setiap tahapan Musrenbang tentu ada program-program yang sifatnya mendesak, harus dilaksanakan dan ada juga yang barangkali belum begitu perlu untuk diprogramkan. Oleh karena itu, program yang diusulkan semua harus benar-benar terukur dan sesuai dengan aspirasi masyarakat,”papar Ir Syamsurizal.

Dalam kesempatan itu, juga dikatakan, dalam menetapkan program, baik yang sifatnya jangka pendek, menegah maupun jangka panjang hendaknya mengacu pada azas manfaat dan efesiensi. “Kita tidak ingin adanya program-program yang terkesan mubazir atau dipaksakan, sebab bila ada program pembangunan yang tidak sesuai dengan azas manfaat maka program ini dianggap telah menyalahi aturan dan ada indikasi KKN. Untuk itu melalui Musrenbang ini marilah kita satukan misi dan visi dalam rangka pelaksanaan pembangunan ke depan,” harap Wakil Bupati Abdya.

Pihaknya menyadari bahwa keterbatasan anggaran bukan menjadi halangan dalam pembangunan, untuk itu haruslah mengaju pada skala prioritas, terutama bidang inprastruktur, pendidikan, pertanian dan kesehatan, disamping program-program lain yang memang sangat dibutuhkan.

Camat Manggeng, H Eddy Sumarjan SE MM mengatakan, Musrenbang tingkat kecamatan yang berlangsung di Gedung Seni dan Budaya/Gedung Musyawarah gampong Seuneulop, Kecamatan Manggeng itu diikuti oleh 215 orang peserta, masing-masing dari Kecamatan manggeng 131 peserta dari 18 Gampong dan Kecamatan Lembah Sabil 84 peserta dari 14 gampong. “Hasil dari Musrenbang tingkat kecamatan itu nantinya akan disampaikan pada Musrenbang tingkat kabupaten,” pungkas Eddy Sumarjan.(tz)

Sumber : Serambinews.com

Erosi Sungai Cot Mane Meluas, Tiga Rumah Warga Terancam Amblas

Tue, Feb 22nd 2011, 09:16


Warga memperlihatkan lokasi erosi sungai Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Abdya yang makin mengganas. Keberadaan tiga unit rumah warga di desa tersebut terancam ambruk. SERAMBI/TAUFIK ZAS

BLANGPIDIE – Erosi sungai Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Abdya kian meluas. Selain semakin mendangkalnya aliran sungai juga telah terancam tiga unit rumah milik warga amblas ke sungai.

“Sebelumnya, jarak rumah warga dengan bantaran sungai sekitar 10 meter, namun saat ini cuma tersisa satu meter lagi. Jika hujan lebat kembali turun kemungkinan rumah kami ikut ambruk,” kata Nurmaini (29) seorang pemilik rumah yang berada dipingir sungai tersebut kepada Serambi, Senin (21/2).

Ketiga unit rumah warga yang terancam ambruk itu, kata Nurmaini, rumah miliknya, milik M Yunus dan rumah milik Asmadi. Ditambahkan, kini ketiga unit rumah tersebut terancam amblas ke sungai.”Kami berharap kepada Pemkab Abdya maupun Pemerintah Aceh untuk bisa membangun bronjong di sepanjang aliran sungai yang ambruk itu. Sebab kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan,”katanya.

Dia juga menceritakan bahwa, setiap musim hujan banjir selalu menerjang rumah-rumah mereka yang berada di sekitar bantaran sungai dimaksud, kondisi itu terjadi akibat semakin mendangkalnya aliran sungai tersebut. Untuk itu mereka juga berharap agar pemerintah berkenan menormalisasikan kembali aliran sungai yang kian mendangkal itu.(tz)

Sumber : Serambinews.com

Harga Cabai Mulai Normal

* Dari Rp 45.000 Turun Jadi Rp 19.000
Sun, Feb 20th 2011, 11:09

BLANGPIDIE - Harga cabai merah mulai bergerak turun dan hampir mendekati harga normalnya. Di Kota Blangpidie, Aceh Barat Daya (Abdya) saat ini, harga cabai merah sudah berada di kisaran Rp 19.000 hingga Rp 20.000 sekilo. Turun cukup tajam dari harga pekan lalu yang berada di kisaran Rp 45.000.

“Sudah sepekan ini harga cabai merah turun. Sebelumnya sempat naik dan bertahan lama di level Rp 42.000 sekilo,” kata pedagang di Kota Blangpidie, Reza, kepada Serambi, Sabtu (19/2).

Penurunan harga tersebut dia katakan, terjadi karena pasokan cabai dari beberapa daerah sentra penghasil cabai mulai meningkat, seiring dengan makin berkurangnya intensitas hujan. Bahkan dia memperkirakan harga bakal turun lagi ke kisaran normal pada pekan depan, Rp 15.000 per kilogramnya.

“Kita perkirakan beberapa bulan ke depan harga cabai di Abdya dan Aceh umumnya akan kembali normal karena para petani di beberapa daerah sentra mulai melaksanakan panen secara teratur,” ujarnya.

Reza menambahkan, cabai-cabai yang dipasarkan di Abdya umumnya, selain berasal dari petani lokal juga didatangkan dari luar daerah seperti Aceh Tengah dan Sumatera Utara.

Hal senada juga diakui Rian, pedagang sayur. Ia mengatakan, pasokan cabai ke Blangpidie sejak sepekan terahir ini sudah berangsur normal, sehingga harga jual yang sebelumnya sempat bertahan Rp 42.000 turun menjadi Rp 20.000 hingga Rp 19.000 per kilogram. Kondisi serupa juga terjadi pada berbagai beberapa jenis sayuran.(tz)

Sumber : Serambinews.com