PAD Abdya tak Capai Target

* DPKKD Enggan Serahkan Data
Fri, Jan 14th 2011, 09:11

BLANGPIDIE- Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Aceh Barat Daya (Abdya) enggan memberikan data tentang realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2010 dari masing-masing SKPD. Realisasi pendapatan yang jauh di bawah target itu diduga sebagai penyebab sulit Serambi untum memperoleh data tersebut.

Wartawan Serambi telah berupaya untuk mendapatkan data secara lengkap tentang realisasi PAD 2010 dari DPKKD setempat selama tiga hari belakangan, namun tidak berhasil. Kepala DPKKD Abdya, Drs Alfar Hasan ketika ditemui, Selasa (11/1) lalu beralasan, data tentang realisasi PAD berada pada Bidang Pendapatan.

Sedangkan Kabid Pendapatan, Nazaruddin ketika ditemui beralasan bahwa laporan tentang realisasi PAD dari masing-masing SKPD sedang direkap. Dia minta tempo satu hari, namun ketika dihubungi Serambi Kamis (13/1) kemarin, Nazaruddin hanya menyerahkan rekapitulasi realiasasi PAD dalam bentuk persentase dari masing-masing dinas, badan, kantor dan kecamatan.

Sedangkan jumlah realisasi PAD dalam bentuk angka, termasuk berapa target, tidak dijelaskan datanya. “Jumlah pencapaian dari masing-masing SKPD belum rampung direkap,” kata Nazaruddin.

Ketika ditanya realisasi PAD Abdya sampai berakhir Desember 2010, Kabid Pendapatan pada DPKKD itu menjelaskan, sudah lebih dari 30 persen dari target Rp Rp 16,1 miliar. Kepala DPKKD Abdya, Drs Alfar Hasan dihubungi Serambi sebelumnya pada 13 Desember 2010 lalu, mengakui bahwa realasi PAD sampai awal Desember 2010 baru Rp Rp 4,6 miliar (28,76 persen) dari target Rp 16,1 miliar.

Masih berdasarkan rekapitulasi persentase penerimaan PAD yang diperoleh dari Kabid Pendapatan, Nazaruddin, dketahui bahwa dari 19 dinas, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menempati ranking tertinggi persentase realisasi PAD, yaitu 93,89 persen. Berikutnya, Dinas Pendidikan 86,14 persen, Inspektorat 61,73 persen, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) 58,67 persen, Dinas Perhubungan 51,59 persen, Sekretariat DPRK 45,09 persen, Dinas Perindagkop 43, 39 persen.

Dinas PPKKD 41,56 persen, Dinas Pertanian dan Peternakan 41,28 persen, Sekretariat Daerah 39,12 persen, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 37,43 persen, Dinas Pertambangan dan Energi 35,90 persen, Dinas Kesehatan 34,72 persen, Dinas Kelautan dan Perikanan 31,09 persen, Dinas Pekerjaan Umum 19,05 persen, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 17,97 persen, Bappeda 16,74 persen, Dinas Kehutanan dan Perkebunan 11,84 persen dan terakhir Dinas Syariat Islam 3,97 persen.

Selanjutnya dari 7 kantor yang tertinggi adalah Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan 61,08 persen. Berikutnya, Kantor Satpol-PP 46,05 persen, Kantor Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan 40,69 persen, Kantor PM,PP dan KS 25,16 persen. Perpustakaan dan Arsip daerah 3,12 persen, Kesbang Linmas 3,52 persen dan Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu (KP2T) 1,90 persen.

Sedangkan dari 9 kecamatan, Manggeng menempati persentase tertinggi, yaitu 86,67 persen. Diikuti Kecamaan Tangan-Tangan 81,51 persen, Jeumpa 46,57 persen, Blangpidie 44,36 persen, Babahrot 38,33 persen, Setia 36,41 persen, Kuala Batee 34,05 persen, Susoh 17,24 persen dan Lembah Sabil 15,14 persen. Tapi jumlah realisasi dari target tidak dijelaskan pihak DPKKD setempat.(nun)

Sumber : Serambinews.com