Jumat, 26 Agustus 2011 09:24 WIB
BLANGPIDIE - Hasil tambang berupa bijih besi di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yang diekspor ke Cina mencapai 126.997 ton, menyusul PT Juya Aceh Mining (JAM) mengapalkan 55.000 ton bijih besi yang dieksploitasi di Desa Gampong Ie Mirah dan Desa Persiapan Alue Dawah, Babahrot. Dari tiga kali ekspor bijih besi, Abdya berhasil menghimpun pemasukan daerah Rp 2,2 milliar lebih.
Berdasarkan data diperoleh Serambi sejak Maret hingga Agustus 2011, tercatat tiga kali ekspor bijih dari Kabupaten Abdya ke Cina. PT Juya Aceh Mining (JAM) melakukan ekspor perdana pada 25 Maret sebanyak 20.657 ton. Diikuti PT Waja Niaga melakukan ekspsor perdana sebanyak 51.340 ton bijih besi ke Cina pada 8 Agustus lalu, dan saat ini, PT JAM sedang mengapalkan biji besi melalui pelabuhan khusus perusahaan tersebut di Pulau Kayu, Susoh.
Kadis Petambangan dan Energi (Kadistamben), Drs Ikhsan dihubungi Serambi, Rabu (24/8) membenarkan bahwa PT JAM, join operasional dengan PT Harita Persada Jaya Tambang (HPJT), saat ini sedang melakukan pengapalan bijih besi untuk diekspor ke Cina sebanyak 55.000 ton. “Jumlah bijih dalam proses pengapalan sebanyak 55.000 ton itu, kita peroleh berdasarkan surat laporan dari General Manajer PT HPJT, Budi Eko Yuono,” kata Ikhsan.
Pengapalan dilakukan melalui pelabuhan khusus PT JAM di Pulau Kayu Susoh sejak 12 Agustus lalu. Dari dermaga pelabuhan, bijih besi dimuat ke dalam tongkang, kemudian ditarik dengan boat untuk dimuat ke dalam kapal yang berlabuh di lepas pantai Susoh, lalu berlayar ke Cina. “Pengapalan 55.000 ton bijih besi ini selesai dalam beberapa hari ke de depan,” ungkap Ikhsan.
Pemasukan daerah atau donasi daerah dari ekspor bijih besi berdasarkan perjanjian pengusaha dengan Bupati Abdya, bahwa pihak investor bersedia memberikan donasi (pemasukan daerah) Kabupaten Abdya sebesar Rp 17.500/ton bijih besi yang ekspor.
Pemasukan daerah atau PAD Abdya dari bahan tambang akan bertambah Rp 963,5 juta setelah PT JAM/PTHPJT melakukan ekspor 55.000 ton bijih besi (55.000 ton x Rp 17.500/ton) sehingga total pemasukan daerah menjadi Rp 2,2 miliar (Rp 1,2 miliar + Rp 963,5 juta) atau sebanyak 126.997 ton bijih besi.(nun)
Sumber Serambinews.com
Rabu, 07 September 2011
Senin, 15 Agustus 2011
Areal Sawit Rakyat Abdya Kembali Terbakar
Senin, 8 Agustus 2011 09:14
BLANGPIDIE - Peristiwa kebakaran areal perkebunan kelapa sawit milik rakyat di Kecamatan Kuala Batee, Aceh Barat Daya (Abdya) kembali terjadi. Upaya pemadaman enam titik api yang ditemukan sepanjang jalan dari Dusun Drien Leukit, Gampong/Desa Blang Makmur menuju Jalan Tiga Puluh, dilancarkan sejak Minggu (7/8) kemarin, melibatkan puluhan personel pemadam kebakaran, termasuk petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.
Kebakaran areal kebun sawit rakyat di kawasan Dusun Drien Leukit, Desa Blang Makmur, Kuala Batee pernah terjadi bulan Juni 2011, kemudian meluas sampai kawasan Jalan IDT, Desa Lama Tuha, Desa Kuala Terubu. Ketika itu, kebakaran berlangsung lebih dua dua pekan dan baru dapat dikendalikan setelah menghanguskan tidak kurang 200 hektare areal kebun sawit rakyat yang berumur 1 sampai 1,5 tahun.
Upaya pemadaman api yang membakar areal kebun sawit di kawasan Drien Leukit, Blang Makmur, Kuala Batee, Minggu (7/8) kemarin, dipimpin Sekda Abdya, Drs Yufrizal S Umar MSi, didampingi Kepala BPBD, Rahwadi AR ST. Personel yang dilbatkan lebih dari 20 orang dari petugas pemadam kebakaran dan dari BPBD setempat.
Menurut Kepala BPBD Abdya, Rahwadi AR, satu unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi, namun hingga Minggu sore, peristiwa kebakaran yang menimbulkan gumpalan asap hitam itu belum berhasil dikendalikan. Areal kebun sawit yang dilumat api sekitar 10 hektare, sebagian besar akan mati karena api membakar sampai ke akar.
Lokasi kebakaran jauh dari jalan perkebunan, mobil pemadam sangat terbatas dan sumber air sangat jauh merupakan kendala kegiatan pemadaman di lapangan, di samping terik matahari sangat menyengat.
Rahwadi AR menjelaskan, enam titik api ditemukan dalam kebun sawit rakyat sepanjang jalan sejak dari Drien Leukit sampai Jalan Tiga Puluh. Laporan kebakaran areal kebun sawit tersebut baru diterima Sabtu (6/8), kemudian segera dilakukan koordinasi tindakan pemadaman di lokasi.
Rahwadi AR lebih lanjut menjelaskan, bahwa berdasarkan pengakuan awak truk angkutan yang melintasi jalan kawasan itu, bahwa api sudah terlihat sejak Jumat (5/8) sore, berawal dari pinggiran jalan.
Kemudian ada juga titik api di lokasi paling ujung jalan diduga berasal dari aksi pembakaran pembukaan areal perkebunan sawit, kemudian lidah api merembet ke dalam lahan yang sudah ditanami sawit.
Areal perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kuala Batee dan Babahrot sangat rawan kebakaran karena merupakan lahan gambut dengan ketebalan sekitar 30 cm. Terlebih lagi, kemarau melanda kawasan Kabupaten Abdya lebih tiga pekan terakhir tidak urun hujan sehingga lahan dengan permukaan bergambut tersebut sangat mudah terbakar.(nun)
Sumber Serambinews.com
BLANGPIDIE - Peristiwa kebakaran areal perkebunan kelapa sawit milik rakyat di Kecamatan Kuala Batee, Aceh Barat Daya (Abdya) kembali terjadi. Upaya pemadaman enam titik api yang ditemukan sepanjang jalan dari Dusun Drien Leukit, Gampong/Desa Blang Makmur menuju Jalan Tiga Puluh, dilancarkan sejak Minggu (7/8) kemarin, melibatkan puluhan personel pemadam kebakaran, termasuk petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.
Kebakaran areal kebun sawit rakyat di kawasan Dusun Drien Leukit, Desa Blang Makmur, Kuala Batee pernah terjadi bulan Juni 2011, kemudian meluas sampai kawasan Jalan IDT, Desa Lama Tuha, Desa Kuala Terubu. Ketika itu, kebakaran berlangsung lebih dua dua pekan dan baru dapat dikendalikan setelah menghanguskan tidak kurang 200 hektare areal kebun sawit rakyat yang berumur 1 sampai 1,5 tahun.
Upaya pemadaman api yang membakar areal kebun sawit di kawasan Drien Leukit, Blang Makmur, Kuala Batee, Minggu (7/8) kemarin, dipimpin Sekda Abdya, Drs Yufrizal S Umar MSi, didampingi Kepala BPBD, Rahwadi AR ST. Personel yang dilbatkan lebih dari 20 orang dari petugas pemadam kebakaran dan dari BPBD setempat.
Menurut Kepala BPBD Abdya, Rahwadi AR, satu unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi, namun hingga Minggu sore, peristiwa kebakaran yang menimbulkan gumpalan asap hitam itu belum berhasil dikendalikan. Areal kebun sawit yang dilumat api sekitar 10 hektare, sebagian besar akan mati karena api membakar sampai ke akar.
Lokasi kebakaran jauh dari jalan perkebunan, mobil pemadam sangat terbatas dan sumber air sangat jauh merupakan kendala kegiatan pemadaman di lapangan, di samping terik matahari sangat menyengat.
Rahwadi AR menjelaskan, enam titik api ditemukan dalam kebun sawit rakyat sepanjang jalan sejak dari Drien Leukit sampai Jalan Tiga Puluh. Laporan kebakaran areal kebun sawit tersebut baru diterima Sabtu (6/8), kemudian segera dilakukan koordinasi tindakan pemadaman di lokasi.
Rahwadi AR lebih lanjut menjelaskan, bahwa berdasarkan pengakuan awak truk angkutan yang melintasi jalan kawasan itu, bahwa api sudah terlihat sejak Jumat (5/8) sore, berawal dari pinggiran jalan.
Kemudian ada juga titik api di lokasi paling ujung jalan diduga berasal dari aksi pembakaran pembukaan areal perkebunan sawit, kemudian lidah api merembet ke dalam lahan yang sudah ditanami sawit.
Areal perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kuala Batee dan Babahrot sangat rawan kebakaran karena merupakan lahan gambut dengan ketebalan sekitar 30 cm. Terlebih lagi, kemarau melanda kawasan Kabupaten Abdya lebih tiga pekan terakhir tidak urun hujan sehingga lahan dengan permukaan bergambut tersebut sangat mudah terbakar.(nun)
Sumber Serambinews.com
Data Lahan Pertanian di Abdya Tidak Jelas
4 August 2011
Blangpidie | Harian Aceh – Data tentang luas lahan pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) hingga kini belum jelas. Karena itu pihak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat meminta dilakukannya penelusuran.
“Persoalan simpang siurnya data di daerah ini harus segera diluruskan, karena berimplikasi ke berbagai sektor dan masalah, jadi kita meminta agar segera usut data simpang siur di Abdya, karena persoalan data sangat berimplikasi dengan masalah anggaran daerah yang saat ini mulai mengalami defisit,” tegas Muhammad Nasir,SE, anggota DPRK Abdya kepada wartawan Rabu (3/8) di Balai PWI Abdya.
Simpang siurnya data luas lahan di Abdya menurut Muhammad Nasir yang juga Ketua Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) Abdya itu sudah terlihat, apalagi beberapa lembaga dan instansi terkait memiliki data yang saling bertolak belakang, Biro Pusat Statistik (BPS) Abdya menyebutkan luas lahan di Abdya hanya berkisar antara 16 ribu hektar, sedangkan Bupati Abdya Akmal Ibrahim mengklaim bahwa Abdya memiliki lahan seluas 25 ribu hektar.
Namun data tersebut sempat dibantah oleh Kepala Dinas Pertanian Abdya H. Zainuddin SP menyebutkan bahwa luas lahan di Abdya saat ini berkisar 23 ribu Hektar. “Simpang siurnya data ini tentu harus segera diluruskan, jika memang ada penyimpangan maka kita minta kepada pihak berwajib agar dapat menelusuri dan mengusut tuntas persoalan ini, karena ada anggaran milik rakyat yang tersedot oleh data yang tidak benar seperti itu,” ujar Muhammad Nasir.
Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Blangpidie, Umar Zakar, SH, MH, yang dihubungi wartawan terkait persolan tersebut mengaku baru mendapatkan informasi terkait simpang-siurnya data luas lahan di Abdya, pihaknya berjanji akan segera mempelajari persoalan tersebut dengan mengumpulkan bahan serta bukti terkait. “Nanti akan kita pelajari ya, saya juga baru dapat infonya dari media,” ujar Umar Zakar yang mengaku sedang berada di luar daerah dan akan melakukan penelusuran saat balik ke Abdya.(fri)
Sumber harianAceh.com
Blangpidie | Harian Aceh – Data tentang luas lahan pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) hingga kini belum jelas. Karena itu pihak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat meminta dilakukannya penelusuran.
“Persoalan simpang siurnya data di daerah ini harus segera diluruskan, karena berimplikasi ke berbagai sektor dan masalah, jadi kita meminta agar segera usut data simpang siur di Abdya, karena persoalan data sangat berimplikasi dengan masalah anggaran daerah yang saat ini mulai mengalami defisit,” tegas Muhammad Nasir,SE, anggota DPRK Abdya kepada wartawan Rabu (3/8) di Balai PWI Abdya.
Simpang siurnya data luas lahan di Abdya menurut Muhammad Nasir yang juga Ketua Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) Abdya itu sudah terlihat, apalagi beberapa lembaga dan instansi terkait memiliki data yang saling bertolak belakang, Biro Pusat Statistik (BPS) Abdya menyebutkan luas lahan di Abdya hanya berkisar antara 16 ribu hektar, sedangkan Bupati Abdya Akmal Ibrahim mengklaim bahwa Abdya memiliki lahan seluas 25 ribu hektar.
Namun data tersebut sempat dibantah oleh Kepala Dinas Pertanian Abdya H. Zainuddin SP menyebutkan bahwa luas lahan di Abdya saat ini berkisar 23 ribu Hektar. “Simpang siurnya data ini tentu harus segera diluruskan, jika memang ada penyimpangan maka kita minta kepada pihak berwajib agar dapat menelusuri dan mengusut tuntas persoalan ini, karena ada anggaran milik rakyat yang tersedot oleh data yang tidak benar seperti itu,” ujar Muhammad Nasir.
Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Blangpidie, Umar Zakar, SH, MH, yang dihubungi wartawan terkait persolan tersebut mengaku baru mendapatkan informasi terkait simpang-siurnya data luas lahan di Abdya, pihaknya berjanji akan segera mempelajari persoalan tersebut dengan mengumpulkan bahan serta bukti terkait. “Nanti akan kita pelajari ya, saya juga baru dapat infonya dari media,” ujar Umar Zakar yang mengaku sedang berada di luar daerah dan akan melakukan penelusuran saat balik ke Abdya.(fri)
Sumber harianAceh.com
Kamis, 04 Agustus 2011
373 Ha Kebun Sawit Hangus
MONDAY, 27 JUNE 2011 13:04
BLANGPIDIE– Peristiwa kebakaran lahan kebun kelapa sawit di Kecamatan Kuala Batee dan Babahrot, Aceh Barat Daya (Abdya) sudah terkendali setelah lokasi diguyur hujan beberapa hari belakangan. Kebakaran yang terjadi sejak 12 Juni lalu itu menghanguskan tidak kurang 373 hekatare kebun sawit rakyat di sejumlah titik lokasi.
Lahan kebun sawit rakyat dilalap api tersebut, menurut Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Kadishutbun) Abdya, Muslim Hasan, kemarin, sekitar 70 sampai 80 persen diantaranya mati, karena api membakar sampai ke akar tanaman.
“Jadi antara 70 sampai 80 persen dari 373 hekltare kebun sawit yang dilalap api harus diremajakan kembali,” katanya. Sisanya, antara 20 sampai 30 persen tanaman sawit mengalami layu daun dan diperkirakan dapat tumbuh kembali, meskipun lamban.
Lahan kelapa sawit yang hangus terbakar itu tersebar di beberapa titik antara lain di Dusun Drien Leukit, Gampong Blang Makmur, Lahan Seribu atau pengembangan sawit UPP Provinsi di Jalan Tiga Puluh dan Surien Gampong Lama Tuha, Kecamatan Kuala Batee. Sedangkan di Kecamatan Babahrot antara lain lokasi Krueng Itam lahan sawit binaan Gampong Ie Mirah.
Peristiwa kebakaran tanaman kelapa sawit yang berumur antara 1 sampai 2 tahun atau sudah mulai berbuah pasir, menurut Muslim Hasan, merupakan pukulan berat bagi petani yang sudah susah payah menggurus kebun miliknya. Peristiwa kebakaran kebun sawit di Kuala Batee dan Babahrot, menurut Kadishutbun, Muslim Hasan, sudah ditinjau petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).
Mengingat kebun kelapa sawit yang terbakar itu sebagian besar harus diremajakan kembali, para petani, sebagaimana disampaikan ketua kelompok kepada Dishutbun Abdya, sangat membangharapkan bantuan bibit sawit yang baru.
Petani juga meminta bantuan dana untuk menggarap lahan bekas kebakaran, karena lebih sepekan mereka bekerja keras memadamkan api bersama dengan personil Satpol-PP, Dishutbun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.
Sementara Jaruddin Kamal, warga Gampong Persiapan Lhok Gayo mengklarifikasi pernyataan sebelumnya, bahwa sekitar 150 hektare kebun sawit yang hangus terbakar, bukan seluruhnya milik HGU PT Dua Perkasa Lestari (DPL), melainkan milik warga sekitar lokasi perkebunan. Seperti lokasi lahan binaan Gampong Lhok Gayo dan Gampong Persiapan Rukun Damai.
Informasi terakhir diterima kemarin, nyala api yang membakar lahan kering atau lahan kebun sawit bergambut sudah padam (terkendali) setelah lokasi diguyur hujan sejak tiga hari belakangan. Namun asap tipis masih menebar dari sisa batang kayu lapuk dari lahan bekas kebakaran. Para petani dilaporkan terus berusaha mematikan asap dari lokasi kebun masing-masing sehingga tidak menimbulkan titik api baru yang bisa saja meluas kembali.
Sumber waspada.co.id
BLANGPIDIE– Peristiwa kebakaran lahan kebun kelapa sawit di Kecamatan Kuala Batee dan Babahrot, Aceh Barat Daya (Abdya) sudah terkendali setelah lokasi diguyur hujan beberapa hari belakangan. Kebakaran yang terjadi sejak 12 Juni lalu itu menghanguskan tidak kurang 373 hekatare kebun sawit rakyat di sejumlah titik lokasi.
Lahan kebun sawit rakyat dilalap api tersebut, menurut Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Kadishutbun) Abdya, Muslim Hasan, kemarin, sekitar 70 sampai 80 persen diantaranya mati, karena api membakar sampai ke akar tanaman.
“Jadi antara 70 sampai 80 persen dari 373 hekltare kebun sawit yang dilalap api harus diremajakan kembali,” katanya. Sisanya, antara 20 sampai 30 persen tanaman sawit mengalami layu daun dan diperkirakan dapat tumbuh kembali, meskipun lamban.
Lahan kelapa sawit yang hangus terbakar itu tersebar di beberapa titik antara lain di Dusun Drien Leukit, Gampong Blang Makmur, Lahan Seribu atau pengembangan sawit UPP Provinsi di Jalan Tiga Puluh dan Surien Gampong Lama Tuha, Kecamatan Kuala Batee. Sedangkan di Kecamatan Babahrot antara lain lokasi Krueng Itam lahan sawit binaan Gampong Ie Mirah.
Peristiwa kebakaran tanaman kelapa sawit yang berumur antara 1 sampai 2 tahun atau sudah mulai berbuah pasir, menurut Muslim Hasan, merupakan pukulan berat bagi petani yang sudah susah payah menggurus kebun miliknya. Peristiwa kebakaran kebun sawit di Kuala Batee dan Babahrot, menurut Kadishutbun, Muslim Hasan, sudah ditinjau petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).
Mengingat kebun kelapa sawit yang terbakar itu sebagian besar harus diremajakan kembali, para petani, sebagaimana disampaikan ketua kelompok kepada Dishutbun Abdya, sangat membangharapkan bantuan bibit sawit yang baru.
Petani juga meminta bantuan dana untuk menggarap lahan bekas kebakaran, karena lebih sepekan mereka bekerja keras memadamkan api bersama dengan personil Satpol-PP, Dishutbun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.
Sementara Jaruddin Kamal, warga Gampong Persiapan Lhok Gayo mengklarifikasi pernyataan sebelumnya, bahwa sekitar 150 hektare kebun sawit yang hangus terbakar, bukan seluruhnya milik HGU PT Dua Perkasa Lestari (DPL), melainkan milik warga sekitar lokasi perkebunan. Seperti lokasi lahan binaan Gampong Lhok Gayo dan Gampong Persiapan Rukun Damai.
Informasi terakhir diterima kemarin, nyala api yang membakar lahan kering atau lahan kebun sawit bergambut sudah padam (terkendali) setelah lokasi diguyur hujan sejak tiga hari belakangan. Namun asap tipis masih menebar dari sisa batang kayu lapuk dari lahan bekas kebakaran. Para petani dilaporkan terus berusaha mematikan asap dari lokasi kebun masing-masing sehingga tidak menimbulkan titik api baru yang bisa saja meluas kembali.
Sumber waspada.co.id
Selasa, 02 Agustus 2011
Investor Diwajibkan Jaga Kelestarian Lingkungan
Blangpidie | Harian Aceh – Untuk mengantisipasi bencana alam sejak dini, para investor bidang pertambangan diwajibkan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (KLHKP) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Drs Martunis, M.Kes, Rabu (15/6).
Menurutnya, maraknya perusakan lingkungan di Abdya akibat explorasi dan exploitasi alam yang dilakukan secara tidak terkendali, menyebabkan sebahagian wilayah di kabupaten tersebut terancam rawan bencana. “Kita tentu sangat khawatir dengan kondisi lingkungan di daerah ini yang mulai rusak tanpa adanya upaya untuk melakukan rehabilitasi, jika semua pihak menutup mata dengan kondisi ini tentu kita semua yang akan menerima dampaknya,” ujarnya.
Ia menghimbau agar semua kalangan mau bersama-sama melakukan upaya pencegahan terjadinya perusakan alam serta lingkungan, sebab ini menurutnya juga merupakan tanggung jawab bersama. “Kalau pemerintah berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak tentu hasilnya tidak lah seberapa, jadi kami berharap agar masalah lingkungan ini harus bisa mendapatkan perhatian dari semua elemen masyarakat tanpa terkecuali, mengingat kondisi yang kita lihat saat ini sudah mengarah ke bentuk yang dapat kita sebut fase emergensi,” harapnya.
Pernyataan Martunis tersebut berkaitan dengan beberapa dampak kerusakan alam yang kini mulai muncul di beberapa titik lokasi di Kabupaten Abdya, dampak yang kini sangat parah yang dialami masyarakat berupa hilangnya sumber air akibat perambahan hutan serta kebakaran lahan yang menyebabkan puluhan hektar perkebunan milik warga menjadi gosong. Menurut Martunis itu harus menjadi sebuah perhatian serius dari semua pihak karena sangat mungkin dampak lain yang lebih besar akan muncul jika tidak dilakukan upaya pencegahan secara dini.
“Apa yang terjadi saat ini semestinya dapat menjadi sebuah perhatian serius bagi kita semua, karena dampak yang lebih besar tentu bisa saja terjadi jika kita tidak mengantisipasinya sejak dini,” sebut Martunis yang juga menghimbau pihak investor yang melakukan explorasi dan exploitasi alam juga mengedepankan kelestarian lingkungan dalam aktifitasnya.
Sebab menurutnya, kegiatan exploitasi yang dilakukan investor jauh memiliki resiko menimbulkan kerusakan yang cukup besar apabila dilakukan tanpa mengupayakan pencegahan kerusakan lingkungan, sehingga menurutnya setiap investor wajib menjaga kelestarian lingkungan dalam aktifitasnya di wilayah Abdya.
Kantor LHKP Abdya menurut Martunis sudah berupaya melakukan beberapa program dalam upaya ‘menghijaukan’ kembali sejumlah kawasan Abdya yang kini mulai terlihat gersang akibat kurangnya pohon penyangga dan penghijau kota. LHKP Abdya bersama sejumlah lembaga lainnya menurut Martunis telah melakukan penanaman ribuan pohon trembesi serta pohon penyangga penghijauan lainnya di sejumlah kawasan.
Namun demikian diakuinya program tersebut dinilai masih terjadi banyak kendala karena berbagai faktor, seperti banyaknya pohon yang ditanam mengalami kerusakan akibat ternak milik warga yang masih berkeliaran. “Kita bersama beberapa lembaga dan institusi lainnya seperti Kodim, Polres, Kampus Muhammadiyah dan sejumlah elemen lainnya telah mencoba melakukan upaya penghijauan, kita berharap upaya ini mendapat dukungan serta diikuti oleh sejumlah elemen lainnya, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa masalah lingkungan adalah tanggung jawab kita semua,” pungkas Martunis.
Dilain pihak, PT Juya Aceh Minning (PT JAM) sebagai salah satu investor di Abdya yang bergerak dalam bidang pertambangan biji besi yang berlokasi di kawasan kecamatan Babahrot kepada wartawan mengungkapkan kesiapannya untuk mendukung upaya rehabilitasi lingkungan dengan menyiapkan program khusus berupa gerakan ‘Abdya hijau’ dengan fokus program di kawasan areal aktifitas perusahaan.
Public Relation Manager PT JAM, Rinaldi ST, kepada Wartawan Rabu (15/6) mengatakann PT JAM tetap konsisten dan berkomitmen mengedepankan masalah lingkungan serta pengembangan terhadap masyarakat dalam aktifitasnya. Bahkan PT JAM menurut Rinaldi telah melakukan investasi secara khusus dalam pengelolaan lingkungan secara standar sesuai komitmen yang telah dituangkan pihak perusahaan sejak melakukan aktifitas di Abdya.
“PTJAM tidak mau mengambil risiko terhadap masalah itu, sejak awal PT JAM memang berkomitmen dan mengedepankan pengelolaan lingkungan secara standar dan professional, bahkan investasi awal yang kita lakukan juga dalam hal itu, karena merusak lingkungan berarti akan merugikan kita semua,” ujar Rinaldi.
Dilanjutkannya, PT JAM juga menyiapkan dukungan program terhadap lingkungan berupa gerakan ‘Abdya hijau’ dengan melibatkan sejumlah pihak, program tersebut menurut Rinaldi adalah bahagian tanggung jawab serta respon sosial PT JAM terhadap lingkungan dan masyarakat areal perusahaan dalam rangka menciptakan simbiosis dan harmonisasi antara perusahaan dengan masyarakat serta lingkungan.
“Harus kita sadari bahwa persoalan lingkungan merupakan persoalan serius yang tentunya menjadi tanggungjawab kita semua, gerakan Abdya hijau ini kami akui masih merupakan bahagian kecil dari sebuah upaya besar dari kita semua,” kata Rinaldi.(fri)
sumber Harian Aceh.com
Menurutnya, maraknya perusakan lingkungan di Abdya akibat explorasi dan exploitasi alam yang dilakukan secara tidak terkendali, menyebabkan sebahagian wilayah di kabupaten tersebut terancam rawan bencana. “Kita tentu sangat khawatir dengan kondisi lingkungan di daerah ini yang mulai rusak tanpa adanya upaya untuk melakukan rehabilitasi, jika semua pihak menutup mata dengan kondisi ini tentu kita semua yang akan menerima dampaknya,” ujarnya.
Ia menghimbau agar semua kalangan mau bersama-sama melakukan upaya pencegahan terjadinya perusakan alam serta lingkungan, sebab ini menurutnya juga merupakan tanggung jawab bersama. “Kalau pemerintah berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak tentu hasilnya tidak lah seberapa, jadi kami berharap agar masalah lingkungan ini harus bisa mendapatkan perhatian dari semua elemen masyarakat tanpa terkecuali, mengingat kondisi yang kita lihat saat ini sudah mengarah ke bentuk yang dapat kita sebut fase emergensi,” harapnya.
Pernyataan Martunis tersebut berkaitan dengan beberapa dampak kerusakan alam yang kini mulai muncul di beberapa titik lokasi di Kabupaten Abdya, dampak yang kini sangat parah yang dialami masyarakat berupa hilangnya sumber air akibat perambahan hutan serta kebakaran lahan yang menyebabkan puluhan hektar perkebunan milik warga menjadi gosong. Menurut Martunis itu harus menjadi sebuah perhatian serius dari semua pihak karena sangat mungkin dampak lain yang lebih besar akan muncul jika tidak dilakukan upaya pencegahan secara dini.
“Apa yang terjadi saat ini semestinya dapat menjadi sebuah perhatian serius bagi kita semua, karena dampak yang lebih besar tentu bisa saja terjadi jika kita tidak mengantisipasinya sejak dini,” sebut Martunis yang juga menghimbau pihak investor yang melakukan explorasi dan exploitasi alam juga mengedepankan kelestarian lingkungan dalam aktifitasnya.
Sebab menurutnya, kegiatan exploitasi yang dilakukan investor jauh memiliki resiko menimbulkan kerusakan yang cukup besar apabila dilakukan tanpa mengupayakan pencegahan kerusakan lingkungan, sehingga menurutnya setiap investor wajib menjaga kelestarian lingkungan dalam aktifitasnya di wilayah Abdya.
Kantor LHKP Abdya menurut Martunis sudah berupaya melakukan beberapa program dalam upaya ‘menghijaukan’ kembali sejumlah kawasan Abdya yang kini mulai terlihat gersang akibat kurangnya pohon penyangga dan penghijau kota. LHKP Abdya bersama sejumlah lembaga lainnya menurut Martunis telah melakukan penanaman ribuan pohon trembesi serta pohon penyangga penghijauan lainnya di sejumlah kawasan.
Namun demikian diakuinya program tersebut dinilai masih terjadi banyak kendala karena berbagai faktor, seperti banyaknya pohon yang ditanam mengalami kerusakan akibat ternak milik warga yang masih berkeliaran. “Kita bersama beberapa lembaga dan institusi lainnya seperti Kodim, Polres, Kampus Muhammadiyah dan sejumlah elemen lainnya telah mencoba melakukan upaya penghijauan, kita berharap upaya ini mendapat dukungan serta diikuti oleh sejumlah elemen lainnya, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa masalah lingkungan adalah tanggung jawab kita semua,” pungkas Martunis.
Dilain pihak, PT Juya Aceh Minning (PT JAM) sebagai salah satu investor di Abdya yang bergerak dalam bidang pertambangan biji besi yang berlokasi di kawasan kecamatan Babahrot kepada wartawan mengungkapkan kesiapannya untuk mendukung upaya rehabilitasi lingkungan dengan menyiapkan program khusus berupa gerakan ‘Abdya hijau’ dengan fokus program di kawasan areal aktifitas perusahaan.
Public Relation Manager PT JAM, Rinaldi ST, kepada Wartawan Rabu (15/6) mengatakann PT JAM tetap konsisten dan berkomitmen mengedepankan masalah lingkungan serta pengembangan terhadap masyarakat dalam aktifitasnya. Bahkan PT JAM menurut Rinaldi telah melakukan investasi secara khusus dalam pengelolaan lingkungan secara standar sesuai komitmen yang telah dituangkan pihak perusahaan sejak melakukan aktifitas di Abdya.
“PTJAM tidak mau mengambil risiko terhadap masalah itu, sejak awal PT JAM memang berkomitmen dan mengedepankan pengelolaan lingkungan secara standar dan professional, bahkan investasi awal yang kita lakukan juga dalam hal itu, karena merusak lingkungan berarti akan merugikan kita semua,” ujar Rinaldi.
Dilanjutkannya, PT JAM juga menyiapkan dukungan program terhadap lingkungan berupa gerakan ‘Abdya hijau’ dengan melibatkan sejumlah pihak, program tersebut menurut Rinaldi adalah bahagian tanggung jawab serta respon sosial PT JAM terhadap lingkungan dan masyarakat areal perusahaan dalam rangka menciptakan simbiosis dan harmonisasi antara perusahaan dengan masyarakat serta lingkungan.
“Harus kita sadari bahwa persoalan lingkungan merupakan persoalan serius yang tentunya menjadi tanggungjawab kita semua, gerakan Abdya hijau ini kami akui masih merupakan bahagian kecil dari sebuah upaya besar dari kita semua,” kata Rinaldi.(fri)
sumber Harian Aceh.com
Kebakaran Areal Sawit di Abdya Meluas
WEDNESDAY, 15 JUNE 2011 23:12
BLANGPIDIE– Kebakaran areal perkebunan kelapa sawit rakyat di Kecamatan Kuala Batee, Aceh Barat Daya (Abdya), semakin meluas. Kobaran api di areal perkebunan itu belum berhasil dikendalikan.
“Areal tanaman sawit yang hangus terbakar mencapai seratusan hektare,” kata Kadis Kehutanan dan Perkebunan (Kadishutbun), Muslim Hasan.
Kebakaran areal perkebunan tersebut menimbulkan gumpalan asap yang menyebabkan polusi udara di kawasan Kecamatan Kuala Batee, Babahrot, Jeumpa, Susoh, dan Blangpidie.
Lahan yang dilumat api, menurut Muslim Hasan, terdapat di tiga kawasan, Dusun Drien Leukit Gampong Blang Makmur sekitar 45 hektare, lokasi Jalan 30 atau areal perkebunan sawit program Gubernur Aceh tahun 2009 sekitar 30 hektare dan kawasan Jalan 30 arah Surien Gampong Lama Tuha sekitar 34 hektare. “Tiga kawasan tersebut ditemukan tidak kurang sembilan titik api,” katanya.
Upaya pemadaman telah dilakukan sejak Senin (13/6/2011) yang dipimpin Bupati Abdya, Akmal Ibrahim. Upaya pemadaman berlanjut hingga Rabu (15/6/2011) ini yang dikomandoi Kepala Satpol-PP dan Pemadam Kebakaran, Mutdasir, bersama petugas pemadam dan aparat Dishutbun dan BPBD Abdya dengan fokus di areal perkebunan kawasan Drien Leukit dan Jalan 30.
Sumber Waspada.co.id
BLANGPIDIE– Kebakaran areal perkebunan kelapa sawit rakyat di Kecamatan Kuala Batee, Aceh Barat Daya (Abdya), semakin meluas. Kobaran api di areal perkebunan itu belum berhasil dikendalikan.
“Areal tanaman sawit yang hangus terbakar mencapai seratusan hektare,” kata Kadis Kehutanan dan Perkebunan (Kadishutbun), Muslim Hasan.
Kebakaran areal perkebunan tersebut menimbulkan gumpalan asap yang menyebabkan polusi udara di kawasan Kecamatan Kuala Batee, Babahrot, Jeumpa, Susoh, dan Blangpidie.
Lahan yang dilumat api, menurut Muslim Hasan, terdapat di tiga kawasan, Dusun Drien Leukit Gampong Blang Makmur sekitar 45 hektare, lokasi Jalan 30 atau areal perkebunan sawit program Gubernur Aceh tahun 2009 sekitar 30 hektare dan kawasan Jalan 30 arah Surien Gampong Lama Tuha sekitar 34 hektare. “Tiga kawasan tersebut ditemukan tidak kurang sembilan titik api,” katanya.
Upaya pemadaman telah dilakukan sejak Senin (13/6/2011) yang dipimpin Bupati Abdya, Akmal Ibrahim. Upaya pemadaman berlanjut hingga Rabu (15/6/2011) ini yang dikomandoi Kepala Satpol-PP dan Pemadam Kebakaran, Mutdasir, bersama petugas pemadam dan aparat Dishutbun dan BPBD Abdya dengan fokus di areal perkebunan kawasan Drien Leukit dan Jalan 30.
Sumber Waspada.co.id
Senin, 01 Agustus 2011
Puluhan Ha kebun terbakar
WEDNESDAY, 15 JUNE 2011 07:23
BLANGPIDIE- Diduga akibat kondisi cuaca yang cukup panas serta kekeringan hebat yang melanda Kab. Aceh Barat Daya (Abdya), mengakibatkan sejumlah lokasi mengalami kebakaran dan rentan menimbulkan gangguan alam lainnya.
Hal itu terjadi sejak Minggu (12/6) hingga Senin (13/6) sore, di mana terlihat gumpalan asap tebal menyelimuti sebagian kawasan di beberapa titik di sejumlah wilayah kabupaten tersebut. Gumpalan asap tebal yang menyebarkan polusi udara itu disebut-sebut akibat kebakaran gambut di areal perkebunan kelapa sawit rakyat di kawasan Dusun Drien Leukit Desa Blang Makmur, dan lahan Seribu di Desa Lama Tuha, Kec. Kuala Batee.
“Akibat kejadian itu puluhan hektar tanaman kelapa sawit dan coklat warga di dua desa terbakar. Warga pemilik kebun berusaha keras memadamkan api. Namun dikarenakan teriknya matahari menyebabkan gambut yang sudah mengering dengan mudah dilalap api,” kata Harmansyah, 31, warga Lhok Gajah, Kec. Kuala Batee.Dua hektar areal perkebunan kelapa sawit miliknya juga ludes terbakar.
“Sekarang mereka (pemilik kebun) sedang berusaha keras memadamkan api, namun belum berhasil. Bahkan menurut laporan, dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan, juga belum membawa hasil,” papar Harmansyah.
Tak hanya Harmasyah, keterangan sama disampaikan M. Syukur, warga Drieng Leukit, Desa Blang Makmur. Dia mengaku dua hektar areal perkebunannya ikut dilalap si jago merah. “Usia kelapa sawit saya baru setahun, sekarang semua hangus akibat kebakaran gambut,” paparnya.
Dia mengaku areal perkebunan sawit rakyat yang terbakar itu umumnya berusia setahun, bahkan ada yang siap panen. Namun karena kobaran api begitu ganas mereka tak bisa berbuat apa pun. “Bagaimana kita padamkan, untuk masuk ke lahan saja enggak bisa, karena api terlalu besar,” paparnya.
Sejauh ini belum didapat keterangan resmi dari pemerintah setempat. Sejumlah pejabat ‘teras’ di Abdya yang dihubungi belum memberi tanggapan apa pun. “Sejak kemarin para pejabat di sini ada rapat khusus, kita belum mengetahui agendanya apa, namun berat dugaan bahwa situasi yang dibahas adalah evaluasi persiapan menjelang Pemilukada,” sebut salah seorang pegawai di kantor Setdakab Abdya.
Sumber Waspada.co.id
BLANGPIDIE- Diduga akibat kondisi cuaca yang cukup panas serta kekeringan hebat yang melanda Kab. Aceh Barat Daya (Abdya), mengakibatkan sejumlah lokasi mengalami kebakaran dan rentan menimbulkan gangguan alam lainnya.
Hal itu terjadi sejak Minggu (12/6) hingga Senin (13/6) sore, di mana terlihat gumpalan asap tebal menyelimuti sebagian kawasan di beberapa titik di sejumlah wilayah kabupaten tersebut. Gumpalan asap tebal yang menyebarkan polusi udara itu disebut-sebut akibat kebakaran gambut di areal perkebunan kelapa sawit rakyat di kawasan Dusun Drien Leukit Desa Blang Makmur, dan lahan Seribu di Desa Lama Tuha, Kec. Kuala Batee.
“Akibat kejadian itu puluhan hektar tanaman kelapa sawit dan coklat warga di dua desa terbakar. Warga pemilik kebun berusaha keras memadamkan api. Namun dikarenakan teriknya matahari menyebabkan gambut yang sudah mengering dengan mudah dilalap api,” kata Harmansyah, 31, warga Lhok Gajah, Kec. Kuala Batee.Dua hektar areal perkebunan kelapa sawit miliknya juga ludes terbakar.
“Sekarang mereka (pemilik kebun) sedang berusaha keras memadamkan api, namun belum berhasil. Bahkan menurut laporan, dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan, juga belum membawa hasil,” papar Harmansyah.
Tak hanya Harmasyah, keterangan sama disampaikan M. Syukur, warga Drieng Leukit, Desa Blang Makmur. Dia mengaku dua hektar areal perkebunannya ikut dilalap si jago merah. “Usia kelapa sawit saya baru setahun, sekarang semua hangus akibat kebakaran gambut,” paparnya.
Dia mengaku areal perkebunan sawit rakyat yang terbakar itu umumnya berusia setahun, bahkan ada yang siap panen. Namun karena kobaran api begitu ganas mereka tak bisa berbuat apa pun. “Bagaimana kita padamkan, untuk masuk ke lahan saja enggak bisa, karena api terlalu besar,” paparnya.
Sejauh ini belum didapat keterangan resmi dari pemerintah setempat. Sejumlah pejabat ‘teras’ di Abdya yang dihubungi belum memberi tanggapan apa pun. “Sejak kemarin para pejabat di sini ada rapat khusus, kita belum mengetahui agendanya apa, namun berat dugaan bahwa situasi yang dibahas adalah evaluasi persiapan menjelang Pemilukada,” sebut salah seorang pegawai di kantor Setdakab Abdya.
Sumber Waspada.co.id
Minim Air, Warga Gunakan Air Selokan
FRIDAY, 10 JUNE 2011 12:23
BLANGPIDIE - Kondisi cuaca yang kian tak menentu akibat kemarau panjang, mengakibatkan sejumlah sumber air milik warga di kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mulai mengalami kekeringan yang cukup hebat.
Kkondisi tersebut semakin parah, karena pemerintah setempat belum mampu menyediakan fasilitas air bersih bagi masyarakat, sehingga tak pelak membuat warga disana terpaksa harus menggunakan air dari sumber yang tidak layak.
Seperti yang diungkapkan Linda, 34, salah seorang Ibu Rumah Tangga yang mengaku harus mengambil dan menggunakan air dari selokan untuk kebutuhan sehari-hari. Hal itu terpaksa harus dilakoninya karena sumur yang ada di rumahnya saat ini sejak sepekan terakhir mengalami kekeringan. Selain itu, dia beralasan untuk mendapatkan sumber air yang layak harus melakukan perjalanan yang cukup jauh ke arah sungai maupun lokasi lain yang dianggap sangat menyulitkan bagi dirinya yang saat ini sedang hamil muda.
“Saya terpaksa harus mencuci di selokan ini, karena tubuh saya gak sanggup berjalan terlalu jauh dengan membawa beban yang terlalu berat. Kita berharap pemerintah di sini mau membangun fasilitas bagi rakyatnya, karena kami penduduk yang ekonominya lemah tentu belum mampu membangun sendiri fasilitas air di rumah-rumah ,” tutur IRT.
Keluhan serupa juga dikemukakan Marzuki, 57, salahseorang warga asal Kec. Manggeng. Marzuki yang berprofesi sebagai petani tersebut mengeluhkan ketidakmampuan Pemkab Abdya mengatasi kekeringan yang dialami. Selain itu dia juga menilai sikap Pemkab terkesan tidak peka dengan kesulitan yang kini dihadapi masyarakat, bahkan cenderung lebih banyak melakukan aktifitas dan program yang mengarah untuk merebut simpati masyarakat menjelang suksesi pemilukada.
Terhadap kondisi tersebut dia mengancam akan melakukan ‘kampanye khusus’ kepada masyarakat agar tidak memilih pemimpin sekarang karena dinilai tidak peduli dengan kesulitan masyarakat. “Kita sudah capek dan tak tau harus mengadu kepada siapa lagi dengan keringnya sumur-sumur di rumah masyarakat selama ini. Yang ada malah kita diajak masuk jadi tim sukses dan menyerahkan foto kopi KTP, ini kan tidak benar,” keluhnya.
Terkait kondisi tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Abdya, Moch.Tavip, yang dimintai konfirmasinya terkesan mengelak dan tidak bersedia memberikan tanggapan. Telepon selulernya yang sudah terhubung dan dipanggil beberapa kali juga tidak diangkat-angkat. Sebelumnya wartawan juga sempat meminta konfirmasi dari Din Armaya selaku Kasubdin Pengairan di dinas yang sama, tetapi pejabat di dinas tersebut juga tidak memberikan tanggapan apapun.
Sumber Waspada.co.id
BLANGPIDIE - Kondisi cuaca yang kian tak menentu akibat kemarau panjang, mengakibatkan sejumlah sumber air milik warga di kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mulai mengalami kekeringan yang cukup hebat.
Kkondisi tersebut semakin parah, karena pemerintah setempat belum mampu menyediakan fasilitas air bersih bagi masyarakat, sehingga tak pelak membuat warga disana terpaksa harus menggunakan air dari sumber yang tidak layak.
Seperti yang diungkapkan Linda, 34, salah seorang Ibu Rumah Tangga yang mengaku harus mengambil dan menggunakan air dari selokan untuk kebutuhan sehari-hari. Hal itu terpaksa harus dilakoninya karena sumur yang ada di rumahnya saat ini sejak sepekan terakhir mengalami kekeringan. Selain itu, dia beralasan untuk mendapatkan sumber air yang layak harus melakukan perjalanan yang cukup jauh ke arah sungai maupun lokasi lain yang dianggap sangat menyulitkan bagi dirinya yang saat ini sedang hamil muda.
“Saya terpaksa harus mencuci di selokan ini, karena tubuh saya gak sanggup berjalan terlalu jauh dengan membawa beban yang terlalu berat. Kita berharap pemerintah di sini mau membangun fasilitas bagi rakyatnya, karena kami penduduk yang ekonominya lemah tentu belum mampu membangun sendiri fasilitas air di rumah-rumah ,” tutur IRT.
Keluhan serupa juga dikemukakan Marzuki, 57, salahseorang warga asal Kec. Manggeng. Marzuki yang berprofesi sebagai petani tersebut mengeluhkan ketidakmampuan Pemkab Abdya mengatasi kekeringan yang dialami. Selain itu dia juga menilai sikap Pemkab terkesan tidak peka dengan kesulitan yang kini dihadapi masyarakat, bahkan cenderung lebih banyak melakukan aktifitas dan program yang mengarah untuk merebut simpati masyarakat menjelang suksesi pemilukada.
Terhadap kondisi tersebut dia mengancam akan melakukan ‘kampanye khusus’ kepada masyarakat agar tidak memilih pemimpin sekarang karena dinilai tidak peduli dengan kesulitan masyarakat. “Kita sudah capek dan tak tau harus mengadu kepada siapa lagi dengan keringnya sumur-sumur di rumah masyarakat selama ini. Yang ada malah kita diajak masuk jadi tim sukses dan menyerahkan foto kopi KTP, ini kan tidak benar,” keluhnya.
Terkait kondisi tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Abdya, Moch.Tavip, yang dimintai konfirmasinya terkesan mengelak dan tidak bersedia memberikan tanggapan. Telepon selulernya yang sudah terhubung dan dipanggil beberapa kali juga tidak diangkat-angkat. Sebelumnya wartawan juga sempat meminta konfirmasi dari Din Armaya selaku Kasubdin Pengairan di dinas yang sama, tetapi pejabat di dinas tersebut juga tidak memberikan tanggapan apapun.
Sumber Waspada.co.id
Kekeringan Landa Abdya
TUESDAY, 07 JUNE 2011 17:10
BLANGPIDIE - Ratusan warga di Kecamatan Lembah Sabil dan Manggeng, Aceh Barat Daya (Abdya), mulai kesulitan mendapatkan sumber air bersih.
Bahkan, kekeringan hebat mulai melanda di dua kawasan tersebut akibat sumur milik warga saat ini hanya bersifat tadah hujan. Kekeringan yang dialami warga disebut-sebut tergolong parah dalam kurun beberapa tahun terakhir, membuat warga harus turun ke sungai-sungai untuk mendapatkan air bersih.
“Sumur kami kekeringan, untuk kebutuhan sehari-hari kami terpaksa harus ke sungai. Jika hujan tidak turun dalam dua hari ke depan, kemungkinan besar kami harus membuat stok air secara khusus di rumah, sebab air sumur sudah tidak lagi dapat menyediakan air. Kekeringan seperti ini mungkin paling parah yang kami alami sejak beberapa tahun ini,” keluh M.Tajam, 33, warga Kec. Manggeng.
Senada itu, Rita, 39, ibu rumah tangga asal Kec. Lembah Sabil, juga mengeluhkan kesulitan mendapatkan air bersih sepekan terakhir.
Dikatakan, bersama beberapa warga mereka harus menempuh jarak hingga ratusan meter ke salah satu sungai untuk mendapatkan air guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan untuk air minum mereka harus membeli air isi ulang dengan merogoh kocek puluhan ribu rupiah saban harinya.
Kekeringan yang dialami, menurut mereka, akibat deposit sumber air mulai berkurang. Perambahan hutan yang terjadi di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) pegunungan Krung Baru yang selama ini menyuplai air bagi kebutuhan masyarakat, dinilai menjadi penyebab utama kekeringan.
“Selain para ibu rumah tangga, petani juga mulai mengeluhkan soal air. Selama ini sungai Krung Baru menjadi penyuplai bagi kebutuhan air di sini (Lembah Sabil dan Manggeng, red),” sebutnya.
Plt. Camat Manggeng, Nasmadi, beberapa waktu lalu juga mengakui kondisi kekeringan yang dialami warganya. Selain faktor normalisasi sungai Krung Manggeng, kondisi cuaca disebut-sebut sebagai penyebab keringnya sumur warga.
“Setelah kita cek memang beberapa desa mengalami kekeringan dan kesulitan mendapatkan air. Kita berharap pemerintah provinsi membantu membangun fasilitas air bersih bagi masyarakat di sini,” harap Nasmadi.
Sumber Waspada.co.id
BLANGPIDIE - Ratusan warga di Kecamatan Lembah Sabil dan Manggeng, Aceh Barat Daya (Abdya), mulai kesulitan mendapatkan sumber air bersih.
Bahkan, kekeringan hebat mulai melanda di dua kawasan tersebut akibat sumur milik warga saat ini hanya bersifat tadah hujan. Kekeringan yang dialami warga disebut-sebut tergolong parah dalam kurun beberapa tahun terakhir, membuat warga harus turun ke sungai-sungai untuk mendapatkan air bersih.
“Sumur kami kekeringan, untuk kebutuhan sehari-hari kami terpaksa harus ke sungai. Jika hujan tidak turun dalam dua hari ke depan, kemungkinan besar kami harus membuat stok air secara khusus di rumah, sebab air sumur sudah tidak lagi dapat menyediakan air. Kekeringan seperti ini mungkin paling parah yang kami alami sejak beberapa tahun ini,” keluh M.Tajam, 33, warga Kec. Manggeng.
Senada itu, Rita, 39, ibu rumah tangga asal Kec. Lembah Sabil, juga mengeluhkan kesulitan mendapatkan air bersih sepekan terakhir.
Dikatakan, bersama beberapa warga mereka harus menempuh jarak hingga ratusan meter ke salah satu sungai untuk mendapatkan air guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan untuk air minum mereka harus membeli air isi ulang dengan merogoh kocek puluhan ribu rupiah saban harinya.
Kekeringan yang dialami, menurut mereka, akibat deposit sumber air mulai berkurang. Perambahan hutan yang terjadi di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) pegunungan Krung Baru yang selama ini menyuplai air bagi kebutuhan masyarakat, dinilai menjadi penyebab utama kekeringan.
“Selain para ibu rumah tangga, petani juga mulai mengeluhkan soal air. Selama ini sungai Krung Baru menjadi penyuplai bagi kebutuhan air di sini (Lembah Sabil dan Manggeng, red),” sebutnya.
Plt. Camat Manggeng, Nasmadi, beberapa waktu lalu juga mengakui kondisi kekeringan yang dialami warganya. Selain faktor normalisasi sungai Krung Manggeng, kondisi cuaca disebut-sebut sebagai penyebab keringnya sumur warga.
“Setelah kita cek memang beberapa desa mengalami kekeringan dan kesulitan mendapatkan air. Kita berharap pemerintah provinsi membantu membangun fasilitas air bersih bagi masyarakat di sini,” harap Nasmadi.
Sumber Waspada.co.id
Aktivitas Pertambangan Berlanjut
FRIDAY, 03 JUNE 2011 09:23
BLANGPIDIE - Keputusan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, yang mencabut dan mengevaluasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dengan dikeluarkan surat instruksi Gubernur tertanggal 28 April lalu terkesan tidak dihiraukan oleh beberapa perusahaan tambang yang sudah beroperasi di kawasan Aceh Barat Daya (Abdya).
Walaupun sebahagian warga di sekitar lokasi sempat meminta pihak perusahaan untuk menutup areal pertambangan, karena menimbulkan beragam dampak terhadap masyarakat sekitar tambang, tetapi hingga saat ini pihak perusahaan masih terkesan ‘tutup mata’ dan membangkang terhadap keputusan yang sudah dikeluarkan Gubernur tersebut.
“Kita sangat menyesalkan sikap perusahaan yang terkesan membangkang terhadap instruksi Gubernur Aceh terkait ijin usaha pertambangan yang sudah ditegaskan melalui berbagai media. Karena, fakta di lapangan menunjukkan aktivitas pertambangan selama ini tidak memberikan manfaat apapun bagi masyarakat dan daerah, kecuali kerusakan lingkungan serta dampak buruk lainnya bagi masyarakat,” sebut Muhammad Syahril, aktifis LSM di Abdya.
Terkait persoalan tersebut, PT.Juya Aceh Minning (PT.JAM) melalui PR Manager, Rinaldi Bayur Putra, enggan berkomentar. Rinaldi hanya memberikan penjelasan terkait tuntutan warga di beberapa lokasi akibat dampak eksploitasi biji besi.
Menurut Rinaldi, tuntutan warga sudah dipenuhi dan hingga saat ini menurutnya sudah tidak lagi ada permasalahan. Namun demikian, diakuinya beberapa hal yang dituntut oleh warga seperti persoalan air bersih sempat mengalami persoalan serius sejak beberapa hari terakhir. Tetapi, pihak perusahaan sudah langsung melakukan penyelesaian dan dipastikan persoalan tersebut sudah selesai di tingkat lapangan.
Kesulitan air bersih
Pernyataan dari pihak PT.JAM tersebut bertolak belakang dengan apa yang disampaikan pihak warga. Jasmi, Kepala Desa Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, dia mengungkapkan bahwa persoalan yang paling serius yang saat ini dialami oleh 330 KK di desa Ie Mirah akibat aktifitas pertambangan biji besi yang dilakukan oleh PT.JAM yaitu masalah air bersih.
Mereka menuding keberadaan PT.JAM sejak beberapa tahun lalu yang masuk ke kawasan desa Ie Mirah telah mengakibatkan sumber air bersih menjadi hilang. Walaupun PT.JAM sempat menggantikannya dengan membangun fasilitas penampungan air bersih, tapi dipastikan penyuplaian air tidak dinikmati secara keseluruhan oleh beberapa warga di sana.
Akibatnya, sejumlah warga melakukan aksi damai dengan berdelegasi ke pusat pertambangan PT. JAM yang berlokasi di kawasan desa Ie Mirah.
Dalam aksi yang berjalan dengan damai tersebut para warga menuding PT. JAM telah menimbulkan beragam masalah terhadap masyarakat dan lingkungan, seperti persoalan air bersih, gangguan lingkungan serta aktifitas pendidikan akibat operasional pertambangan, gangguan sosial serta sejumlah dampak lainnya.
Sumber : Waspada.co.id
BLANGPIDIE - Keputusan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, yang mencabut dan mengevaluasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dengan dikeluarkan surat instruksi Gubernur tertanggal 28 April lalu terkesan tidak dihiraukan oleh beberapa perusahaan tambang yang sudah beroperasi di kawasan Aceh Barat Daya (Abdya).
Walaupun sebahagian warga di sekitar lokasi sempat meminta pihak perusahaan untuk menutup areal pertambangan, karena menimbulkan beragam dampak terhadap masyarakat sekitar tambang, tetapi hingga saat ini pihak perusahaan masih terkesan ‘tutup mata’ dan membangkang terhadap keputusan yang sudah dikeluarkan Gubernur tersebut.
“Kita sangat menyesalkan sikap perusahaan yang terkesan membangkang terhadap instruksi Gubernur Aceh terkait ijin usaha pertambangan yang sudah ditegaskan melalui berbagai media. Karena, fakta di lapangan menunjukkan aktivitas pertambangan selama ini tidak memberikan manfaat apapun bagi masyarakat dan daerah, kecuali kerusakan lingkungan serta dampak buruk lainnya bagi masyarakat,” sebut Muhammad Syahril, aktifis LSM di Abdya.
Terkait persoalan tersebut, PT.Juya Aceh Minning (PT.JAM) melalui PR Manager, Rinaldi Bayur Putra, enggan berkomentar. Rinaldi hanya memberikan penjelasan terkait tuntutan warga di beberapa lokasi akibat dampak eksploitasi biji besi.
Menurut Rinaldi, tuntutan warga sudah dipenuhi dan hingga saat ini menurutnya sudah tidak lagi ada permasalahan. Namun demikian, diakuinya beberapa hal yang dituntut oleh warga seperti persoalan air bersih sempat mengalami persoalan serius sejak beberapa hari terakhir. Tetapi, pihak perusahaan sudah langsung melakukan penyelesaian dan dipastikan persoalan tersebut sudah selesai di tingkat lapangan.
Kesulitan air bersih
Pernyataan dari pihak PT.JAM tersebut bertolak belakang dengan apa yang disampaikan pihak warga. Jasmi, Kepala Desa Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, dia mengungkapkan bahwa persoalan yang paling serius yang saat ini dialami oleh 330 KK di desa Ie Mirah akibat aktifitas pertambangan biji besi yang dilakukan oleh PT.JAM yaitu masalah air bersih.
Mereka menuding keberadaan PT.JAM sejak beberapa tahun lalu yang masuk ke kawasan desa Ie Mirah telah mengakibatkan sumber air bersih menjadi hilang. Walaupun PT.JAM sempat menggantikannya dengan membangun fasilitas penampungan air bersih, tapi dipastikan penyuplaian air tidak dinikmati secara keseluruhan oleh beberapa warga di sana.
Akibatnya, sejumlah warga melakukan aksi damai dengan berdelegasi ke pusat pertambangan PT. JAM yang berlokasi di kawasan desa Ie Mirah.
Dalam aksi yang berjalan dengan damai tersebut para warga menuding PT. JAM telah menimbulkan beragam masalah terhadap masyarakat dan lingkungan, seperti persoalan air bersih, gangguan lingkungan serta aktifitas pendidikan akibat operasional pertambangan, gangguan sosial serta sejumlah dampak lainnya.
Sumber : Waspada.co.id
Minggu, 31 Juli 2011
Ratusan KK Kesulitan Air Bersih
WEDNESDAY, 01 JUNE 2011 11:34
BLANGPIDIE- Ratusan KK di Desa Seunelop, Kec. Manggeng, Aceh Barat Daya (Abdya) kesulitan air bersih. Kondisi ini disebabkan keringnya sumur pasca normalisasi Krueng (Sungai) Manggeng oleh Pemkab Abdya.
Akibatnya, saban hari masyarakat terpaksa turun ke sungai untuk mendapatkan air bersih dengan jarak berfariasi, 2 hingga 3 kilometer.
M. Alibasyah, 67, warga Desa Seuneulop menceritakan sepekan terakhir dia bersama warga lainnya harus turun ke sungai beberapa ratus meter dari kediamannya untuk mengambil air ke Krueng Manggeng.
Warga menuding program normalisasi Krueng Manggeng penyebab keringnya sumur mereka. Atas kondisi itu warga minta pemerintah menyediakan fasilitas air bersih karena dirasakan sangat memberatkan.
“Kita benar-benar kesulitan mendapat air bersih, semua sumur kering dan fasilitas air bersih juga belum tersedia. Kita berharap pemerintah membantu fasilitas air. Keringnya sumur akibat penggalian oleh PU (Dinas PU – red) di Krueng Manggeng,” sebut Alibasyah.
Plt. Camat Manggeng, Nasmadi, membenarkan kondisi yang dialami warga. Menurut Nasmadi, dampak normalisasi Krueng Manggeng merupakan resiko yang tak dapat dihindari. “Memang benar, kita sudah cek ke sana (Desa Seunelop) dan kekeringan itu memang tak dapat dihindari. Tadi saya sempat berdialog dengan warga karena normalisasi tetap harus dilakukan. Tidak mungkin harus kita timbun lagi. Biasanya kondisi ini kembali normal beberapa hari ke depan,” sebut Nasmadi.
Terkait kondisi tersebut, Kasubdin Pengairan Dinas PU Abdya, Din Armaya, yang dihubungi tidak memberi tanggapan apa pun. Telepon selulernya yang dihubungi beberapa kali dan sudah tersambung, tidak diangkat. Demikian juga dengan pesan singkat yang dikirim, tidak ditanggapi.
Sumber Waspada.co.id
BLANGPIDIE- Ratusan KK di Desa Seunelop, Kec. Manggeng, Aceh Barat Daya (Abdya) kesulitan air bersih. Kondisi ini disebabkan keringnya sumur pasca normalisasi Krueng (Sungai) Manggeng oleh Pemkab Abdya.
Akibatnya, saban hari masyarakat terpaksa turun ke sungai untuk mendapatkan air bersih dengan jarak berfariasi, 2 hingga 3 kilometer.
M. Alibasyah, 67, warga Desa Seuneulop menceritakan sepekan terakhir dia bersama warga lainnya harus turun ke sungai beberapa ratus meter dari kediamannya untuk mengambil air ke Krueng Manggeng.
Warga menuding program normalisasi Krueng Manggeng penyebab keringnya sumur mereka. Atas kondisi itu warga minta pemerintah menyediakan fasilitas air bersih karena dirasakan sangat memberatkan.
“Kita benar-benar kesulitan mendapat air bersih, semua sumur kering dan fasilitas air bersih juga belum tersedia. Kita berharap pemerintah membantu fasilitas air. Keringnya sumur akibat penggalian oleh PU (Dinas PU – red) di Krueng Manggeng,” sebut Alibasyah.
Plt. Camat Manggeng, Nasmadi, membenarkan kondisi yang dialami warga. Menurut Nasmadi, dampak normalisasi Krueng Manggeng merupakan resiko yang tak dapat dihindari. “Memang benar, kita sudah cek ke sana (Desa Seunelop) dan kekeringan itu memang tak dapat dihindari. Tadi saya sempat berdialog dengan warga karena normalisasi tetap harus dilakukan. Tidak mungkin harus kita timbun lagi. Biasanya kondisi ini kembali normal beberapa hari ke depan,” sebut Nasmadi.
Terkait kondisi tersebut, Kasubdin Pengairan Dinas PU Abdya, Din Armaya, yang dihubungi tidak memberi tanggapan apa pun. Telepon selulernya yang dihubungi beberapa kali dan sudah tersambung, tidak diangkat. Demikian juga dengan pesan singkat yang dikirim, tidak ditanggapi.
Sumber Waspada.co.id
Jumat, 29 Juli 2011
Perambahan hutan di Abdya makin kritis
MONDAY, 30 MAY 2011 20:19
BLANGPIDIE- Perusakan alam akibat aktifitas perambahan dan pengalihfungsian lahan di Kab. Aceh Barat Daya (Abdya), dinilai memasuki tahap kritis. Bahkan aksi perambahan dan perusakan lingkungan seakan dibiarkan ‘membabi-buta’.
Bahkan Pemkab Abdya membuat program pengalihan fungsi lahan, sehingga banyak tanaman penyangga hutan di beberapa lokasi rusak parah. Ironisnya, perambahan hutan makin merajalela dengan memasuki Kawasan
Ekosistem Leuser (KEL) yang sebenarnya telah dilindungi oleh aturan dan Undang-undang seperti Keppres No: 33 tahun 1998.
Seperti dibeberkan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kab. Abdya, di mana ada kerusakan lingkungan sangat parah dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir di beberapa lokasi.
Kerusakan tersebut didominasi akibat pemberian ijin oleh Pemkab Abdya. Bahkan temuan beberapa aktifis LSM, di salah satu lokasi di areal pegunungan Alue Trieng Gadeng, Kec. Lembah Sabil, aktifitas perambahan hutan sudah memasuki areal konservasi yang dilindungi seperti KEL, namun dari fakta di lapangan ditemukan realita yang sangat mengejutkan, di mana kerusakan yang muncul di areal KEL akibat ‘restu’ Pemkab dengan membentuk beberapa kelompok tani serta membuka areal pertambangan emas yang diduga tanpa ijin alias illegal.
“Kita mendapatkan informasi aktifitas pertambangan emas yang dikelola langsung oleh orang-orang yang ditunjuk Bupati Akmal Ibrahim di kawasan pegunungan Alue Trieng Gadeng, kecamatan Lembah Sabil ternyata sarat masalah dan malah disebut-sebut illegal karena tidak memiliki ijin apapun, bahkan kegiatan lainnya seperti ijin pertambangan biji besi serta pembukaan lahan perkebunan sawit di beberapa kawasan seakan tak terkendali, akibatnya kerusakan lingkungan di Abdya saat ini mungkin sudah memasuki tahapan yang sangat kritis sehingga membutuhkan penanganan serta perhatian yang serius dari semua pihak, sebelum malapetaka bakal menghampiri daerah ini,” papar Muhammad Syahril, aktifis LSM dari Himpunan Pemuda dan Masyarakat Abdya (HIPMA) dalam siaran persnya.
Selain itu ditambahkannya, kerusakan alam yang cukup parah juga diakibatkan beberapa ijin yang dikeluarkan oleh Bupati Abdya terhadap pertambangan biji besi yang dinilai tidak memiliki konsep yang jelas, sehingga dampak positif dari ijin tersebut hingga kini tidak tersosialisasi dengan baik kepada publik, seperti nilai peningkatan ekonomi masyarakat, sumber pemasukan kas daerah (PAD), corporate social responsibility (CSR) serta nilai plus dari program tersebut, hal ini menurut Syahril terjadi karena sikap Pemkab Abdya yang terkesan tidak akuntabel dalam memberikan ijin prinsip serta lebih banyak mengeluarkan argumentasi yang tidak memiliki fakta alias ‘angin surga’ kepada masyarakat.
“Masyarakat seakan-akan hanya diberikan angin surga dari setiap program-program yang dibuat oleh Bupati, tapi kenyataan yang terjadi dilapangan malah yang diterima masyarakat saat ini hanya berupa bencana alam maupun debu-debu yang berterbangan, ini lebih diakibatkan karena sikap pemkab yang tidak transparan dan akuntabel, contohnya saja dalam salahsatu acara kok Bupati berani bicara bahwa pendapatan daerah dari tambang bisa mencapai ratusan
Milyar, tapi hingga kini gak jelas berapa pemasukan yang sudah diterima daerah dari ijin-ijin tambang yang sudah dikeluarkan, ini kan tidak akuntabel, dan kita patut pertanyakan apa mamfaatnya yang diterima oleh rakyat secara langsung dari semua program tersebut? Yang pasti akibat ijin-ijin tersebut lingkungan dan alam Abdya saat ini rusak parah, kita melihat pemerintahan Akmal Ibrahim sangat tidak berpihak terhadap kelestarian lingkungan dan kita meminta pemkab dalam hal ini Bupati Akmal Ibrahim harus bertanggungjawab bagi rakyat serta generasi Abdya,” ujar Syahril.
Terkait tudingan tersebut, Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (KLHKP) Abdya, .Martunis, mengaku tidak dapat memberi penjelasan apa pun. Dia beralasan persoalan lahan khususnya di areal KEL tidak menjadi ruang-lingkup tugasnya melainkan di bawah penanganan langsung Dinas Kehutanan dan Perkebunan Abdya.
Namun demikian pihaknya (KLHKP) menyatakan kesiapan jika memang instansi terkait melibatkan mereka dalam usaha re-building (pembangunan) serta rehabilitas kembali kawasan yang dianggap telah rusak akibat aktifitas tertentu termasuk pertambangan.
“Masalah tersebut tidak masuk dalam ruang lingkup kita, coba hubungi pak Muslim (Ir. Muslim Hasan, M.Si – Kadishutbun Abdya, red). Namun jika kita dilibatkan dalam proses rehabilitasinya, kita siap, termasuk untuk kawasan-kawasan yang telah rusak seperti di bekas areal pertambangan mau pun di areal lainnya,” jelas Martunis,Kepala Kantor LHKP Abdya.
Sedangkan Muslim Hasan, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan terkesan menghindar dan enggan berkomentar ketika dimintai konfirmasi.
Sumber : waspada.co.id
BLANGPIDIE- Perusakan alam akibat aktifitas perambahan dan pengalihfungsian lahan di Kab. Aceh Barat Daya (Abdya), dinilai memasuki tahap kritis. Bahkan aksi perambahan dan perusakan lingkungan seakan dibiarkan ‘membabi-buta’.
Bahkan Pemkab Abdya membuat program pengalihan fungsi lahan, sehingga banyak tanaman penyangga hutan di beberapa lokasi rusak parah. Ironisnya, perambahan hutan makin merajalela dengan memasuki Kawasan
Ekosistem Leuser (KEL) yang sebenarnya telah dilindungi oleh aturan dan Undang-undang seperti Keppres No: 33 tahun 1998.
Seperti dibeberkan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kab. Abdya, di mana ada kerusakan lingkungan sangat parah dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir di beberapa lokasi.
Kerusakan tersebut didominasi akibat pemberian ijin oleh Pemkab Abdya. Bahkan temuan beberapa aktifis LSM, di salah satu lokasi di areal pegunungan Alue Trieng Gadeng, Kec. Lembah Sabil, aktifitas perambahan hutan sudah memasuki areal konservasi yang dilindungi seperti KEL, namun dari fakta di lapangan ditemukan realita yang sangat mengejutkan, di mana kerusakan yang muncul di areal KEL akibat ‘restu’ Pemkab dengan membentuk beberapa kelompok tani serta membuka areal pertambangan emas yang diduga tanpa ijin alias illegal.
“Kita mendapatkan informasi aktifitas pertambangan emas yang dikelola langsung oleh orang-orang yang ditunjuk Bupati Akmal Ibrahim di kawasan pegunungan Alue Trieng Gadeng, kecamatan Lembah Sabil ternyata sarat masalah dan malah disebut-sebut illegal karena tidak memiliki ijin apapun, bahkan kegiatan lainnya seperti ijin pertambangan biji besi serta pembukaan lahan perkebunan sawit di beberapa kawasan seakan tak terkendali, akibatnya kerusakan lingkungan di Abdya saat ini mungkin sudah memasuki tahapan yang sangat kritis sehingga membutuhkan penanganan serta perhatian yang serius dari semua pihak, sebelum malapetaka bakal menghampiri daerah ini,” papar Muhammad Syahril, aktifis LSM dari Himpunan Pemuda dan Masyarakat Abdya (HIPMA) dalam siaran persnya.
Selain itu ditambahkannya, kerusakan alam yang cukup parah juga diakibatkan beberapa ijin yang dikeluarkan oleh Bupati Abdya terhadap pertambangan biji besi yang dinilai tidak memiliki konsep yang jelas, sehingga dampak positif dari ijin tersebut hingga kini tidak tersosialisasi dengan baik kepada publik, seperti nilai peningkatan ekonomi masyarakat, sumber pemasukan kas daerah (PAD), corporate social responsibility (CSR) serta nilai plus dari program tersebut, hal ini menurut Syahril terjadi karena sikap Pemkab Abdya yang terkesan tidak akuntabel dalam memberikan ijin prinsip serta lebih banyak mengeluarkan argumentasi yang tidak memiliki fakta alias ‘angin surga’ kepada masyarakat.
“Masyarakat seakan-akan hanya diberikan angin surga dari setiap program-program yang dibuat oleh Bupati, tapi kenyataan yang terjadi dilapangan malah yang diterima masyarakat saat ini hanya berupa bencana alam maupun debu-debu yang berterbangan, ini lebih diakibatkan karena sikap pemkab yang tidak transparan dan akuntabel, contohnya saja dalam salahsatu acara kok Bupati berani bicara bahwa pendapatan daerah dari tambang bisa mencapai ratusan
Milyar, tapi hingga kini gak jelas berapa pemasukan yang sudah diterima daerah dari ijin-ijin tambang yang sudah dikeluarkan, ini kan tidak akuntabel, dan kita patut pertanyakan apa mamfaatnya yang diterima oleh rakyat secara langsung dari semua program tersebut? Yang pasti akibat ijin-ijin tersebut lingkungan dan alam Abdya saat ini rusak parah, kita melihat pemerintahan Akmal Ibrahim sangat tidak berpihak terhadap kelestarian lingkungan dan kita meminta pemkab dalam hal ini Bupati Akmal Ibrahim harus bertanggungjawab bagi rakyat serta generasi Abdya,” ujar Syahril.
Terkait tudingan tersebut, Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (KLHKP) Abdya, .Martunis, mengaku tidak dapat memberi penjelasan apa pun. Dia beralasan persoalan lahan khususnya di areal KEL tidak menjadi ruang-lingkup tugasnya melainkan di bawah penanganan langsung Dinas Kehutanan dan Perkebunan Abdya.
Namun demikian pihaknya (KLHKP) menyatakan kesiapan jika memang instansi terkait melibatkan mereka dalam usaha re-building (pembangunan) serta rehabilitas kembali kawasan yang dianggap telah rusak akibat aktifitas tertentu termasuk pertambangan.
“Masalah tersebut tidak masuk dalam ruang lingkup kita, coba hubungi pak Muslim (Ir. Muslim Hasan, M.Si – Kadishutbun Abdya, red). Namun jika kita dilibatkan dalam proses rehabilitasinya, kita siap, termasuk untuk kawasan-kawasan yang telah rusak seperti di bekas areal pertambangan mau pun di areal lainnya,” jelas Martunis,Kepala Kantor LHKP Abdya.
Sedangkan Muslim Hasan, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan terkesan menghindar dan enggan berkomentar ketika dimintai konfirmasi.
Sumber : waspada.co.id
Selasa, 26 Juli 2011
Pelaku Perambahan Hutan Lindung tak Ditemukan
Operasi Penertiban Diduga Duluan Bocor
Wed, May 25th 2011, 08:15
BLANGPIDIE - Tim Terpadu Pengamanan Hutan dan Pemberantasan Illegal Logging Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dalam operasi penertiban sepanjang Senin (23/5) menemukan ratusan hektare hutan lindung di kanan-kiri jalan Ie Mirah, Kecamatan Babahrot menuju Terangun, Kabupaten Gayo Lues, dalam keadaan gundul karena dibabat oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
Namun tersangka pelaku perambahan hutan di kawasan terlarang itu tidak ditemukan di lokasi, karena operasi penertiban diduga sudah bocor duluan sehingga pelaku hengkang dari lokasi.
Tim terpadu yang melancarkan operasi penertiban di lapangan dipimpin Kapolres Abdya, AKBP Drs Subakti, melibatkan Dandim 0110 Letkol Arm E Dwi Karyono AS, Dansub Denpom IM/2-4 Blangpidie, Lettu CPM Obet Santoso, Asisten Tata Pemerintahan, Kadis Kehutanan dan Perkebunan (Kadishutbun), Kepala Kantor Kebersihan Pertamanan dan Lingkungan Hidup, Kepala Satpol-PP, serta unsur dari Kejaksaan Negeri serta Pamhut, dan Satpol-PP.
Kapolres Abdya, AKBP Drs Subakti yang dihubungi Serambi, Selasa (24/5) mengakui bahwa operasi tim terpadu yang melancarkan aksi penertiban di lokasi sepanjang hari Senin, tidak berhasil menemukan tersangka pelaku perambahan hutan kawasan kanan kiri jalan Ie Mirah menuju Terangun, itu. Kecuali beberapa beberapa jerigen bekas minyak mesin pemotong kayu.
Kapolres mengatakan, dalam operasi penertiban yan dilancarkan tim terpadu ditemukan 63 titik lokasi areal hutan sepanjang jalan sejak Km 17 (jembatan Pucok Krueng Sapi) sampai Km 32 (daerah perbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues) sudah ditebang sehingga hutan lindung tersebut mengalami kerusakan.
Kadishutbun Abdya, Muslim Hasan saat dihubungi secara terpisah menjelaskan, dari 63 titik yang sudah dirambah, 13 titik tebangan di antaranya merupakan lokasi sangat rawan longsor karena kondisinya terjal dengan kemiringan rata-rata di atas 40 derajat. Malah, antara Km 17 sampai Km 32 (daerah perbatasan) atau sepanjang 15 Km ditemukan tanah longsor yang menutup sebagian badan jalan.
Areal hutan lindung tersebut, menurut Muslim Hasan sudah dibuat tanda oleh pelaku dari pancang anakan kayu, kemudian diikat kain pada ujungnya sebagai tanda kapling. Luas kapling yang diberi tanda berkisar antara 200 sampai 300 meter dari median jalan.
“Dari 63 titik tersebut sebagian besar sudah ditebang dan sisanya tebangan sementara dengan luas mencapai ratusan hektare,” ungkap kadishutbun, Muslim Hasan.
Beberapa pondok atau gubug kerja pelaku perambah yang ditemukan di lokasi, menurut Muslim Hasan, sudah dibongkar oleh personel tim terpadu yang melancarkan penertiban. Tapi kayu olahan tidak ditemukan di lokasi, namun sisa kayu yang tampak di beberapa tempat. Kayu yang diolah di lokasi ukurannya tidak besar dengan diameter antara 20 sampai 25 cm. Kayu tersebut diperkirakan digunakan untuk kebutuhan warga setempat.
Dijelaskan juga, areal hutan sejak Km 9 kawasan Desa Ie Mirah, Kecamatan Babahrot sampai Km 32 (daerah perbatasan Gayo Lues) merupakan hutan lindung. Penetapan tersebut berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan dan Gubernur Aceh. Sehingga kawasan tersebut tidak bisa dijadikan lahan perkebunan dan pertambangan.
Tapi yang terjadi areal hutan sejak KM 9 sampai Km 17 (lokasi pucok Krueng Sapi) sudah dibuka lahan perkebunan masyarakat. Kemudian setelah jelas tapal batas Abdya dengan Gayo Lues, aksi perambahan hutan berlanjut sejak dari Km 17 sampai Km 32. “Dari pengamatan yang kita lihat di lokasi, kondisi areal tebangan sejak Km 17 masih baru sekitar antara 2 sampai 3 minggu lalu,” ungkap Muslim Hasan.(nun)
Sumber : Serambinews.com
Wed, May 25th 2011, 08:15
BLANGPIDIE - Tim Terpadu Pengamanan Hutan dan Pemberantasan Illegal Logging Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dalam operasi penertiban sepanjang Senin (23/5) menemukan ratusan hektare hutan lindung di kanan-kiri jalan Ie Mirah, Kecamatan Babahrot menuju Terangun, Kabupaten Gayo Lues, dalam keadaan gundul karena dibabat oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
Namun tersangka pelaku perambahan hutan di kawasan terlarang itu tidak ditemukan di lokasi, karena operasi penertiban diduga sudah bocor duluan sehingga pelaku hengkang dari lokasi.
Tim terpadu yang melancarkan operasi penertiban di lapangan dipimpin Kapolres Abdya, AKBP Drs Subakti, melibatkan Dandim 0110 Letkol Arm E Dwi Karyono AS, Dansub Denpom IM/2-4 Blangpidie, Lettu CPM Obet Santoso, Asisten Tata Pemerintahan, Kadis Kehutanan dan Perkebunan (Kadishutbun), Kepala Kantor Kebersihan Pertamanan dan Lingkungan Hidup, Kepala Satpol-PP, serta unsur dari Kejaksaan Negeri serta Pamhut, dan Satpol-PP.
Kapolres Abdya, AKBP Drs Subakti yang dihubungi Serambi, Selasa (24/5) mengakui bahwa operasi tim terpadu yang melancarkan aksi penertiban di lokasi sepanjang hari Senin, tidak berhasil menemukan tersangka pelaku perambahan hutan kawasan kanan kiri jalan Ie Mirah menuju Terangun, itu. Kecuali beberapa beberapa jerigen bekas minyak mesin pemotong kayu.
Kapolres mengatakan, dalam operasi penertiban yan dilancarkan tim terpadu ditemukan 63 titik lokasi areal hutan sepanjang jalan sejak Km 17 (jembatan Pucok Krueng Sapi) sampai Km 32 (daerah perbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues) sudah ditebang sehingga hutan lindung tersebut mengalami kerusakan.
Kadishutbun Abdya, Muslim Hasan saat dihubungi secara terpisah menjelaskan, dari 63 titik yang sudah dirambah, 13 titik tebangan di antaranya merupakan lokasi sangat rawan longsor karena kondisinya terjal dengan kemiringan rata-rata di atas 40 derajat. Malah, antara Km 17 sampai Km 32 (daerah perbatasan) atau sepanjang 15 Km ditemukan tanah longsor yang menutup sebagian badan jalan.
Areal hutan lindung tersebut, menurut Muslim Hasan sudah dibuat tanda oleh pelaku dari pancang anakan kayu, kemudian diikat kain pada ujungnya sebagai tanda kapling. Luas kapling yang diberi tanda berkisar antara 200 sampai 300 meter dari median jalan.
“Dari 63 titik tersebut sebagian besar sudah ditebang dan sisanya tebangan sementara dengan luas mencapai ratusan hektare,” ungkap kadishutbun, Muslim Hasan.
Beberapa pondok atau gubug kerja pelaku perambah yang ditemukan di lokasi, menurut Muslim Hasan, sudah dibongkar oleh personel tim terpadu yang melancarkan penertiban. Tapi kayu olahan tidak ditemukan di lokasi, namun sisa kayu yang tampak di beberapa tempat. Kayu yang diolah di lokasi ukurannya tidak besar dengan diameter antara 20 sampai 25 cm. Kayu tersebut diperkirakan digunakan untuk kebutuhan warga setempat.
Dijelaskan juga, areal hutan sejak Km 9 kawasan Desa Ie Mirah, Kecamatan Babahrot sampai Km 32 (daerah perbatasan Gayo Lues) merupakan hutan lindung. Penetapan tersebut berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan dan Gubernur Aceh. Sehingga kawasan tersebut tidak bisa dijadikan lahan perkebunan dan pertambangan.
Tapi yang terjadi areal hutan sejak KM 9 sampai Km 17 (lokasi pucok Krueng Sapi) sudah dibuka lahan perkebunan masyarakat. Kemudian setelah jelas tapal batas Abdya dengan Gayo Lues, aksi perambahan hutan berlanjut sejak dari Km 17 sampai Km 32. “Dari pengamatan yang kita lihat di lokasi, kondisi areal tebangan sejak Km 17 masih baru sekitar antara 2 sampai 3 minggu lalu,” ungkap Muslim Hasan.(nun)
Sumber : Serambinews.com
Enam Desa Tolak Kehadiran Perusahaan Tambang
Tue, May 24th 2011, 08:36
BLANGPIDIE - Kehadiran perusahaan tambang bijih besi PT Juya Aceh Minning (JAM) yang akan memperluas wilayah exploitasi dan explorasinya di Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), mendapat penolakan dari warga setempat. Selain dianggap bakal menghancurkan perkebunan pala yang menjadi sumber perekonomian masyarakat di sana, aktifitas pertambangan bijih besi juga dinilai bakal menimbulkan bencana.
Penolakan warga dari enam Desa (Gampong) di Kecamatan Jeumpa dituangkan dalam surat yang ditujukan kepada Gubernur Aceh dan ditandatangani oleh masing-masing Geucik (kepala desa) setempat, antara lain Geuchik Gampong Alue Sungai Pinang, Keuchik Gampong Kuta Jeumpa, Keuchik Gampong Alue Rambot, Keuchik Gampong Baru, Keuchik Persiapan Jeumpa Barat, dan Kechik Persiapan Alue Seulaseh. Ke-enam desa tersebut secara tegas menolak kehadiran PT JAM dan perusahaan tambang lainnya yang akan melakukan exploitasi dan explorasi bijih besi, serta meminta kepada Gubernur Aceh agar tidak mengeluarkan izin apa pun terkait aktifitas pertambangan di kawasan mereka.
Surat penolakan yang dikirim ke Gubernur Aceh dan tindisannya diterima Serambi, Senin (23) itu, juga ditembuskan ke Menteri ESDM-RI, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, ketua DPR Aceh, Kepala dinas pertambangan dan energy provinsi Aceh, kepala Bapedalda Aceh, Kapolda Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kajati Aceh, Bupati Abdya, ketua DPRK Abdya, Kapolres Abdya, Dandim 0110 Abdya, Kajari Blangpidie, Kepala dinas pertambangan Abdya, kepala kantor lingkungan hidup Abdya, kepala dinas kehutanan dan perkebunan Abdya, camat Jeumpa, Kapospol Jeumpa, danpos babinsa Jeumpa, Walhi Aceh dan Kontras Aceh.
Dalam surat tersebut, ada tujuh poin yang menjadi dasar penolakan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan tambang biji besi tersebut, diantaranya, kawasan yang akan dijadikan lokasi exploitasi dan explorasi bijih besi di pegunungan Pucok Krueng Desa Alue Sungai Pinang adalah salah satu sumber air bagi masyarakat Kecamatan Jeumpa, dimana sumber air tersebut telah puluhan tahun dimanfaatkan oleh ribuan warga sebagai sarana air bersih mau pun untuk kebutuhan pengairan serta rumah tangga, bahkan sumber air disana saat ini sudah menjadi pusat pasokan air bagi kecamatan lainnya yaitu kecamatan Blangpidie dan Susoh.
Dalam surat yang turut ditandatangani Imum Mukim Kuta Jeumpa, Sulaiman Amin itu juga menyatakan bahwa warga setempat menolak seluruh kajian Amdal yang dilakukan oleh pihak mana pun yang membuktikan bahwa tidak terjadinya permasalahan akibat ekploitasi dilakukan, sebab hasil analisa kajian Amdal yang dilakukan berpotensi memiliki kepentingan antara pihak perusahaan dengan pihak pelaksana Amdal.(tz)
Sumber : Serambinews.com
BLANGPIDIE - Kehadiran perusahaan tambang bijih besi PT Juya Aceh Minning (JAM) yang akan memperluas wilayah exploitasi dan explorasinya di Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), mendapat penolakan dari warga setempat. Selain dianggap bakal menghancurkan perkebunan pala yang menjadi sumber perekonomian masyarakat di sana, aktifitas pertambangan bijih besi juga dinilai bakal menimbulkan bencana.
Penolakan warga dari enam Desa (Gampong) di Kecamatan Jeumpa dituangkan dalam surat yang ditujukan kepada Gubernur Aceh dan ditandatangani oleh masing-masing Geucik (kepala desa) setempat, antara lain Geuchik Gampong Alue Sungai Pinang, Keuchik Gampong Kuta Jeumpa, Keuchik Gampong Alue Rambot, Keuchik Gampong Baru, Keuchik Persiapan Jeumpa Barat, dan Kechik Persiapan Alue Seulaseh. Ke-enam desa tersebut secara tegas menolak kehadiran PT JAM dan perusahaan tambang lainnya yang akan melakukan exploitasi dan explorasi bijih besi, serta meminta kepada Gubernur Aceh agar tidak mengeluarkan izin apa pun terkait aktifitas pertambangan di kawasan mereka.
Surat penolakan yang dikirim ke Gubernur Aceh dan tindisannya diterima Serambi, Senin (23) itu, juga ditembuskan ke Menteri ESDM-RI, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, ketua DPR Aceh, Kepala dinas pertambangan dan energy provinsi Aceh, kepala Bapedalda Aceh, Kapolda Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kajati Aceh, Bupati Abdya, ketua DPRK Abdya, Kapolres Abdya, Dandim 0110 Abdya, Kajari Blangpidie, Kepala dinas pertambangan Abdya, kepala kantor lingkungan hidup Abdya, kepala dinas kehutanan dan perkebunan Abdya, camat Jeumpa, Kapospol Jeumpa, danpos babinsa Jeumpa, Walhi Aceh dan Kontras Aceh.
Dalam surat tersebut, ada tujuh poin yang menjadi dasar penolakan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan tambang biji besi tersebut, diantaranya, kawasan yang akan dijadikan lokasi exploitasi dan explorasi bijih besi di pegunungan Pucok Krueng Desa Alue Sungai Pinang adalah salah satu sumber air bagi masyarakat Kecamatan Jeumpa, dimana sumber air tersebut telah puluhan tahun dimanfaatkan oleh ribuan warga sebagai sarana air bersih mau pun untuk kebutuhan pengairan serta rumah tangga, bahkan sumber air disana saat ini sudah menjadi pusat pasokan air bagi kecamatan lainnya yaitu kecamatan Blangpidie dan Susoh.
Dalam surat yang turut ditandatangani Imum Mukim Kuta Jeumpa, Sulaiman Amin itu juga menyatakan bahwa warga setempat menolak seluruh kajian Amdal yang dilakukan oleh pihak mana pun yang membuktikan bahwa tidak terjadinya permasalahan akibat ekploitasi dilakukan, sebab hasil analisa kajian Amdal yang dilakukan berpotensi memiliki kepentingan antara pihak perusahaan dengan pihak pelaksana Amdal.(tz)
Sumber : Serambinews.com
Hutan Ie Mirah –Terangun Dirambah
Laporan: zainun yusuf, serambinews.com - Aceh Barat Daya
Mon, May 23rd 2011, 12:53
BLANGPIDIE - Tindakan perambahan dan illegal logging marak yang membuat rusaknya hutan lindung kawasan sepanjang jalan dari Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, Aceh Barat Daya (Abdya) menuju Terangun, Kabupaten Gayo Lues.
Mengatasi itu, Tim Terpadu Pengamanan Hutan dan Pemberantasan Illegal Logging Kabupaten Abdya, Senin (23/5) siang melancarkan operasi penertiban. Tim beranggotakan instansi terkait antara lain Kapolres, AKBP Drs Subakti, Dandim 0110 Letkol Arm E Dw Karyono AS, Asisten Tata Pemerintahan, M Nasir G SH, Kadis Perkebunan dan Kehutanan, Ir Muslim Hasan MSi, termasum Sub Denpom, unsur Kejaksaan Negeri, Satpol-PP, Polhut dan unsure dari Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup setempat.
Akibatkan pembalakan liar di wilayah itu sehingga hutan yang masuk kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) juga mengalami kerusakan. Para perambah menebang kayu untuk dijadikan lahan perkerbunan. Selebihnya untuk diolah “Tim penertiban beranggotakan tidak kurang 100 orang,” kata Kadis Kehutanan dan Perkebunan Abdya, Muslim Hasan ketika dihubungi Serambinews.com.
Tim akan menyisir jalan poros tengah antarkabupaten, itu sejak dari Km 0 di Desa Ie Mirah, Kecamatan Babahrot samai Km 32, kawasan Gunung Burnipis atau lokasi perbatasan antara Kabupaten Abdya dengan Kabupten Gayo Lues.(*)
Sumber : Serambinews.com
Mon, May 23rd 2011, 12:53
BLANGPIDIE - Tindakan perambahan dan illegal logging marak yang membuat rusaknya hutan lindung kawasan sepanjang jalan dari Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, Aceh Barat Daya (Abdya) menuju Terangun, Kabupaten Gayo Lues.
Mengatasi itu, Tim Terpadu Pengamanan Hutan dan Pemberantasan Illegal Logging Kabupaten Abdya, Senin (23/5) siang melancarkan operasi penertiban. Tim beranggotakan instansi terkait antara lain Kapolres, AKBP Drs Subakti, Dandim 0110 Letkol Arm E Dw Karyono AS, Asisten Tata Pemerintahan, M Nasir G SH, Kadis Perkebunan dan Kehutanan, Ir Muslim Hasan MSi, termasum Sub Denpom, unsur Kejaksaan Negeri, Satpol-PP, Polhut dan unsure dari Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup setempat.
Akibatkan pembalakan liar di wilayah itu sehingga hutan yang masuk kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) juga mengalami kerusakan. Para perambah menebang kayu untuk dijadikan lahan perkerbunan. Selebihnya untuk diolah “Tim penertiban beranggotakan tidak kurang 100 orang,” kata Kadis Kehutanan dan Perkebunan Abdya, Muslim Hasan ketika dihubungi Serambinews.com.
Tim akan menyisir jalan poros tengah antarkabupaten, itu sejak dari Km 0 di Desa Ie Mirah, Kecamatan Babahrot samai Km 32, kawasan Gunung Burnipis atau lokasi perbatasan antara Kabupaten Abdya dengan Kabupten Gayo Lues.(*)
Sumber : Serambinews.com
Minggu, 26 Juni 2011
Bupati Abdya Usul Cabut Izin HGU PT DPL
Mon, May 2nd 2011, 15:58
Laporan: zainun yusuf, serambinews.com - Aceh Barat Daya
BLANGPIDIE- Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) akhirnya mengusulkan peninjauan kembali atau mencabut izin Hak Guna Usaha (HGU) PT Dua Perkasa Lestari (DPL) di Kecamatan Babahrot. Masalah ganti rugi lahan masyarakat tidak selesai, tumpang tindih lahan dan masih banyak tanaman perkebunan milik masyarakat dalam HGU merupakan pertimbangan usulan pencabutan izin tersebut.
Usulan peninjauan kembali atau pencabutan HGU PT DPL tertuang dalam surat Bupati Abdya Nomor 525/282/2011 tanggal 28 April 2011, ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI dan Gubernur Aceh.
Surat diteken Bupati Akmal Ibrahim menjelaskan bahwa sehubungan surat Gubernur Aceh Nomor PTSP.425/4828/2007 tanggal 27 Desember 2007 dan Keputusan BPN RI Nomor 66-HGU-BPN-RI-2009 tanggal 7 Mei 2009 tentang pemberian HGU serta izin Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5500/tanggal 29 September 2009 tentang izin land crearing (pembukaan lahan) PT DPL.
Dalam surat Bupati Abdya, yang ditembuskan kepada Ketua DPR RI, Kementerian Kehutanan, Ketua DPRA, Kadis Kehutanan dan Perkebunan Aceh, dan Kanwil BPN Aceh, dinyatakan setelah dikeluarkan izin dan HGU PT DL terjadi sengketa lahan dengan masyarakat penggarap dan kelompok tani di lokasi HGU. Dan, selanjutnya, kelompok tani di Kecamatan Babahrot bermohon untuk dilakukan pencabutan izin dan HGU PT DPL melalui surat para kelompok tani nomor 04/Kel Tani/II/2011 tanggal 28 Februari 2011 yang disampaikan kepada Bupati Abdya.
Bupati menindaklanjuti dengan membentuk tim ferifikasi melalui SK Bupati Nomor 592.2/72/2011 tanggal 11 Maret 2011, kemudian tim melakukan peninjauan lapangan. Tim membuat kesimpulan; PT DPL baru melaksanakan pembukaan lahan lebih kurang 200 hektare dari luas areal diberikan 2.600 hektare. PT DPL tidak menyelesaikan ganti rugi lahan garapan masyarakat yang masuk dalam areal HGU, sehingga masih banyak terdapat lahan garapan masyarakat dalam HGU PT DPL yang bersengketa.
Kemudian, dalam sebagian areal HGU PT DPL telah tumbuh tanaman perkebunan kelapa sawit, durian, nangka dan coklat yang berumur lebih 5 tahun. PT DPL memaksa sebagian ganti rugi tanah/lahan garapan masyarakat untuk diterima dengan harga tidak wajar. HGU PT DPL terjadi tumpang tindih dengan lahan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang telah diprogramkan sejak tahun 2003.
PT DPL tidak pernah melaporkan perkembangan fisik yang tembusannya kepada dinas terkait di Kabupaten Abdya. PT DPL tidak pernah membangun kebun untuk masyarakat sekitar minimum 20 persen dari luas areal HGU. “Atas pertimbangan tersebut, kami minta untuk dapat melakukan peninjauan kembali atau mencabut izin HGU PT DPL,” tulis Bupati Abdya, Akmal Ibrahim, dalam suratnya.
Menanggapi usulan tersebut, Dirut PT DPL, Said Syamsul Bahri ketika dihubungi Serambineews.com melalui saluran telepon selular, Senin (2/5) sore kemarin mengatakan, silakan saja, itu kan hak Bupati, tapi yang menentukan BPN RI. “Saya rasa, BPN tidak akan mendengar masukan sepihak seperti itu,” kata Said Syamsul Bahri, mantan Ketua DPRK Abdya, itu.
Said meminta agar semua pihak menghargai hukum dan melalui prosedur serta aturan yang berlaku. “Hak saya juga dilindungi undang-undang,” katanya. Dia juga siap menempuh jalur hukum terkait perkembangan izin HGU yang telah dimilikinya.
Sebelumnya, Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan dari Provinsi Aceh dipimpin, Drs HM Ali Alfata MM (Kepala Biro Tata Pemerintahan Setdaprov Aceh) turun ke lokasi lahan HGU PT DPL lokasi Krueng Itam, kawasan Desa/Gampong Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, Selasa (26/4) lalu. Tim beranggotakan pejabat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh, Dinas Sosial Aceh, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh dan pejabat terkait lainnya.
Saat meninjau lahan garapan masyarakat yang dituding diserebot perusahaan HGU tersebut, tim dari provinsi didampingi Bupati Abdya Akmal Ibrahim, Ketua DPRK M Yusuf, Wakil Ketua DPRK, Drs Rusman Alian dan Elizar Lizam SE bersama sejumlah Anggota Dewan, Dandim 0110 Letkol Arm E Dwi Karyono AS, Waka Polres Kompol Doni Wahyudi, Kadis Kehutanan dan Perkebunan Ir Muslim Hasan MSi, Kepala BPN Perwakilan Abdya, Faizidar SH, Camat Babahrot bersama anggota Muspika setempat serta pimpinan instansi terkait jajaran Setdakab Abdya. Juga turun ke lokasi, Dirut PT DPL, H Said Syamsul Bahri. (*)
Sumber : Serambinews.com
Laporan: zainun yusuf, serambinews.com - Aceh Barat Daya
BLANGPIDIE- Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) akhirnya mengusulkan peninjauan kembali atau mencabut izin Hak Guna Usaha (HGU) PT Dua Perkasa Lestari (DPL) di Kecamatan Babahrot. Masalah ganti rugi lahan masyarakat tidak selesai, tumpang tindih lahan dan masih banyak tanaman perkebunan milik masyarakat dalam HGU merupakan pertimbangan usulan pencabutan izin tersebut.
Usulan peninjauan kembali atau pencabutan HGU PT DPL tertuang dalam surat Bupati Abdya Nomor 525/282/2011 tanggal 28 April 2011, ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI dan Gubernur Aceh.
Surat diteken Bupati Akmal Ibrahim menjelaskan bahwa sehubungan surat Gubernur Aceh Nomor PTSP.425/4828/2007 tanggal 27 Desember 2007 dan Keputusan BPN RI Nomor 66-HGU-BPN-RI-2009 tanggal 7 Mei 2009 tentang pemberian HGU serta izin Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/5500/tanggal 29 September 2009 tentang izin land crearing (pembukaan lahan) PT DPL.
Dalam surat Bupati Abdya, yang ditembuskan kepada Ketua DPR RI, Kementerian Kehutanan, Ketua DPRA, Kadis Kehutanan dan Perkebunan Aceh, dan Kanwil BPN Aceh, dinyatakan setelah dikeluarkan izin dan HGU PT DL terjadi sengketa lahan dengan masyarakat penggarap dan kelompok tani di lokasi HGU. Dan, selanjutnya, kelompok tani di Kecamatan Babahrot bermohon untuk dilakukan pencabutan izin dan HGU PT DPL melalui surat para kelompok tani nomor 04/Kel Tani/II/2011 tanggal 28 Februari 2011 yang disampaikan kepada Bupati Abdya.
Bupati menindaklanjuti dengan membentuk tim ferifikasi melalui SK Bupati Nomor 592.2/72/2011 tanggal 11 Maret 2011, kemudian tim melakukan peninjauan lapangan. Tim membuat kesimpulan; PT DPL baru melaksanakan pembukaan lahan lebih kurang 200 hektare dari luas areal diberikan 2.600 hektare. PT DPL tidak menyelesaikan ganti rugi lahan garapan masyarakat yang masuk dalam areal HGU, sehingga masih banyak terdapat lahan garapan masyarakat dalam HGU PT DPL yang bersengketa.
Kemudian, dalam sebagian areal HGU PT DPL telah tumbuh tanaman perkebunan kelapa sawit, durian, nangka dan coklat yang berumur lebih 5 tahun. PT DPL memaksa sebagian ganti rugi tanah/lahan garapan masyarakat untuk diterima dengan harga tidak wajar. HGU PT DPL terjadi tumpang tindih dengan lahan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang telah diprogramkan sejak tahun 2003.
PT DPL tidak pernah melaporkan perkembangan fisik yang tembusannya kepada dinas terkait di Kabupaten Abdya. PT DPL tidak pernah membangun kebun untuk masyarakat sekitar minimum 20 persen dari luas areal HGU. “Atas pertimbangan tersebut, kami minta untuk dapat melakukan peninjauan kembali atau mencabut izin HGU PT DPL,” tulis Bupati Abdya, Akmal Ibrahim, dalam suratnya.
Menanggapi usulan tersebut, Dirut PT DPL, Said Syamsul Bahri ketika dihubungi Serambineews.com melalui saluran telepon selular, Senin (2/5) sore kemarin mengatakan, silakan saja, itu kan hak Bupati, tapi yang menentukan BPN RI. “Saya rasa, BPN tidak akan mendengar masukan sepihak seperti itu,” kata Said Syamsul Bahri, mantan Ketua DPRK Abdya, itu.
Said meminta agar semua pihak menghargai hukum dan melalui prosedur serta aturan yang berlaku. “Hak saya juga dilindungi undang-undang,” katanya. Dia juga siap menempuh jalur hukum terkait perkembangan izin HGU yang telah dimilikinya.
Sebelumnya, Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan dari Provinsi Aceh dipimpin, Drs HM Ali Alfata MM (Kepala Biro Tata Pemerintahan Setdaprov Aceh) turun ke lokasi lahan HGU PT DPL lokasi Krueng Itam, kawasan Desa/Gampong Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, Selasa (26/4) lalu. Tim beranggotakan pejabat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh, Dinas Sosial Aceh, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh dan pejabat terkait lainnya.
Saat meninjau lahan garapan masyarakat yang dituding diserebot perusahaan HGU tersebut, tim dari provinsi didampingi Bupati Abdya Akmal Ibrahim, Ketua DPRK M Yusuf, Wakil Ketua DPRK, Drs Rusman Alian dan Elizar Lizam SE bersama sejumlah Anggota Dewan, Dandim 0110 Letkol Arm E Dwi Karyono AS, Waka Polres Kompol Doni Wahyudi, Kadis Kehutanan dan Perkebunan Ir Muslim Hasan MSi, Kepala BPN Perwakilan Abdya, Faizidar SH, Camat Babahrot bersama anggota Muspika setempat serta pimpinan instansi terkait jajaran Setdakab Abdya. Juga turun ke lokasi, Dirut PT DPL, H Said Syamsul Bahri. (*)
Sumber : Serambinews.com
Jumat, 24 Juni 2011
Banjir di Abdya Mulai Surut, Pengungsi Kembali ke Rumah
Sat, Apr 30th 2011, 11:47
Peronel TNI Kodim 0110/Abdya mendirikan tenda pengungsian di Komplek Masjid Gampong Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, Abdya, setelah banjir luapan melanda kawasan itu, Jumat (28/4) malam. FOTO/Kodim 0110/Abdya
BLANGPIDIE – Banjir luapan di tiga desa dalam Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) sejak Kamis malam, mulai surut Jumat (29/4) pagi. Seribuan warga yang sebelumnya mengungsi ke Masjid Desa Ie Mirah, siang kemarin kembali ke rumah masing-masing. Namun, mereka masih mengkhawatirkan kemungkinan banjir susulan, mengingat hingga sore kemarin cuaca mendung masih menyelimuti kawasan itu.
Amatan Serambi, seusai shalat Jumat kemarin, para pengungsi langsung pulang ke rumahnya. Sementara itu, sore kemarin, bantuan yang disalurkan oleh berbagai pihak mulai dibagikan kepada korban banjir. Di antara pejabat yang memantau pembagian bantuan itu adalah Komandan Koramil (Danramil) Babahrot, Lettu M Musa yang sejak banjir terjadi sibuk mengevaluasi korban dan mendirikan tenda pengungsi di masjid desa tersebut.
Menurut Lettu M Musa, meski banjir sudah surut dan pengungsi sudah kembali ke kediaman masing-masing, tapi pihaknya akan terus berjaga-jaga guna mengantisipasi terjadinya banjir susulan seperti yang terjadi Kamis malam lalu. Saat itu, 78 kepala keluarga (KK) warga Dusun Kubang Gajah Ie Mirah yang saat banjir sedang berada di kebun, sempat terjebak banjir. Tapi untunglah kemarin pagi, banjir berangsur surut.
“Begitupun, kami harus tetap siaga, sebab cuaca mendung sangat memungkinkan terjadi banjir susulan di wilayah ini. Oleh karenanya, unsur muspika akan terus stanby 24 jam, guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir susulan,” kata Lettu Musa.
Ia tambahkan, malam kemarin, Dandim 0110/Abdya, Letkol Arm E Dwi Karyono AS menurunkan 40 personel untuk membantu korban banjir. Menurut Lettu Musa, desa yang diterjang banjir luapan setinggi 0,6 hingga 1,5 meter itu masing-masing Gampong Ie Mirah, Gampong Lhok Gayo, dan Gampong Gunung Samarinda. Ketiga desa itu sempat dikepung banjir delapan jam, sejak pukul 20.30 hingga 03.00 WIB.
“Ketika hujan mulai reda, banjir luapan itu pun berangsur surut. Sekarang, sebagian masyarakat sedang membersihkan pekarangan rumahnya dari tumpukan sampah banjir,” ujar Lettu M Musa.
Dapur umum
Pantauan Serambi di lapangan, puluhan personel TNI dari Kodim 0110/Abdya sibuk menyiapkan dapur umum di kompleks masjid Gampong Ie Mirah yang sudah sejak Kamis malam dipasang tenda pengungsian.
Bantuan tanggap darurat pun mulai berdatangan dari berbagai instansi dan ormas di Abdya. Misalnya, dari Pemkab Abdya melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, PD Muhammadiyah Abdya, Bank Aceh Cabang Blangpidie, BRI Cabang Blangpidie, dan perusahaan tambang bijih besi yang beroperasi di Babahrot, PT Jaya Aceh Mining.
Kesemua instansi, ormas, dan perusahaan tersebut sudah menyalurkan bantuan sembako untuk korban banjir luapan tersebut. Kepala Dusun Kota Malaka, Desa Ie Mirah, Jafaris mengatakan, banjir luapan yang sempat menerjang ratusan rumah penduduk itu juga turut merusak areal persawahan milik warga di Desa Ie Mirah yang baru saja digarap. Oleh karena itu, ia berharap dinas terkait bisa segera membantu meringankan beban warga yang tertimpa musibah dengan cara membantu ongkos garap dan menyediakan bibit kepada petani setempat.
“Jumlah areal sawah yang diterjang banjir belum terdata. Tapi hampir semua areal sawah di sini rusak akibat diterjang banjir tersebut,” paparnya. Banjir luapan ini tidak hanya terjadi di Kecamatan Babahrot, tetapi juga di Desa Alue Mangota dan Cot Jeurat, Kecamatan Blangpidie, Ujong Tanoh, Kecamatan Setia, Padang Geulumpang, Iku Lhueng, Kecamatan Jeumpa, Ie Mameh, Lhueng Geulumpang, Keude Baro di Kecamatan Kuala Batee, dan Ujong Padang di Kecamatan Susoh. Di Abdya, kawasan ini merupakan daerah rawan banjir, akibat aliran sungai yang kian dangkal dan tersumbat. (tz)
Sumber : Serambinews.com
Peronel TNI Kodim 0110/Abdya mendirikan tenda pengungsian di Komplek Masjid Gampong Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, Abdya, setelah banjir luapan melanda kawasan itu, Jumat (28/4) malam. FOTO/Kodim 0110/Abdya
BLANGPIDIE – Banjir luapan di tiga desa dalam Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) sejak Kamis malam, mulai surut Jumat (29/4) pagi. Seribuan warga yang sebelumnya mengungsi ke Masjid Desa Ie Mirah, siang kemarin kembali ke rumah masing-masing. Namun, mereka masih mengkhawatirkan kemungkinan banjir susulan, mengingat hingga sore kemarin cuaca mendung masih menyelimuti kawasan itu.
Amatan Serambi, seusai shalat Jumat kemarin, para pengungsi langsung pulang ke rumahnya. Sementara itu, sore kemarin, bantuan yang disalurkan oleh berbagai pihak mulai dibagikan kepada korban banjir. Di antara pejabat yang memantau pembagian bantuan itu adalah Komandan Koramil (Danramil) Babahrot, Lettu M Musa yang sejak banjir terjadi sibuk mengevaluasi korban dan mendirikan tenda pengungsi di masjid desa tersebut.
Menurut Lettu M Musa, meski banjir sudah surut dan pengungsi sudah kembali ke kediaman masing-masing, tapi pihaknya akan terus berjaga-jaga guna mengantisipasi terjadinya banjir susulan seperti yang terjadi Kamis malam lalu. Saat itu, 78 kepala keluarga (KK) warga Dusun Kubang Gajah Ie Mirah yang saat banjir sedang berada di kebun, sempat terjebak banjir. Tapi untunglah kemarin pagi, banjir berangsur surut.
“Begitupun, kami harus tetap siaga, sebab cuaca mendung sangat memungkinkan terjadi banjir susulan di wilayah ini. Oleh karenanya, unsur muspika akan terus stanby 24 jam, guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir susulan,” kata Lettu Musa.
Ia tambahkan, malam kemarin, Dandim 0110/Abdya, Letkol Arm E Dwi Karyono AS menurunkan 40 personel untuk membantu korban banjir. Menurut Lettu Musa, desa yang diterjang banjir luapan setinggi 0,6 hingga 1,5 meter itu masing-masing Gampong Ie Mirah, Gampong Lhok Gayo, dan Gampong Gunung Samarinda. Ketiga desa itu sempat dikepung banjir delapan jam, sejak pukul 20.30 hingga 03.00 WIB.
“Ketika hujan mulai reda, banjir luapan itu pun berangsur surut. Sekarang, sebagian masyarakat sedang membersihkan pekarangan rumahnya dari tumpukan sampah banjir,” ujar Lettu M Musa.
Dapur umum
Pantauan Serambi di lapangan, puluhan personel TNI dari Kodim 0110/Abdya sibuk menyiapkan dapur umum di kompleks masjid Gampong Ie Mirah yang sudah sejak Kamis malam dipasang tenda pengungsian.
Bantuan tanggap darurat pun mulai berdatangan dari berbagai instansi dan ormas di Abdya. Misalnya, dari Pemkab Abdya melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, PD Muhammadiyah Abdya, Bank Aceh Cabang Blangpidie, BRI Cabang Blangpidie, dan perusahaan tambang bijih besi yang beroperasi di Babahrot, PT Jaya Aceh Mining.
Kesemua instansi, ormas, dan perusahaan tersebut sudah menyalurkan bantuan sembako untuk korban banjir luapan tersebut. Kepala Dusun Kota Malaka, Desa Ie Mirah, Jafaris mengatakan, banjir luapan yang sempat menerjang ratusan rumah penduduk itu juga turut merusak areal persawahan milik warga di Desa Ie Mirah yang baru saja digarap. Oleh karena itu, ia berharap dinas terkait bisa segera membantu meringankan beban warga yang tertimpa musibah dengan cara membantu ongkos garap dan menyediakan bibit kepada petani setempat.
“Jumlah areal sawah yang diterjang banjir belum terdata. Tapi hampir semua areal sawah di sini rusak akibat diterjang banjir tersebut,” paparnya. Banjir luapan ini tidak hanya terjadi di Kecamatan Babahrot, tetapi juga di Desa Alue Mangota dan Cot Jeurat, Kecamatan Blangpidie, Ujong Tanoh, Kecamatan Setia, Padang Geulumpang, Iku Lhueng, Kecamatan Jeumpa, Ie Mameh, Lhueng Geulumpang, Keude Baro di Kecamatan Kuala Batee, dan Ujong Padang di Kecamatan Susoh. Di Abdya, kawasan ini merupakan daerah rawan banjir, akibat aliran sungai yang kian dangkal dan tersumbat. (tz)
Sumber : Serambinews.com
Hujan Lebat dan Gempa Panikkan Warga Abdya
Fri, Apr 29th 2011, 16:35
BLANGPIDIE – Warga Aceh Barat Daya (Abdya), Jumat (29/4/2011), sempat dipanikkan oleh turunnya hujan lebat yang sempat disertai gempa berbekuatan 6 SR yang berpusat di Meulaboh, Aceh Barat. Warga yang merasakan ayunan gempa langsung berhamburan ke luar rumah.
Sejumlah wilayah yang sebelumnya mulai surut dari genangan banjir, kembali digenangi air hujan. Kondisi itu membuat sejumlah warga yang bermukim di kawasan rawan banjir merasa cemas.
“Setelah tadi pagi sempat surut, kini air kembali naik dan masuk ke rumah-rumah penduduk. Tim TAGANA, RAPI, dan TNI sekarang sudah berada dilokasi,” kata Tokoh Muda Keude Baro, Munir Karo, ketika dikonfirmasi Serambinews.com.
Ancaman banjir tidak saja dialami warga tinga Desa di Kecamatan Babahrot, namun beberapa desa lain seperti Desa Alue Mangota, Cot Jeurat Kecamatan Blangpidie, Ujong Tanoh Kecamatan Setia, Padang Geulumpang, Iku Lhueng Kecamatan Jeumpa, Ie Mameh, Lhueng Geulumpang, Keude Baro di Kecamatan Kuala Batee dan Ujong Padang di Kecamatan Susoh juga merasakan hal yang sama.
“Namun ketinggian air di kawasan tersebut tidak separah di Kecamatan Babahrot, kalau hujan terus mengguyur Abdya kemungkinan besar banjir seperti yang trjadi di tahun-tahun sebelumnya akan terjadi lagi. Sebab beberapa aliran sugai yang mulai mendangkal dan menyempit hingga kini belum kunjung dinormalisasi,” kata Munir Karo.(taufik zass)
Sumber : Serambinews.com
BLANGPIDIE – Warga Aceh Barat Daya (Abdya), Jumat (29/4/2011), sempat dipanikkan oleh turunnya hujan lebat yang sempat disertai gempa berbekuatan 6 SR yang berpusat di Meulaboh, Aceh Barat. Warga yang merasakan ayunan gempa langsung berhamburan ke luar rumah.
Sejumlah wilayah yang sebelumnya mulai surut dari genangan banjir, kembali digenangi air hujan. Kondisi itu membuat sejumlah warga yang bermukim di kawasan rawan banjir merasa cemas.
“Setelah tadi pagi sempat surut, kini air kembali naik dan masuk ke rumah-rumah penduduk. Tim TAGANA, RAPI, dan TNI sekarang sudah berada dilokasi,” kata Tokoh Muda Keude Baro, Munir Karo, ketika dikonfirmasi Serambinews.com.
Ancaman banjir tidak saja dialami warga tinga Desa di Kecamatan Babahrot, namun beberapa desa lain seperti Desa Alue Mangota, Cot Jeurat Kecamatan Blangpidie, Ujong Tanoh Kecamatan Setia, Padang Geulumpang, Iku Lhueng Kecamatan Jeumpa, Ie Mameh, Lhueng Geulumpang, Keude Baro di Kecamatan Kuala Batee dan Ujong Padang di Kecamatan Susoh juga merasakan hal yang sama.
“Namun ketinggian air di kawasan tersebut tidak separah di Kecamatan Babahrot, kalau hujan terus mengguyur Abdya kemungkinan besar banjir seperti yang trjadi di tahun-tahun sebelumnya akan terjadi lagi. Sebab beberapa aliran sugai yang mulai mendangkal dan menyempit hingga kini belum kunjung dinormalisasi,” kata Munir Karo.(taufik zass)
Sumber : Serambinews.com
Ie Mirah Abdya Banjir, Ratusan Warga Mengungsi
Fri, Apr 29th 2011, 09:58
BANDA ACEH - Hujan lebat yang mengguyur Aceh Barat Daya (Abdya) tadi malam, menyebabkan kawasan Gampong Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, dilanda banjir dan ratusan rumah penduduk terendam air antara 0,6 hingga 1,5 meter. Akibatnya, ratusan warga setempat sekitar pukul 20.30 WIB tadi malam mengungsi ke masjid setempat, karena takut akan datang air bah seperti kejadian banjir 2002.
Keuchik Gampong Ie Mirah, Jismi dan tokoh masyarakat setempat, Yusran alias Adek yang menghubungi Serambi, sekitar pukul 21.30 WIB tadi malam mengatakan, hujan yang mengguyur wilayah itu terjadi sejak sore. Saat masuk waktu magrib, hujan tidak berhenti dan semakin lebat. Selepas shalat isya sekitar pukul 20.00 WIB tiba-tiba Krueng Ie Mirah meluap dan airnya langsung naik ke atas badan jalan nasional yang berada di pinggir sungai.
Hingga berita ini diturunkan tadi malam, air masih belum surut dan luapan air sungai masih sedang naik. Sungai yang meluap dengan arus yang sangat deras, membuat masyarakat cemas. Apalagi dalam waktu yang tak begitu lama, ratusan rumah penduduk yang ada di Dusun Kuta Malaka, Kubang Gajah, dan kawasan Komunitas Adat Terpencil (KAT) mulai dimasuki air. “Bahkan saat ini air rata-rata rumah penduduk terendam air mencapai 0,6 hingga 1,5 meter. Bahkan rumah saya sendiri sudah terendam air setinggi 1 meter,” kata Jismi.
Melihat air luapan sungai yang arusnya begitu deras membuat masyarakat sekitar Dusun Kuta Malaka--sekitar kawasan persimpangan jalan Terangon--tanpa dikomando langsung mengungsi ke masjid terdekat. “Sekarang ratusan warga dari anak-anak, orang tua, dan wanita sudah kita ungsikan sementara ke masjid dan tempat yang tinggi. Saat ini kami masih berada di masjid, sambil memantau setuasi air sungai,” katanya.
Pihaknya sangat mencemas kondisi warga yang berada di Dusun Kubang Gajah dan KAT, mengingat kawasan itu sangat rendah, sehingga luapan air sungai semuanya tertuju ke dusun tersebut. “Tapi tadi sudah saya instruksikan kepada kepala dusun supaya masyarakat tidur di atas atap rumah atau tempat yang lebih tinggi,” katanya.
Meski begitu, lapornya, sampai sejauh ini belum ada korban warga yang hanyut atau meninggal akibat banjir luapan air Krueng Ie Mirah itu. “Ini banjir terparah setelah kejadain banjir 2002 atau delapan tahun lalu,” katanya.
Banjir ini, katanya, diduga akibat ulah manusia yang telah merusak alam dengan membuka penambangan bijih besi di daerah itu. “Dulu akibat ada HPH kami menderita banjir. Kini akibat ulah penambang bijih besi yang membabat habis hutan dan mengeruk gunung sehingga tidak ada lagi kawasan serapan air. Kami minta penambangan bijih besi itu dihentikan saja daripada masyarakat terus menderita,” kata Yusra yang diamini Jismi. (sup)
Sumber : Serambinews.com
BANDA ACEH - Hujan lebat yang mengguyur Aceh Barat Daya (Abdya) tadi malam, menyebabkan kawasan Gampong Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, dilanda banjir dan ratusan rumah penduduk terendam air antara 0,6 hingga 1,5 meter. Akibatnya, ratusan warga setempat sekitar pukul 20.30 WIB tadi malam mengungsi ke masjid setempat, karena takut akan datang air bah seperti kejadian banjir 2002.
Keuchik Gampong Ie Mirah, Jismi dan tokoh masyarakat setempat, Yusran alias Adek yang menghubungi Serambi, sekitar pukul 21.30 WIB tadi malam mengatakan, hujan yang mengguyur wilayah itu terjadi sejak sore. Saat masuk waktu magrib, hujan tidak berhenti dan semakin lebat. Selepas shalat isya sekitar pukul 20.00 WIB tiba-tiba Krueng Ie Mirah meluap dan airnya langsung naik ke atas badan jalan nasional yang berada di pinggir sungai.
Hingga berita ini diturunkan tadi malam, air masih belum surut dan luapan air sungai masih sedang naik. Sungai yang meluap dengan arus yang sangat deras, membuat masyarakat cemas. Apalagi dalam waktu yang tak begitu lama, ratusan rumah penduduk yang ada di Dusun Kuta Malaka, Kubang Gajah, dan kawasan Komunitas Adat Terpencil (KAT) mulai dimasuki air. “Bahkan saat ini air rata-rata rumah penduduk terendam air mencapai 0,6 hingga 1,5 meter. Bahkan rumah saya sendiri sudah terendam air setinggi 1 meter,” kata Jismi.
Melihat air luapan sungai yang arusnya begitu deras membuat masyarakat sekitar Dusun Kuta Malaka--sekitar kawasan persimpangan jalan Terangon--tanpa dikomando langsung mengungsi ke masjid terdekat. “Sekarang ratusan warga dari anak-anak, orang tua, dan wanita sudah kita ungsikan sementara ke masjid dan tempat yang tinggi. Saat ini kami masih berada di masjid, sambil memantau setuasi air sungai,” katanya.
Pihaknya sangat mencemas kondisi warga yang berada di Dusun Kubang Gajah dan KAT, mengingat kawasan itu sangat rendah, sehingga luapan air sungai semuanya tertuju ke dusun tersebut. “Tapi tadi sudah saya instruksikan kepada kepala dusun supaya masyarakat tidur di atas atap rumah atau tempat yang lebih tinggi,” katanya.
Meski begitu, lapornya, sampai sejauh ini belum ada korban warga yang hanyut atau meninggal akibat banjir luapan air Krueng Ie Mirah itu. “Ini banjir terparah setelah kejadain banjir 2002 atau delapan tahun lalu,” katanya.
Banjir ini, katanya, diduga akibat ulah manusia yang telah merusak alam dengan membuka penambangan bijih besi di daerah itu. “Dulu akibat ada HPH kami menderita banjir. Kini akibat ulah penambang bijih besi yang membabat habis hutan dan mengeruk gunung sehingga tidak ada lagi kawasan serapan air. Kami minta penambangan bijih besi itu dihentikan saja daripada masyarakat terus menderita,” kata Yusra yang diamini Jismi. (sup)
Sumber : Serambinews.com
Rabu, 22 Juni 2011
Puluhan Warga Ie Mirah Mengungsi ke Masjid
Abdya Dilanda Banjir
Fri, Apr 29th 2011, 00:43
BLANGPIDIE- Banjir besar melanda Gampong Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, Aceh Barat Daya (Abdya) Kamis (28/4) malam tadi, setelah diguyur hujan lebat sejak sore kemarin. Puluhan warga setempat dilaporkan telah mengungsi ke Masjid Baitul Qudus berlokasi tepi jalan raya.
Darwis (27), salah seorang warga kepada Serambinews.com melaporkan, Krueng Ie Mirah meluap, kemudian merendam sejumlah kawasan rendah yang dihuni penduduk. Puluhan warga yang mengungsi ke Masjid Baitul Qudus Ie Mirah merupakan warga yang menempati rumah Komunitas Adat Tertinggal (KAT) lokasi Lubuk Paku, selebihnya dari warga yang menempati lokasi sekitar kepala jembatan Ie Mirah.
Warga yang mengungsi membawa tikar dan kain selimut. Keuchik Ie Mirah, Jismi As yang dihubungi Serambinews.com, tadi malam mengaku sedang mengatur warga yang mengungsi sehingga tidak bisa memberi keterangan. “Maaf, kami lagi sekarang sangat sibuk,” katanya kepada ketika dihubungi melalui telepon selular sekitar pukul 21.45 WIB tadi malam.
Informasi lain diperoleh Serambinews.com menyebutkan bahwa luapan aliran Krueng Ie Mirah, kali ini sangat besar, karena permukaan air sungai nyaris menyentuh lantai jembatan sehingga warga ketakutan dan memilih mengungsi. Hingga berita ini diturunkan, hujan lebat masih menguyur kawasan Kabupaten Abdya.(serambinews.com/zainun yusuf)
Sumber : Serambinews.com
Fri, Apr 29th 2011, 00:43
BLANGPIDIE- Banjir besar melanda Gampong Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, Aceh Barat Daya (Abdya) Kamis (28/4) malam tadi, setelah diguyur hujan lebat sejak sore kemarin. Puluhan warga setempat dilaporkan telah mengungsi ke Masjid Baitul Qudus berlokasi tepi jalan raya.
Darwis (27), salah seorang warga kepada Serambinews.com melaporkan, Krueng Ie Mirah meluap, kemudian merendam sejumlah kawasan rendah yang dihuni penduduk. Puluhan warga yang mengungsi ke Masjid Baitul Qudus Ie Mirah merupakan warga yang menempati rumah Komunitas Adat Tertinggal (KAT) lokasi Lubuk Paku, selebihnya dari warga yang menempati lokasi sekitar kepala jembatan Ie Mirah.
Warga yang mengungsi membawa tikar dan kain selimut. Keuchik Ie Mirah, Jismi As yang dihubungi Serambinews.com, tadi malam mengaku sedang mengatur warga yang mengungsi sehingga tidak bisa memberi keterangan. “Maaf, kami lagi sekarang sangat sibuk,” katanya kepada ketika dihubungi melalui telepon selular sekitar pukul 21.45 WIB tadi malam.
Informasi lain diperoleh Serambinews.com menyebutkan bahwa luapan aliran Krueng Ie Mirah, kali ini sangat besar, karena permukaan air sungai nyaris menyentuh lantai jembatan sehingga warga ketakutan dan memilih mengungsi. Hingga berita ini diturunkan, hujan lebat masih menguyur kawasan Kabupaten Abdya.(serambinews.com/zainun yusuf)
Sumber : Serambinews.com
Tim Pemda Tangani Sengketa HGU di Abdya
Tue, Apr 26th 2011, 13:00
BLANGPIDIE- Sengketa lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Dua Perkasa Lestari (DPL) dengan masyarakat di Aceh Barat Daya (Abdya) sedang ditangani menyusul tim fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Petanahan dari Provinsi Aceh turun ke lokasi, Selasa (26/4).
Lahan yang berada di kawasan Krueng Itam, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), kata Kabag Humas dan Protokol Setdakab Abdya, Drs Husaini, kepada Serambinews.com, turun ke lokasi untuk melihat langsung.
Tim yang dipimpin Kepala Biro Pemerintahan Aceh, Ali Alfata itu beranggotakan dari unsur Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Sosial dan instansi terkait, termasuk Dirut PT DPL, H Said Syamsul Bahri, serta didampingi Bupati Abdya, Akmal Ibrahim, ketua DPRK, Dandim 0110 dan Waka Polres,. turun ke lokasi.
Tim akan melihat langsung tapal batas lahan HGU PT DPL dengan lahan garapan masyarakat yang dituding telah dicaplok pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit itu.
Sebelumnya masyarakat Kecamatan Babahrot mempersoalkan areal HGU PT DPL seluas 2.599 hektare. Karena, lahan garapan milik warga masuk ke dalam lahan HGU, seperti lahan garapan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Desa Ie Mirah, Babahrot. Masyarakat juga mempersoalan lokasi HGU, dimana lokasi HGU disebutkan di Krueng Seumanyam, sementara lokasi dimaksud tidak masuk alam wilayah Kecamatan Babahrot, Abdya, melainkan berada dalam wilayah Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya.
Sengketa lahan HGU PT DPL tersebut semakin memanas, kemudian mendorong Gubernur Aceh menurunkan tim fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan ke lokasi. Dan informasi terakhir diperoleh Serambinews.com, ribuan warga turut hadir ke lokasi lahan HGU PT DPL untuk melihat tim bekerja.(zainun yusuf).
Sumber : Serambinews.com
BLANGPIDIE- Sengketa lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Dua Perkasa Lestari (DPL) dengan masyarakat di Aceh Barat Daya (Abdya) sedang ditangani menyusul tim fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Petanahan dari Provinsi Aceh turun ke lokasi, Selasa (26/4).
Lahan yang berada di kawasan Krueng Itam, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), kata Kabag Humas dan Protokol Setdakab Abdya, Drs Husaini, kepada Serambinews.com, turun ke lokasi untuk melihat langsung.
Tim yang dipimpin Kepala Biro Pemerintahan Aceh, Ali Alfata itu beranggotakan dari unsur Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Sosial dan instansi terkait, termasuk Dirut PT DPL, H Said Syamsul Bahri, serta didampingi Bupati Abdya, Akmal Ibrahim, ketua DPRK, Dandim 0110 dan Waka Polres,. turun ke lokasi.
Tim akan melihat langsung tapal batas lahan HGU PT DPL dengan lahan garapan masyarakat yang dituding telah dicaplok pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit itu.
Sebelumnya masyarakat Kecamatan Babahrot mempersoalkan areal HGU PT DPL seluas 2.599 hektare. Karena, lahan garapan milik warga masuk ke dalam lahan HGU, seperti lahan garapan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Desa Ie Mirah, Babahrot. Masyarakat juga mempersoalan lokasi HGU, dimana lokasi HGU disebutkan di Krueng Seumanyam, sementara lokasi dimaksud tidak masuk alam wilayah Kecamatan Babahrot, Abdya, melainkan berada dalam wilayah Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya.
Sengketa lahan HGU PT DPL tersebut semakin memanas, kemudian mendorong Gubernur Aceh menurunkan tim fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan ke lokasi. Dan informasi terakhir diperoleh Serambinews.com, ribuan warga turut hadir ke lokasi lahan HGU PT DPL untuk melihat tim bekerja.(zainun yusuf).
Sumber : Serambinews.com
Selasa, 21 Juni 2011
Pemkab Abdya Diminta Prioritaskan Pembangunan Jalan
Sun, Apr 17th 2011, 09:17
BLANGPIDIE – Masih banyaknya jalan rusak dan belum tersentuh aspal di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), dinilai menjadi penyebab tersendatnya akses ekonomi masyarakat di kawasan itu. Oleh karena itu masyarakat setempat meminta Pemkab Abdya lebih memprioritaskan pembangunan insfrastruktur jalan.
“Pembangunan jalan sangat dibutuhkan masyarakat guna mendongkrak pertumbuhan ekonimi. Untuk itu kita berharap dalam tahun ini Pemkab Abdya bisa memprioritaskan pembangunan jalan secara menyeluruh di Kabupaten Abdya,” kata Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC-IMM) Abdya, Julida Fisma, kepada Serambi, Sabtu (16/4).
Julida Fisma menyatakan, hingga saat ini masih banyak jalan di pedesaan dan perkebunan rakyat di sembilan kecamatan di Kabupaten Abdya yang kondisinya rusak.
“Anda bisa lihat sendiri kondisi jalan pedesaan di sembilan kecamatan yang ada di Abdya. Sebagian besarnya rusak berat dan ada juga yang sama sekali belum tersenduh aspal. Contohnya di Desa Padang Geulumpang Ke camatan Jeumpa, hingga kini kondisinya rusak total. Kendati demikian ada juga desa yang mulai menikmati aspal berkualitas hotmix, namun kondisi itu baru dirasan oleh sebagian masyarakat saja,” papar Julida Fisma.
Badan jalan yang rusak berat itu, kata Julida Fisma antara lain, jalan dari Desa Cot Jirat, Blangpidie menuju Desa Padang Geulumpang, Jeumpa. Kemudian jalan dari Padang Geumpang, Jeumpa menuju Ujong Padang, Susoh.
“Sepanjang jalan desa tersebut yang dulunya dilapisi aspal, kondisinya sekarang tidak kelihatan lagi. Permukaan aspal terkelupas hampir sepanjang jalan, kemudian muncul lubang besar dan kecil yang terendam air hujan, seperti di Gampong Padang Geulumpang Kecamatan Jeumpa menuju Gampong Ujong Padang Susoh,” paparnya.
Kondisi seperti itu, tambah Julida Fisma juga terjadi dibeberapa desa di kecamatan lain, seperti Lembah Sabil, Mangeng, Suaq Setia, Tangan-tangan dan Susoh. Masyarakat dinasa kata Julida FIsma sangat berharap supaya jalan antar desa dan menuju perkebunan rakyat di masing-masing desa itu bisa segera diperbaiki guna terwujudnya laju ekonomi merta di kawasan tersebut.(tz)
Sumber : Serambinews.com
BLANGPIDIE – Masih banyaknya jalan rusak dan belum tersentuh aspal di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), dinilai menjadi penyebab tersendatnya akses ekonomi masyarakat di kawasan itu. Oleh karena itu masyarakat setempat meminta Pemkab Abdya lebih memprioritaskan pembangunan insfrastruktur jalan.
“Pembangunan jalan sangat dibutuhkan masyarakat guna mendongkrak pertumbuhan ekonimi. Untuk itu kita berharap dalam tahun ini Pemkab Abdya bisa memprioritaskan pembangunan jalan secara menyeluruh di Kabupaten Abdya,” kata Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC-IMM) Abdya, Julida Fisma, kepada Serambi, Sabtu (16/4).
Julida Fisma menyatakan, hingga saat ini masih banyak jalan di pedesaan dan perkebunan rakyat di sembilan kecamatan di Kabupaten Abdya yang kondisinya rusak.
“Anda bisa lihat sendiri kondisi jalan pedesaan di sembilan kecamatan yang ada di Abdya. Sebagian besarnya rusak berat dan ada juga yang sama sekali belum tersenduh aspal. Contohnya di Desa Padang Geulumpang Ke camatan Jeumpa, hingga kini kondisinya rusak total. Kendati demikian ada juga desa yang mulai menikmati aspal berkualitas hotmix, namun kondisi itu baru dirasan oleh sebagian masyarakat saja,” papar Julida Fisma.
Badan jalan yang rusak berat itu, kata Julida Fisma antara lain, jalan dari Desa Cot Jirat, Blangpidie menuju Desa Padang Geulumpang, Jeumpa. Kemudian jalan dari Padang Geumpang, Jeumpa menuju Ujong Padang, Susoh.
“Sepanjang jalan desa tersebut yang dulunya dilapisi aspal, kondisinya sekarang tidak kelihatan lagi. Permukaan aspal terkelupas hampir sepanjang jalan, kemudian muncul lubang besar dan kecil yang terendam air hujan, seperti di Gampong Padang Geulumpang Kecamatan Jeumpa menuju Gampong Ujong Padang Susoh,” paparnya.
Kondisi seperti itu, tambah Julida Fisma juga terjadi dibeberapa desa di kecamatan lain, seperti Lembah Sabil, Mangeng, Suaq Setia, Tangan-tangan dan Susoh. Masyarakat dinasa kata Julida FIsma sangat berharap supaya jalan antar desa dan menuju perkebunan rakyat di masing-masing desa itu bisa segera diperbaiki guna terwujudnya laju ekonomi merta di kawasan tersebut.(tz)
Sumber : Serambinews.com
Kamis, 09 Juni 2011
Berkas Izin Tambang Belum Diserahkan, Dewan Beri Batas Waktu Satu Minggu
Tue, Apr 12th 2011, 09:11
BLANGPIDIE – Ketua Komisi A DPRK Aceh Barat Daya (Abdya), Reza Mulyadi, mendesak Dinas Pertambangan dan Energi setempat untuk segera menyerahkan berkas laporan izin pertambangan bijih besi di kabupaten dimaksud. Pasalnya, berkas yang sudah berkali-kali dimintai dan sementinya bisa menjadi dasar rujukan dan pertanggungjawaban pihaknya kepada masyarakat itu hingga kini belum diserahkan. Untuk penyerahan berkas tersebut, Reza Mulyadi pun memberi limit waktu satu minggu untuk dinas terkait. Jika tidak, maka keberadaan perusahaan pertambangan di Abdya patut dipertanyakan.
“Kami meminta eksekutif dalam hal ini dinas pertambangan Abdya untuk segera menyerahkan izin pertambangan ke lembaga dewan. Kami cuma ingin memastikan apakah izin itu ada atau tidak. Hal itu penting diketahui untuk menepis image negatif terhadap pertambangan yang ada di Abdya. Kalua dalam Minggu ini tidak juga di serahkan kopian izin tersebut maka status perusahaan tambang yang ada di Abdya patut di pertanyakan dan pihak perwajib harus menyelidikinya,” desak Reza Mulyadi selaku Ketua Komisi A DPRK Abdya, melalui Serambi, Senin (11/4).
Terkait dengan desakat itu, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Abdya, Drs Ihsan yang beberapa kali di hubungi Serambi via polselnya juga tidak mengangkat telpon selulernya. Akibatnya hingga berita ini diturunkan Serambi belum brhasil memperoleh penjelasan dari yang bersangkutan terhadap belum diserahkan kopian izin tersebut kepada dewan setempat.
Untuk di ketahui, permintaan berkas kopian izin pertambangan di Abdya itu sudah bebeapa kali disampaikan dewan setempat. Namun hingga kini dinas trkait belum juga menyerahkan berkas kopian izin di maksud, sehingga kondisi itu memunculkan tanda-tanya dari kalangan dewan terhadap status perusahaan tambang biji bersi di kabupaten dimaksud.
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Abdya, Drs Ihsan yang pada, Rabu (4/8/2010) pernah dikonfirmasi Serambi mengaku berkas tersebut telah diserahkan ke dewan. Namun menyangkut dengan Amdal sedang dalam proses foto copy karena berkas tersebut sangat tebal. Pada kesempatan itu, Ihsan juga mengaku seluruh izin yang menyangkut dengan PT Juya Aceh Mining telah lengkap dan status perusahaan tersebut legal. (tz)
Sumber : Serambinews.com
BLANGPIDIE – Ketua Komisi A DPRK Aceh Barat Daya (Abdya), Reza Mulyadi, mendesak Dinas Pertambangan dan Energi setempat untuk segera menyerahkan berkas laporan izin pertambangan bijih besi di kabupaten dimaksud. Pasalnya, berkas yang sudah berkali-kali dimintai dan sementinya bisa menjadi dasar rujukan dan pertanggungjawaban pihaknya kepada masyarakat itu hingga kini belum diserahkan. Untuk penyerahan berkas tersebut, Reza Mulyadi pun memberi limit waktu satu minggu untuk dinas terkait. Jika tidak, maka keberadaan perusahaan pertambangan di Abdya patut dipertanyakan.
“Kami meminta eksekutif dalam hal ini dinas pertambangan Abdya untuk segera menyerahkan izin pertambangan ke lembaga dewan. Kami cuma ingin memastikan apakah izin itu ada atau tidak. Hal itu penting diketahui untuk menepis image negatif terhadap pertambangan yang ada di Abdya. Kalua dalam Minggu ini tidak juga di serahkan kopian izin tersebut maka status perusahaan tambang yang ada di Abdya patut di pertanyakan dan pihak perwajib harus menyelidikinya,” desak Reza Mulyadi selaku Ketua Komisi A DPRK Abdya, melalui Serambi, Senin (11/4).
Terkait dengan desakat itu, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Abdya, Drs Ihsan yang beberapa kali di hubungi Serambi via polselnya juga tidak mengangkat telpon selulernya. Akibatnya hingga berita ini diturunkan Serambi belum brhasil memperoleh penjelasan dari yang bersangkutan terhadap belum diserahkan kopian izin tersebut kepada dewan setempat.
Untuk di ketahui, permintaan berkas kopian izin pertambangan di Abdya itu sudah bebeapa kali disampaikan dewan setempat. Namun hingga kini dinas trkait belum juga menyerahkan berkas kopian izin di maksud, sehingga kondisi itu memunculkan tanda-tanya dari kalangan dewan terhadap status perusahaan tambang biji bersi di kabupaten dimaksud.
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Abdya, Drs Ihsan yang pada, Rabu (4/8/2010) pernah dikonfirmasi Serambi mengaku berkas tersebut telah diserahkan ke dewan. Namun menyangkut dengan Amdal sedang dalam proses foto copy karena berkas tersebut sangat tebal. Pada kesempatan itu, Ihsan juga mengaku seluruh izin yang menyangkut dengan PT Juya Aceh Mining telah lengkap dan status perusahaan tersebut legal. (tz)
Sumber : Serambinews.com
Senin, 06 Juni 2011
Abdya Alokasikan Dana PPG Rp 18,2 Milliar
Wed, Apr 6th 2011, 08:46
BLANGPIDIE - Pemkab Aceh Barat Daya (Abdya) mengalokasikan dana Program Pembangunan Gampong (PPG) dalam APBK tahun 2011 yang ditetapkan melalui peraturan bupati (Perbup) mencapai Rp 18,2 milliar atau meningkat sekitar Rp 5,1 milliar dibanding tahun lalu. Dana yang diperuntukkan memperkuat pembangunan yang berbasis pedesaan itu akan disalurkan untuk 132 gampong definitif dan 17 gampong persiapan.
Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera (PMPP dan KS) Abdya, H Sudirman SH dihubungi Serambi, Selasa (5/4) menjelaskan, dana PPG yang dialokasikan dalam APBK 2011 berjumlah Rp 18,2 milliar, sebanyak Rp 16,5 milliar di antaranya akan disalurkan untuk 132 gampong/desa definitif masing-masing Rp 125 juta, dan Rp 1,7 milliar akan disalurkan untuk 17 gampong/desa persiapan masing-masing Rp 100 juta.
Penetapan besaran anggaran dana PPG dimaksud ditetapkan melalui Keputusan Bupati Abdya tanggal 7 Maret 2011. Sedangkan petunjuk teknis pengelolaan program PPG ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Perbup) tanggal 4 Maret 2011, dan pedoman pengelolaan program PPG ditetapkan dengan Perbup Nomor 10/2011 tanggal 4 Maret 2011.
Lebih lanjut Sudirman menjelaskan, dana PPG akan dicairkan setelah Rencana Kerja Anggaran (RKA) Gampong atau setelah pengesahan RAPBG (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong) menjadi APBG. Dana PPG disalurkan tiga tahap, tahap I sebesar 35 persen, tahap II 35 persen dan tahap III 30 persen. Pencairan dana tahap II dan III akan dilakukan setelah penggunaan dana sebelumnya dipertanggungjawabkan.
Sebelum dilaksanakan pencairan dana dan agar pemanfaatan dana PPG mencapai sasaran, menurut Sudirman, dilaksanakan sosialisasi tentang pedoman pengelolaan dan petunjuk teknis pengelolaan dana PPG 2011 mencakup seluruh desa/gampong yan g melibatkan seluruh unsur terkait.
Hingga Selasa (5/4) kemarin, kegiatan sosialisasi dana PPG 2011 sudah dilaksanakan untuk gampong/desa dalam Kecamatan Manggeng dan Lembah Sabil. Berlanjut hari ini (Rabu-6/4) untuk gampong/desa dalam Kecamatan Tangan-Tangan sampai tuntas seluruh kecamatan (9 kecamatan).
Program PPG merupakan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di gampong dalam Kabupaten Abdya. PPG merupaan bagian dari pendapatan gampong yang dimasukkan dalam APBG dan ditetapkan dengan Qanun Gampong setelah mendapat persetujuan Tuha Peut.
Seperti diketahui, selain dana PPG, desa/gampong di Abdya masih juga mendapatkan dana Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG) dialokasikan dalam APBA (provinsi). Selanjutnya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Persedesaan (PNPM-MP).(nun)
Sumber : Serambinews.com
BLANGPIDIE - Pemkab Aceh Barat Daya (Abdya) mengalokasikan dana Program Pembangunan Gampong (PPG) dalam APBK tahun 2011 yang ditetapkan melalui peraturan bupati (Perbup) mencapai Rp 18,2 milliar atau meningkat sekitar Rp 5,1 milliar dibanding tahun lalu. Dana yang diperuntukkan memperkuat pembangunan yang berbasis pedesaan itu akan disalurkan untuk 132 gampong definitif dan 17 gampong persiapan.
Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera (PMPP dan KS) Abdya, H Sudirman SH dihubungi Serambi, Selasa (5/4) menjelaskan, dana PPG yang dialokasikan dalam APBK 2011 berjumlah Rp 18,2 milliar, sebanyak Rp 16,5 milliar di antaranya akan disalurkan untuk 132 gampong/desa definitif masing-masing Rp 125 juta, dan Rp 1,7 milliar akan disalurkan untuk 17 gampong/desa persiapan masing-masing Rp 100 juta.
Penetapan besaran anggaran dana PPG dimaksud ditetapkan melalui Keputusan Bupati Abdya tanggal 7 Maret 2011. Sedangkan petunjuk teknis pengelolaan program PPG ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Perbup) tanggal 4 Maret 2011, dan pedoman pengelolaan program PPG ditetapkan dengan Perbup Nomor 10/2011 tanggal 4 Maret 2011.
Lebih lanjut Sudirman menjelaskan, dana PPG akan dicairkan setelah Rencana Kerja Anggaran (RKA) Gampong atau setelah pengesahan RAPBG (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong) menjadi APBG. Dana PPG disalurkan tiga tahap, tahap I sebesar 35 persen, tahap II 35 persen dan tahap III 30 persen. Pencairan dana tahap II dan III akan dilakukan setelah penggunaan dana sebelumnya dipertanggungjawabkan.
Sebelum dilaksanakan pencairan dana dan agar pemanfaatan dana PPG mencapai sasaran, menurut Sudirman, dilaksanakan sosialisasi tentang pedoman pengelolaan dan petunjuk teknis pengelolaan dana PPG 2011 mencakup seluruh desa/gampong yan g melibatkan seluruh unsur terkait.
Hingga Selasa (5/4) kemarin, kegiatan sosialisasi dana PPG 2011 sudah dilaksanakan untuk gampong/desa dalam Kecamatan Manggeng dan Lembah Sabil. Berlanjut hari ini (Rabu-6/4) untuk gampong/desa dalam Kecamatan Tangan-Tangan sampai tuntas seluruh kecamatan (9 kecamatan).
Program PPG merupakan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di gampong dalam Kabupaten Abdya. PPG merupaan bagian dari pendapatan gampong yang dimasukkan dalam APBG dan ditetapkan dengan Qanun Gampong setelah mendapat persetujuan Tuha Peut.
Seperti diketahui, selain dana PPG, desa/gampong di Abdya masih juga mendapatkan dana Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG) dialokasikan dalam APBA (provinsi). Selanjutnya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Persedesaan (PNPM-MP).(nun)
Sumber : Serambinews.com
Camat Upayakan Penyelesaian Melalui Musyawarah
Tue, Apr 5th 2011, 08:27
Soal Kisruh Keuchik Padang Keulele
BLANGPIDIE– Kisruh di Desa Gampong Padang Kelele, Kecamatan Lembah Sabil, Aceh Barat Daya (Abdya) terkait desakan warga agar oknum keuchik setempat lengser dari jabatan sedang diupayakan penyelesaian secara musyawarah oleh pihak kecamatan. Kemungkinan oknum keuchik setempat diberhentikan dari jabatan, harus menunggu hasil penyelidikan polisi atas dugaan penyimpangan dana Program Pembangunan Gampong (PPG) sebagaimana dilaporkan warga setempat.
Demikian dijelaskan Camat Lembah Sabil, Drs Yafrizal ketika dihubungi Serambi, Minggu (3/4) kemarin. Setelah dilantik sebagai Camat Lembah Sabil pada 24 Maret 2011 lalu menggantikan, Drs T Miswar Ali, Camat Yafrizal mengaku sudah didatangi sejumlah tokoh masyarakat Gampong Padang Kelele. “Mereka meminta saya (camat) untuk menarik kembali stempel desa/gampong yang telah diserahkan kepada Polsek Manggeng,” katanya.
Menanggai permintaan itu, Camat Yafrizal menjelaskan, bahwa stempel yang sudah diserahkan tidak dapat ditarik bengitu saja, bila tidak ada penyelesaian terhadap persoalan yang sudah mencuat. “Saya menyarankan masyarakat dan keuchik melakukan musyawarah, Bila dapat selesai melalui musyawarah, baru kemudian stempel yang sudah diserahkan kepada polisi, diminta untuk ditarik kembali,” kata camat.
Dari informasi diperoleh Camat Yafrizal, selain tuntutan Abdul Jalil Ahmad diberhentikan dari jabatan Keuchik Gampong Padang Keulele, tokoh masyarakat setempat juga menyerahkan stempel desa kepada Polsek Manggeng untuk diamankan.
Kecuali menyerahkan stempel keuchik untuk diamankan, tokoh masyarakat Padang Kelele, juga melaporkan kepada Polres Abdya tentang dugaan penyimpangan dana PPG yang dilakukan Abdul Jalil Ahmad, oknum keuchik setempat.(nun)
Sumber : Serambinews.com
Soal Kisruh Keuchik Padang Keulele
BLANGPIDIE– Kisruh di Desa Gampong Padang Kelele, Kecamatan Lembah Sabil, Aceh Barat Daya (Abdya) terkait desakan warga agar oknum keuchik setempat lengser dari jabatan sedang diupayakan penyelesaian secara musyawarah oleh pihak kecamatan. Kemungkinan oknum keuchik setempat diberhentikan dari jabatan, harus menunggu hasil penyelidikan polisi atas dugaan penyimpangan dana Program Pembangunan Gampong (PPG) sebagaimana dilaporkan warga setempat.
Demikian dijelaskan Camat Lembah Sabil, Drs Yafrizal ketika dihubungi Serambi, Minggu (3/4) kemarin. Setelah dilantik sebagai Camat Lembah Sabil pada 24 Maret 2011 lalu menggantikan, Drs T Miswar Ali, Camat Yafrizal mengaku sudah didatangi sejumlah tokoh masyarakat Gampong Padang Kelele. “Mereka meminta saya (camat) untuk menarik kembali stempel desa/gampong yang telah diserahkan kepada Polsek Manggeng,” katanya.
Menanggai permintaan itu, Camat Yafrizal menjelaskan, bahwa stempel yang sudah diserahkan tidak dapat ditarik bengitu saja, bila tidak ada penyelesaian terhadap persoalan yang sudah mencuat. “Saya menyarankan masyarakat dan keuchik melakukan musyawarah, Bila dapat selesai melalui musyawarah, baru kemudian stempel yang sudah diserahkan kepada polisi, diminta untuk ditarik kembali,” kata camat.
Dari informasi diperoleh Camat Yafrizal, selain tuntutan Abdul Jalil Ahmad diberhentikan dari jabatan Keuchik Gampong Padang Keulele, tokoh masyarakat setempat juga menyerahkan stempel desa kepada Polsek Manggeng untuk diamankan.
Kecuali menyerahkan stempel keuchik untuk diamankan, tokoh masyarakat Padang Kelele, juga melaporkan kepada Polres Abdya tentang dugaan penyimpangan dana PPG yang dilakukan Abdul Jalil Ahmad, oknum keuchik setempat.(nun)
Sumber : Serambinews.com
Minggu, 05 Juni 2011
Warga Abdya Diminta Waspadai Banjir
Sat, Apr 2nd 2011, 09:54
BLANGPIDIE - Menyusul hujan lebat dan bencana banjir yang terjadi di sejumlah daerah di kawasan barat-selatan Aceh, Pemkab Aceh Barat Daya (Abdya) mengharapkan agar warganya waspada, terutama mereka yang menempati daerah rawan banjir dan longsor. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Abdya, Rahwadi AR dihubungi Serambi, Jumat (1/4) mengatakan, sehubungan curah hujan yang tergolong tinggi belakangan ini, masyarakat perlu mewaspadai banjir. Terutama warga yang menempati lokasi rawan banjir atau bantaran sungaidan lokasi rawan longsor lainnya.
Seperti kawasan Desa Keude Baro, Ie Mameh dan Lama Tuha, Kecamatan Kuala Batee yang rawan banjir akibat meluap aliran Krueng Batu. Kemudian warga menempati lokasi Komunitas Adat Tertinggal (KAT) di Kubang Gajah, Ie Mirah, Kecamatan Babahrot akibat meluap Krueng Ie Mirah dan kawasan Ujong Tanoh sekitarnya di Kecamatan Tangan-Tangan. “Sejauh ini, tidak ada laporan banjir di kawasan tersebut, namun warga kita minta waspada sehubungan cura hujan yang tergolong tinggi, ” ungkap Rahwadi AR.(nun)
Sumber : Serambinews.com
BLANGPIDIE - Menyusul hujan lebat dan bencana banjir yang terjadi di sejumlah daerah di kawasan barat-selatan Aceh, Pemkab Aceh Barat Daya (Abdya) mengharapkan agar warganya waspada, terutama mereka yang menempati daerah rawan banjir dan longsor. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Abdya, Rahwadi AR dihubungi Serambi, Jumat (1/4) mengatakan, sehubungan curah hujan yang tergolong tinggi belakangan ini, masyarakat perlu mewaspadai banjir. Terutama warga yang menempati lokasi rawan banjir atau bantaran sungaidan lokasi rawan longsor lainnya.
Seperti kawasan Desa Keude Baro, Ie Mameh dan Lama Tuha, Kecamatan Kuala Batee yang rawan banjir akibat meluap aliran Krueng Batu. Kemudian warga menempati lokasi Komunitas Adat Tertinggal (KAT) di Kubang Gajah, Ie Mirah, Kecamatan Babahrot akibat meluap Krueng Ie Mirah dan kawasan Ujong Tanoh sekitarnya di Kecamatan Tangan-Tangan. “Sejauh ini, tidak ada laporan banjir di kawasan tersebut, namun warga kita minta waspada sehubungan cura hujan yang tergolong tinggi, ” ungkap Rahwadi AR.(nun)
Sumber : Serambinews.com
Kamis, 26 Mei 2011
Abdya Terhindar dari Penalti
* Dokumen Perbup APBK 2011 Diserahkan ke Kemenkeu
Wed, Mar 30th 2011, 08:53
BLANGPIDIE - Dokumen Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 8/2011 tentang APBK Aceh Barat Daya (Abdya) tahun 2011, yang mengacu pada plafon ABBK Abdya tahun 2010, telah diserahkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI melalui Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah. Sehingga Abdya yang sebelumnya masuk daftar sebagai salah satu dari 34 daerah di Indonesia yang terancam terkena penalti (denda) berupa pengurangan alokasi anggaran, menjadi terhapus.
Bupati Akmal Ibrahim SH saat ditanyai Serambi, Selasa (29/3), menjelaskan, dokumen Perbup tentang APBK 2011 telah diserahkan oleh Sekda, Drs Yufrizal S Umar kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah pada Kementerian Keuangan RI di Jakarta pada Kamis (23/3) lalu. Dokumen APBK 2011 yang ditetapkan dengan Perbup Nomor 8/2011 itu disesuaikan dengan Plafon Anggaran tahun 2010, lalu.
Dengan penyerahan dukumen Pembup APBK tersebut, menurut Bupati Akmal Ibrahim, Kementerian Keuangan RI telah menghapus nama Kabupaten Abdya dari daftar daerah bermasalah di Indonesia. “Saya ucapkan selamat kepada rakyat Abdya,” tulis Akmal Ibrahim dalam SMS kepada Serambi, Selasa siang, kemarin.
Hal yang sama juga disampaikan Sekda Abdya, Drs Yufrizal S Umar MSi ketika dihubungi, Selasa siang kemarin. “Soal anggaran, Abdya sudah aman setelah dokumen APBK 2011 diserahkan kepada Kementerian Keuangan,” katanya.
Sekarang ini, APBK Abdya dalam proses penyusunan DPA (daftar plafon anggaran). “Setelah DPA selesai, maka anggaran APBK sudah dapat dicairkan, termasuk anggaran untuk kegiatan,” ungkap Sekda Yufrizal, yang juga Ketua TAPK Abdya, itu.
Seperti diketahui, Bupati Abdya Akmal Ibrahim SH melalui surat tertanggal 26 Februari 2011 Nomor 900/290/II/2011, memerintahkan Ketua dan Anggota Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Abdya untuk menggunakan Plafon Anggaran Tahun 2010 yang besarannya Rp 320-an miliar. Penggunaan plafon anggaran 2010 itu terpaksa dilakukan karena belum tuntasnya pembahasan APBK 2011.
Kondisi ini terjadi selain karena aksi boikot yang dilancarkan sebagian besar anggota Dewan, juga karena adanya kendala serius, yaitu alat kelengkapan DRPK setempat belum dibentuk. Menghindari macetnya rutinitas pemerintahan, Bupati Akmal Ibrahim memutuskan meneken Perbup APBK 2011.(nun)
Sumber : Serambinews.com
Wed, Mar 30th 2011, 08:53
BLANGPIDIE - Dokumen Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 8/2011 tentang APBK Aceh Barat Daya (Abdya) tahun 2011, yang mengacu pada plafon ABBK Abdya tahun 2010, telah diserahkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI melalui Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah. Sehingga Abdya yang sebelumnya masuk daftar sebagai salah satu dari 34 daerah di Indonesia yang terancam terkena penalti (denda) berupa pengurangan alokasi anggaran, menjadi terhapus.
Bupati Akmal Ibrahim SH saat ditanyai Serambi, Selasa (29/3), menjelaskan, dokumen Perbup tentang APBK 2011 telah diserahkan oleh Sekda, Drs Yufrizal S Umar kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah pada Kementerian Keuangan RI di Jakarta pada Kamis (23/3) lalu. Dokumen APBK 2011 yang ditetapkan dengan Perbup Nomor 8/2011 itu disesuaikan dengan Plafon Anggaran tahun 2010, lalu.
Dengan penyerahan dukumen Pembup APBK tersebut, menurut Bupati Akmal Ibrahim, Kementerian Keuangan RI telah menghapus nama Kabupaten Abdya dari daftar daerah bermasalah di Indonesia. “Saya ucapkan selamat kepada rakyat Abdya,” tulis Akmal Ibrahim dalam SMS kepada Serambi, Selasa siang, kemarin.
Hal yang sama juga disampaikan Sekda Abdya, Drs Yufrizal S Umar MSi ketika dihubungi, Selasa siang kemarin. “Soal anggaran, Abdya sudah aman setelah dokumen APBK 2011 diserahkan kepada Kementerian Keuangan,” katanya.
Sekarang ini, APBK Abdya dalam proses penyusunan DPA (daftar plafon anggaran). “Setelah DPA selesai, maka anggaran APBK sudah dapat dicairkan, termasuk anggaran untuk kegiatan,” ungkap Sekda Yufrizal, yang juga Ketua TAPK Abdya, itu.
Seperti diketahui, Bupati Abdya Akmal Ibrahim SH melalui surat tertanggal 26 Februari 2011 Nomor 900/290/II/2011, memerintahkan Ketua dan Anggota Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Abdya untuk menggunakan Plafon Anggaran Tahun 2010 yang besarannya Rp 320-an miliar. Penggunaan plafon anggaran 2010 itu terpaksa dilakukan karena belum tuntasnya pembahasan APBK 2011.
Kondisi ini terjadi selain karena aksi boikot yang dilancarkan sebagian besar anggota Dewan, juga karena adanya kendala serius, yaitu alat kelengkapan DRPK setempat belum dibentuk. Menghindari macetnya rutinitas pemerintahan, Bupati Akmal Ibrahim memutuskan meneken Perbup APBK 2011.(nun)
Sumber : Serambinews.com
Senin, 09 Mei 2011
Cabai Merah di Abdya Rp 14.000/Kg
Sun, Mar 27th 2011, 08:45
BLANGPIDIE - Harga cabai merah terus mengalami penurunan menyusul panen yang berlangsung di sejumlah daerah. Di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) saat ini, cabai merah dilaporkan sudah berada di level Rp 14.000 per kilogram, turun dari pekan sebelumnya yang berkisar Rp 18.000 dan Rp 19.000.
Menurut pedagang, pasokan cabai dari dari Gayo Lues dan Medan memang sedang berlimpah. “Harga sangat dipengaruhi oleh pasokan cabai,” kata pedangan cabai di komplek pasar tradisonal Kota Blangpidie, Rian, kepada Serambi, Sabtu (26/3).
Kondisi yang sama juga terjadi pada cabai hijau. Harga jualnya turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per kilogram. Demikian juga cabai rawit yang turun dari Rp 22.000 menjadi Rp 15.000 hingga Rp 16.000 per kilogram. Bawang merah juga turun dari Rp 16.000 menjadi Rp 10.000 per kilogram, dan tomat dari Rp 6.000 menjadi Rp 5.000.(tz)
Sumber : Serambinews.com
BLANGPIDIE - Harga cabai merah terus mengalami penurunan menyusul panen yang berlangsung di sejumlah daerah. Di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) saat ini, cabai merah dilaporkan sudah berada di level Rp 14.000 per kilogram, turun dari pekan sebelumnya yang berkisar Rp 18.000 dan Rp 19.000.
Menurut pedagang, pasokan cabai dari dari Gayo Lues dan Medan memang sedang berlimpah. “Harga sangat dipengaruhi oleh pasokan cabai,” kata pedangan cabai di komplek pasar tradisonal Kota Blangpidie, Rian, kepada Serambi, Sabtu (26/3).
Kondisi yang sama juga terjadi pada cabai hijau. Harga jualnya turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per kilogram. Demikian juga cabai rawit yang turun dari Rp 22.000 menjadi Rp 15.000 hingga Rp 16.000 per kilogram. Bawang merah juga turun dari Rp 16.000 menjadi Rp 10.000 per kilogram, dan tomat dari Rp 6.000 menjadi Rp 5.000.(tz)
Sumber : Serambinews.com
Pembangunan PKS Abdya Tersendat
Sat, Mar 26th 2011, 12:59
Perusahaan Daerah dan Investor Pecah Kongsi
BLANGPIDIE - Pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) di kawasan Lhok Gayo, Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Aceh Barat Daya (Abdya), bakal tersendat menyusul pemutusan kontrak kerja sama yang dilakukan PT Shamira Agro Abdya (SAA) --anak perusahaan daerah Abdya-- terhadap PT Harita Jaya Raya (HJR), Jakarta. Surat pemutusan kontrak itu ditandatangani langsung oleh Direktur Utama PT SAA, Armiyus SE, mengetahui Komisaris HM Yunus Mawardi SH. Armiyus ketika dikonfirmasi membenarkan adanya pecah kongsi itu, namun dia tidak menjelaskan secara detail penyebabnya. “Benar, kontrak kerja sama sudah diputuskan,” katanya kepada Serambi, Jumat (25/3).
Armiyus melanjutkan, dengan berakhirnya kontrak kerja sama tersebut, saat ini pihaknya sedang mencari investor baru (lokal maupun luar negeri) yang bersedia menanamkan modalnya untuk kelanjutan pembangunan pabrik berkapisitas 30 ton TBS per jam itu. “Yang pasti PKS itu tetap dilanjutkan, namun kita belum bisa pastikan insvestor mana yang bakal kita gandeng,” jelasnya singkat. Menurut sebuah sumber, pemutusan kontrak sengaja dilakukan karena PT HJR mengabaikan beberapa kesepakatan dalam MoU. Salah satunya adalah soal pembentukan perusahaan patungan (joint venture) PT Harita Sawit Makmur yang tidak melibatkan PT SAA, melainkan dibentuk secara patungan oleh anak perusahaan Harita Groups.
“Pengadaan mesin pabrik sesuai kesepakatan dilaksanakan oleh PT HJR, tetapi ternyata dikontrakkan kepada kepada PT Pancakarsa Bagun Reksa yang merupakan rekanan PT HJR,” sebut sumber itu. Hal lain yang juga diabaikan PT HJR adalah saat pembangunan fisik pabrik dilakukan beberapa bulan lalu. Sesuai kesepakatan, pembangunan dilaksanakan oleh PT SAA, namun ternyata PT HJR juga berkeinginan membangun pabrik. “Bila keinginan itu dilaksanakan, maka saham daerah akan menciut atau tidak sesuai dengan kesepakatan semula,” tambah sumber itu.
Kesepakatan kerja sama antara PT SAA dan PT HJR itu dilakukan pada tanggal 3 September 2010. Dalam pelaksanaannya, kedua pihak sepakat mendirikan perusahaan patungan (joint venture) yang dinamakan PT Harita Sawit Makmur. PT HJR memiliki komposisi saham 59 persen dan PT SAA 41 persen dari rencana investasi awal sekitar Rp 92 miliar. Dalam hal ini, dana yang dimiliki PT SAA sebesar Rp 30 miliar, yang merupakan dana Otsus 2011. Dana tersebut digunakan dalam bentuk pekerjaan sipil atau pembangunan prasarana dan sarana pendukung pembangunan pabrik.
Rampung 80 persen
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Kadishutbun) Abdya, Ir Muslim Hasan MSi, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Otsus APBA 2010, menjelaskan bahwa pembangunan prasara dan sarana pendukung pabrik saat ini sudah rampung 80 persen. “Dana yang terserap sebesar Rp 22 milliar dari total anggaran Rp 30 miliar,” sebutnya saat dihubungi secara terpisah. Pembangunan sarana penunjang dimaksud, antara lain seperti pembangunan bangunan untuk mesin, bangunan pagar lokasi,jalan dalam lokasi, perumahan, dan bangunan perkantoran.(nun/tz)
Sumber : Serambinews.com
Perusahaan Daerah dan Investor Pecah Kongsi
BLANGPIDIE - Pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) di kawasan Lhok Gayo, Pantee Rakyat, Kecamatan Babahrot, Aceh Barat Daya (Abdya), bakal tersendat menyusul pemutusan kontrak kerja sama yang dilakukan PT Shamira Agro Abdya (SAA) --anak perusahaan daerah Abdya-- terhadap PT Harita Jaya Raya (HJR), Jakarta. Surat pemutusan kontrak itu ditandatangani langsung oleh Direktur Utama PT SAA, Armiyus SE, mengetahui Komisaris HM Yunus Mawardi SH. Armiyus ketika dikonfirmasi membenarkan adanya pecah kongsi itu, namun dia tidak menjelaskan secara detail penyebabnya. “Benar, kontrak kerja sama sudah diputuskan,” katanya kepada Serambi, Jumat (25/3).
Armiyus melanjutkan, dengan berakhirnya kontrak kerja sama tersebut, saat ini pihaknya sedang mencari investor baru (lokal maupun luar negeri) yang bersedia menanamkan modalnya untuk kelanjutan pembangunan pabrik berkapisitas 30 ton TBS per jam itu. “Yang pasti PKS itu tetap dilanjutkan, namun kita belum bisa pastikan insvestor mana yang bakal kita gandeng,” jelasnya singkat. Menurut sebuah sumber, pemutusan kontrak sengaja dilakukan karena PT HJR mengabaikan beberapa kesepakatan dalam MoU. Salah satunya adalah soal pembentukan perusahaan patungan (joint venture) PT Harita Sawit Makmur yang tidak melibatkan PT SAA, melainkan dibentuk secara patungan oleh anak perusahaan Harita Groups.
“Pengadaan mesin pabrik sesuai kesepakatan dilaksanakan oleh PT HJR, tetapi ternyata dikontrakkan kepada kepada PT Pancakarsa Bagun Reksa yang merupakan rekanan PT HJR,” sebut sumber itu. Hal lain yang juga diabaikan PT HJR adalah saat pembangunan fisik pabrik dilakukan beberapa bulan lalu. Sesuai kesepakatan, pembangunan dilaksanakan oleh PT SAA, namun ternyata PT HJR juga berkeinginan membangun pabrik. “Bila keinginan itu dilaksanakan, maka saham daerah akan menciut atau tidak sesuai dengan kesepakatan semula,” tambah sumber itu.
Kesepakatan kerja sama antara PT SAA dan PT HJR itu dilakukan pada tanggal 3 September 2010. Dalam pelaksanaannya, kedua pihak sepakat mendirikan perusahaan patungan (joint venture) yang dinamakan PT Harita Sawit Makmur. PT HJR memiliki komposisi saham 59 persen dan PT SAA 41 persen dari rencana investasi awal sekitar Rp 92 miliar. Dalam hal ini, dana yang dimiliki PT SAA sebesar Rp 30 miliar, yang merupakan dana Otsus 2011. Dana tersebut digunakan dalam bentuk pekerjaan sipil atau pembangunan prasarana dan sarana pendukung pembangunan pabrik.
Rampung 80 persen
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Kadishutbun) Abdya, Ir Muslim Hasan MSi, selaku Kuasa Pengguna Anggaran Otsus APBA 2010, menjelaskan bahwa pembangunan prasara dan sarana pendukung pabrik saat ini sudah rampung 80 persen. “Dana yang terserap sebesar Rp 22 milliar dari total anggaran Rp 30 miliar,” sebutnya saat dihubungi secara terpisah. Pembangunan sarana penunjang dimaksud, antara lain seperti pembangunan bangunan untuk mesin, bangunan pagar lokasi,jalan dalam lokasi, perumahan, dan bangunan perkantoran.(nun/tz)
Sumber : Serambinews.com
Rabu, 04 Mei 2011
Harga Cokelat Turun, Pinang Naik
Thu, Mar 24th 2011, 09:10
BLANGPIDIE - Harga cokelat (kakao) di kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dua hari terakhir bergerak turun. Dari Rp 22.000 hingga Rp 24.000 per kilogram menjadi Rp 20.000 hingga Rp 22.000. Sebaliknya, pinang justeru naik dari Rp 5.000 per kilogram menjadi Rp 6.000 sampai Rp 7.500.
Gejolak harga yang terjadi itu menurut penampung hasil bumi, Mulyadi SE, terjadi karena bergantung pada harga pasaran Medan. Kondisi ini tidak hanya terjadi untuk cokelat dan pinang, namun juga pada semua komoditas seperti pala dan cengkeh.
“Pala sampai sekarang masih bertahan dikisaran Rp 16.000 per kilogram, cengkeh yang mulai langka di Abdya juga masih berada di level Rp 40.000 per kilonya,” sebut pemilik UD Alwi ini.(tz)
Sumber : Serambinews.com
BLANGPIDIE - Harga cokelat (kakao) di kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dua hari terakhir bergerak turun. Dari Rp 22.000 hingga Rp 24.000 per kilogram menjadi Rp 20.000 hingga Rp 22.000. Sebaliknya, pinang justeru naik dari Rp 5.000 per kilogram menjadi Rp 6.000 sampai Rp 7.500.
Gejolak harga yang terjadi itu menurut penampung hasil bumi, Mulyadi SE, terjadi karena bergantung pada harga pasaran Medan. Kondisi ini tidak hanya terjadi untuk cokelat dan pinang, namun juga pada semua komoditas seperti pala dan cengkeh.
“Pala sampai sekarang masih bertahan dikisaran Rp 16.000 per kilogram, cengkeh yang mulai langka di Abdya juga masih berada di level Rp 40.000 per kilonya,” sebut pemilik UD Alwi ini.(tz)
Sumber : Serambinews.com
Selasa, 03 Mei 2011
Musrenbang Abdya, Bupati Minta Sinkronisasi Program Provinsi dan Kabupaten
Sat, Mar 19th 2011, 09:49
BLANGPIDIE - Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Akmal Ibrahim SH mengharapkan adanya sinkronisasi antara program Pemerintah Provinsi Aceh dengan program Pemerintah Kabupaten Abdya.Provinsi juga diminta mendukung kegiatan khusus yang dilaksanakan di kabupaten. Harapan tersebut dikemukakan Bupati Akmal Ibrahim saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Abdya tahun 2012 di Gedung DPRK setemat, Kamis (17/3).
Pembukaan Musrenbang tersebut dihadiri Ketua Bappeda Aceh diwakili Kabid Ekonomi, Ir Bastian, Wakil Bupati Abdya, Syamsurizal, Ketua DPRK, M Yusuf, Dandim 0110 Letkol Arm E Dwi Karyno AS, Kapolres AKBP Drs Subakti, Ketua MPU, Tgk H Abdurrahman Badar, Ketua Bappeda Abdya, Edi Darmawan S Sos MM. Terkait sinkroniasi program tersebut, Bupati Akmal Ibrahim mencontohkan, bantuan bibit kepada petani, bersumber dari APBK Abdya, APBA dan APBN (Kementerian Pertanian). “Kami menerima protes dari petani karena ada bibit padi tidak memenuhi standar kualitas, varietas yang disalurkan tidak cocok dikembangkan di Abdya,” katanya.
Ia mengatakan, varietas benih yang dikembang petani di Abdya terutama Cegelis, di samping Impari, karena sudah terbukti keberhasilannya. Sementara Ketua Beppeda Aceh diwakili Ir Bastian mengharapkan, Musrenbang yang dilaksanakan dapat menjadi wadah untuk menjaring aspirasi dalam rangka menetapkan kerangka pembangunan ke depan. Terhadap target yang belum dicapai ditekankan agar menjadi fokus pembahasan. Sebelumnya, Ketua Beppeda Abdya, Edi Darmawan S Sos MM melaporkan kegiatan Musrenbang 2012 berlangsng dua hari, Kamis-Jumat (17-18/3). Diikuti sekitar 140 peserta dari Bappeda, Dinas, Badan dan kantor, para kabag, para camat, anggota DPRK, kepala Puskesmas, Kepala SMU/SMP, unsur Orsos, MPD, MPU/MAA/Baitul Mall, koperasi dan organisasi profesi dan dunia usaha, tokoh agama/pesantren, imum mukim, para keuchik, tuha peut, dan ketua pemuda.(nun)
Sumber : Serambinews.com
BLANGPIDIE - Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Akmal Ibrahim SH mengharapkan adanya sinkronisasi antara program Pemerintah Provinsi Aceh dengan program Pemerintah Kabupaten Abdya.Provinsi juga diminta mendukung kegiatan khusus yang dilaksanakan di kabupaten. Harapan tersebut dikemukakan Bupati Akmal Ibrahim saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Abdya tahun 2012 di Gedung DPRK setemat, Kamis (17/3).
Pembukaan Musrenbang tersebut dihadiri Ketua Bappeda Aceh diwakili Kabid Ekonomi, Ir Bastian, Wakil Bupati Abdya, Syamsurizal, Ketua DPRK, M Yusuf, Dandim 0110 Letkol Arm E Dwi Karyno AS, Kapolres AKBP Drs Subakti, Ketua MPU, Tgk H Abdurrahman Badar, Ketua Bappeda Abdya, Edi Darmawan S Sos MM. Terkait sinkroniasi program tersebut, Bupati Akmal Ibrahim mencontohkan, bantuan bibit kepada petani, bersumber dari APBK Abdya, APBA dan APBN (Kementerian Pertanian). “Kami menerima protes dari petani karena ada bibit padi tidak memenuhi standar kualitas, varietas yang disalurkan tidak cocok dikembangkan di Abdya,” katanya.
Ia mengatakan, varietas benih yang dikembang petani di Abdya terutama Cegelis, di samping Impari, karena sudah terbukti keberhasilannya. Sementara Ketua Beppeda Aceh diwakili Ir Bastian mengharapkan, Musrenbang yang dilaksanakan dapat menjadi wadah untuk menjaring aspirasi dalam rangka menetapkan kerangka pembangunan ke depan. Terhadap target yang belum dicapai ditekankan agar menjadi fokus pembahasan. Sebelumnya, Ketua Beppeda Abdya, Edi Darmawan S Sos MM melaporkan kegiatan Musrenbang 2012 berlangsng dua hari, Kamis-Jumat (17-18/3). Diikuti sekitar 140 peserta dari Bappeda, Dinas, Badan dan kantor, para kabag, para camat, anggota DPRK, kepala Puskesmas, Kepala SMU/SMP, unsur Orsos, MPD, MPU/MAA/Baitul Mall, koperasi dan organisasi profesi dan dunia usaha, tokoh agama/pesantren, imum mukim, para keuchik, tuha peut, dan ketua pemuda.(nun)
Sumber : Serambinews.com
Senin, 02 Mei 2011
Ratusan Hektare Sawah di Padang Sikabu Kekeringan
* Diusulkan Pemisahan Saluran Air
Sat, Mar 19th 2011, 09:44
BLANGPIDIE – Ratusan hektare areal persawahan di Kemukiman Padang Sikabu dan sebagian Kemukiman Krueng Batee, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), sejak sepekan terahir ini dilaporkan mengalami kekeringan yang sangat luar biasa. Kondisi itu terjadi akibat debit air yang mengalir dari irigasi setempat semakin berkurang dan tak mampu lagi memenuhi kebutuhan air untuk areal persawahan dan Balai Benih Ikan (BBI) milik Pemkab Abdya yang berlokasi di Perbukitan Hijau Dusun Ingin Jaya, Gampong Persiapan Drieng Beurembang, Kemukiman Krueng Batee kecamatan sama.
Sekretaris Komsi C DPRK Abdya, Zaman Akli, yang mengaku telah meninjau langsung ke lokasi bersama Ketua Komisi C DPRK Abdya M Nasir SH kepada Serambi, Kamis (17/3) membenarkan bahwa sejak sepekan terakhir ini ratusan hektare areal persawahan warga di kemukiman di maksud mengalami kekeringan. “Menurut pengakuan masyarakat tidak terpenuhinya kebutuhan air untuk areal persawahan mereka karena sebagian besar air yang bersumber dari irigasi dimaksud mengalir ke BBI. Untuk itu kita berharap kepada Pemkab Abdya untuk segera mencari solusi bijak terhadap persoalan yang dialami masyarakat petani di kemukiman itu. Dengan harapan BBI tetap jalan, kebutuhan air untuk masyarakat juga tak terganggu,” papar Zaman Akli.
Dia mengatakan, jika persoalan itu tidak segera ditangani maka kemungkinan besar program tanam serentak yang digagas Bupati Akmal Ibrahim tak bisa berjalan maksimal. “Jika kekeringan seperti ini terus berlanjut dengan sendirinya akan mempengaruhi proses tanam serentak. Imbasnya hasil produkt padi yang diperoleh juga akan berkurang dari biasanya,” tambah Zaman Akli. Untuk itu dia bersama Ketua Komisi C, M Nasir SH, mengusulkan sebuah solusi kepada Pemkab Abdya dengan cara melakukan pemisahan saluran kebutuhan air untuk BBI dan saluran untuk areal persawahan rakyat. Sebab menurutnya selama ini terjadi tuding menuding antara masyarakat dengan BBI. Masyarakat menganggap air banyak mengalir ke BBI dan BBI sendiri menganggap air banyak dipasok untuk areal persawahan masyarakat.
“Sekarang masyarakat mengklaim bahwa air banyak mengalir ke komplek BBI. Sedangkan pihak BBI sendiri mengklaim bahwa air yang bersumber dari irigasi setempat banyak mengalir ke areal persawahan warga. Sehingga keduanya saling menyalahkan. Untuk itu perlu dilakukan pemisahan saluran irigasi sehingga antara masyarakat dan BBI tak saling menyalahkan,” ujar Zaman Akli lagi.
Mukim Padang Sikabu, Alrabi yang dikonfirmasi Serambi secara terpisah juga mengaku bahwa sejak sepekan terakhir telah terjadi krisis air sawah yang luar biasa di kemukiman tersebut. Kondisi itu menurutnya terjadi akibat sebagian air dari irigasi mengalir ke tambak ikan warga di kawasan Gampong Persiapan Drieng Beurembang, Kemukiman Krueng Batee kecamatan sama. “Pemilik tambak ikan di gampong dimaksud juga memanfaatkan air irigasi dimaksud untuk kolam ikan mereka, sehingga air yang mengalir begitu deras dari irigasi tersebut sebagiannya tersuplai ke kolam ikan mereka,” katanya.
Untuk itu dia berharap Camat, Keujrun Blang, pihak BBI dan masyarakat pemilik tambak untuk duduk bersama mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. “Dengan demikian, pemilik tambak tak dirugikan, masyarakat dan BBI juga bisa menjalankan kegiatannya sebagaimana yang diharapkan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan,” papar Alrabi. Sementara itu Camat Kuala Batee, Erwandi SKM yang dihubungi Serambi via telepon selulernya berjanji dalam waktu dekat akan menggelar musyawarah guna mencari solusi terhadap persoalan tersebut. “Musyawarah itu sendiri nantinya akan melibatkan, Keujrung Blang, Aneuk Blang, pihak BBI,Keuchik dan Mukim. Dengan demikian akan lahir sebuah solusi, gagasan dan jalan keluar terhadap persoalan yang sedang dialami masyarakat petani tersebut,” demikian kata Erwandi.(tz)
Sumber : Serambinews.com
Sat, Mar 19th 2011, 09:44
BLANGPIDIE – Ratusan hektare areal persawahan di Kemukiman Padang Sikabu dan sebagian Kemukiman Krueng Batee, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), sejak sepekan terahir ini dilaporkan mengalami kekeringan yang sangat luar biasa. Kondisi itu terjadi akibat debit air yang mengalir dari irigasi setempat semakin berkurang dan tak mampu lagi memenuhi kebutuhan air untuk areal persawahan dan Balai Benih Ikan (BBI) milik Pemkab Abdya yang berlokasi di Perbukitan Hijau Dusun Ingin Jaya, Gampong Persiapan Drieng Beurembang, Kemukiman Krueng Batee kecamatan sama.
Sekretaris Komsi C DPRK Abdya, Zaman Akli, yang mengaku telah meninjau langsung ke lokasi bersama Ketua Komisi C DPRK Abdya M Nasir SH kepada Serambi, Kamis (17/3) membenarkan bahwa sejak sepekan terakhir ini ratusan hektare areal persawahan warga di kemukiman di maksud mengalami kekeringan. “Menurut pengakuan masyarakat tidak terpenuhinya kebutuhan air untuk areal persawahan mereka karena sebagian besar air yang bersumber dari irigasi dimaksud mengalir ke BBI. Untuk itu kita berharap kepada Pemkab Abdya untuk segera mencari solusi bijak terhadap persoalan yang dialami masyarakat petani di kemukiman itu. Dengan harapan BBI tetap jalan, kebutuhan air untuk masyarakat juga tak terganggu,” papar Zaman Akli.
Dia mengatakan, jika persoalan itu tidak segera ditangani maka kemungkinan besar program tanam serentak yang digagas Bupati Akmal Ibrahim tak bisa berjalan maksimal. “Jika kekeringan seperti ini terus berlanjut dengan sendirinya akan mempengaruhi proses tanam serentak. Imbasnya hasil produkt padi yang diperoleh juga akan berkurang dari biasanya,” tambah Zaman Akli. Untuk itu dia bersama Ketua Komisi C, M Nasir SH, mengusulkan sebuah solusi kepada Pemkab Abdya dengan cara melakukan pemisahan saluran kebutuhan air untuk BBI dan saluran untuk areal persawahan rakyat. Sebab menurutnya selama ini terjadi tuding menuding antara masyarakat dengan BBI. Masyarakat menganggap air banyak mengalir ke BBI dan BBI sendiri menganggap air banyak dipasok untuk areal persawahan masyarakat.
“Sekarang masyarakat mengklaim bahwa air banyak mengalir ke komplek BBI. Sedangkan pihak BBI sendiri mengklaim bahwa air yang bersumber dari irigasi setempat banyak mengalir ke areal persawahan warga. Sehingga keduanya saling menyalahkan. Untuk itu perlu dilakukan pemisahan saluran irigasi sehingga antara masyarakat dan BBI tak saling menyalahkan,” ujar Zaman Akli lagi.
Mukim Padang Sikabu, Alrabi yang dikonfirmasi Serambi secara terpisah juga mengaku bahwa sejak sepekan terakhir telah terjadi krisis air sawah yang luar biasa di kemukiman tersebut. Kondisi itu menurutnya terjadi akibat sebagian air dari irigasi mengalir ke tambak ikan warga di kawasan Gampong Persiapan Drieng Beurembang, Kemukiman Krueng Batee kecamatan sama. “Pemilik tambak ikan di gampong dimaksud juga memanfaatkan air irigasi dimaksud untuk kolam ikan mereka, sehingga air yang mengalir begitu deras dari irigasi tersebut sebagiannya tersuplai ke kolam ikan mereka,” katanya.
Untuk itu dia berharap Camat, Keujrun Blang, pihak BBI dan masyarakat pemilik tambak untuk duduk bersama mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. “Dengan demikian, pemilik tambak tak dirugikan, masyarakat dan BBI juga bisa menjalankan kegiatannya sebagaimana yang diharapkan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan,” papar Alrabi. Sementara itu Camat Kuala Batee, Erwandi SKM yang dihubungi Serambi via telepon selulernya berjanji dalam waktu dekat akan menggelar musyawarah guna mencari solusi terhadap persoalan tersebut. “Musyawarah itu sendiri nantinya akan melibatkan, Keujrung Blang, Aneuk Blang, pihak BBI,Keuchik dan Mukim. Dengan demikian akan lahir sebuah solusi, gagasan dan jalan keluar terhadap persoalan yang sedang dialami masyarakat petani tersebut,” demikian kata Erwandi.(tz)
Sumber : Serambinews.com
Intensitas Semburan Gas Berapi di Abdya Mulai Menurun
Fri, Mar 18th 2011, 08:38
BLANGPIDIE – Intensitas semburan gas campur api yang keluar dari sebuah lubang berbentuk kawah mini di kilometer 10 lintasan jalan Gampong Ie Mirah, Kecamatan Babahrot menuju Terangon, Kabupaten Gayo Lues, dilaporkan mulai menurun. Kendati demikian, warga asal Terangon, yang baru mengetahui informasi tersebut Kamis (17/3) juga dibuat penasaran dan memilih menyaksikan langsung lokasi semburan gas tersebut
“Pantauan kami sekira pukul 08.00 WIB, intensitas semburan gas campur api masih seperti kemarin, dan banyak warga Terangon turun ke kilometer 10 untuk menyaksikan kejadian yang dinilai langka dan aneh tersebut. Namun sekira pukul 14.30 WIB saya memperoleh informasi dari masyarakat yang memantau perkembangan api dimaksud katanya sudah mulai menurun,” papar T Mahiddin, salah seorang warga Babahrot, kepada Serambi, Kamis (17/3).
T Mahiddin mengaku bahwa sebagian masyarakat setempat meyakini bahwa di lokasi tempat munculnya api itu terdapat kandungan batu bara yang konon menurut informasi yang diterima masyarakat setempat pernah disurvei oleh dinas terkait.
Komandan Koramil (Danramil) Babahrot, Lettu Inf M Musa yang dikonfirmasi Serambi terpisah secara membenarkan bahwa intensitas semburan gas itu mulai menurun. Informasi tersebut diperolehnya dari anggotanya yang turun ke lokasi pagi kemarin.
“Ya benar, anggota kita yang turun ke lokasi tadi pagi juga melaporkan bahwa intensitas semburan api dari lubang berbentuk kawah mini itu mulai menurun. Namun kami tidak bisa memastikan banyak atau tidaknya pengunjung yang datang ke lokasi pascakejadian itu. Sebab anggota kita hanya turun untuk mengecek perkembangannya,” papar Lettu Inf M Musa.
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Abdya, Drs Ikhsan kepada Serambi, Rabu (16/3) kemarin, menjelaskan bahwa semburan gas bercampur api yang keluar dari sebuah lubang berbentuk kawah mini itu tidak akan berbahaya dan berdampak terhadap lingkungan sekitardan. Sebab kandungan yang berada lubang tersebut hanyalah kandungan gas Methane yang sifatnya tidak bisa bertahan lama.
“Itu sebuah fenomena alam biasa, kemungkinan kandungan gas methane yang menyembur ke luar sehingga memunculkan api. Biasanya akan terus menurun aktifitasnya seiring kandungan gas yang keluar. Kendati demikian kita akan tunggu perkembangannya selama sepuluh hari, jika api terus membesar maka kita akan menurunkan tim ahli untuk meneliti kandungan apa yang tersimpan di lubang tersebut,” papar Ikhsan.(tz)
Sumber : Serambinews.com
BLANGPIDIE – Intensitas semburan gas campur api yang keluar dari sebuah lubang berbentuk kawah mini di kilometer 10 lintasan jalan Gampong Ie Mirah, Kecamatan Babahrot menuju Terangon, Kabupaten Gayo Lues, dilaporkan mulai menurun. Kendati demikian, warga asal Terangon, yang baru mengetahui informasi tersebut Kamis (17/3) juga dibuat penasaran dan memilih menyaksikan langsung lokasi semburan gas tersebut
“Pantauan kami sekira pukul 08.00 WIB, intensitas semburan gas campur api masih seperti kemarin, dan banyak warga Terangon turun ke kilometer 10 untuk menyaksikan kejadian yang dinilai langka dan aneh tersebut. Namun sekira pukul 14.30 WIB saya memperoleh informasi dari masyarakat yang memantau perkembangan api dimaksud katanya sudah mulai menurun,” papar T Mahiddin, salah seorang warga Babahrot, kepada Serambi, Kamis (17/3).
T Mahiddin mengaku bahwa sebagian masyarakat setempat meyakini bahwa di lokasi tempat munculnya api itu terdapat kandungan batu bara yang konon menurut informasi yang diterima masyarakat setempat pernah disurvei oleh dinas terkait.
Komandan Koramil (Danramil) Babahrot, Lettu Inf M Musa yang dikonfirmasi Serambi terpisah secara membenarkan bahwa intensitas semburan gas itu mulai menurun. Informasi tersebut diperolehnya dari anggotanya yang turun ke lokasi pagi kemarin.
“Ya benar, anggota kita yang turun ke lokasi tadi pagi juga melaporkan bahwa intensitas semburan api dari lubang berbentuk kawah mini itu mulai menurun. Namun kami tidak bisa memastikan banyak atau tidaknya pengunjung yang datang ke lokasi pascakejadian itu. Sebab anggota kita hanya turun untuk mengecek perkembangannya,” papar Lettu Inf M Musa.
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Abdya, Drs Ikhsan kepada Serambi, Rabu (16/3) kemarin, menjelaskan bahwa semburan gas bercampur api yang keluar dari sebuah lubang berbentuk kawah mini itu tidak akan berbahaya dan berdampak terhadap lingkungan sekitardan. Sebab kandungan yang berada lubang tersebut hanyalah kandungan gas Methane yang sifatnya tidak bisa bertahan lama.
“Itu sebuah fenomena alam biasa, kemungkinan kandungan gas methane yang menyembur ke luar sehingga memunculkan api. Biasanya akan terus menurun aktifitasnya seiring kandungan gas yang keluar. Kendati demikian kita akan tunggu perkembangannya selama sepuluh hari, jika api terus membesar maka kita akan menurunkan tim ahli untuk meneliti kandungan apa yang tersimpan di lubang tersebut,” papar Ikhsan.(tz)
Sumber : Serambinews.com
Semburan Gas Berapi Hebohkan Warga Abdya
Thu, Mar 17th 2011, 10:27
* Disinyalir Mengandung Metana
Warga melihat semburan api yang keluar dari sebuah lubang yang berbentuk kawah kecil di lintasan jalan Gampong Ie Mirah, Kecamatan Babahrot menuju Terangon, Gayo Lues, Selasa (15/3). SERAMBI/TAUFIK ZAS
BLANGPIDIE – Masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), khususnya di Kecamatan Babahrot, sempat heboh dan terkesima saat mendapati sebuah kejadian aneh: api menyembur dari sebuah lubang berbentuk kawah mini di lintasan jalan Gampong Ie Mirah, Kecamatan Babahrot menuju Terangon, Gayo Lues, sejak Selasa (15/3).
Semburan api di kilometer 10 itu menjulang hingga 2-3 meter. Kedalamannya delapan meter. Yang pertama menyaksikannya adalah seorang pria penggalas ikan (mugee ungkot) asal Abdya yang pulang dari Terangon pada Selasa (15/3) pukul 20.30 malam.
Informasi yang disampaikan penggalas ikan itu dengan cepat berkembang dari mulut ke mulut. Sehingga pada malam itu juga unsur Muspida Abdya yang terdiri atas Bupati Akmal Ibrahim SH, Kapolres AKBP Drs Subakti, dan Dandim Letkol ARM E Dwi Karyono turun ke lokasi untuk memastikan informasi yang beredar di tengah masyarakat.
Ternyata benar, ada semburan api yang keluar dari kawah mini itu. Semburan panas itu diduga mengandus gas metan (methane). Menurut pengakuan warga sekitar kepada Serambi di lokasi Rabu (16/3), lubang yang menyemburkan gas campur api itu berada di lahan milik M Adam (45), warga Gampong Ie Mirah. Letaknya berada di lokasi kawasan hutan lindung Km 10 lintasan Ie Mirah–Terangon.
Temuan itu sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga setempat, karena diperkirakan bisa memicu terjadinya kebakaran di kawasan hutan lindung tersebut.
Namun, setelah diamati dengan saksama, ternyata api yang menyembur dari lubang sedalam delapan meter itu tidak menyebar dan menimbulkan kebakaran di lingkungan sekitarnya. “Pada malam itu juga unsur muspika dan muspida turun langsung ke lokasi untuk mengantisipasi munculnya dampak-dampak yang tidak diinginkan,” kata Hasbi (37), warga Ie Mirah, kepada Serambi.
M Adam (45), pemilik lahan tersebut mengaku, munculnya api di lubang tersebut sangat mengagetkannya, karena ini yang pertama terjadi di lahan tersebut. Sejauh ini dia tak yakin kalau di lahan miliknya itu terkandung minyak bumi ataupun gas alam cair, karena semburan api dari lubang itu tidak mengeluarkan aroma gas ataupun bahan kimia lainnya.
Menurut M Adam, sebelum api menyembur di lokasi itu dia sempat membakar semak di areak tersebut. “Bisa saja api menjalar ke lubang tersebut karena mungkin ada kandungan batu baranya,” ujar Adam.
Fenomena biasa
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Abdya, Drs Ikhsan yang dihubungi Serambi terkait kejadian di Babahrot itu mengatakan, semburan api dari kawah mini itu merupakan fenomena alam biasa.
Ia menduga, kandungan gas yang ada di lokasi itu memiliki tekanan (pressure) tertentu, sehingga menyebabkan munculnya hole (lubang) dan mengeluarkan api akibat aktivitas yang memang dianggap alamiah. Namun demikian, pihaknya akan melakukan survei untuk meneliti lebih jauh fenomen alam tersebut.
“Kendati demikian, kita akan tunggu perkembangannya sepuluh hari. Jika api terus membesar, maka kita akan turunkan tim ahli untuk meneliti kandungan apa yang sebenarnya tersimpan di lubang tersebut,” tambah Ikhsan.
Sejauh ini, lanjut Ikhsan, data yang ia terima kandungan gas tersebut masih dalam volume yang sangat kecil, sehingga kalau dieksploitasi untuk tujuan ekonomis masih terlalu dini. “Perlu dilakukan pengkajian yang lebih detail,” ujar Drs Ikhsan. (tz)
Sumber : Serambinews.com
* Disinyalir Mengandung Metana
Warga melihat semburan api yang keluar dari sebuah lubang yang berbentuk kawah kecil di lintasan jalan Gampong Ie Mirah, Kecamatan Babahrot menuju Terangon, Gayo Lues, Selasa (15/3). SERAMBI/TAUFIK ZAS
BLANGPIDIE – Masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), khususnya di Kecamatan Babahrot, sempat heboh dan terkesima saat mendapati sebuah kejadian aneh: api menyembur dari sebuah lubang berbentuk kawah mini di lintasan jalan Gampong Ie Mirah, Kecamatan Babahrot menuju Terangon, Gayo Lues, sejak Selasa (15/3).
Semburan api di kilometer 10 itu menjulang hingga 2-3 meter. Kedalamannya delapan meter. Yang pertama menyaksikannya adalah seorang pria penggalas ikan (mugee ungkot) asal Abdya yang pulang dari Terangon pada Selasa (15/3) pukul 20.30 malam.
Informasi yang disampaikan penggalas ikan itu dengan cepat berkembang dari mulut ke mulut. Sehingga pada malam itu juga unsur Muspida Abdya yang terdiri atas Bupati Akmal Ibrahim SH, Kapolres AKBP Drs Subakti, dan Dandim Letkol ARM E Dwi Karyono turun ke lokasi untuk memastikan informasi yang beredar di tengah masyarakat.
Ternyata benar, ada semburan api yang keluar dari kawah mini itu. Semburan panas itu diduga mengandus gas metan (methane). Menurut pengakuan warga sekitar kepada Serambi di lokasi Rabu (16/3), lubang yang menyemburkan gas campur api itu berada di lahan milik M Adam (45), warga Gampong Ie Mirah. Letaknya berada di lokasi kawasan hutan lindung Km 10 lintasan Ie Mirah–Terangon.
Temuan itu sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga setempat, karena diperkirakan bisa memicu terjadinya kebakaran di kawasan hutan lindung tersebut.
Namun, setelah diamati dengan saksama, ternyata api yang menyembur dari lubang sedalam delapan meter itu tidak menyebar dan menimbulkan kebakaran di lingkungan sekitarnya. “Pada malam itu juga unsur muspika dan muspida turun langsung ke lokasi untuk mengantisipasi munculnya dampak-dampak yang tidak diinginkan,” kata Hasbi (37), warga Ie Mirah, kepada Serambi.
M Adam (45), pemilik lahan tersebut mengaku, munculnya api di lubang tersebut sangat mengagetkannya, karena ini yang pertama terjadi di lahan tersebut. Sejauh ini dia tak yakin kalau di lahan miliknya itu terkandung minyak bumi ataupun gas alam cair, karena semburan api dari lubang itu tidak mengeluarkan aroma gas ataupun bahan kimia lainnya.
Menurut M Adam, sebelum api menyembur di lokasi itu dia sempat membakar semak di areak tersebut. “Bisa saja api menjalar ke lubang tersebut karena mungkin ada kandungan batu baranya,” ujar Adam.
Fenomena biasa
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Abdya, Drs Ikhsan yang dihubungi Serambi terkait kejadian di Babahrot itu mengatakan, semburan api dari kawah mini itu merupakan fenomena alam biasa.
Ia menduga, kandungan gas yang ada di lokasi itu memiliki tekanan (pressure) tertentu, sehingga menyebabkan munculnya hole (lubang) dan mengeluarkan api akibat aktivitas yang memang dianggap alamiah. Namun demikian, pihaknya akan melakukan survei untuk meneliti lebih jauh fenomen alam tersebut.
“Kendati demikian, kita akan tunggu perkembangannya sepuluh hari. Jika api terus membesar, maka kita akan turunkan tim ahli untuk meneliti kandungan apa yang sebenarnya tersimpan di lubang tersebut,” tambah Ikhsan.
Sejauh ini, lanjut Ikhsan, data yang ia terima kandungan gas tersebut masih dalam volume yang sangat kecil, sehingga kalau dieksploitasi untuk tujuan ekonomis masih terlalu dini. “Perlu dilakukan pengkajian yang lebih detail,” ujar Drs Ikhsan. (tz)
Sumber : Serambinews.com
Pengaspalan Jalan Lintas Abdya-Gayo Lues Baru 8 Km
Thu, Mar 17th 2011, 08:34
BLANGPIDIE - Proyek pengaspalan jalan lintas Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dengan Kabupaten Gayo Lues, hingga kini baru rampung sepanjang delapan kilometer. Kendati demikian jalan lintasan kabupaten itu sudah dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat, walaupun para pengendara harus esktra hati-hati melalui sebagaian ruas jalan yang belum beraspal dan di penuhi kerikil itu.
Amatan Serambi, Rabu (16/3), sepanjang delapan kilometer ruas jalan tersebut telah siap diaspal dengan kualitas hotmix, namun demikian sebagian titik di ruas jalan yang sudah di aspal itu terlihat dibongkar ulang karena kualitasnya kurang bagus. Ruas jalan yang menghubungkan dua kabupaten bertetangga itu dibuka sejak era 90-an, namun kurang berfungsi lantaran masih terdapat tanjakan tinggi sepanjang jalan. Tapi, sekarang, jalur tengah yang membentang dari Babahrot di Abdya dan Terangon di Gayo Lues sepanjang 76 kilometer itu, dilaporkan sudah dapat ditempuh selama 2,5 jam dengan kendaraan roda empat.
“Pengendara roda dua yang melintasi jalan tersebut dituntut ekstra hati-hati karena kerikir yang berserakan di badan jalan yang belum teraspal itu bisa saja menyeret mereka ke jurang dan ke badan jalan. Sedangkan titik longsor sejauh ini belum ditemukan,” papar seorang warga yang mengaku baru pulang dari Terangon tujuan Kuala Batee.
Camat Babahrot, Agussalim SPd, yang dikonfirmasi Serambi, Rabu (16/3) membenarkan bahwa disebagian titik badan jalan tersebut terlihat telah dilakukan pembongkaran ulang guna diperbaiki kembali. Dia mensinyalir pembongkaran itu dilakukan karena telah mendapat teguran dari dinas terkait.
“Mengenai siapa rekananya dan panjang jalan yang akan di aspal saya tidak tahu karena mereka tak pernah melapor kepada kami. Sedangkan mengenai pembogkaran beberapa titik badan jalan itu benar adanya dan saya juga sudah melihatnya langsung saat melihat semburan api di kawasan kilometer 10,” papar Camat Agussalim.
Dalam kesempatan itu dia juga menghimbau kepada rekanan pelaksana proyek dimaksud untuk tidak mengerjakannya asal jadi, karena jalan tersebut merupakan sebuah jalur transportasi yang sangat diidam-idamkan oleh masyarakat Abdya, dan Gayo Lues untuk memudahkan hubungan transportasi masyarakat setempat. Masyarakat pengguna jalan dimaksud berharap kepada pihak rekanan untuk segera merampungkan proses pengaspalan jalan dimaksud, karena selesainya jalan tersebut akan mempermudah arus transportasi menuju kabupaten tersebut.(tz)
Sumber : Serambinews.com
BLANGPIDIE - Proyek pengaspalan jalan lintas Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dengan Kabupaten Gayo Lues, hingga kini baru rampung sepanjang delapan kilometer. Kendati demikian jalan lintasan kabupaten itu sudah dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat, walaupun para pengendara harus esktra hati-hati melalui sebagaian ruas jalan yang belum beraspal dan di penuhi kerikil itu.
Amatan Serambi, Rabu (16/3), sepanjang delapan kilometer ruas jalan tersebut telah siap diaspal dengan kualitas hotmix, namun demikian sebagian titik di ruas jalan yang sudah di aspal itu terlihat dibongkar ulang karena kualitasnya kurang bagus. Ruas jalan yang menghubungkan dua kabupaten bertetangga itu dibuka sejak era 90-an, namun kurang berfungsi lantaran masih terdapat tanjakan tinggi sepanjang jalan. Tapi, sekarang, jalur tengah yang membentang dari Babahrot di Abdya dan Terangon di Gayo Lues sepanjang 76 kilometer itu, dilaporkan sudah dapat ditempuh selama 2,5 jam dengan kendaraan roda empat.
“Pengendara roda dua yang melintasi jalan tersebut dituntut ekstra hati-hati karena kerikir yang berserakan di badan jalan yang belum teraspal itu bisa saja menyeret mereka ke jurang dan ke badan jalan. Sedangkan titik longsor sejauh ini belum ditemukan,” papar seorang warga yang mengaku baru pulang dari Terangon tujuan Kuala Batee.
Camat Babahrot, Agussalim SPd, yang dikonfirmasi Serambi, Rabu (16/3) membenarkan bahwa disebagian titik badan jalan tersebut terlihat telah dilakukan pembongkaran ulang guna diperbaiki kembali. Dia mensinyalir pembongkaran itu dilakukan karena telah mendapat teguran dari dinas terkait.
“Mengenai siapa rekananya dan panjang jalan yang akan di aspal saya tidak tahu karena mereka tak pernah melapor kepada kami. Sedangkan mengenai pembogkaran beberapa titik badan jalan itu benar adanya dan saya juga sudah melihatnya langsung saat melihat semburan api di kawasan kilometer 10,” papar Camat Agussalim.
Dalam kesempatan itu dia juga menghimbau kepada rekanan pelaksana proyek dimaksud untuk tidak mengerjakannya asal jadi, karena jalan tersebut merupakan sebuah jalur transportasi yang sangat diidam-idamkan oleh masyarakat Abdya, dan Gayo Lues untuk memudahkan hubungan transportasi masyarakat setempat. Masyarakat pengguna jalan dimaksud berharap kepada pihak rekanan untuk segera merampungkan proses pengaspalan jalan dimaksud, karena selesainya jalan tersebut akan mempermudah arus transportasi menuju kabupaten tersebut.(tz)
Sumber : Serambinews.com
Bertambah, Jumlah Gampong di Abdya
Thu, Mar 17th 2011, 08:30
BLANGPIDIE- Jumlah Desa/Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) akan bertambah menjadi 149 menyusul diresmikan desa/gampong persiapan oleh bupati setempat, akhir-akhir ini. Pembentukan pemerintahan desa yang baru bertujuan untuk mempermudah birokrasi dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat.
Kabag Pemerintahan Umum Setdakab Abdya, Ikhwansyah TA SH dihubungi Serambi, Rabu (16/3) menjelaskan, peresmian gampong persiapan atau pemekaran dari desa induk yang dilakukan Bupati Akmal Ibrahim belakangan ini berdasarkan permintaan masyarakat setempat.
Tujuannya, mempermudah atau memperpendek birokrasi pemerintahan gampong/desa sehingga bisa memberikan pelayanan lebih maksimal kepada masyarakat. Berdasarkan permintaan masyaraka yang disampaikan melalui surat, Bupati menurunkan tim dari unsur terkait untuk melihat kesiapan, terutama persyaratan yang telah dipenuhi daerah bersangkutan menuju kemandirian.
Hingga saat ini, kata Ikhwansyah TA, Bupati Abdya telah meresmikan 14 gampong/desa persiapan dari 17 permohonan yang diproses. Selasa (15/3) lalu diresmikan Gampong/Desa Persiapan Jeumpa Barat dan Gampong/Desa Persiapan Alue Seulaseh, Kecamatan Jeumpa.
Dijadwalkan pada Senin (21/3) mendatang Bupati Akmal Ibrahim meresmikan Gampong/Desa Persiapan Krueng Panto, Kecamatan Kuala Batee. Sementara dua lainnya sedang diproses untuk diresmikan adalah Gampong/Desa Persiapan Alue Dawah dan Gampong/Desa Persiapan Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot.
Dengan peresmian persiapan tersebut, kata Ikhwansyah, maka jumlah pemerintahan gampong di Kabupaten Abdya bertambah menjadi 149, terdiri dari 132 desa/gampong definitif dan 17 gampong/desa persiapan.(nun)
Sumber : Serambinews.com
BLANGPIDIE- Jumlah Desa/Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) akan bertambah menjadi 149 menyusul diresmikan desa/gampong persiapan oleh bupati setempat, akhir-akhir ini. Pembentukan pemerintahan desa yang baru bertujuan untuk mempermudah birokrasi dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat.
Kabag Pemerintahan Umum Setdakab Abdya, Ikhwansyah TA SH dihubungi Serambi, Rabu (16/3) menjelaskan, peresmian gampong persiapan atau pemekaran dari desa induk yang dilakukan Bupati Akmal Ibrahim belakangan ini berdasarkan permintaan masyarakat setempat.
Tujuannya, mempermudah atau memperpendek birokrasi pemerintahan gampong/desa sehingga bisa memberikan pelayanan lebih maksimal kepada masyarakat. Berdasarkan permintaan masyaraka yang disampaikan melalui surat, Bupati menurunkan tim dari unsur terkait untuk melihat kesiapan, terutama persyaratan yang telah dipenuhi daerah bersangkutan menuju kemandirian.
Hingga saat ini, kata Ikhwansyah TA, Bupati Abdya telah meresmikan 14 gampong/desa persiapan dari 17 permohonan yang diproses. Selasa (15/3) lalu diresmikan Gampong/Desa Persiapan Jeumpa Barat dan Gampong/Desa Persiapan Alue Seulaseh, Kecamatan Jeumpa.
Dijadwalkan pada Senin (21/3) mendatang Bupati Akmal Ibrahim meresmikan Gampong/Desa Persiapan Krueng Panto, Kecamatan Kuala Batee. Sementara dua lainnya sedang diproses untuk diresmikan adalah Gampong/Desa Persiapan Alue Dawah dan Gampong/Desa Persiapan Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot.
Dengan peresmian persiapan tersebut, kata Ikhwansyah, maka jumlah pemerintahan gampong di Kabupaten Abdya bertambah menjadi 149, terdiri dari 132 desa/gampong definitif dan 17 gampong/desa persiapan.(nun)
Sumber : Serambinews.com
Kamis, 21 April 2011
Puluhan Hektare Sawah Terlantar di Sangkalan Digarap Kembali
Sat, Mar 12th 2011, 10:16
BLANGPIDIE - Puluhan hektare lahan sawah telantar lebih lima tahun di kawasan Sangkalan, Kecamatan Susoh, Abdya kini mulai digarap kembali. “Lahan yang sudah menjadi semak belukar tersebut sedang dibersihkan para pemiliknya untuk ditanami padi dengan bantuan bibit gratis,” kata Camat Susoh, Jusbar kepada Serambi, Kamis (10/3). Lahan terlantar tersebut mencakup tiga gampong, yakni Gampong Cot Mancang, Rubek Meupayong dan Gampong Blang Dalam, yang secera keselurahan luasnya mencapai 30 hektare. Lahan tersebut, menurut Camat Jusbar, tidak digarap pemiliknya lebih dari lima tahun sehingga berubah menjadi semak belukar.
Kata Jusbar, dari serangkaian pertemuan yang dilaksanakan, teramsuk Dinas Pertanian dan Perternakan (Distannak), tumbuh kembali semangat warga untuk menggarap lahan tidur yang sudah lama diterlantarkan. Pemkab Abdya melalui Distannak siap membantu dengan menyalurkan bibit gratis kepada para petani setempat. Benih padi yang disalurkan disesuaikan dengan kondisi lahan, seperti benih yang yang cocok ditanami pada lahan pasang surut.
Kebutuhan petani lainnya, menurut Camat Jusbar, juga sudah diajukan pembangunan jalan pertanian dari Desa Robek Meupayong menuju Desa Gudang, Kecamatan Blangpidie. “Jalan sangat dibutuh petani setempat sudah disetujui untuk dibangun,” katanya. Perlu diketahui, Sangkalan merupakan salah satu daerah pesisir di Kabupaten Abdya, berjarak antara 2-3 km dari jalan raya. Penduduknya, selain mengandalkan pendapatan dari usaha nelayan, juga tidak sedikit mengantungkan hidupnya dari usaha bertani lahan sawah.(nun)
Sumber : Serambinews.com
BLANGPIDIE - Puluhan hektare lahan sawah telantar lebih lima tahun di kawasan Sangkalan, Kecamatan Susoh, Abdya kini mulai digarap kembali. “Lahan yang sudah menjadi semak belukar tersebut sedang dibersihkan para pemiliknya untuk ditanami padi dengan bantuan bibit gratis,” kata Camat Susoh, Jusbar kepada Serambi, Kamis (10/3). Lahan terlantar tersebut mencakup tiga gampong, yakni Gampong Cot Mancang, Rubek Meupayong dan Gampong Blang Dalam, yang secera keselurahan luasnya mencapai 30 hektare. Lahan tersebut, menurut Camat Jusbar, tidak digarap pemiliknya lebih dari lima tahun sehingga berubah menjadi semak belukar.
Kata Jusbar, dari serangkaian pertemuan yang dilaksanakan, teramsuk Dinas Pertanian dan Perternakan (Distannak), tumbuh kembali semangat warga untuk menggarap lahan tidur yang sudah lama diterlantarkan. Pemkab Abdya melalui Distannak siap membantu dengan menyalurkan bibit gratis kepada para petani setempat. Benih padi yang disalurkan disesuaikan dengan kondisi lahan, seperti benih yang yang cocok ditanami pada lahan pasang surut.
Kebutuhan petani lainnya, menurut Camat Jusbar, juga sudah diajukan pembangunan jalan pertanian dari Desa Robek Meupayong menuju Desa Gudang, Kecamatan Blangpidie. “Jalan sangat dibutuh petani setempat sudah disetujui untuk dibangun,” katanya. Perlu diketahui, Sangkalan merupakan salah satu daerah pesisir di Kabupaten Abdya, berjarak antara 2-3 km dari jalan raya. Penduduknya, selain mengandalkan pendapatan dari usaha nelayan, juga tidak sedikit mengantungkan hidupnya dari usaha bertani lahan sawah.(nun)
Sumber : Serambinews.com
Senin, 18 April 2011
Penggantian Ketua DPRK Abdya Sedang Diproses
Thu, Mar 10th 2011, 10:02
BLANGPIDIE - Pihak DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) sudah mulai memproses usulan penggantian M Yusuf dari Ketua Dewan Perwakilan Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya).
Informasi yang diperoleh Serambi Rabu (9/3), proses kini sudah sampai di tingkat pimpinan bersama Sekretaris Dewan (Sekwan) setempat. Bahkan, pembahasan yang dimulai sejak Selasa (8/3), mulai mengarah kepada penujukan pelaksana tugas (Plt) Ketua DPRK. Namun hingga pukul 17.00 WIB Rabu (9/3) kemarin, belum ada kepurusan final karena belum ditandatangani oleh seluruh unsur pimpinan.
Informasi diperoleh, pada Selasa (8/3) digelar rapat unsur pimpinan, terdiri Ketua DPRK, M Yusuf, Wakil Ketua DPRK, Drs Rusman Alian, dan Elizar Lizam SE, serta Sekwan H Husaini Haji SPd. Rapat tersebut sudah mengarah kepada penetapan Drs Rusman Alian sebagai Plt Ketua DPRK Abdya.
Plt Ketua DPRK Abdya akan melaksanakan proses penggantian Ketua Dewan. Seperti mengelar rapat badan musyawarah (banmus) untuk menyusun jadwal rapat paripurna penggantian ketua, kemudian melengkapi administrsi sampai mengusulkannya kepada Gubernur Aceh dengan rekomendasi Bupati Abdya.
Wakil Ketua DPRK Abdya, Elizar Lizam SE yang ditemui Serambi di ruang kerjanya, kemarin, membenarkan bahwa unsur pimpinan dewan sudah menggelar rapat sebagai tindak lanjut surat Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh (PA) Kabupaten Abdya Nomor: 10/DPW-PA/SK-PPKD/II/ABD/2011 tanggal 28 Februari 2011 yang ditujukan kepada Ketua DPRK Abdya.
Seperti diketahui bahwa, surat yang diteken Ketua DPW PA Abdya, Tgk M Nazir dan Sekretaris, Yusrizal, itu mengusulkan M Yusuf ditarik dari jabatan Ketua DPRK Abdya menjadi Anggota bisa dan digantikan M Nasir, Anggota DPRK setempat juga berasal dari Partai Aceh (PA).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 16/2010, surat tersebut harus direspon oleh Pimpinan Dewan. “Makanya, kami gelar rapat pimpinan pada hari Selasa (8/3) untuk membahasnya,” kata Wakil Ketua DPRK, Elizar Lizam. Malahan, diakui bahwa sudah mengarah kepada penjukan Plt Ketua Dewan, tapi belum final hingga Rabu (9/3) kemarin.
Belum final, menurut Elizar Lizam, karena penunjukan Plt Ketua DPRK Abdya belum ditandatangani oleh seluruh unsur pimpinan. “Kami merencanakan rapat lanjutan hari ini (kemarin-red). Setelah diteken seluruh unsur pimpinan, baru penetapan Plt Ketua Dewan memiliki legalitas,” kata Elizar Lizam.
Sayangnya, hingga berita ini diturunkan sore kemarin, tidak diperoleh hasil rapat lanjutan tersebut. Elizar Lizam yang dihubungi kembali sore kemarin, tidak mengangkat Hp-nya. Tapi sebuah sumber menyebutkan, penetapan Plt Ketua DPRK Abdya menjad mentah kembali, karena salah seorang unsur pimpinan dewan tidak bersedia menandatangani.
Untuk diketahui, proses penggantian M Yusuf dari Ketua DPRK berdasarkan surat pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh (PA) Abdya yang ditujukan kepada Ketua DPRK Abdya dengan nomor : 01/DPW-PA/III/ABD/2011 perihal penarikan dan pergantian ketua DPRK Abdya.
Isi surat yang ditanda tangani ole Ketua DPW PA Abdya Tgk M Nazir dan Sekretaris Yusrizal diantara lain berisikan berdasarkan Surat Keputusan pimpinan PA Abdya nomor : 10/DPW-PA/SK-PPKD/II/ABD/2011 tanggal 28 Februari 2011 menyebutkan kalau DPW PA Abdya menarik M Yusuf dari jabatan ketua DPRK Abdya menjadi anggota dewan biasa, jabatan ketua akan digantikan oleh M Nasir yang juga anggota DPRK Abdya dari Partai Aceh.(tz/nun)
Sumber : Serambinews.com
BLANGPIDIE - Pihak DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) sudah mulai memproses usulan penggantian M Yusuf dari Ketua Dewan Perwakilan Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya).
Informasi yang diperoleh Serambi Rabu (9/3), proses kini sudah sampai di tingkat pimpinan bersama Sekretaris Dewan (Sekwan) setempat. Bahkan, pembahasan yang dimulai sejak Selasa (8/3), mulai mengarah kepada penujukan pelaksana tugas (Plt) Ketua DPRK. Namun hingga pukul 17.00 WIB Rabu (9/3) kemarin, belum ada kepurusan final karena belum ditandatangani oleh seluruh unsur pimpinan.
Informasi diperoleh, pada Selasa (8/3) digelar rapat unsur pimpinan, terdiri Ketua DPRK, M Yusuf, Wakil Ketua DPRK, Drs Rusman Alian, dan Elizar Lizam SE, serta Sekwan H Husaini Haji SPd. Rapat tersebut sudah mengarah kepada penetapan Drs Rusman Alian sebagai Plt Ketua DPRK Abdya.
Plt Ketua DPRK Abdya akan melaksanakan proses penggantian Ketua Dewan. Seperti mengelar rapat badan musyawarah (banmus) untuk menyusun jadwal rapat paripurna penggantian ketua, kemudian melengkapi administrsi sampai mengusulkannya kepada Gubernur Aceh dengan rekomendasi Bupati Abdya.
Wakil Ketua DPRK Abdya, Elizar Lizam SE yang ditemui Serambi di ruang kerjanya, kemarin, membenarkan bahwa unsur pimpinan dewan sudah menggelar rapat sebagai tindak lanjut surat Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh (PA) Kabupaten Abdya Nomor: 10/DPW-PA/SK-PPKD/II/ABD/2011 tanggal 28 Februari 2011 yang ditujukan kepada Ketua DPRK Abdya.
Seperti diketahui bahwa, surat yang diteken Ketua DPW PA Abdya, Tgk M Nazir dan Sekretaris, Yusrizal, itu mengusulkan M Yusuf ditarik dari jabatan Ketua DPRK Abdya menjadi Anggota bisa dan digantikan M Nasir, Anggota DPRK setempat juga berasal dari Partai Aceh (PA).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 16/2010, surat tersebut harus direspon oleh Pimpinan Dewan. “Makanya, kami gelar rapat pimpinan pada hari Selasa (8/3) untuk membahasnya,” kata Wakil Ketua DPRK, Elizar Lizam. Malahan, diakui bahwa sudah mengarah kepada penjukan Plt Ketua Dewan, tapi belum final hingga Rabu (9/3) kemarin.
Belum final, menurut Elizar Lizam, karena penunjukan Plt Ketua DPRK Abdya belum ditandatangani oleh seluruh unsur pimpinan. “Kami merencanakan rapat lanjutan hari ini (kemarin-red). Setelah diteken seluruh unsur pimpinan, baru penetapan Plt Ketua Dewan memiliki legalitas,” kata Elizar Lizam.
Sayangnya, hingga berita ini diturunkan sore kemarin, tidak diperoleh hasil rapat lanjutan tersebut. Elizar Lizam yang dihubungi kembali sore kemarin, tidak mengangkat Hp-nya. Tapi sebuah sumber menyebutkan, penetapan Plt Ketua DPRK Abdya menjad mentah kembali, karena salah seorang unsur pimpinan dewan tidak bersedia menandatangani.
Untuk diketahui, proses penggantian M Yusuf dari Ketua DPRK berdasarkan surat pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh (PA) Abdya yang ditujukan kepada Ketua DPRK Abdya dengan nomor : 01/DPW-PA/III/ABD/2011 perihal penarikan dan pergantian ketua DPRK Abdya.
Isi surat yang ditanda tangani ole Ketua DPW PA Abdya Tgk M Nazir dan Sekretaris Yusrizal diantara lain berisikan berdasarkan Surat Keputusan pimpinan PA Abdya nomor : 10/DPW-PA/SK-PPKD/II/ABD/2011 tanggal 28 Februari 2011 menyebutkan kalau DPW PA Abdya menarik M Yusuf dari jabatan ketua DPRK Abdya menjadi anggota dewan biasa, jabatan ketua akan digantikan oleh M Nasir yang juga anggota DPRK Abdya dari Partai Aceh.(tz/nun)
Sumber : Serambinews.com
Langganan:
Komentar (Atom)