Fri, Jan 28th 2011, 21:47
BLANGPIDIE - Erosi yang melanda aliran sungai Desa Alue Sungai Pinang, Kecamatan Jeumpa, Aceh Barat Daya (Abdya), semakin mengancam belasan rumah penduduk di kawasan Dusun I Desa Alue Sungai Pinang dan Dusun IV Desa Kuta Jeumpa.
Warga berharap Pemkab Abdya melalui dinas terkait bisa segera membangun tanggul pengaman (bronjong) di sepanjang bantaran sungai tersebut.
Julida Fisma (25), tokoh muda Jeumpa, Jumat (28/1/2011), melaporkan, akibat hujan deras yang mengguyur kabupaten tersebut selama dua hari terakhir, menyebabkan sebagian bantaran sungai mengalami pengikisan yang sangat luar biasa.
Guna mengantisipasi meluasnya pengikisan aliran sungai tersebut, warga setempat sudah memancangkan bambu untuk penahan tebing dari hantaman air pasang.(taufik zas)
Sumber : Serambinews.com
Senin, 07 Maret 2011
Minggu, 06 Maret 2011
Di Abdya, Harga Gabah Melambung
Wed, Jan 26th 2011, 18:57
BLANGPIDIE - Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Aceh Barat Daya (Abdya) melambung tinggi mencapai Rp 4.400 hingga Rp 4.500/kg. Kondisi itu memicu kenaikan harga beras lokal berkisar antara Rp 12.000 sampai Rp 13.000/bambu (1 bambu setara 1,6 kilogram).
Harga beras di tingkat pedagang enceran sejak Januari 2011 terus mengalami peningkatan. Harga beras lokal dalam keadaan normal berkisar antara Rp 9.000 sampai Rp 10.000/bambu. Namun kini harganya menjadi Rp 12.000 sampai Rp 13.000/bambu.
Guna meringankan beban masyarakat untuk memenuhi ketersediaan pangan, sejumlah warga mendesak Pemkab Abdya untuk segera melancarkan operasi pasar (OP) dengan memanfaatkan stok cadangan beras pemerintah (CBP) pada Perum Bulog Sub Divre VI Blangpidie.(zainun yusuf)
Sumber : Serambinews.com
BLANGPIDIE - Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Aceh Barat Daya (Abdya) melambung tinggi mencapai Rp 4.400 hingga Rp 4.500/kg. Kondisi itu memicu kenaikan harga beras lokal berkisar antara Rp 12.000 sampai Rp 13.000/bambu (1 bambu setara 1,6 kilogram).
Harga beras di tingkat pedagang enceran sejak Januari 2011 terus mengalami peningkatan. Harga beras lokal dalam keadaan normal berkisar antara Rp 9.000 sampai Rp 10.000/bambu. Namun kini harganya menjadi Rp 12.000 sampai Rp 13.000/bambu.
Guna meringankan beban masyarakat untuk memenuhi ketersediaan pangan, sejumlah warga mendesak Pemkab Abdya untuk segera melancarkan operasi pasar (OP) dengan memanfaatkan stok cadangan beras pemerintah (CBP) pada Perum Bulog Sub Divre VI Blangpidie.(zainun yusuf)
Sumber : Serambinews.com
Akmal Ibrahim :Bupati dan DPRK adalah Hubungan Lembaga
Tue, Jan 25th 2011, 08:49
BLANGPIDIE - Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Akmal Ibrahim menjelaskan, Bupati dan DPRK merupakan hubungan kelembagaan pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang sehingga hubungan kedua lembaga tersebut tidak pernah tegang. “Sesama lembaga daerah, Bupati dan DPRK adalah mitra dimana tugasnya sudah diatur dengan jelas,” katanya kepada Serambi, Senin (24/1).
Penjelasan tersebut menanggapi isu yang berkembang belakangan ini bahwa terjadi ketegangan antara Bupati dengan DPRK Abdya terkait dengan gagalnya pembahasan LPJ Pelaksanaan APBK 2009, rancangan APBK Perubahan 2010 dan rancangan anggaran 2011. Prediksi ketegangan tersebut lantaran belakangan tampak komunikasi antara Bupati dan DPRK kurang harmonis.
Akmal Ibrahim mengatakan, hubungan Bupati dengan DPRK tidak pernah tegang karena terikat dengan lembaga. Masing-masing lembaga melaksanakan tugas yang sudah sangat jelas diatur dengan undang-undang. “Seperti mengajukan rancangan anggaran kepada Dewan adalah tugas Bupati, sedangkan pembahasannya adalah tugas Dewan. Bila Dewan tidak membahas bararti tidak melaksanakan tugasnya. Dalam posisi seperti itu, Bupati bisa menggunakan cara lain yang diatur oleh undang-undang, yaitu membahas sendiri. Sebab, dalam keadaan bagaimanapun pemerintah harus jalan. Jadi harus dipahami begitu, tidak ada ketegangan hubungan,” ungkap Akmal Ibrahim.
Kalau pun terjadi hubungan secara pribadi kurang baik, menurut Akmal Ibrahim adalah sangat tidak baik terseret dalam hubungan kelembagaan. “Kita memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang telah diatur dalam undang-undang. Kenapa harus tegang,” tambahnya.
Terkait dengan gagalnya pembahasan RAPBK 2011 karena DPRK tidak membahas, menurut Bupati Akmal Ibrahim, DPRK Abdya dapat melaksanakan dua tugas yang lain, yaitu pengawasan dan legislasi. “Kita tetap berharap tugas legislasi dan pengawasan dapat dilaksanakan,” katanya lagi.
Dari amatan Seramb, hubungan antara Bupati dengan DPRK Abdya yang sempat membeku hampir dua bulan terakhir tampaknya mulai mencair, paling tidak dapat membuka komunikasi yang harmonis. Itu terlihat saat Bupati Akmal Ibrahim duduk bersama dengan dua unsur pimpinan Dewan dan beberapa anggota di ruangan Ketua Dewan, Kamis (20/1) siang lalu.
Pertemuan tersebut memang tidak direncanakan itu terlihat suasana keakraban antara orang nomor satu di Abdya itu dengan sejumlah anggota dewan dan para wakil ketua DPRK setempat.(nun)
Sumber : Serambinews.com
BLANGPIDIE - Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Akmal Ibrahim menjelaskan, Bupati dan DPRK merupakan hubungan kelembagaan pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang sehingga hubungan kedua lembaga tersebut tidak pernah tegang. “Sesama lembaga daerah, Bupati dan DPRK adalah mitra dimana tugasnya sudah diatur dengan jelas,” katanya kepada Serambi, Senin (24/1).
Penjelasan tersebut menanggapi isu yang berkembang belakangan ini bahwa terjadi ketegangan antara Bupati dengan DPRK Abdya terkait dengan gagalnya pembahasan LPJ Pelaksanaan APBK 2009, rancangan APBK Perubahan 2010 dan rancangan anggaran 2011. Prediksi ketegangan tersebut lantaran belakangan tampak komunikasi antara Bupati dan DPRK kurang harmonis.
Akmal Ibrahim mengatakan, hubungan Bupati dengan DPRK tidak pernah tegang karena terikat dengan lembaga. Masing-masing lembaga melaksanakan tugas yang sudah sangat jelas diatur dengan undang-undang. “Seperti mengajukan rancangan anggaran kepada Dewan adalah tugas Bupati, sedangkan pembahasannya adalah tugas Dewan. Bila Dewan tidak membahas bararti tidak melaksanakan tugasnya. Dalam posisi seperti itu, Bupati bisa menggunakan cara lain yang diatur oleh undang-undang, yaitu membahas sendiri. Sebab, dalam keadaan bagaimanapun pemerintah harus jalan. Jadi harus dipahami begitu, tidak ada ketegangan hubungan,” ungkap Akmal Ibrahim.
Kalau pun terjadi hubungan secara pribadi kurang baik, menurut Akmal Ibrahim adalah sangat tidak baik terseret dalam hubungan kelembagaan. “Kita memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang telah diatur dalam undang-undang. Kenapa harus tegang,” tambahnya.
Terkait dengan gagalnya pembahasan RAPBK 2011 karena DPRK tidak membahas, menurut Bupati Akmal Ibrahim, DPRK Abdya dapat melaksanakan dua tugas yang lain, yaitu pengawasan dan legislasi. “Kita tetap berharap tugas legislasi dan pengawasan dapat dilaksanakan,” katanya lagi.
Dari amatan Seramb, hubungan antara Bupati dengan DPRK Abdya yang sempat membeku hampir dua bulan terakhir tampaknya mulai mencair, paling tidak dapat membuka komunikasi yang harmonis. Itu terlihat saat Bupati Akmal Ibrahim duduk bersama dengan dua unsur pimpinan Dewan dan beberapa anggota di ruangan Ketua Dewan, Kamis (20/1) siang lalu.
Pertemuan tersebut memang tidak direncanakan itu terlihat suasana keakraban antara orang nomor satu di Abdya itu dengan sejumlah anggota dewan dan para wakil ketua DPRK setempat.(nun)
Sumber : Serambinews.com
Puluhan Ha Cokelat di Abdya Terserang Hama
* Dinas Nyatakan tidak Ada Dana untuk Obat
Tue, Jan 25th 2011, 09:01
BLANGPIDIE - Puluhan hektare tanaman cokelat milik petani di Kecamatan Kuala Batee dan Babahrot, Aceh Barat Daya (Abdya), dilaporkan terserang hama penyakit busuk buah (PBK) dan kanker batang. Petani mulai resah karena produksi cokelat susut cukup tajam, mencapai 70 persen.
“Sebelumnya, untuk setengah hektare lahan, dalam seminggu saya mampu memperoleh hasil 70 kilogram dengan total per bulan 280 kilogram. Namun akibat diserang hama penyakit busuk buah dan kanker batang, hasilnya susut mencapai 70 persen,” ungkap Mukim Padang Sikabu, Arabi AB, kepada Serambi, Senin (24/1).
Serangan dua penyakit tersebut dikatakan telah berlangsung sejak setahun lalu dan sampai sekarang belum tertangani dengan baik. Pestisida seperti vivano dan beta juga tidak mampu memusnahkan hama dengan tuntas. “Ciri-ciri tanaman yang terserang penyakit busuk buah ini adalah adanya bintik hitam pada buah cokelat. Buah tersebut tidak bisa besar,” sebut Arabi.
Hal senada juga diakui oleh Kepala Dusun Kampung Tengah, Kecamatan Kuala Batee, Samsir, dan Sekretaris Desa (Sekdes) Alue Jerja, Kecamatan Babahrot, Anwan. Menurut mereka, penyakit yang menyerang tanaman cokelat tersebut sulit dihilangkan, karena hampir seluruh tanaman di dua Kecamatan dimaksud terserang penyakit yang sama.
“Kesulitan kami yakni tidak adanya obat anti penyakit tersebut, sehingga kami hanya melakukan pengobatan yang diberitahukan oleh petani lain,” kata Samsir.
Pemerintah diminta turun tangan mengatasi masalah tersebut, sebab seperti diakui Arabi, cokelat merupakan salah satu komoditas andalan petani setempat. “Saya membangun rumah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil cokelat. Namun sekarang terpaksa memenuhi kebutuhan hidup dari hasil tanaman palawija,” ungkap Arabi.
Kepala Dinas Pertanian dan Perternakan Abdya, Zainuddin SP, saat dikonfirmasi menyarankan Serambi untuk menghubungi Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Ir Muslim MSi. Sebab cokelat masuk ke dalam wewenang Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
Musli sendiri saat ditanyai secara gamblang menjawab kalau dirinya belum menerima laporan tentang serangan hama cokelat tersebut. Dia juga memastikan bahwa dana bantuan untuk obat-obatan juga tidak tersedia. “Saya belum terima laporan. Bantuan untuk obat-obatan juga tidak tersedia,” pungkasnya.(tz)
Sumber : Serambinews.com
Tue, Jan 25th 2011, 09:01
BLANGPIDIE - Puluhan hektare tanaman cokelat milik petani di Kecamatan Kuala Batee dan Babahrot, Aceh Barat Daya (Abdya), dilaporkan terserang hama penyakit busuk buah (PBK) dan kanker batang. Petani mulai resah karena produksi cokelat susut cukup tajam, mencapai 70 persen.
“Sebelumnya, untuk setengah hektare lahan, dalam seminggu saya mampu memperoleh hasil 70 kilogram dengan total per bulan 280 kilogram. Namun akibat diserang hama penyakit busuk buah dan kanker batang, hasilnya susut mencapai 70 persen,” ungkap Mukim Padang Sikabu, Arabi AB, kepada Serambi, Senin (24/1).
Serangan dua penyakit tersebut dikatakan telah berlangsung sejak setahun lalu dan sampai sekarang belum tertangani dengan baik. Pestisida seperti vivano dan beta juga tidak mampu memusnahkan hama dengan tuntas. “Ciri-ciri tanaman yang terserang penyakit busuk buah ini adalah adanya bintik hitam pada buah cokelat. Buah tersebut tidak bisa besar,” sebut Arabi.
Hal senada juga diakui oleh Kepala Dusun Kampung Tengah, Kecamatan Kuala Batee, Samsir, dan Sekretaris Desa (Sekdes) Alue Jerja, Kecamatan Babahrot, Anwan. Menurut mereka, penyakit yang menyerang tanaman cokelat tersebut sulit dihilangkan, karena hampir seluruh tanaman di dua Kecamatan dimaksud terserang penyakit yang sama.
“Kesulitan kami yakni tidak adanya obat anti penyakit tersebut, sehingga kami hanya melakukan pengobatan yang diberitahukan oleh petani lain,” kata Samsir.
Pemerintah diminta turun tangan mengatasi masalah tersebut, sebab seperti diakui Arabi, cokelat merupakan salah satu komoditas andalan petani setempat. “Saya membangun rumah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil cokelat. Namun sekarang terpaksa memenuhi kebutuhan hidup dari hasil tanaman palawija,” ungkap Arabi.
Kepala Dinas Pertanian dan Perternakan Abdya, Zainuddin SP, saat dikonfirmasi menyarankan Serambi untuk menghubungi Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Ir Muslim MSi. Sebab cokelat masuk ke dalam wewenang Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
Musli sendiri saat ditanyai secara gamblang menjawab kalau dirinya belum menerima laporan tentang serangan hama cokelat tersebut. Dia juga memastikan bahwa dana bantuan untuk obat-obatan juga tidak tersedia. “Saya belum terima laporan. Bantuan untuk obat-obatan juga tidak tersedia,” pungkasnya.(tz)
Sumber : Serambinews.com
Kamis, 03 Maret 2011
Muspida Abdya Tempuh Upaya Mediasi
Redakan Ketegangan Dewan-Bupati
Thu, Jan 20th 2011, 08:58
BLANGPIDIE - Anggota Muspida Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) terus berupaya mencari solusi untuk meredakan ketegangan hubungan antara DPRK dengan Bupati Akmal Ibrahim. “Dari mediasi yang kita lakukan, kedua belah pihak tidak keberatan duduk bersama. Sekarang tinggal tempat pertemuan saja,” kata Kapolres, AKBP Drs Subakti menjawab Serambi, Rabu (19/1) kemarin.
Seperti diketahui, ketegangan hubungan antara DPRK dengan Bupati Abdya yang terjadi sejak November 2010 lalu, telah berdapkan pada terhambatnya pembahasan anggaran di kabupaten tersebut. Anggota Muspida setempat kemudian turun tangan mencari solusi penyelesaian dengan harapan ketegangan dapat mereda.
Sejak akhir Desember lalu, Dandim 0110 Abdya, Letkol Arm E Dwi Karyono AS, Kapolres AKBP Drs Subakti, dan Kajari Blangpidie Umar Zakar SH melakukan pertemuan dengan DPRK dan Bupati setempat. Pertemuan dengan DPRK dihadiri Ketua DPRK, M Yusuf, Wakil Ketua DPRK, Elizar Lizam SE serta sekitar 13 anggota dewan. Selanjutnya, anggota Muspida bertemu dengan Bupati Akmal Ibrahim.
Kapolres Abdya, AKBP Drs Subakti dan Dandim 0110, Letkol Inf Dwi Karyono HS yang dihubungi terpisah Rabu kemarin, membenarkan telah melakukan pertemuan dengan DPRK maupun dengan Bupati Abdya. Anggota Muspida dalam pertemuan itu mengharapkan kedua belah pihak (DPRK dan Bupati) bisa duduk bersama membicarakan hal yang menganjal selama ini, terutama terkait dengan pembahasan anggaran.
Diharapkan, DPRK dan Bupati bisa duduk bersama sehingga komunikasi kembali lancar karena bila dibiarkan terus berlarut-larut dapat merugikan masyarakat dan berdampak kurang baik terhadap pemerintahan.
Menurut catatan Serambi, hubungan DPRk dengan Bupati Abdya memanas saat gagalnya paripurna pembahasan Rancangan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBK tahun 2009, sehubungan aksi boikot yang dilancarkan sebagian besar anggota dewan. Berlanjut dengan gagalnya, pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten–Perubahan (APBK-P) tahun 2010, termasuk Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai ancuan penetapan APBK tahun 2011.
Pembahasan KUA-PPAS 2011 kemudian diambil alih oleh Bupati Amal Ibrahim setelah 15 hari diajukan tidak mendapat respon pihak Dewan. Pembahasan dilakukan dengan melibatkan rakyat diwakili Imam Mukim, Keuchik, Tuha Peut dan Ketua Pemuda dalam “sidang rakyat” selama enam hari berakhir 30 Desember 2010.(nun)
Sumber : Serambinews.com
Thu, Jan 20th 2011, 08:58
BLANGPIDIE - Anggota Muspida Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) terus berupaya mencari solusi untuk meredakan ketegangan hubungan antara DPRK dengan Bupati Akmal Ibrahim. “Dari mediasi yang kita lakukan, kedua belah pihak tidak keberatan duduk bersama. Sekarang tinggal tempat pertemuan saja,” kata Kapolres, AKBP Drs Subakti menjawab Serambi, Rabu (19/1) kemarin.
Seperti diketahui, ketegangan hubungan antara DPRK dengan Bupati Abdya yang terjadi sejak November 2010 lalu, telah berdapkan pada terhambatnya pembahasan anggaran di kabupaten tersebut. Anggota Muspida setempat kemudian turun tangan mencari solusi penyelesaian dengan harapan ketegangan dapat mereda.
Sejak akhir Desember lalu, Dandim 0110 Abdya, Letkol Arm E Dwi Karyono AS, Kapolres AKBP Drs Subakti, dan Kajari Blangpidie Umar Zakar SH melakukan pertemuan dengan DPRK dan Bupati setempat. Pertemuan dengan DPRK dihadiri Ketua DPRK, M Yusuf, Wakil Ketua DPRK, Elizar Lizam SE serta sekitar 13 anggota dewan. Selanjutnya, anggota Muspida bertemu dengan Bupati Akmal Ibrahim.
Kapolres Abdya, AKBP Drs Subakti dan Dandim 0110, Letkol Inf Dwi Karyono HS yang dihubungi terpisah Rabu kemarin, membenarkan telah melakukan pertemuan dengan DPRK maupun dengan Bupati Abdya. Anggota Muspida dalam pertemuan itu mengharapkan kedua belah pihak (DPRK dan Bupati) bisa duduk bersama membicarakan hal yang menganjal selama ini, terutama terkait dengan pembahasan anggaran.
Diharapkan, DPRK dan Bupati bisa duduk bersama sehingga komunikasi kembali lancar karena bila dibiarkan terus berlarut-larut dapat merugikan masyarakat dan berdampak kurang baik terhadap pemerintahan.
Menurut catatan Serambi, hubungan DPRk dengan Bupati Abdya memanas saat gagalnya paripurna pembahasan Rancangan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBK tahun 2009, sehubungan aksi boikot yang dilancarkan sebagian besar anggota dewan. Berlanjut dengan gagalnya, pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten–Perubahan (APBK-P) tahun 2010, termasuk Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai ancuan penetapan APBK tahun 2011.
Pembahasan KUA-PPAS 2011 kemudian diambil alih oleh Bupati Amal Ibrahim setelah 15 hari diajukan tidak mendapat respon pihak Dewan. Pembahasan dilakukan dengan melibatkan rakyat diwakili Imam Mukim, Keuchik, Tuha Peut dan Ketua Pemuda dalam “sidang rakyat” selama enam hari berakhir 30 Desember 2010.(nun)
Sumber : Serambinews.com
Rabu, 02 Maret 2011
Pipa Air Bersih di Lhok Gajah Mulai Berfungsi
Tue, Jan 18th 2011, 13:02
BLANGPIDIE – Setelah air kian tahun terlantar, proyek jaringan air bersih untuk tiga desa (Lhok Gajah, Krung Batee dan Desa Padang Sikabu) Kecamatan Kuala Batee, Abdya, Senin (17/1) mulai beroperasi.Jaringan air bersih biaya APBK itu akan mampu mensupali air ke desa-desa tetangga. "Kita berterimakasih sudah berfungsi lagi sebagai respon atas keluhan masyarakat,” Muhammad Jufri Hasan, sektaris Komisi D DPRK Abdya kepada Serambinews.com.
Berfungsinya jaringan air bersih itu sudah dapat memenuhi kebutuhan air bersih ke desa-desa tetangga. Debit airnya cukup tinggi dan deras, jika tersedia dana untuk penyambungan pipa ke desa-desa tetangga, saya yakin airnya akan cukup,” kata Jufri Hasan. (taufik Zas)
Sumber : Serambinews.com
BLANGPIDIE – Setelah air kian tahun terlantar, proyek jaringan air bersih untuk tiga desa (Lhok Gajah, Krung Batee dan Desa Padang Sikabu) Kecamatan Kuala Batee, Abdya, Senin (17/1) mulai beroperasi.Jaringan air bersih biaya APBK itu akan mampu mensupali air ke desa-desa tetangga. "Kita berterimakasih sudah berfungsi lagi sebagai respon atas keluhan masyarakat,” Muhammad Jufri Hasan, sektaris Komisi D DPRK Abdya kepada Serambinews.com.
Berfungsinya jaringan air bersih itu sudah dapat memenuhi kebutuhan air bersih ke desa-desa tetangga. Debit airnya cukup tinggi dan deras, jika tersedia dana untuk penyambungan pipa ke desa-desa tetangga, saya yakin airnya akan cukup,” kata Jufri Hasan. (taufik Zas)
Sumber : Serambinews.com
Selasa, 15 Februari 2011
DPRK Abdya datangi Mendagri
Tuesday, 18 January 2011 00:11
BLANGPIDIE - Empat anggota DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) mendatangi Kantor Kementerian Dalam Negeri untuk membuktikan statemen yang dikeluarkan oleh Bupati Abdya, Akmal Ibrahim, terkait pembahasan anggaran secara langsung bersama rakyat yang sudah digelar oleh Pemkab setempat, beberapa waktu lalu.
“Untuk membuktikan pernyataan Bupati Abdya yang menyatakan dia mendapatkan penghargaan dari Mendagri karena membahas APBK dengan rakyat, maka kita yang telah direkomendasikan 15 anggota DPRK berangkat ke Jakarta untuk mencari kebenaran informasi itu,” ujar Wakil Ketua DPRK Abdya, Elizar Lizam, tadi malam.
Sehingga, menurutnya, publik serta masyarakat bisa mengetahui kebenaran dan kejelasannya. Sebelumnya, dalam statemennya, Akmal menyatakan kegiatan pembahasan anggaran secara langsung bersama rakyat tanpa DPRK tersebut telah direspon oleh Kemendagri dengan penilaian sebagai daerah yang inovatif dan terbaik dalam proses penyusunan anggaran.
Sumber : Waspada.co.id
BLANGPIDIE - Empat anggota DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) mendatangi Kantor Kementerian Dalam Negeri untuk membuktikan statemen yang dikeluarkan oleh Bupati Abdya, Akmal Ibrahim, terkait pembahasan anggaran secara langsung bersama rakyat yang sudah digelar oleh Pemkab setempat, beberapa waktu lalu.
“Untuk membuktikan pernyataan Bupati Abdya yang menyatakan dia mendapatkan penghargaan dari Mendagri karena membahas APBK dengan rakyat, maka kita yang telah direkomendasikan 15 anggota DPRK berangkat ke Jakarta untuk mencari kebenaran informasi itu,” ujar Wakil Ketua DPRK Abdya, Elizar Lizam, tadi malam.
Sehingga, menurutnya, publik serta masyarakat bisa mengetahui kebenaran dan kejelasannya. Sebelumnya, dalam statemennya, Akmal menyatakan kegiatan pembahasan anggaran secara langsung bersama rakyat tanpa DPRK tersebut telah direspon oleh Kemendagri dengan penilaian sebagai daerah yang inovatif dan terbaik dalam proses penyusunan anggaran.
Sumber : Waspada.co.id
Langganan:
Postingan (Atom)